LSM GOLS TIDAK BERBADAN HUKUM

LSM  GOLS  TIDAK  BERBADAN HUKUM

Sejak era reformasi, kebebasan untuk berserikat  dan berbicara terbuka lebar tidak dapat terbendung lagi, setelah tumbangnya rezim orde baru tahun  1998 itu,ada ribuan media dan LSM  tumbuh menjamur di negeri ini, namun  di tengah semangat anak bangsa untuk ikut andil  di dalam mengontrol dan mengawal kinerja aparatur negara dan aparatur pemerintahan  ada saja oknum - oknum yang memanfaatkan situasi itu, banyak oknum  yang mendirikan media atau LSM  secara tidak legal atau tidak berbadan Hukum yang penting bisa cetak kartu Anggota

   Hal ini tergambar salah satu contoh ada berkeliaran LSM GOLS, yang  wilayah operasinya di Sulawesi Selatan,Sulawesi barat ,Sulawesi tenggara dan sebagian Kalimantan, LSM ini tidak memiliki badan hukum  pendirian ,  apalagi  SKT Kemendagri maupun kemenkumham dan lain- lain, LSM yang di ketuai  ALATAS ini sangat di ragukan perihal legalitas keabsahannya  .

    Menurut beberapa sumber yang di himpun oleh wartawan media ini bahwa sang KETUA  UMUM  ini bukan  hanya klaim  sebagai ketua Umum LSM GOLS saja tapi juga mengaku pimpinan media cetak TROBOS dan  juga  merupakan Ketua Tim Investigasi Nasional  Pemerhati HAM RI, dari penelusuran awak media   bahwa semua jabatan  yang  di klaimnya itu merupakan abal-abal atau  gadungan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

    Modus operandinya antara lain jual beli kartu Anggota baik sebagai anggota LSM maupun  Kartu Pers, dan bukan hanya  itu dia juga mencoba meyakinkan pejabat daerah tentang legalitasnya sebagai ketua organisasi dan  membekingi oknum pejabat daerah  yang bermasalah , untuk itu kepada  pejabat sipil , TNI/Polri serta swasta bila di datangi oleh oknum yang atas namakan LSM atau Media  tersebut di atas mohon di pertanyakan legalitas  misalnya nomor Inventarisasi Lembaga tersebut dari  Kemendagri atau dari kemenkumham serta Landasan penerbitan media cetak sesuai undang - undang pers no.40  dan bila tidak dapat menunjukan legalitasnya dimohon segera di laporkan pada pihak yang berwajib untuk di mintai pertanggungjawabnya, tegas sumber itu.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.