Ketua MPR RI Bambang Soesatyo: Minta Pemeŕintah Terapkan Kembali PSBB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo:  Minta Pemeŕintah Terapkan Kembali PSBB


Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah lewat Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan pencegahan dan pengendalian Pandemik dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi.

Bambang Soesatyo memberikan respon tersebut karena Presiden Jokowi menyatakan lonjakan kasus Covid-19 pada Kamis (9/7/2020)  sebesar 2.657 kasus merupakan sinyal bahaya yang harus ditindaklanjuti. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Bambang Soesatyo mengatakan,
Mendorong pemerintah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 segera menindaklanjuti lonjakan kasus tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan terutama di tempat pusat penyebaran seperti, pasar tradisional, stasiun kereta, dan di angkutan umum, guna mencegah dan mengendalikan Covid-19 dengan menerapkan kembali sekaligus PSBB transisi di setiap daerah.

PSBB transisi tersebut, "khususnya diberlakukan di daerah yang memiliki lonjakan kasus Covid-19 seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta," ucap Bamsoet.

Bamsoet mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 baik pusat maupun daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan dari pelaksanaan protokol kesehatan, terutama di area publik.

"Pengawasan protokol kesehatan tersebut juga perlu disertai dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhinya sebagai upaya dalam mendisiplinkan masyarakat, mengingat penambahan kasus tersebut disebabkan kurang disiplinnya masyarakat," ujarnya.

"Pemerintah sebaiknya juga segera melakukan pembatasan kembali aktivitas sosial ekonomi, terutama kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa dan klaster-klaster yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 sebagai upaya dalam menekan kasus baru di Indonesia," tuturnya.

Bamsoet mengingatkan masyarakat agar memahami kondisi saat ini dan benar-benar patuh menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Dengan cara disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mengingat cara tersebut merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri dari penularan Covid-19,” tandanya.

Adapun respin isu aktual Ketua MPR RI adalah:

1. Presiden Jokowi menyatakan lonjakan kasus Covid-19 pada Kamis (9/7/202) sebanyak 2.657 kasus merupakan sinyal bahaya yang harus ditindaklanjuti, respon Ketua MPR RI :
a. Mendorong pemerintah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 segera menindaklanjuti lonjakan kasus tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan terutama di tempat pusat penyebaran seperti, pasar tradisional, stasiun kereta, dan di angkutan umum, guna mencegah dan mengendalikan Covid-19 dengan menerapkan kembali sekaligus memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di setiap daerah, khususnya daerah yang memiliki lonjakan kasus Covid-19 (Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta).

b. Mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 baik pusat maupun daerah bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan dari pelaksanaan protokol kesehatan, terutama di area publik serta menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya dalam mendisiplinkan masyarakat, mengingat penambahan kasus tersebut disebabkan kurang disiplinnya masyarakat.

c. Mendorong pemerintah segera melakukan pembatasan kembali aktivitas sosial ekonomi, terutama kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa dan klaster-klaster yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 sebagai upaya dalam menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

d. Mengingatkan masyarakat agar memahami kondisi saat ini dan benar-benar patuh menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan cara disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mengingat cara tersebut merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri dari penularan Covid-19.

2. Stimulus dan bantuan pemerintah untuk petani dan nelayan masih belum berdampak signifikan dalam pemulihan ekonomi di sektor pertanian dan perikanan, respon Ketua MPR RI:

a. Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pemberian stimulus dan bantuan kepada petani maupun nelayan, guna mengetahui kendala dan kebutuhan apa saja yang masih dibutuhkan agar pemberian bantuan dan stimulus dapat dimanfaatkan dan diberikan tepat sasaran.

b. Mendorong pemerintah memastikan penyaluran bantuan dan stimulus bagi petani dan nelayan dapat merata dan segera menyelesaikan hambatan-hambatan terkait pendataan, agar penyaluran di lapangan dapat berjalan secara baik.

c. Mendorong pemerintah dapat terus melaksanakan program-program pengamanan ketersediaan pangan dan jaring pengaman sosial yang berkesinambungan bagi kehidupan petani maupun nelayan, agar petani maupun nelayan dapat fokus dalam meningkatkan produktifitasnya.

d. Mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan daya produksi dan daya beli petani maupun nelayan dalam memberikan bantuan dan stimulus, sehingga ke depannya dapat meningkatkan produksi pangan yang melimpah.

3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat di sejumlah daerah terhadap protokol pencegahan Covid-19, respon Ketua MPR RI :

a. Mendorong setiap pemerintah daerah/pemda untuk secara masif dan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan pencegahan covid-19 untuk menekan laju penularan pandemi covid-19.

b. Mendorong pemda untuk meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol covid-19 dan juga dapat terlibat langsung untuk berpartisipasi dalam percepatan penanganan Covid-19 d lingkungannya masing-masing sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

c. Mendorong pemda dapat memastikan tempat-tempat publik sudah menerapkan protokol covid-19, dan tidak segan menutup atau memberi sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mematuhi protokol covid-19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Mengimbau masyarakat mematuhi protokol pencegahan covid-19 seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lainnya.(Guffe).

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.