Burhan Saidi: Kombas Meminta Anies Menunda kenaikan Pajak Parkir

Burhan Saidi: Kombas Meminta Anies Menunda kenaikan Pajak Parkir



Jakarta - Burhan Saidi Putra daerah kelahiran Banda Aceh yang juga Ketua Umum Kombas (Komando Barisan Anies Sandi) Relawan Pendukung Anies di Pilgub DKI 2017 lalu, juga menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Ok Otrip di masa transisi yang melahirkanTransportasi Umum Jakarta yang saling terintegrasi Angkutan kecil ke Transjakarta, serta usulan untuk memberikan gratis pengguna transportasi umum Jakarta kepada pemegang KJP dan Kartu  Lansia.


Burhan Saidi Ikut memberikan masukan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan terkait keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan pajak parkir dari 20% menjadi sebesar 30%. Cipete Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).


Burhan Saidi menilai dalam kondisi masa transisi pendemi wabah Covid-19 yang menerpa negeri kita khususnya DKI Jakarta sangat berdampak pada menurunnya putaran ekonomi masyarakat dan perusahaan. Menurunnya daya beli, aktifitas dan penerimaan masyarakat  tentunya berdampak juga pada pemasukan perusahaan yang beroperasi di Jakarta, khusunya Parusahaan jasa pengelolaan parkir.


Oleh karenanya, sangat tidak tepat bila Pemprov DKI Jakarta mengusulkan perubahan kenaikan pajak parkir dari 20% menjadi 30%.


Dikatakannya, alasan kenaikan bukan hanya untuk menaikkan penerimaan kas daerah, juga karena terbitnya Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Serta untuk mengurangi kemacetan yang ada di DKI.

Melihat alasan tersebut Burhan menilai, Pemberlakuan ganjil genap merupakan satu solusi yang tetap harus dipertahankan untuk mengatasi persoalan kualitan udara dan kemacetan. Sehingga bila ini dijadikan alasan kenaikan tentunya kurang relevan, kecuali alasan pertama untuk menaikkan penrimaan kas daerah.

Burhan meyakini usulan kenaikan tersebut bukan berangkat dari inisiatif Gubernur Anies Baswedan, melainkan akal-akalan anak buah Anies yang menempatkan Bapak Gubernur Anies dalam posisi yang dilematis. Penerimaan pajak parkir di tahun 2019 bisa mencapai Rp.525 milyar kisaran 93,23% dari target Rp.550 milyar.  Sedangkan target APBD tahun 2020 mencapai Rp.1,35 trilyun tentunya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Menurut Burhan, Bapak Anies itu tidak mungkin memberikan beban berat lagi kepada warganya untuk menaikkan pajak parkir yang akan mengakibatkan naiknya retribusi parkir.  Karena dengan kenaikan pajak parkir kepada pengelola parkir, tentu akan berbanding lurus dengan kenaikan retribusi parkir yang nantinya akan ditagihkan kepada pengguna parkir yaitu masyarakat.


"Hal itu bukanlah karakter Bapak Gubernur," sebut Burhan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Markas Besar Laskar merah Putih.

Burhan bahkan khawatir Bapak Gubernur Anies sengaja dijebak oleh anak buahnya dengan menaikkan pajak parkir tersebut, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat kecewa dengan gubernur Anies Baswedan.  Masyarakat akan menilai, wah Pak Gubernur tidak punya empati sedikitpun ya, masa di saat sulit seperti sekarang ini bukannya memberikan keringanan kok malah menambah beban masyarakat. Coba bayangkan bila terjadi seperti itu, tentunya Bapak Gubernur merasa dirugikan, dan kami juga akan sangat kecewa.

Burhan yang juga menjabat Wakil Ketua Bapilu Pusat Partai PBB menambahkan, yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI adalah bukan menaikkan pajak menjadi 30%, melaikan Pemprov DKI harus melakukan terobosan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi parkir yang selama ini sudah berjalan, Itu yang paling utama.

Karena selama sistem kontroling dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi belum dirubah, menaikkan pajak dan retribusi berapapun besarnya, penerimaan tidak akan berdampak signifikan. Sebab kebocoran pasti akan semakin besar, alih-alih berharap pemasukan, yang ada sumpah serapah masyarakat.

Burhan pun pernah memberikan pemaparan saat masa transisi dalam persentase Ok Otrip awal-awal Anies dinyatakan sebagai Pemenang Pilbug DKI 2017 lalu. Bahwa melihat dari jumlah kendaraan bermotor yang besarnya 17.523.967 unit (data tahun 2014) sebanyak 12 juta lebih roda dua, sisanya roda empat atau lebih yang ada di DKI. Idealnya penerimaan dari retribusi parkir itu di atas Rp.1,2 - 1,5 trilyun.


Bukti bahwa penerimaan bisa ditingkat adalah saat DKI masih dijabat Foke dibawah tahun 2012, penerimaan parkir hanya Rp.40-80 milyar. Ketika Gubernur dijabat Pak Jokowi dan Ahok penerimaan naik hingga mencapai Rp.200 - 400 milyar.  Artinya apa?  Gubernur memiliki kewenangan penuh untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir tanpa harus menaikkan nilainya yang akan membebankan masyarakat maupun pengelola parkir.

Adapun usulan kami cara yang bisa dilakukan untuk optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir tersebut, diantaranya adalah :

1. Peremajaan SDM Operator Unit Pengelola Parkir yang ada di Dishub dan Badan Usaha Pengelola Parkir milik Pemprov DKI tersebut.  Karena selama masih diisi oleh orang-orang lama, yang terindikasi memiliki (tanpa bermaksud menuduh) mental manipulasi itu akan tetap terus berjalan.

2. Peningkatan Pengawasan petugas lapangan dalam hal penerimaan pelaporan retribusi dari para stok holder, baik petugas parkir yang dikelola oleh Pemprov sendiri, maupun pihak ketiga untuk menghindari main mata ataupun kong kali kong diantara mereka.

3.Membuat terobosan baru dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi, dengan sistem berbasis data online.  Seperti yang sudah dilakukan di negara tetangga Malaysia, Singapura dan negara-negara maju lainnya, tentu ini tidaklah sulit. System dan alatnya ada kok, tinggal mau atau tidak menerapkannya.

Sistem yang berbasis data online ini harus menjadi satu kewajiban bagi penggelola parkir ataupun petugas parkir milik pemprov sendiri. Dan bila ini dapat diterapkan, bukan hanya mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga akan dapat mengontrol penerimaan pajak dan  retribusi menit permenit, jam perjam hingga bulan perbulan. Dengan demikian, pemprov tidak lagi hanya menerima laporan sepihak dari pengelola jasa perparkiran atau petugas parkir, tetapi juga sudah mempunyai data sendiri yang valid tanpa dapat dimanupulasi oleh petugas lapangan maupun oleh pengelola. Kan Perdanya sudah ada, tinggal realisasinya saja.

Burhan meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk meninjau ulang keinginan menaikkan pajak hingga mencapai 30%. "Jangan sampai ini menjadi momok yang akan mendiskreditkan atau menjadi nilai negatif terhadap Bapak Gubernur dimata masyarakat, hati-hati Pak Gub," ujar Burhan.

Kalau diilustrasikan, saat ini ada tong kecil, dimana disekelilingnya ada kebocoran. Diisi air, tentunya tong tidak akan penuh, karena banyak kebocoran.  Sama juga, walaupun tong diganti dengan yang besarpun, selama kebocoran disekeliling masih tetap ada, tidak akan berdampak pada penambahan volume air yang akan terisi, malah semakin menambah besar tingkat kebocoran yang terjadi.

Inisiasi kenaikan ini Burhan yakin, bukan juga dari Anggota DPRD DKI.  Coba silahkan tanya anggota Dewan yang saat ini membahas Perda perubahan ini dengan jujur. Apa ia mereka tega menaikkan beban kepada masyarakat yang sedang sulit saat ini?  Sedangkan mereka juga bagian dari masyarakat yang dipercaya untuk mewakili aspirasi mereka.  Saya yakin jawabnya pasti tidak, kalau ada Anggota Dewan yang setuju, justru harus kita pertanyakan niatnya duduk sebagai wakil masyarakat.

Diakhir penyampaian pendapatnya, Burhan berpesan kepada Bapak Gubernur Anies dan Anggota Dewan yang terhormat. Sudah saatnya kita menaruh perhatian serius dengan mengoptimalisasi pada proses yang saat ini berjalan, tanpa harus menambah beban masyarakat maupun para pengusaha yang sedang dalam kesulitan akibat dampak wabah Covid-19.

"Para ASN Pemprov DKI ataupun Para Pihak pengelola perparkiran, mari kita bersama-masa membenahi sistem pengelolaan untuk meningkatkan Penerimaan kas daerah dengan melaporkan apa adanya, jangan bermain mata. Karena jaman semakin berubah, dengan kemajuan tehnologi informasi kecurangan yang terjadi akan sangat terlihat jelas," tutur Burhan .

"Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diungkapkan, karena saya yakin  Bapak Gubernur, Anggota Dewan DPRD dan masyarakat DKI sangat faham pola-pola yang berjalan saat ini. Tinggal kesadaran kita mumpung masih ada kesempatan mau berubah baik atau malah menjadi contoh buruk yang akan dilihat oleh anak cucu kita nantinya," ujar Burhan diakhir pembicarannya.(Guffe).

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.