Kecam Debt Colektor Yang Mengepung Anggota TNI, DPW LPPKI Jabar Minta POLRI Bertindak Tegas

 


Kecam Debt Colektor Yang Mengepung Anggota TNI, DPW LPPKI Jabar Minta POLRI Bertindak Tegas


Banyaknya keluhan masyarakat atas tindakan Debt Collector dengan perlakuan kasar merampas kendaraan di jalan-jalan, di tanggapi serius jajaran Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Jawa Barat.


Apalagi beberapa saat lalu ada viral video di media sosial grup WhatsApp yang menjelaskan adanya anggota TNI AD/ Kodim Jakarta Utara yang mengemudikan mobil jenis Honda Mobilio Nopol B 2638 BZK warna putih, dengan berpakaian dinas lapangan (PDL) Loreng di depan Tol Koja Barat, Jakarta Utara dikepung oleh beberapa orang debt collector, karena mobil yang di kendarai diduga menunggak angsuran leasing.



Saat dihubungi via telpon, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Jawa Barat, Pantas Siregar, mengaku mengecam keras tindakan beberapa orang Debt Colektor tersebut, yang mengepung anggota TNI AD Serda Nurhadi yang juga anggota Babinsa Semper Timur Kodim 0502 Jakarta Utara, yang sedang membantu warga nyetir mobil di Tol Koja Barat Jakarta Utara, pada hari kamis 6 Mei 2021 sebagaimana video yang viral dan beredar luas dikalangan medsos.


Menurut Pantas Siregar, bahwa apa yang di lakukan para Debt collector tersebut jelas Inskonstitusional, berdasarkan Keputusan MK no.18 tahun 2019, sudah jelas, yang menyatakan setiap eksekusi jaminan Fidusia harus melalui mekanisme Pengadilan. Penyitaan barang seperti kendaraan bermotor tidak dibenarkan jika di lakukan oleh pihak ke tiga, di luar perusahaan leasing itu sendiri.


Tindakan oknum debt colektor tersebut sudah keterlaluan, karena dalam mobil tersebut kabarnya ada orang sakit, yang mau diantar kerumah sakit. dan lagi pula yang bawa mobil adalah anggota TNI berpakian dinas (PDL), seharusnya para debt colektor dapat memahami situasi tersebut dan tidak bisa melakukan upaya paksa serta merta begitu saja, kita harus memahami bahwa negara kita adalah negara hukum, ikutilah aturan hukum yang benar, bagaimana prosedur penarikan kendaraan yang debiturnya telah wanprestasi dan tidak bisa sesuka hati saja, ungkap Pantas Siregar.


Tindakan pengambilan paksa kendaraan di jalan tanpa surat sita dari putusan pengadilan tidak bisa di tolerir lagi, dan saat ini masih banyak ditemukan orang-orang debt collector di jalanan, untuk itu LPPKI berharap Kepolisian RI bisa menertipkannya, karena banyak masyarakat yang di rugikan, tambahnya. (Red).

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.