Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

Keceriaan Dan Kedekatan Satgas TMMD 108 Kodim 1006/Martapura, "Cinta Tanpa Batas Di Desa Bi-ih"


Keceriaan Dan Kedekatan Satgas TMMD 108 Kodim 1006/Martapura, "Cinta Tanpa Batas Di Desa Bi-ih"

Martapura,  |  Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 Kodim 1006/Martapura akan segera ditutup resmi. Selama sebulan berbagai sasaran fisik dan non fisik sudah rampung pengerjaannya.

Namun ada kesan manisnya yang tidak
 hilang atau dilupakan khususnya warga Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan,  Kabupaten Banjar sejak kehadiran TMMD Ke -108 Kodim 1006/Mtp hingga akan berakhirnya kegiatan tersebut. 

Masyarakat merasakan kehadiran TNI dalam keseharian mereka, selama hampir satu bulan datang dan menetap untuk menjalankan dalam program TMMD Ke-108 Kodim 1006/Mtp di Desa mereka.

Inilah yang dirasakan terutama anak - anak Desa Bi-ih yang selama ini selalu mendapatkan bimbingan dan motivasi dari satgas yang tinggal dan menetap dirumah - rumah penduduk selama hampir satu bulan. 

Anak - anak telah merasakan kebersamaan dan adanya ikatan kekeluargaan yang begitu erat kepada seluruh anggota TNI karena di waktu senggang bercengkrama bersama anak - anak untuk melepas lelahnya saat bekerja.

Seperti kedekatan anggota Satgas TMMD Ke-108 Kodim 1006/Martapura Koptu Haryanto dengan anak - anak Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan, selalu mengingatkan dan memotivasi anak anak untuk rajin belajar dan semangat meraih cita-cita.

"Mereka harus menjadi generasi penerus yang cerdas di masa depan, "kata nya kepada media,  Selasa (28/07/20).

Dikatakan Koptu Haryanto, diwaktu senggang saya selalu bercanda riang bersama sanak - anak. Saat bermain,saya selalu memberi nasehat dan motivasi kepada anak - anak untuk selalu semangat  belajar karena mereka adalah calon generasi bangsa.

Salah satunya, melalui pendidikan untuk meraih masa cita - cita. Ibarat pepatah raihlah cita - citamu setinggi bintang di langit. 

Anak- anak ini berhak mendapatkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini adalah tanggung jawab kita bersama."pungkasnya.

Komandan Brigif MR 6 Kostrad Berikan Jam Komandan Kepada Prajuritnya


Komandan Brigif MR 6 Kostrad  Berikan Jam Komandan Kepada Prajuritnya

Jakarta. Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif)  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad, memberikan Jam Komandan kepada seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad di Tribun Lapangan Upacara Mabrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad. Surakarta, Selasa (21/7/20).

Jam Komandan merupakan suatu hal yang wajib digelar di setiap satuan TNI AD. Jam Komandan juga dinilai sangat efektif dalam memperkuat silaturahmi hingga membangun kepedulian antara seorang Prajurit dan pimpinan.

Danbrigif  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M. Si., didampingi Plh Dandenma Brigif  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad, Mayor Inf Yudi Eka Pratama dan seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

Kegiatan ini juga merupakan  perkenalan singkat Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M. Si., karena baru berdinas selama 2 minggu sebagai Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

Danbrigif menekankan agar Satuan Brigif MR 6 Kostrad  menjadi satuan yang humanis dan dicintai masyarakat sekitar pada umumnya serta dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, agar seluruh prajurit dan kelurganya melaksanakan Protap Covid 19 di satuan. Selalu gunakan masker dan membawa hand sanitizer ke mana pun berada.

“Satuan ini hebat dikarenakan setiap anggota bisa mengendalikan diri sendiri dengan baik. Hilangkan pelanggaran di satuan. Apabila ada prajurit yang melanggar akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Danbrigif 6 Kostrad.

“Jangan lupa bersyukur pada setiap kegiatan,” tambah Letkol Inf Dody Triyo Hadi kepada seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad. (Penkostrad).


Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Haryantana, S.H.

Said Iqbal: Pernyataan Sikap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Said Iqbal:  Pernyataan Sikap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja


Progresifonline.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar pernyataan sikap terkait adanya rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bertempat di Kantor KSPI Lt. 3, Jalan Raya Pondok Gede No. 11, Kp. Dukuh, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (20/7/2020).

Dalam acara tersebut mengagendakan: 1. Pernyataan sikap Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 2. Pernyataan Sikap Stop PHK massal  dampak Covid-19. 3. Penjelasan persiapan aksi ratusan ribu buruh di 20 provinsi, serentak pada awal Agustus 2020.

Gelar Konferensi pers tersebut  dihadiri, FSPKEP, KSPSI, KSPSI, FSPTI, FSPLEM, KSPSI, FSPTSK, KSPSI, SPN, ASPEK Indonesia, FSPMI, FSPKEP KSPI, FSP FARKES KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer, PPMI, FSP ISI, FSPI, GOBSI, Presiden KSPI Said Iqbal dan pimpinan tingkat nasional serikat pekerja/serikat buruh lain.

KSPI dalam hal ini dengan tegas menolak adanya RUU Omnibus Law karena dinilai akan menyengsarakan kaum buruh di tanah air.

"Apapun yang dirancang pemerintah,  KSPI tetap akan menolak," ucap Presiden KSPI Said Iqbal.

Menurutnya salah satu poin krusial dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut adalah perubahan skema pengupahan pekerja. Dari semula gaji bulanan dengan Upah Minimum, baik provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) menjadi upah per jam. Pengupahan benar-benar didasarkan atas produktivitas pekerja.

Dikatakannya, saat ini dengan skema gaji flat atau tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap mendapatkan gaji sama. Sedangkan dengan upah per jam, upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam kerja. Sebagai praktisi hukum ketenagakerjaan, pihaknya melihat bahwa ada madu sekaligus racun di balik rancangan UU Omnibus Law karena skema upah per jam ini, madu bagi pengusaha dan racun bagi buruh.

Jika RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini disahkan maka ribuan buruh tingkat nasional serikat pekerja/serikat buruh lain akan turun ke jalan melakukan unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law tersebut," tegasnya.

Dampak virus Corona atau Covid-19 tak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga perekonomian. Di mana, virus tersebut "membunuh" pelan-pelan perekonomian suatu negara.

Hal ini terlihat dari data kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat sebanyak 1,5 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Di mana, penyebabnya adalah tidak beroperasinya kegiatan ekonomi di beberapa sektor ekonomi.(Guffe).

Babinsa dan Babinkamtibmas Kompak Bersama Petani Kendalikan Hama Tikus

Babinsa dan Babinkamtibmas Kompak Bersama Petani Kendalikan Hama Tikus

Boyolali - Belasan petani Desa Kedungmulyo Kecamatan Kemusu dibantu Babinsa Desa Kedungmulyo Koramil 18/Kemusu Kodim 0724/Boyolali Sertu Wasi, Babinkamtibmas Polsek Kemusu Brigadir Wahyu berupaya membasmi hama tikus dengan sistem gropyokan, Hasilnya, puluhan tikus ditangkap dan dimusnahkan, Rabu (15/7/2020).

Penggeropyokan dilakukan agar serangan hama tikus dapat dikendalikan saat memasuki musim tanam. Maka dari itu perlu melakukan gerakan masal pembersihan lahan dan pengasapanan lubang-lubang tikus sebelum musim tanam.
Kegiatan menyasar sejumlah lahan pertanian di areal persawahan, di antaranya lahan pertanian yang sebelumnya disinyalir terdapat banyak sarang tikus.

Babinsa Kedungmulyo Koramil 18/Kemusu Sertu Wasi mengatakan, tikus sawah merupakan salah satu jenis hama tanaman yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan meresahkan petani.

“Gropyokan hama tikus bersifat pengendalian rutin untuk meminimalkan dampak serangan selama memasuki musim tanam musim ini. Meski serangan tikus belum mewabah, gropyokan perlu dilakukan agar populasi hama tikus dapat dikendalikan,” ujar Babinsa.

Langkah gropyokan rutin digelar oleh para petani setempat, karena dinilai bisa mengurangi jumlah populasi tikus. Selain itu warga juga menerapkan metode pembasmian dengan cara lain, mulai memasang jebakan hingga penyebaran racun tikus.

Sertu Wasi menambahkan, penanggulangan hama tikus dinilai lebih efektif apabila dilakukan pada awal musim tanam, sehingga perkembanganbiakan tikus dapat dikendalikan. Selain itu dampak kerugian yang ditimbulkan di awal musim tanam akan lebih sedikit. Para Babinsa di wilayah terus membuka diri untuk membantu para petani. Tak hanya pembasmian hama tikus, namun pihaknya juga siap membantu kegiatan petani lainnya.

“Petani itu kan pejuang pangan, maka harus selalu didukung kegiatannya. Di sini kita akan terus hadir untuk memastikan petani dapat beraktivitas secara nyaman dan terselesaikan berbagai permasalahannya. Hal ini sekaligus untuk mendukung suksesnya program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah,” pungkasnya.(Guffe).

Calon Taruna/ Taruni LON AAL dan Mahasiswa TNI AL Tahun 2020 Rute Jakarta Donor Darah di PMI.

Calon Taruna/ Taruni LON AAL dan Mahasiswa TNI AL Tahun 2020 Rute Jakarta Donor Darah di PMI.


Jakarta - Asisten Personel (Aspers) Danlantamal III sebagai Ketua Panitia penanggungjawab penerimaan pendaftaran Calon Taruna / Taruni  AAL  dan Mahasiswa Beasiswa (Mabea) Tahun 2020 sebagai rute Jakarta di Lantamal III melaksanakan donor darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Jakarta di Jl. Plumpang Semper No.54, RT.1 RW.4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Senin (13/7 /2020).

Rangkaian Tes Seleksi Penerimaan Calon Taruna dan Taruni TA. 2020 tahap Pertama (donor darah) diikuti sebanyak 139 CATAR (Calon Taruna/i) AAL dan 20 Calon Mabea (Mahasiswa Beasiswa) TNI Angkatan Laut tahun 2020, Panitia daerah (Panda) Jakarta / Lantamal III melaksanakan test terhadap para calon yaitu Donor Darah di PMI Jakarta Utara.

“Kegiatan tersebut untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah, kadar gula darah HB, asam urat, lemak darah dan lain-lain yg hasil dari uji laboratorium ini untuk jadi salah satu kelengkapan persyaratan Calon Prajurit TNI Angkatan Laut,” tegas Kolonel Binsar, selaku ketua panitia.

Calon Taruna, Taruni dan Mabea untuk selanjutnya akan melaksanakan test berikutnya yaitu pemeriksaan rontgen thorax, Jantung (EKG), dan Laboratorium (Darah, Urine) serta Pemeriksaan Narkoba.(Guffe).

Sambut Kemerdekaan RI Koramil Nogosari Berbenah

Sambut Kemerdekaan RI Koramil Nogosari Berbenah


Boyolali - Untuk menciptakan kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Koramil 13/Nogosari  Kodim 0724/Boyolali saat ini tengah melakukan pembenahan dan perbaikan pangkalan secara swadaya yang dibantu masyarakat, termasuk didalamnya perkantoran yang dikerjakan oleh anggota sendiri, Rabu (15/7/2020).

Pembenahan yang dilakukan kali ini antara lain mengganti atap menggunakan baja ringan dan pembenahan ruangan lainnya. Selain itu pembenahan ini diharapkan rampung sebelun hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang.

Dikatakan Danramil 13/Nogosari  Kapten Inf Suyitno SH, dengan diperbaikinya ruangan maupun atap kantor Koramil, nantinya pasti akan memberikan kenyamanan anggota maupun yang piket Koramil dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari.

 “Semua kami lakukan bertahap untuk memperindah Makoramil serta melengkapi apa yang belum ada, semoga apa yang kami kerjakan untuk pembenahan pangkalan Koramil ini akan cepat selesai dan diberikan kelancaran oleh Allah SWT,”
pungkas Danramil.(Guffe).

Lantamal III Mengadakan Latihan Hukum Humaniter dan Ham TA. 2020.

Lantamal III Mengadakan Latihan Hukum Humaniter dan Ham  TA. 2020.


Jakarta -  Asisten Operasi (asops) Danlantamal III, Kolonel Laut (P) Hari Widjajanto diwakili Kadiskum Lantamal III Letkol Laut (KH/W) Nentine F. SH. M.Tr. Hanla. mengadakan Latihan Hukum Humaniter Internasional dan HAM TA. 2020 diikuti 30 peserta berlangsung selama tiga hari di gedung CAT Mako Lantamal III Jl. Gunung Sahari Ancol Jakarta Utara, Selasa (14/7/2020).

TNI AL sebagai bagian integral dari TNI, mempunyai tugas menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaannya TNI memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengimplementasikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hokum humaniter internasional dan HAM.

Hukum humaniter internasional dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi hukum humaniter internasional bertujuan untuk melindungi manusia yang terlibat pertikaian bersenjata/perang dengan ketentuan-ketentuan HAM atau prinsip-prinsip kemanusiaan, agar tidak menimbulkan banyak kerugian, baik dari segi materiil maupun iMmateriil, termasuk personel sipil yang tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata/ perang. TNI AL yang bertugas secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan tugas OMP ataupun OMSP harus mengetahui ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional dan HAM agar pelaksanaan tugas tercapai dan tidak ada pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Kegiatan latihan hukum humaniter internasional dan HAM ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menyamakan visi, misi, persepsi, pola sikap dan tindakan yang berkaitan dengan penerapan hukum humaniter internasional dan HAM pada pelaksanaan tugas OMP dan OMSP. Saya tekankan kepada seluruh peserta agar menyimak dengan baik materi yang diberikan guna untuk dipedomani dan diterapkan dalam penugasan," tegas Kolonel Hari dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kadiskum Lantamal III

Hadir dalam kegiatan tersebut  Tim ICRC Bp. Cristian Donny Putranto, SH.  LLM., Ny. Dinihari Puspita, Kadiskum Koarmada I Letkol Laut (KH) Dedi Endang Susilo SH. M.Pd.(Guffe).

Lantamal III Dukung Kampanye Masif Gerakan Masal 3M

Lantamal III Dukung Kampanye Masif Gerakan Masal 3M


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto SE. MM. diwakili Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Lantamal III, ikut berperan serta dalam mensosialisaikan gerakan 3 M (Memakai Másker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) melalui Kampanye Massif Gerakan Masal 3M dan pengawasan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama  Forkopimda dan UKPD dalam rangka transisi menuju tatanan New Normal produktif dan aman Covid-19, di Kab. Administrasi . Kepulauan Seribu, Sabtu (11/7/2020).

Kegiatan Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  dalam bertindak dan berperilaku hidup sehat guna memutus serta mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Drs.Husein Murad, M.SI
mengucapkan Terimakasih dan apresiasi untuk seluruh instansi dan unsur yang terlibat dalam proses penanggulangan Covid-19 ini, termasuk dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat;

Tetap lakukan pengawasan disetiap lini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat melalui tim khusus yang sudah dibentuk, guna memastikan pelaksanaan new normal berjalan lancar dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan; pelaksanaan new normal harus tetap diikuti dengan kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap anjuran melaksanakan protokol kesehatan yaitu gerakan 3 M (Memakai Másker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan).

"Perlahan-lahan berbagai sektor usaha, tempat berkumpul masyarakat, tempat wisata, Homestay, warung makan, bisa beroperasi dan menerima tamu, namun semuanya tetap diimbau agar melaksanakan aturan protokol kesehatan," tegas Bupati.

Selain kegiatan Kampanye juga dilaksanakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di pelabuhan -pelabuhan penumpang yang berada di wilayah Kep. Seribu dan disaksikan langsung oleh Bupati , Wakil Bupati, Dansatrol Lantamal III serta SKPD/ UKPD Kabupaten Kepulauan Seribu.(Guffe).

Kemenkes: Regulasi Harga Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Regulasi Harga Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri


Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi bagi pasien mandiri. Surat Edaran ini adalah regulasi yang dibuat pemerintah guna menyamakan harga rapid test bagi masyarakat di seluruh tanah air yang ingin memeriksakan antibodi secara cepat.

Penetapan harga rapid test tersebut dikarenakan adanya variasi harga yang beredar yang dapat membuat masyarakat bingung. Regulasi mengenai penetapan harga rapid test merupakan upaya pemerintah untuk menghindari adanya komersialisasi yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan.

“Ini sesuai juga dengan permintaan masyarakat karena sudah banyak masyarakat yang meminta untuk menetapkan harganya (rapid test). Ini juga membantu masyarakat supaya masyarakat tidak bingung terkait harga kalau berkunjung ke tempat layanan kesehatan,” ujar dr. Tri Hesty Widyastoeti,Sp. M, MPH, selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin, (13/7/2020).

Penetapan harga tersebut merupakan harga pemeriksaan rapid test termasuk biaya alat rapid test, alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis, termasuk biaya jasa layanan, misalnya dokter atau dokter spesialis.

Dokter Tri Hesty menambahkan, batas harga yang ditetapkan yakni Rp.150 ribu berlaku untuk seluruh layanan kesehatan bagi pasien mandiri dimana pasien yang meminta pemeriksaan tersebut, di luar bantuan pemerintah.

“Intinya bukan yang untuk skrining yang bantuan pemerintah,” tegas Tri Hesty.

Adapun pemeriksaan tersebut berlaku di semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah, swasta, klinik, dan berbagai tempat pengecekan lain.

Terkait sanksi Tri Hesty mengakui,  Kementerian Kesehatan belum menetapkan sanksi nyata terkait pelanggaran penetapan harga rapid test.

Namun menurutnya, Kementerian Kesehatan akan melihat lebih lanjut terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan penetapan harga tersebut baik dari sisi masyarakat, tempat layanan kesehatan, tenaga medis, serta para distributor dan penyedia alat rapid test.

“Saya rasa dengan adanya distributor-distributor yang juga ikut membantu, dengan harga yang juga bisa bersaing, tentu akan lebih membantu rumah sakit. Itu yang kita harapkan,” jelas Tri Hesty.

Adanya regulasi harga rapid test disambut baik oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai asosiasi yang menaungi rumah sakit di Indonesia. Sekretaris Jenderal PERSI, Dr. dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MARS, MM mengatakan, keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan tersebut merupakan keputusan yang tepat agar harga dari rapid test di berbagai tempat pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit bisa terkendali.

“Apa pun itu kami sangat menyambut baik. Bahwa memang harus ada patokan. Kalau tidak akan sangat jadi tidak terkendali,” tuturnya.

Dokter Lia menekankan pentingnya tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun seseorang telah dinyatakan nonreaktif. Hal tersebut dikarenakan bisa jadi anti body-nya belum terbentuk dan banyak yang menyepelekan setelah hasil tes cepatnya nonreaktif.

“Jadi, tidak nanti orang oh.. dia nonreaktif, langsung bebas merdeka. Menyatakan bahwa, saya sudah bebas,” ujar dr. Lia.

Lia pun menghimbau kepada seluruh rumah sakit untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut agar sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan yakni menenangkan masyarakat dan sama-sama memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia (Guffe).

Ratusan Kepala Keluarga Terima BST Tahap 3


Ratusan Kepala Keluarga Terima BST Tahap 3


Boyolali - Babinsa Koramil 17 Wonosegoro Kodim 0724/Boyolali  Serda Suyono dan Koptu Eko D serta Babinkamtibmas Polsek Wonosegoro Bripka Okky bantu kawal petugas kantor pos Kabupaten Boyolali dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap ketiga di Balai Desa Gunungsari Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali,  Senin (13/7/2020).

Babinsa Koramil 17 Wonosegoro Serda Suyono menuturkan,  pengawalan tersebut dilakukan agar kegiatan penyaluran berjalan tertib.

“Tentunya kita lakukan pengamanan untuk kegiatan ini, kita tidak ingin kegiatan penyaluran BST ini terganggu dan malah dapat menyusahkan masyarakat ” ujar Serda Suyono.

Tidak hanya pengamanan, Babinsa Koramil 17 Wonosegoro dan Bhabinkamtibas Polsek Wonosegoro juga terapkan protokol kesehatan kepada masyarakat yang mengantri di halaman Balai Desa Gunungsari.

“Menurut data yang diterima dibalai Desa Gunungsari BST akan diterimakan kepada 649  kepala keluarga , agar tidak terjadi perkumpulan besar di halaman  maupun dalam balai desa, kita berikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan gunakan masker,”
ujar Serda Suyono.

Danramil 17 Wonosegoro Kapten Arh Iswadi Yusuf  menyampaikan,  pengamanan tersebut sudah merupakan tugas aparat negara dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh petugas selalu siap sedia mengamankan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak masyarakat seperti pembagian BST ini.

“Agar kegiatan berjalan aman dan tanpa gangguan, kami minta diatur waktunya apabila penerima BST dari beberapa Desa di wilayah-wilayah Wonosegoro agar tidak terjadi penumpukan warga. kalau pun ada gangguan, petugas harus siap mengamankan dan menertibkan,” ujar Danramil.(Guffe).

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT


Jakarta – Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan kesejahteraan PRT tidak hanya penting bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam sambutannya menegaskan, Keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang dan membantu urusan rumah tangga serta kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PR.  Pada Webinar Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menteri Bintang menuturkan, sudah menjadi tugas negara untuk dapat memberikan perlindungan serta rasa aman dan nyaman bagi segenap warganya, termasuk juga bagi PRT.

“RUU PPRT sudah masuk ke dalam RUU Prioritas pada tahun 2020 dalam masa bakti DPR RI periode 2019 – 2024. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mengawal terbentuknya aturan ini, demi memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak bagi PRT. Selain itu, karena data mengatakan bahwa mayoritas PRT berjenis kelamin perempuan, selaku Menteri yang memiliki tugas untuk menjamin pemberdayaan perempuan di Indonesia, saya tentunya sangat mendukung pengesahan RUU PPRT ini agar tercipta aturan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban dari PRT termasuk juga dengan pemberi kerja. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap PRT,” ujar Menteri Bintang.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat Statistik pada Agustus 2019, Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam sektor informal. Di sektor informal sendiri, persentase pekerja perempuan memang lebih kecil dibanding laki-laki, dan hal ini merupakan hal yang umum terjadi secara global (ILO, 2018).

Pekerja laki-laki pada kegiatan informal sebesar 58,03 persen, sementara perempuan 41,97 persen. Data Survei ILO dan Universitas Indonesia pada 2015 memperkirakan jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,2 juta jiwa, dengan rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki. Berdasarkan angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah PRT yang sebenarnya lebih besar dari data-data yang disajikan karena seringkali PRT dipekerjakan secara lisan sehingga luput dari pencatatan data.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan, pengesahan RUU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan industrial kondusif tanpa diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja. 

“Pekerja Rumah Tangga atau PRT dia yang selalu dekat dengan kita, dia yang selalu membantu pekerjaan rumah kita sehari hari, dan dia juga yang berjasa untuk keluarga kita. PRT memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian global melalui tingkat angkatan kerja nasional. Jumlah dari PRT diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa dengan persentase 75 persen PRT merupakan perempuan. Oleh sebab itu, hal yang tidak boleh terlewatkan dalam RUU PPRT ialah pentingnya perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja guna memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan penegakan norma kerja,” ungkap Menteri Ida.

Menteri Ida menambahkan, dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang harus dihadapi PRT di Indonesia diantaranya; PRT yang sampai saat ini belum dianggap sebagai sebuah profesi; rata-rata jam kerja PRT lebih panjang dari pekerja pada umumnya; sebesar 63% PRT bekerja 7 hari dalam seminggu; banyaknya PRT yang tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja yang jelas; dan minimnya perlindungan jaminan sosial dan asuransi bagi PRT.

“Adapun tujuan perlindungan PRT ialah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual, mengatur hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, dan meningkatkan kesejahteraan PRT. Perlindungan terhadap PRT sudah menjadi perhatian bagi pemerintah namun tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dari seluruh pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, mari bersama kita dukung pengesaan RUU PPRT dan serukan stop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga mulai dari diri kita sendiri dan keluarga,” imbuh Menteri Ida.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto mengatakan, setelah melalui 16 tahun perjuangan  di DPR untuk mendapat legitimasi atas statusnya yang sempat mandek/ mangkrak, pengesahan RUU PPRT ini akan menjadi sejarah baru dalam penghapusan kekerasan dan diskriminasi di Indonesia, khususnya terhadap PRT. RUU PPRT akan diusulkan menjadi RUU Inisiatif dan akan disidang paripurnakan pada Selasa, 14 Juli 2020 dan Kamis, 16 Juli 2020.

“Kami sangat bersyukur pada periode DPR 2020 – 2024, RUU PPRT ini mendapatkan perhatian sejumlah anggota DPR. RUU PPRT ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia karena bersifat mengikat dan adanya kepastian hukum. Maka dari itu perlu ada pengawalan dari kita semua,” ujar Giwo.

Seperti yang kita ketahui bersama, PRT merupakan pekerjaan yang rawan dan rentan dalam perlindungan hukum karena wilayah kerja bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan Pemerintah. Padahal praktik situasi kerjanya rawan dan rentan terhadap diskriminasi seperti pelecehan terhadap profesi, eksploitasi, dan kekerasan baik secara ekonomi, fisik dan psikis (dalam bentuk intimidasi maupun dalam bentuk isolasi).

“Di dalam RUU PPRT nantinya harus dipastikan adanya hak dan kewajiban yang berimbang antar PRT dan pemberi kerja agar memberikan perlindungan dalam bentuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum. Hal ini juga merujuk kepada Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyebutkan No One Left Behind, guna meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan PRT sebagaimana pekerja lainnya tanpa ada yang tertinggal, serta memperjuangkan hak dan kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja,” ucap Giwo.(Guffe).

kepala daerah yang belum melaksanakan rapid.

Panitia Pilkada Wajib Rapid Test


Boyolali - Babinsa Koramil 18 Kemusu Kodim 0724/Boyolali Serma Riya melaksanakan tugas pendampingan Rapid Test petugas PPK, PPS dan PPDP di Puskesmas Kemusu Jl. Klewor, Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Senin (13/7/2020).

Keberadaan Babinsa Koramil 18 Kemusu selalu melekat di setiap kegiatan pemerintahan tingkat desa maupun Kecamatan Kemusu. Terlebih dengan adanya wabah Covid-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh wilayah nusantara tak terkecuali Kabupaten Boyolali. Keterlibatan Babinsa dalam setiap kegiatan pencegahan penularan Covid-19 sangat berperan penting.

Seperti kegiatan rapid test bagi petugas PPK,PPS dan PPDP yang pada hari ini dilaksanakan di Puskesmas Kemusu Kecamatan Kemusu tak lepas dari pendampingan Babinsa.

Kali ini  jumlah peserta rapid tes sebanyak 13 orang yang merupakan panitia pemilihan kepala daerah yang belum melaksanakan rapid.

“Kegiatan rapid test ini dilaksanakan untuk menyiapkan petugas Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020, yang beberapa waktu kedepan akan dilaksanakan dalam rangka pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boyolali,” ungkap Babinsa Kemusu.

“Dengan diadakannya Rapid Test ini  berharap agar Pilkada kabupaten Boyolali 2020 bisa berjalan sesuai harapan sekaligus tetap memperhatikan protokol kesehatan dari mulai panitia Pilkada sampai dengan masyarakat yang melaksanakan proses Pilkada,” Imbuh  Serma Riya.(Guffe).

Danlantamal III Hadiri TFG di Koarmada I

Danlantamal III Hadiri TFG di Koarmada I


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta, Brigadir jenderal TNI (Mar) Hermanto SE. MM. menghadiri TFG (Tactical Floor Game) L-3 (Gladi Tugas Tempur Tk. III) di Gedung OB. Syaaf Koarmada I Jl. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat, Senin
(13/7/2020).

Koarmada I sebagai Komando Utama Operasi dan Pembinaan TNI Angkatan Laut memiliki tugas menyelenggarakan operasi laut dan sekaligus melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur dari setiap elemen SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Untuk itu, Koarmada I akan menggelar latihan dalam Gladi Tugas Tempur Tingkat III (L-3) yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 dengan bermanuver dari Laut Jawa menuju perairan kepulauan Lingga, dan pendaratan amfibi di Pantai Todak, Desa Batu Berdaun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengasah dan melatih kesiapan dalam tugas tempur yang rencana akan di laksanakan di Dabo singkep, Kepulauan Riau. melibatkan Unsur Koarmada I, Kolinlamil, Marinir dan Puspenerbal (Pusat Penerbangan Angkatan Laut) dengan materi dan tahapan secara full mission profile, sehingga memberi gambaran pengembangan taktik, teknik dan prosedur berbagai kemampuan tempur pada level operasional layaknya di medan sesungguhnya.

Maka pada hari ini (13/7/2020)  dilaksanakan TFG yang merupakan simulasi rencana Operasi Tugas Tempur Tk. III yang sesungguhnya dilaksanakan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutan Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono SE. MM. menekankan, agar melaksanakan TFG dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sebagai wujud dari dharma bhakti kita kepada bangsa dan negara.

"Tunjukan bahwa prajurit TNI AL/Koarmada I adalah prajurit yang Profesional, yang mampu melaksanakan seluruh tugas dengan baik; dan Jadikan tanggapan dan saran dari seluruh peserta TFG termasuk undangan, sebagai bahan koreksi agar pelaksanaan kegiatan latihan dapat berjalan aman, dengan mengutamakan prinsip zero accident,” tegas Panglima

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Koarmada I Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto M.Tr (Han),  Komandan Lantamal III Brigjen TNI (Mar) Hermanto SE. MM., Komandan Guspurla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta, Pejabat Utama Koarmada I, dan Para Komandan Satuan.(Guffe).

HAN 2020, Kemen PPPA Serahkan Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak Serentak di Seluruh Indonesia

HAN 2020, Kemen PPPA Serahkan Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak Serentak di Seluruh Indonesia


Jakarta – Bintang Puspayoga saat menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak pandemi Covid-19 di Bantar Gebang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan, Hari Anak Nasional tahun ini mengangkat tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Artinya ini harus berlaku bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali bagi anak-anak yang ada di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang ini. Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2020 Menteri Bintang menyerahkan hampir 2.000 paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak pandemi Covid-19 di 2 lokasi, yakni Bumi Perkemahan (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur sebanyak 700 paket dan TPST Bantar Gebang, Bekasi sebanyak 1.000 paket.

“Dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) 2020, kami memberikan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak pandemi Covid-19. Selain di tiga titik, pembagian paket spesifik ini juga serentak dilakukan seluruh Indonesia melalui Dinas PPPA di daerah,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan, sasaran utama pemberian paket kebutuhan spesifik ditujukan bagi kelompok rentan yang terdapat dalam satu keluarga dan terdampak pandemi, terutama pada keluarga pra-sejahtera.

"Dalam momentum HAN, seluruh anak Indonesia harus turut merasakan kebahagiaan, termasuk dalam hal pemenuhan gizinya. Untuk mewujudkan hal ini, kita semua harus bergandengan tangan, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media, ” ujar Menteri Bintang usai melepas komunitas Off Road untuk mendistribusikan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak di Cibubur.

Penyerahan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak Covid-19 di Cibubur diserahkan melalui Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang terdiri dari anak yatim, anak dhuafa, dan anak pengupas kerang. Bantuan juga disalurkan melalui Komunitas Off Road.

Koordinator Komunitas Off Road, Johan Susmono mengatakan, komunitas off road akan mendistribusikan 400 paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak ke 5 (lima) kabupaten di Jawa Barat. Mereka berusaha mendistribusikan paket pemenuhan ini karena kepedulian terhadap isu stunting.

"Bayangkan, pada kondisi normal saja cukup sulit untuk memenuhi asupan gizi anak, apalagi di masa pandemi ini. Hal ini merupakan salah satu contoh sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi gizi pada anak," tutur Johan.

Usai menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak pandemi Covid-19 di Cibubur, Menteri Bintang kemudian menyerahkan paket yang sama ke pemukiman di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Bantuan langsung diberikan Menteri PPPA kepada anak-anak pemulung yang bermukim di sekitar TPST.

Menteri Bintang menekankan, jika setiap anak harus mendapat perhatian yang sama dan komitmen pemerintah daerah juga sangat penting di dalamnya.


Menteri Bintang meminta agar seluruh stakeholder memberi perhatian yang sama kepada seluruh anak dalam hal pemenuhan hak-hak anak, mulai dari hak pendidikan, tumbuh kembang hingga perlindungan.

“Bagi kami (pemerintah), semua anak akan mendapat perhatian yang sama. Terkait pemberian bantuan ini, tentu kami akan memprioritaskan sasaran kemana bantuan itu akan diberikan, salah satunya anak-anak di TPST Bantar Gebang. Anak-anak di komunitas Bantar Gebang ini mengalami kerentanan ganda, dari sisi ekonomi dan juga pendidikan, apalagi dari sisi tumbuh kembang anak terutama kebutuhan makanan yang bergizi. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutur Menteri Bintang.

Permasalahan yang dialami keluarga dan anak-anak di TPST Bantar Gebang pada kenyataannya memang sangat kompleks. Hal ini dituturkan Pengurus Yayasan Dinamika Indonesia, Ahmad Marzuki sebagai pengelola pendidikan bagi anak-anak pemulung di TPST Bantar Gebang.

Ahmad menjelaskan jika berbagai hak anak, mulai dari pendidikan, identitas, dan kesehatan anak-anak di pemukiman belum terpenuhi.

“Mayoritas penduduk ini adalah pendatang. Banyak diantaranya tidak memiliki kelengkapan berkas kependudukan dan akta kelahiran anak. Untuk pendidikan, sebagian besar anak bersekolah namun biasanya berhenti setelah lulus SMP karena kendala biaya dan akses transportasi ke sekolah. Mereka lebih memilih bekerja ikut orang tua mencari uang. Akses mereka ke layanan kesehatan juga cukup jauh. Jadi, memang upaya ini butuh perhatian bersama,” jelas Ahmad.

Sementara di Depok, Jawa Barat. Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu secara simbolis menyerahkan sebanyak 228 paket. Selain wilayah Jakarta dan Jawa Barat, penyerahan paket kebutuhan spesifik anak juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Sementara itu di Depok, sebanyak 228 paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak diberikan secara simbolis oleh Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu kepada salah satu koordinator penerima paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak, Arist Merdeka Sirait. Paket pemenuhan kebutuhan spesifik diberikan bagi komunitas anak-anak pemulung, pengamen, dan ondel-ondel jalanan.

“Selama pandemi Covid-19, kami cukup sulit mendapatkan susu, biskuit, dan sereal, karena masih banyak toko-toko kelontong di sekitar rumah yang tutup. Saya merasa senang dan berterima kasih kepada Kemen PPPA yang memberikan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak kepada saya dan teman-teman saya yang lainnya. Di Hari Anak Nasional kali ini, saya berharap kekerasan terhadap anak semakin berkurang. Semoga para orang tua dan masyarakat juga lebih peduli terhadap pendidikan dan perlindungan terhadap anak," ujar salah satu anak penerima paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak, Ovi (13).

Penyerahan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah seperti Kementerian Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hingga dunia usaha.(Guffe).

Patroli Malampun Tetap Beri Himbauan Warga

Patroli Malampun Tetap Beri Himbauan Warga 


Boyolali - Untuk menjaga wilayah tetap kondusif, Babinsa Koramil 03/Mojosongo Kodim 0724/Boyolali dan Anggota Polsek Mojosongo melaksanakan patroli keamanan di wilayah binaannya Desa Kragilan dan Alun-alun Utara Kabupaten Boyolali serta wilayah  Kecamatan Mojosongo Kabupaten Kebumen lainnya. Jumat Malam (10/07).

Kegiatan Patroli malam tersebut juga menyasar ke pemukiman warga dengan tujuan untuk mencegah aksi tindak kejahatan malam hari, saat masyarakat sedang istirahat.

Dalam kegiatan patroli Pelda Edi Suwarsidi juga menyempatkan diri untuk mengunjungi warga yang sedang melaksanakan jaga malam untuk menyampaikan pesan pembinaan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Kamtibmas serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid 19.

“Karena keamanan wilayah bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja, melainkan tanggung jawab bersama,tentunya jangan lupakan himbauan pemerintah tentang protocol kesehatan pencegahan virus corona,” jelasnya.

Menurut beberapa warga yang sedang melaksanakan aktivitas malam mengatakan, dengan rutinnya patroli malam yang dilakukan Babinsa, kami merasa senang karena ikut peduli dalam menjaga kondusifitas sampai masuk ke perkampungan.

“Semoga ketentraman dan kedamaian akan selalu tercipta di wilayah desa Gandusari ini sehingga menciptakan situasi yang kondusif,” ungkap beberapa warga yang dijumpainya.(Guffe).

Bagikan Seragam Sekolah Calon Murid Diperiksa

Bagikan Seragam Sekolah Calon Murid Diperiksa 


Boyolali - Pihak sekolah SMP N 1 Nogosari tetap membagikan seragam sekolah bagi calon siswa-siswi tahun ajaran 2020 ini,  walaupun tidak tahu kapan proses belajar mengajar mulai dikatifkan lagi selama pandemi corona berlangsung .

Untuk mengantisipasi adanya kegiatan tersebut Babinsa Koramil 13/Nogosari Kodim 0724/Boyolali Koptu Supriyadi dan Anggota Polsek Nogosari Aipda Nuryadi melaksanakan pemantauan kegiatan . Sabtu (11/7/2020).

Babinsa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid 19 dalam pelaksanaannya. Babinsa dan anggota Polsek Nogosari langsung berjaga di depan pintu gerbang untuk mengukur suhu badan dan memberikan himbauan kepada calon murid maupun wali murid yang akan masuk lingkungan sekolah. Terlebih bagi yang tidak mengenakan masker .

Koptu Supriyadi menegaskan kepada pihak sekolah bahwa apa yang harus kita lakukan adalah tetap berhati-hati dan mewaspadai penyebaran berbagai penyakit terutama virus corona yang sedang mewabah. Namun sekali lagi kita tak perlu panik , cukup jaga kebersihan dan daya tahan tubuh kita serta patuhi anjuran dari pemerintah.

“ Tetap patuhi protokol kesehatan wajib pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan,“ ucap Koptu Supriyadi kepada wali dan calon murid SMP N 1 Nogosari yang memasuki gerbang sekolah.(Guffe).

UID Gelar Webiner Temu Alumni Dan Ceramah Ekonomi



UID Gelar Webiner Temu Alumni Dan Ceramah Ekonomi

Ditengah pemberlakuan PSBB Transisi di Jakarta telah membuat Alumni Magister Manajemen Universitas Islam Jakarta (UIJ) menggelar temu alumni dengan media Webiner pada Sabtu 11 Juli 2020. Acara temu online tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor UIJ, Prof Raihan.

Dalam sambutannya Prof Raihan menegaskan, bahwa ditengah serangan Virus Corona (Covid -19) sehingga tidak berlebihan jika dengan suasana berbeda hari ini, UIJ telah bisa memfasilitasi temu para Alum dengan Webiner, mudah-mudahan akan selalu ditingkatkan dalam acara-acara lain, yang tentunya memberikan makna tersendiri bagi kita semua di akademisi, untuk menghimpun praktisi-praktisi mendekatkan dunia industri, yang tentunya lebih progresif dari segi hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan yang kita miliki.

Dalam beberapa dekade ini setelah terjadi pandemi virus Corona, kita memerlukan perhatian besar, karena hampir seluruh negara berhadapan dengan upaya memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, ada 215 negara yang terkena dampak dan kita Yang ke-26 ranking dunia, dan bersyukur dengan penduduk 230 juta jiwa, Indonesia pada urutan 26, kita lihat negara maju seperti Amerika untuk menangani covid -19 merasa kualahan. dan kondisi hari ini tidak ada pilihan bagi Pemerintah dan pelaku bisnis, pelaku ekonomi pilihannya hanya kesehatan atau ekonomi ?, oleh karena itu dengan letak geografis Indonesia yang tidak sama dengan Eropa ini merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri, walau tidak Lockdown kita bersyukur pemerintah dengan kebijakan PSB, sangat memperhatikan penduduknya dengan pilihan PSBB tersebut.

Yang kedua Bagaimana dengan kesehatan bersama-sama Namun kegiatan ekonomi tetap jalan, Pemerintah sudah lakukan saat ini dengan sejumlah kebijakan PSBB menuju Normal, dengan membuka kegiatan ekonomi.

Kalau negara-negara Asia memilih kesehatan termasuk Saudi Arabia dengan Lockdown hingga saat ini. untuk itulah hal tersebut sama-sama kita fikirkan sebagai akademisi dan praktisi agar semua dalam kegiatan - kegiatan ekonomi dapat survife di masa pandemi ini.

Setelah beberapa bulan ekonomi kita mengalami ketidakpastian coleps market saat ini telah ada kebijakan pemerintah berupa stimulus, untuk pemulihan ekonomi, perilaku masyarakat berubah berkaitan dengan gaya hidup, yang tadinya jalan-jalan ke mall saat ini hidupnya harus tinggal di rumah. kedua menghindari kontak fisik sehingga rasa empati solidaritas agar tidak banyak korban, kemudian ada kebiasaan yang baik, berupa kepedulian sosial, sehingga sumbangan mengalir ke yang tidak mampu, ketika menghindari kontak fisik dalam belajar maupun kegiatan ekonomi, yang mulai beralih ke virtual, seperti online dengan transaksi online yang meningkat, keempat piramida Maslow aktualisasi diri ke dasar piramida untuk kebutuhan makan, kesehatan dan keamanan.

Dalam perspektif bisnis masa pandemi kita harus bangkit menuju Normal dengan strategi ekonomi dan bisnis dengan pola yang baru,  dengan membuat web dan virtual agar dikenal dunia.

Siapa yang berubah di dalam era new normal ini adalah salah satu upaya untuk mengaktifkan bisnis dan membangkitkan ekonomi secara mikro maupun makro. Dan perlu ditingkatkan kebiasaannya melalui webinar, Universitas Islam Jakarta tengah menyusun kurikulum seauai kebijakan Kemendikbud, dan UIJ tetap mengedepankan pendidikan Islami, untuk mencetak Generasi yang beraqlak baik sesuai ajaran Islam, tegas Prof Raihan.

Ketua alumni Magister Manajemen Universitas Islam Jakarta, H Uwang Suwandi, MM yang juga ASN Kemenag menegaskan, pihaknya bersyukur temu alumni bisa digelar di tengah pandemi covid 19, mesti hanya melalui webinar, namun diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Universitas Islam Jakarta yang semakin baik, Jaya dan tetap diminati para mahasiswa.

Untuk itu kualitas kurikulum agar dipertahankan dan ditingkatkan, seluruh civitas akademika jangan kendur dan tetap semangat dalam mencetak generasi penerus bangsa ke depan dan melalui webiner seminar ekonomi ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan bisnis pasca pandemi covid 19 saat ini dan masa depan dan UIJ tetap bisa mencetak Sarjana yang Ulama dan Ulama yang Sarjana, seluruh alumni diharapkan tetap menjaga nama baik Almamater, pintanya.

Dalam paparanya Prof Bambang Purwoko banyak mengungkapkan strategi dalam mengatasi dampak Covid -19, baik sektor Ekonomi Perdagangan maupun Jasa, yang beberapa waktu lalu sempat terhenti. Seperti sektor Pariwisata, Restoran, Transportasi dan lainnya.

Untuk  pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 perlu peran pemerintah yang sangat besar perlu adanya skenario besar untuk pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan-kebijakan daya beli masyarakat dan membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah. untuk itu kreativitas dan inovasi seluruh komponen masyarakat ekonomi harus ditingkatkan, sektor Pariwisata yang mati suri yg turun 70%, maka sektor pariwisata dan turunannya harus jadi prioritas, pintanya. (Nrl)

Perlunya Kebijakan Prosedur Perlindungan Anak Didalam Lembaga Layanan Perlindungan Anak

Perlunya Kebijakan Prosedur Perlindungan Anak Didalam Lembaga Layanan Perlindungan Anak


Jakarta - Awal Juli publik Indonesia dikejutkan dengan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota/staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur berinisial DA.

Rio Hendra, Koordinator Advokasi ECPAT Indonesia mengatakan, Apa yang dilakukan pelaku ini sangatlah keji dan disayangkan sekali, karena lembaga seperti P2TP2A yang seharusnya menjadi tempat
perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan malah mendapatkan kekerasan dari
salah satu oknum anggota/staf di P2TP2A tersebut. Dalam siaran tertulisnya, Jumat (20/7/2020).

"Korban yang sebelumnya adalah korban perkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya pun kini harus merasakan kembali kenyataan pahit menjadi korban untuk yang kedua kalinya sebagai korban perkosaan, namun dengan pelaku yang berbeda," ucapnya.

"Pelaku pencabulan dalam kasus tersebut yang merupakan seorang oknum anggota/staf dari P2TP2A
ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," ujar Rio Hendra

Lebih jauh Ia menuturkan, Kenapa sampai ada seseorang yang memiliki kecenderungan jahat kepada anak-anak bisa bekerja di sebuah lembaga layanan perlindungan anak dari kekerasan seperti P2TP2A ini, apakah tidak ada seleksi ketat dalam perekrutan anggota/staf yang akan bekerja? bagaimana memastikan
bahwa staf bekerja dengan mekanisme kontrol, berupa kode etik dan SOP penanganan kasus
yang memenuhi standar.

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para penggiat
perlindungan anak selama ini, terlebih setelah kasus ini merebak ke publik. Menurut penjelasan dari Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di salah satu media nasional, pelaku diangkat melalui surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur sebagai anggota di P2TP2A Kabupaten Lampung
Timur.

ECPAT Indonesia dalam kasus tersebut menyatakan dengan tegas penting adanya sebuah kebijakan
dan prosedur perlindungan anak di setiap lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik itu lembaga layanan milik pemerintah maupun lembaga layanan yang dikelola oleh organisasi dan perseorangan.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir para pelaku-pelaku yang
memiliki niat jahat kepada anak-anak untuk dapat melakukan eksploitasi dan kekerasan kepada
anak dilembaga tersebut.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu untuk segera membuat pedoman kebijakan perlindungan anak bagi lembaga layanan perlindungan anak yang bekerja langsung dengan anak-anak dampingan.

Hal tersebut dilakukan agar kasus-kasus seperti yang terjadi di P2TP2A Lampung Timur tidak terjadi lagi
dimasa yang akan datang dan anak-anak benar-benar terlindungi ketika berada dilembaga layanan seperti P2TP2A.

Atas situasi kasus tersebut maka ECPAT Indonesia berpendapat perlu dilakukan hal-hal sebagai
berikut :
1. Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, harus segera menyusun pedoman kebijakan perlindungan anak bagi para lembaga layanan yang bekerja langsung dengan anak-anak seperti hal nya P2TP2A, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.

2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, wajib untuk memperbaiki proses rekrutmen bagi kepengurusan lembaga maupun
anggota/ staff yang bekerja langsung dengan anak dilembaga layanan P2TP2A, agar kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak ini tidak terulang lagi dan makin memperburuk citra lembaga layanan seperti P2TP2A.

3. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) wajib untuk mementingkan pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum kasus ini dan mampu memberi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban disamping pemberian hukuman yang berat bagi pelakunya. Selain itu mekanisme restitusi dalam kasus ini pun harus segera dijalankan dari awal
proses hukum agar hak korban dalam mendapatkan restitusi bisa terlrealisasi dan pelaku pun ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak korban dengan membayar
restitusi kepada korban. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka negara harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi bagi korban, hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab negara yang telah gagal melindungi korban dari
kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh oknum anggota P2TP2A dalam kasus ini.

4. Perlu ada evaluasi menyeluruh bagi lembaga layanan P2TP2A di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Evaluasi menyeluruh ini dilakukan bukan hanya untuk melihat kesiapan fisik pelaksanaan layanan bagi korban seperti sarana dan prasarana,
kelengkapan administrasi, aksesbilitas dll, namun juga yang perlu di evaluasi adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam memberikan layanan bagi anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi yang dirujuk ke P2TP2A.(Guffe).

Kesehatan Mental Anak Rentan Selama Pandemi, Hadirkan Informasi Digital Menarik dan Menghibur Anak


Kesehatan Mental Anak Rentan Selama Pandemi, Hadirkan Informasi Digital Menarik dan Menghibur Anak


Jakarta – Pandemi Covid-19 dapat memperburuk keadaan dan kondisi mental seseorang termasuk anak karena anak cenderung mengalami depresi dan kecemasan.

Ali Aulia Ramly, Spesialis Perlindungan Anak dari UNICEF Indonesia mengungkapkan, Anak dan remaja cenderung mengalami depresi dan kecemasan selama maupun setelah proses isolasi sosial berakhir. Berdasarkan hasil Survei U-Report UNICEF Indonesia selama 2-5 Juni 2020, menunjukan bahwa 42% pelajar sekolah membutuhkan materi KIE terkait kesehatan mental, 68% anak menilai bahwa materi tersebut akan sangat efektif dan dapat diterima anak dengan baik jika disalurkan melalui media sosial, dan dikemas dalam bentuk video yaitu film pendek. Dalam acara Media Talk dengan tema ‘Yuk Jaga Keamanan dan Kenyamanan Diri Selama Berada di Rumah’, Jumat (10/7/2020).

Ali Aulia mengatakan, persoalan kesehatan jiwa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, jika diabaikan maka akan menimbulkan masalah lainnya seperti beban biaya yang lebih tinggi. Untuk itu, UNICEF terus berupaya memberi dukungan dalam menjaga kesehatan jiwa anak di tengah pandemi ini, di antaranya melaksanakan workshop dan webinar untuk menyampaikan pesan tentang kesehatan jiwa dan psikososial, memberikan dukungan penguatan kapasitas bagi 700 pekerja sosial, memberikan layanan langsung melibatkan mitra, serta mengembangkan KIE untuk anak dan remaja.


Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Gintings mengungkapkan, sejak awal masa pandemi Covid-19, Kantor Staf Kepresidenan bersama Kemen PPPA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) telah menyediakan Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA) untuk memberikan dukungan layanan edukasi, konsultasi dan pendampingan melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang terdampak Covid-19. Mekanisme pelayanan SEJIWA dilakukan secara online maupun offline.

 “Layanan tersebut sangat efektif dan dibutuhkan masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat yang belum tahu kemana harus melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami atau lihat, khususnya di masa pandemi. Sejak diluncurkan pada 29 April 2020, layanan SEJIWA sudah banyak menerima aduan, hingga 25 Juni 2020, diketahui ada 151 aduan melibatkan anak seperti kasus kekerasan fisik terhadap anak, misalnya anak dicubit atau sering dimarahi. Selain itu, ada 479 aduan kasus yang dialami perempuan dan sebagian besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah keuangan," ujar  Valentina.

Untuk menangani aduan tersebut, Kemen PPPA memberikan pendampingan sampai tingkat desa dengan melibatkan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa terkait. Jika korban membutuhkan pelayanan psikologis maka Kemen PPPA akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk diberikan pendampingan lebih lanjut.

“Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan belum selesai hingga saat ini, membuat saya dan teman-teman merasa sedih karena tidak bisa sekolah seperti biasanya. Kami juga harus belajar dari rumah, tidak bisa bertemu dan pergi bersama teman-teman,” tutur Siswi SMPLB-B Yaat Klaten, Yasmine.

Yasmine merupakan satu dari jutaan remaja di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk tetap menjaga kesehatan mental diri dan remaja lainnya, ia telah membuat suatu karya melalui gambar komik digital agar lebih menarik untuk dibaca dan dapat menghibur teman-teman seusianya.

Yasmine menyampaikan,  beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental bagi para remaja yang dapat diterapkan teman-teman seusianya selama masa pandemi.


“Teman-teman, kalian dapat menerapkan beberapa tips untuk tetap menjaga kesehatan mental di masa sulit ini, di antaranya yaitu kita tidak boleh merasa sedih dan khawatir berlebihan, buatlah jadwal rutinitas untuk mempertahankan perasaan positif diri, carilah pengalihan positif dengan menyalurkan hobi seperti menggambar dan lainnya, tetap berkomunikasi dengan teman-teman, sayangi diri sendiri dan orang lain, makan makanan yang sehat, serta tidak dengan mudah menerima kabar bohong (hoax),”  jelas Yasmine.

Perwakilan Forum Anak Surabaya, Neerzara Checa, menurutnya selama pandemi Covid-19, tingkat produktifitas anak relatif berkurang khususnya dalam beraktivitas selama di rumah saja. Selain itu, Neerzara menilai kondisi keluarga sangat berpengaruh pada kondisi mental anak.

"Untuk mengatasi masalah tersebut, kami dari Forum Anak Surabaya telah mengikuti Workshop Komunikasi dan Informasi anak yang diadakan oleh UNICEF Indonesia. Dalam workshop tersebut, kami berdiskusi tentang bagaimana cara mengatasi Kesehatan mental dan membahas topik-topik terkait kesehatan mental,” ujar Neerzara.

Pada workshop tersebut Neerzara mengungkapkan, dirinya bersama tim Forum Anak Surabaya telah membuat video, komik, dan poster digital yang disebarkan di media sosial, selain itu mereka juga membuat komik dan poster dalam bentuk manual. Neerzara juga ikut memastikan agar semua materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tersebut bersifat inklusi dan dapat dinikmati oleh seluruh anak penyandang disabilitas.(Guffe).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo: Minta Pemeŕintah Terapkan Kembali PSBB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo:  Minta Pemeŕintah Terapkan Kembali PSBB


Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah lewat Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan pencegahan dan pengendalian Pandemik dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi.

Bambang Soesatyo memberikan respon tersebut karena Presiden Jokowi menyatakan lonjakan kasus Covid-19 pada Kamis (9/7/2020)  sebesar 2.657 kasus merupakan sinyal bahaya yang harus ditindaklanjuti. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Bambang Soesatyo mengatakan,
Mendorong pemerintah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 segera menindaklanjuti lonjakan kasus tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan terutama di tempat pusat penyebaran seperti, pasar tradisional, stasiun kereta, dan di angkutan umum, guna mencegah dan mengendalikan Covid-19 dengan menerapkan kembali sekaligus PSBB transisi di setiap daerah.

PSBB transisi tersebut, "khususnya diberlakukan di daerah yang memiliki lonjakan kasus Covid-19 seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta," ucap Bamsoet.

Bamsoet mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 baik pusat maupun daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan dari pelaksanaan protokol kesehatan, terutama di area publik.

"Pengawasan protokol kesehatan tersebut juga perlu disertai dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhinya sebagai upaya dalam mendisiplinkan masyarakat, mengingat penambahan kasus tersebut disebabkan kurang disiplinnya masyarakat," ujarnya.

"Pemerintah sebaiknya juga segera melakukan pembatasan kembali aktivitas sosial ekonomi, terutama kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa dan klaster-klaster yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 sebagai upaya dalam menekan kasus baru di Indonesia," tuturnya.

Bamsoet mengingatkan masyarakat agar memahami kondisi saat ini dan benar-benar patuh menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Dengan cara disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mengingat cara tersebut merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri dari penularan Covid-19,” tandanya.

Adapun respin isu aktual Ketua MPR RI adalah:

1. Presiden Jokowi menyatakan lonjakan kasus Covid-19 pada Kamis (9/7/202) sebanyak 2.657 kasus merupakan sinyal bahaya yang harus ditindaklanjuti, respon Ketua MPR RI :
a. Mendorong pemerintah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 segera menindaklanjuti lonjakan kasus tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan terutama di tempat pusat penyebaran seperti, pasar tradisional, stasiun kereta, dan di angkutan umum, guna mencegah dan mengendalikan Covid-19 dengan menerapkan kembali sekaligus memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di setiap daerah, khususnya daerah yang memiliki lonjakan kasus Covid-19 (Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta).

b. Mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 baik pusat maupun daerah bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan dari pelaksanaan protokol kesehatan, terutama di area publik serta menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya dalam mendisiplinkan masyarakat, mengingat penambahan kasus tersebut disebabkan kurang disiplinnya masyarakat.

c. Mendorong pemerintah segera melakukan pembatasan kembali aktivitas sosial ekonomi, terutama kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa dan klaster-klaster yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 sebagai upaya dalam menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

d. Mengingatkan masyarakat agar memahami kondisi saat ini dan benar-benar patuh menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan cara disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mengingat cara tersebut merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri dari penularan Covid-19.

2. Stimulus dan bantuan pemerintah untuk petani dan nelayan masih belum berdampak signifikan dalam pemulihan ekonomi di sektor pertanian dan perikanan, respon Ketua MPR RI:

a. Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pemberian stimulus dan bantuan kepada petani maupun nelayan, guna mengetahui kendala dan kebutuhan apa saja yang masih dibutuhkan agar pemberian bantuan dan stimulus dapat dimanfaatkan dan diberikan tepat sasaran.

b. Mendorong pemerintah memastikan penyaluran bantuan dan stimulus bagi petani dan nelayan dapat merata dan segera menyelesaikan hambatan-hambatan terkait pendataan, agar penyaluran di lapangan dapat berjalan secara baik.

c. Mendorong pemerintah dapat terus melaksanakan program-program pengamanan ketersediaan pangan dan jaring pengaman sosial yang berkesinambungan bagi kehidupan petani maupun nelayan, agar petani maupun nelayan dapat fokus dalam meningkatkan produktifitasnya.

d. Mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan daya produksi dan daya beli petani maupun nelayan dalam memberikan bantuan dan stimulus, sehingga ke depannya dapat meningkatkan produksi pangan yang melimpah.

3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat di sejumlah daerah terhadap protokol pencegahan Covid-19, respon Ketua MPR RI :

a. Mendorong setiap pemerintah daerah/pemda untuk secara masif dan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan pencegahan covid-19 untuk menekan laju penularan pandemi covid-19.

b. Mendorong pemda untuk meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol covid-19 dan juga dapat terlibat langsung untuk berpartisipasi dalam percepatan penanganan Covid-19 d lingkungannya masing-masing sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

c. Mendorong pemda dapat memastikan tempat-tempat publik sudah menerapkan protokol covid-19, dan tidak segan menutup atau memberi sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mematuhi protokol covid-19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Mengimbau masyarakat mematuhi protokol pencegahan covid-19 seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lainnya.(Guffe).

Para Santri Harus Selalu Menjaga Protokol Kesehatan

Panglima TNI:
Para Santri Harus Selalu Menjaga Protokol Kesehatan


Madiun, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis M.Si.  melaksanakan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Subulul Huda Kembangsawit, Madiun, Jawa Timur, Jumat (10/7/2020).

Kedatangan Panglima TNI bersama Kapolri disambut langsung oleh Pimpinan Ponpes Subulul Huda Kembangsawit K.H. Ahmad Mizan Basyari atau lebih dikenal dengan Gus Mizan bersama para santriwan dan santriwati yang tetap memperhatikan disiplin protokol kesehatan.

Kunjungan Panglima TNI dan Kapolri ke Pondok Pesantren tersebut dalam rangka silaturahmi dan meninjau disiplin protokol kesehatan. Panglima TNI mengapresiasi pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, dimana para santriwan dan santriwati sudah  menggunakan masker dan selalu mencuci tangan serta menjaga jarak.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tetap mengingatkan agar para santri harus selalu menjaga protokol kesehatan, agar dalam proses menimba ilmu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan hingga sukses nantinya.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Pangkogabwilhan-III Letjen TNI Ganip Warsito, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, Asops Panglima TNI, Asops Kapolri, Aslog Panglima TNI, Kadiv Humas Polri, Kadiv Propam Polri, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, serta segenap pejabat TNI-Polri dan Pemerintah setempat.

Selanjutnya Panglima TNI bersama Kapolri dan rombongan melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Al-Ukhuwwah Lanud Iswahjudi. Setelah Shalat rombongan meninggalkan Lanud Iswahjudi untuk melanjutkan perjalanan menuju Makassar.(Guffe).

Antisipasi Penyebaran Covid Santri Turut Diperiksa

Antisipasi Penyebaran Covid Santri Turut Diperiksa


Boyolali - Upaya pencegahan penyebaran virus corona di seluruh wilayah masih terus di gencarkan seperti, sosialisasi cegah corona, penyemprotan desinfektan secara massal, pemberian masker gratis, hand sanitizer dan lain-lain, upaya tersebut untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali.
Seperti yang tengah dilaksanakan oleh Babinsa Senting  Koramil 10 Sambi Kodim 0724/Boyolali Serka  Heri S dampingi Tim Kesehatan  Puskesmas Sambi yang melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap santri putra maupun putrid di Pondok Pesantren (ponpes) Nur Hasan di Desa Senting Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali, Jumat (10/7/2020).

Babinsa Senting Serka Heri S disela-sela kegiatan menyampaikan, sikap antisipatif harus selalu kita kedepankan dalam menghadapi wabah Pandemi Virus Covid-19 (Corona) karena bagaimanapun juga upaya mencegah lebih baik daripada mengobati.

“Langkah antisipasi lebih kita utamakan termasuk pengecekan kesehatan para santri, mencegah lebih baik daripada mengobati," tutur Serka Heri.

Pengecekan kesehatan maupun mendata para santri adalah salah satu langkah antisipasi terhadap pencegahan penyebaran virus Covid-19 , termasuk sosialisasi yang wajib disampaikan kepada warga termasuk para santri yang mondok di Ponpes Nur Hasan.

 ”Menjadi tugas kami untuk mengecek kebenaran dan kesehatannya  serta mensosialisasikan tentang virus Covid 19, apalagi pada situasi seperti sekarang ini pemeriksaan kesehatan pun harus sesuai dengan prosedur (SOP) Covid-19 dari Pemerintah Pusat dan kami berharap semua pihak bisa memahami dan mengerti bahwa apa yang kami lakukan semata mata untuk kepentingan bersama.," ungkap tim kesehatan Puskesmas Sambi.(Guffe).

Perhatian Babinsa Kepada Warga Lansia

Perhatian Babinsa Kepada Warga Lansia


Boyolali - Peduli terhadap warga binaan ditengah pandemi Covid-19, Babinsa Temon Koramil 12/Simo Kodim 0724/Boyolali Serma Sriono melaksanakan monitoring sekaligus turun langsung membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan, terlebih khusus kepada warga terdampak Covid-19 termasuk seperti Bapak Ngatemin (78)  dan Ibu Warti (72) yang sudah lanjut usia yang juga merupakan salah satu warga Desa Temon yang menerima bantuan dari pemerintah. Jumat (10/7/2020).

 “Sembako yang kita bagikan terlepas dari bantuan pemerintah yang ada selama ini, ini merupakan inisiatif saya sendiri melihat keseharian dari Bapak Ngatemin dan Ibu Warti yang memang membutuhkan. Memang tidak seberapa tetapi semoga bermanfaat buat keseharian Bapak Ngatemin  dan Ibu Warti,” tutur Babinsa Temon.

Pada kesempatan tersebut Serma Sriono mengatakan, pembagian  sembako tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas wabah virus corona yang sebagian besar melanda Indonesia terlebih di wilayah binaannya Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

“Para lansia termasuk sangat rentan terhadap Covid-19 sehingga lansia harus dilindungi dan jangan banyak melakukan aktifitas di luar rumah.
Kemanusiaanlah yang mendasari keprihatinan kita semua terhadap pandemi Covid-19 dalam situasi yang serba sulit saat ini, segala bentuk bantuan dari pemerintah maupun bantuan sosial lain kepada warga dapat meringankan beban bagi yang terdampak Virus Corona (Covid-19) terlebih yang berdomisili di Desa Temon,” imbuh Babinsa.(Guffe).

Lantamal III Adakan Pelatihan SKP dan P2K PNS

Lantamal III Adakan Pelatihan SKP dan P2K PNS


Jakarta - Kepala Dinas Administrasi Personel (Kadisminpers) Lantamal III, Letnan Kolonel Laut (KH) Rojilun, S.Pd. mengadakan Pelatihan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (P2K) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional Arsiparis Lantamal III Jakarta. Di gedung CAT Mako Lantamal III Jl. Gunung Sahari Ancol Jakarta Utara, Jumat (10/7/2020).

Pelatihan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (P2K) Pegawai Negeri Sipil jabatan fungsional Arsiparis Lantamal III Jakarta diikuti oleh 21 PNS yang menempati jabatan Arsiparis.

“Pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu bagi PNS yang menempati jabatan Arsiparis dalam melakukan pekerjaan dengan efektif dan efesien sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan teknologi. hakekatnya merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi oleh PNS yang menempati jabatan Arsiparis dalam memperoleh dan meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan,” ucap Kadisminpers.

Ini merupakan program kerja Lantamal III/Disminpers, sebab dalam suatu organisasi, pelatihan merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi atau membantu organisasi dapat berjalan dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja;  untuk memutakhirkan keahlian para PNS sejalan dengan perubahan teknologi; mengurangi waktu belajar bagi PNS baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaannya;
membantu memecahkan masalah operasional; mempersiapkan PNS untuk promosi; mengorientasikan PNS terhadap organisasi; dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi.

Materi berdasarkan pada Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No.23 Tahun 2017 tentang Peraturan arsip standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional Arsiparis dan Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No.5 Tahun 2016 tentang Standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional Arsiparis dan sebagai instruktur adalah Pembina TK. IV/ b Drs. Shinta Herawati M.Si., Pembina IV/a Benny Euis Kurniawati, S.IP., dan  Penda III/a Santini S.E.(Guffe).

WNA Prancis (65) Cabuli 305 Anak di Bawah Umur

WNA Prancis (65) Cabuli 305 Anak di Bawah Umur


Jakarta - Subdit Renakta (Remaja, anak dan Wanita) Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap WNA Perancis berusia 65 tahun yang melakukan eksploitasi seksual terhadap 305 anak di Jakarta, Pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan iming-iming sejumlah uang dan karir sebagai foto model.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menjelaskan, WNA berinisial FAC alias Frans alias Mister berusia 65 tahun dan tidak punya pekerjaan. Dari imigrasi, WNA Perancis tersebut sudah berulang kali keluar masuk Indonesia sebagai turis, pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2015 dan selama masa pandemi Covid-19 pelaku berada di Indonesia dengan berpindah-pindah hotel. Eksploitasi seksual anak ini terjadi di beberapa hotel di wilayah Jakarta.

“Desember 2019 hingga Februari 2020 di hotel O di Jakarta Barat. Kemudian Februari hingga April di hotel L Jakarta Barat. April hingga Juni pelaku melakukan di hotel PP Jakarta Barat,” ujar Kapolda Metro Jaya saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/7/2020) sore.

Kasus tersebut berawal dari Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya mendapatkan informasi terjadi eksploitasi seksual terhadap anak di sebuah hotel. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas kepolisian mendatangi hotel PP yang ada di Jalan Mangga Besar di sekitar Lokasari Taman Sari Jakarta Barat.

“Dikamar tersebut penyidik mendapatkan WNA dalam kondisi setengah telanjang bersama dua anak perempuan dibawah umur dengan kondisi telanjang dan setengah telanjang, dari situlah kita amankan dan kita bawa ke Polda, dan diperoleh keterangan bahwa WNA tersebut selama 3 bulan melakukan pencabulan berkedok fotografi terhadap anak perempuan dibawah umur,” ujar Nana Sudjana.

Kapolda menegaskan, yang dimaksud dengan anak adalah perempuan yang berumur 18 tahun minus satu hari. Adapun jumlah korban sebanyak 305 tersebut berdasarkan data dalam bentuk film yang ada di laptop Frans, film tersebut didapat dari video tersembunyi yang ditaruh di kamar tersebut ketika WNA Prancis tersebut melakukan aksinya.

“Korban merupakan perempuan anak jalanan, kemudian korban dibujuk dengan memberikan imbalan uang. Korban didandani, dimakeup terlebih dahulu sehingga terlihat menarik, lalu kemudian mereka difoto. Disampaikan kepada korban bahwa mereka akan dijadikan model, setelah itu mereka disetubuhi,” terang Kapolda Metro Jaya.

Kapolda menambahkan, modus operandi WNA Prancis tersebut dengan berjalan-jalan di wilayah sekitar, jika ada kerumunan anak, ia pun mendekati, mereka diajak berkomunikasi lalu ditawari untuk menjadi foto model.

“Anak yang bisa dibujuk kemudian dibawa ke hotel. Mereka juga memanfaatkan anak yang sudah disetubuhi untuk membawa rekan-rekannya ke kamar hotel tersebut. Anak tersebut kemudian difoto telanjang kemudian disetubuhi oleh tersangka. Dalam melakukan aksinya, tersangka menyiapkan kamera tersembunyi untuk merekam perbuatan tersebut. Korban disetubuhi dengan imbalan Rp.250 ribu hingga Rp.1 juta. Bagi anak yang tidak mau disetubuhi, disinilah unsur kekerasan juga ada, anak tersebut ditempeleng bahkan ditendang,” ujar Kapolda Nana Sudjana.

Kapolda menjelaskan, jumlah 305 korban diperoleh berdasarkan 305 video mesum yang tersimpan di laptop Frans. Nana Sudjana mengatakan, WNA Prancis tersebut dinilai tidak kooperatif saat diminta untuk membuka laptopnya yang di password. Namun atas kerjasama dengan Cyber Mabes Polri akhirnya laptop tersebut berhasil dibuka.

“Dari laptop tersebut diperoleh data 305 video mesum tersangka sedang melakukan perbuatan seks dengan anak dibawah umur. Dilakukan oleh pelaku, hanya satu pelaku,” tegasnya.

Menurut Kapolda Metro Jaya, ada beberapa pasal yang bisa ditetapkan kepada WNA Perancis tersebut, diantaranya, persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan korban lebih dari 1 anak. Yaitu pasal 81 ayat 5 jo 76 UU RI 21 Tahun 2006 yaitu tentang perbahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dipidana mati, Seumur hidup, dengan penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

“Jadi ada 5 pasal yang terberat yang bisa disangkakan terhadap tersangka. Yang terberat yang akan kami lakukan,” tegas Kapolda.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Piter Yanottama saat dihubungi membenarkan penangkapan tersebut.

“Benar. Saat ini perkara tersebut ditangani Subdit Renakta Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan selanjutnya, kita akan lakukan penyidikan lebih lanjut,” ujar AKBP Piter Yanottama.(Guffe).

Babinsa Tetap Bantu Pengaspalan Jalan Di Tengah Pandemi

Babinsa Tetap Bantu Pengaspalan Jalan Di Tengah Pandemi


Boyolali - Anggota Koramil 13/ Nogosari bersinergi dengan masyarakat Desa Keyongan bersama-sama melaksanakan giat karya bhakti pengaspalan jalan. Pengaspalan tersebut bertujuan untuk membuat jalan lebih bagus dan meningkatkan taraf hidup penduduk karena jalan ini merupakan akses utama penduduk mengangkut hasil pertanian untuk dijual ke pasar.

Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 13/Nogosari Kodim 0724/Boyolali bersama masyarakat melaksanakan gotong royong pengaspalan jalan di Dukuh Jati, RT.02  RW.04 Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, Kamis (9/7/2020).

Kegiatan karya bhakti pengaspalan jalan yang dilaksanakan Babinsa bersama masyarakat tersebut menggunakan dana Desa tahun anggaran 2020.

“Karya bhakti tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian TNI kepada masyarakat di sekitarnya, karya bhakti dengan sasaran seperti ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur," ungkap Babinsa Keyongan  Sertu Sujianto.

"Bagi kami program karya bhakti bersama warga masyarakat sangat penting, akan kami laksanakan secara berkelanjutan sehingga kehadiran TNI di tengah masyarakat bisa memberikan dorongan semangat serta motivasi guna mencintai lingkungan dan bergotong royong memperbaiki desanya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Desa Keyongan bapak Sutrisno mengatakan, Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak bapak Koramil Nogosari melalui Babinsanya yang bersedia bersama-sama dengan warga ikut membantu pengaspalan jalan ini.Kehadiran TNI memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat, mereka menjadi lebih semangat dalam melaksanakan kerja bakti karena ada pak Babinsa.(Guffe).

Tegur Warga Saat Di SPBU Supaya Mengedepankan Protokol


Tegur Warga Saat Di SPBU Supaya Mengedepankan Protokol


Boyolali - Anggota  Koramil 01/Boyolali Kodim 0724/Boyolali Kopda Hardono berserta Anggota Polsek Kota Boyolali terus menunjukan perannya dalam menjaga kondusivitas di wilayah binaannya. Hal itu terbukti dengan kegiatan patroli keamanan bersama sekaligus berikan sosialisasi kepada warga yang mengisi BBM di SPBU Simpang Lima Boyolali. Kamis (9/7/2020).

Ia memberi teguran mengingatkan kepada warga yang berkendara menggunakan mobil maupun sepeda motor yang mengisi bahan bakar di SPBU supaya tetap mengedepankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Tak hanya itu saja, Kopda Hardono berharap masyarakat betul-betul mengikuti himbauan pemerintah tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat.

"Covid-19 masih terjadi di sekitar kita, kami berharap masyarakat di sini mampu mempedomani himbauan protokol kesehatan," pesan Kopda Hardono.

Selain pesan itu, ia pun meminta agar warganya menghindari kerumunan masyarakat yang disinyalir menjadi potensi penyebaran Covid-19 dapat makin menjadi.

"Hindari kerumunan masyarakat dan selalu gunakan masker agar kita tak terpapar virus Corona," himbaunya.

Di ketahui, jajaran  Koramil di Kodim 0724/Boyolali terus menggaungkan himbauan dan pesan-pesan kepada masyarakat lewat komunikasi sosial dan sambangi wilayah binaannya.(Guffe).

Apel khusus Lantamal III Lakukan Pembinaan

Apel khusus Lantamal III Lakukan Pembinaan


Jakarta - Komandan Lantamal III Brigadir jenderal TNI (Mar) Hermanto  SE. MM. diwakili oleh Wadan Kolonel Laut (P) Teddie B. Hernawan M.A.P. mengambil apel khusus guna pembinaan personel di jajaran Lantamal III sekaligus bertatap muka dan penyampaian informasi serta memberikan penekanan kepada para prajurit, PNS dilingkungan Lantamal III, di lapangan Apel Jalan Gunung Sahari Ancol Jakarta Utara, Kamis  (9/7/2020)

Dalam pengarahan Wadan lantamal III menyampaikan beberapa hal antara lain: pembinaan terhadap anggota harus menghasilkan hal-hal yang positif seperti penerapan atau penjabaran perilaku sesuai Trisila TNI AL, Sumpah prajurit, delapan wajib TNI dan PDD Khas TNI AL terutama kepada para prajurit-prajurit remaja; terimakasih atas telah terlaksananya bakti sosial di Pasir Angin; kebersihan lingkungan lebih ditingkatkan lagi; sehubungan adanya calon-calon TNI AL yang sedang mendaftarkan diri di Lantamal III, maka kita wajib memberikan atau menunjukkan bahwa bangga menjadi anggota TNI AL.

Giat apel tersebut dihadiri oleh para Asisten, Dansat/Kasatker dan seluruh Perwira, Bintara, tamtama serta PNS dilingkungan Lantamal III Jakarta.(Guffe).

Sosialisasi Aplikasi Asabri Mobile di Lantamal III.

Sosialisasi Aplikasi Asabri Mobile di Lantamal III.


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta, Brigadir Jenderal TNI (Mar)  Hermanto SE. MM. diwakili oleh Wakil Komandan menerima Tim Sosialisasi Aplikasi Asabri yang diketuai oleh Kolonel (Purn) Surana SE. M.Sc. jabatan Kakancab Utama Jakarta di ruang serba guna di Mako Lantamal III Jl. Gunung Sahari Ancol Jakarta Utara, Kamis (9/7/2020).

Dalam sambutan Komandan Lantamal III Jakarta yang dibacakan oleh Wadan Lantamal III, PT. Asabri adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kemhan dan Polri. Sebagai pengemban amanat peraturan perundang-undangan tentang asuransi sosial dan pembayaran pensiun, ASABRI terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada peserta di era digitalisasi dengan menyampaikan aplikasi mobile ASABRI.

"Hal tersebut seiring dengan tuntutan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang pesat, sehingga prajurit TNI dan PNS yang memerlukan informasi terkait ASABRI dapat dengan mudah mengaksesnya melalui platform berbasis digital tersebut. Sebagai peserta ASABRI, mari kita menyimak sosialisasi tentang aplikasi ASABRI mobile ini, sekaligus pada kesempatan ini Tim dari ASABRI akan memberikan bimbingan bagamana cara download aplikasi ini, sehingga dengan mudah para peserta mengetahui tentang pengajuan klaim, pembaharuan data diri, serta simulasi perhitungan dana pensiun ini melalui Telepon genggam masing-masing," ucap Kolonel Teddie.

"Kepada Tim pemapar dari Asabri, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya memberikan sosialisasi tentang aplikasi Asabri Mobile ini," tutur Kolonel Teddie.

Kiatanntersebut dihadiri oleh Para Asisten Danlantamal lll, Dansatrol, Danpomal, Dandenma Lantamal lll, Danyonmarhanlan III, Para Kadis/Kasatker Lantamal lll, Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Lantamal lll serta Bp. Dwi Soelistijanto (Kepala bidang Pengumpulan Administrasi peserta).(Guffe).

Danlantamal III Dampingi Panglima TNI dan Polri Pada Kegiatan Ketahanan Pangan dan Baksos di Desa Ketapang

Danlantamal III Dampingi Panglima TNI dan Polri Pada Kegiatan Ketahanan Pangan dan Baksos di Desa Ketapang 


Tangerang, Komandan Lantamal III Jakarta, Brigadir Jenderal TNI (Mar)  Hermanto SE. MM. mendampingi Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto S.I.P. dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis meninjau Panen raya, tebar benih ikan, dan Bakti sosial di Desa Ketapang Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kamis
(9/7/2020).

Dengan menggunakan pesawat Helikopter Super Puma TNI AU dan Landing di heliped Satradar 211 Tanjung Kait, Panglima TNI dan Kapolri langsung menuju Lokasi Panen Raya, Penebaran Ikan, dan Bakti sosial dengan bertemakan  "Masyarakat Produktif Wujudkan Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Nusantara" di Aquaculture Mangrove Kp. Ketapang RT.011 RW.04 Ds. Ketapang Kec. Mauk, Kab. Tangerang Prov. Banten.

Dalam sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P. mengatakan, Kita semua merasakan dampaknya dan tentunya menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, panen raya hari ini yang dirangkai dengan penebaran benih ikan lele dan penanaman jagung menjadi bagian dari langkah TNI/Polri untuk menjaga ketahanan pangan Nasional, hal tersebut sejalan dengan direktif Bapak Presiden RI untuk meringankan dampak pandemi, melalui program pemanfaatan lahan dan program padat karya,  penanaman bahan pangan yang cepat panen, dan dilakukan secara serentak di seluruh jajaran Polda dan Kodam di seluruh Indonesia. termasuk yang dilakukan secara individu oleh para Prajurit TNI dan Polri tidak hanya membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga memberi penghasilan tambahan, saling membantu dan menguatkan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, ketahanan pangan dan kampung tangguh adalah wujud upaya extra ordinary, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak para Prajurit TNI, anggota Polri serta masyarakat luas atas program ketahanan pangan serta inisiasi “Kampung Tanggung Nusantara” yang baru saja diluncurkan semoga upaya kita, dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi covid-19 dan mendukung program pemulihan nasional.” Ucap Panglima TNI," lanjutnya.

Acara dilanjutkan dengan launching “Kampung tangguh Nusantara” oleh Panglima TNI dan Kapolri, diteruskan dengan Panen Ikan Nila dan Udang Paname, Penebaran Benih ikan Lele dan Nila, serta Penyerahan secara simbolis Bantuan 2000 paket  sembako kepada Masyarakat setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Pangkogabwilhan 1, Aster Panglima TNI, Ass. SDM Polri, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kas Koarmada I, Danlantamal III, Danrem 502, Kasdam Jaya, Koorspripim Polri, Koorsmin Panglima TNI, Kabag Pamkol Panglima TNI, Kasubag Bungkol Kapolri, Kabaharkam Polri, Kakor Polairud, Kakor Binmas, Kakor Sabhara, Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, Ketua Walhi Prov. Banten, Bupati Tangerang, Kapolda Banten, Kabaintelkam Polri, Kabaharkam Polri, Kabareskrim Polri, Kalemdiklat Polri, Para Asisten Kapolri, Para Kadiv Polri, Para Kakor Baharkam Polri, Para Dir Baharkam Polri, Humas Polri, Wakapolda Banten, Kapolresta Tangerang, Kadispotmar Lantamal III, Dandempom Jaya /1 Jayakarta, Dandim 0510/ TGRS, Dansat Radar 211/Tkt, Wakapolresta Tangerang, Wakil Bupati Tangerang, PJU Polda Banten, PJU Polresta Tangerang, Danramil 09/Mauk, Kapolsek Mauk, Camat Mauk, Kadis Perikanan Tangerang, Seluruh Kepala Desa Se-Kec. Mauk.(Guffe).
Diberdayakan oleh Blogger.