Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

Bersiaplah Wolfies mengikuti Big Bad Wolf Online Sale, Bazar Buku Terbesar Dunia yang hadir di Tokopedia 1 - 7 Desember 2020

 


Bersiaplah Wolfies mengikuti Big Bad Wolf Online Sale, Bazar Buku Terbesar Dunia yang hadir di Tokopedia 1 - 7 Desember 2020 Tetap berpegang pada misinya untuk mencerdaskan bangsa


Bazar Buku Big Bad Wolf hadir menawarkan buku-buku internasional yang berkualitas dengan penawaran diskon dari

50% hingga 90% secara eksklusif di Official Store Tokopedia

Jakarta, 27 November 2020, Bazar Buku Big Bad Wolf kembali hadir di Official Store Tokopedia pada  1-7 Desember 2020, dengan koleksi buku pilihan yang didiskon tiada ampun hingga 90%, nikmati juga sesi perburuan seru dan penuh kejutan! Midnight Flash Sale, Gift With Purchase, Special Bundle dalam Live Shopping di Tokopedia Play, tambahan Diskon hingga 10% menggunakan produk BCA (Info lanjut bca.co.id/bbwonline) dan bebas ongkos kirim ke seluruh penjuru Indonesia.

Presiden Direktur Big Bad Wolf  Indonesia, Hadriani Uli T.I. Silalahi yang kini dikenal sebagai Ibu Buku mengatakan, Bazar Buku Online Big Bad Wolf hadir berpegang pada misinya untuk menggalakkan budaya membaca sejak dini, meningkatkan minat baca, serta menyediakan akses yang lebih mudah untuk memperoleh buku bacaan yang baik bagi semua kalangan sehingga dapat meningkatkan literasi dan mencerdaskan bangsa. Buku adalah jendela dunia, membaca adalah kuncinya, mari kita bersama sama rajin membaca, untuk memajukan bangsa Indonesia.

AVP of Business Tokopedia, Jessica Stephanie Jap, mengungkapkan, Keadaan pandemi saat ini ternyata mendorong masyarakat lebih banyak membaca selama di rumah. Pada kategori Buku di Tokopedia sendiri, buku tentang pengembangan diri, pendidikan, religi dan buku fiksi menjadi produk yang paling populer.

Melihat antusiasme tersebut, Tokopedia kembali berkolaborasi dengan Bazar Buku Online Big Bad Wolf sebagai komitmen kami untuk #SelaluAdaSelaluBisa dalam mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai pilihan buku yang lebih banyak lagi untuk menunjang kegiatan membaca bersama keluarga selama di rumah. Harapannya, kolaborasi eksklusif ini dapat meningkatkan literasi, serta pendidikan masyarakat secara umum, lewat pemanfaatan teknologi, tambah Jessica.

Akan ada banyak kejutan bagi para wolfies dari Sabang sampai Mearauke, stock buku dua kali lebih banyak, aktivfitas bazar lebih seru, diskon lebih besar dan bebas ongkir ke seluruh Indonesia.

Lebih untung menggunakan produk BCA dan dapatkan diskon tambahan 10% untuk pembelanjaan minimal 1 juta rupiah, dan diskon 5%  untuk pembelanjaan minimal 200 ribu rupiah. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Tokopedia untuk berburu buku favoritmu.

Buku adalah jendela dunia! Sebarkan berita ini kepada teman-teman serta keluargamu dan jangan lewatkan kesempatan untuk membeli buku secara online. Pantau terus instagram @bbwbooks_id untuk mendapatkan info lebih lanjut.

Ketua FKKS Jaktim Drs . H Masdi Supriatik, Lantik Pengurus FKKS Kecamatan Ciracas


Ketua FKKS Jaktim Drs . H Masdi Supriatik, Lantik Pengurus FKKS Kecamatan Ciracas


Forum Komunikasi Komite Sekolah Jakarta Timur (FKKS Jaktim), sebagai wadah Anggota dan Pengurus Komite Sekolah di Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Rabu, 4 November 2020, Bertempat di Aula Gedung D lt.7 kantor Walikota Jakarta Timur, Ketua FKKS Jaktim, Drs. H Masdi Supriatik kembali melantik Pengurus FKKS Kecamatan Ciracas, hal tersebut merupakan pelantikan ke 3, setelah sebelumnya di lantik pengurus FKKS Kecamatan Cakung dan Duren Sawit.

Sebagaimana aturan ditengah Pandemi Covid -19 yang belum usai, panitia juga menerapkan protokol kesehatan, mulai dari pembatasan peserta maksimal 30 orang, mendata kehadiran seluruh peserta dan tamu, Cek Suhu tubuh, wajib Cuci Tangan (Hand Sanitizer), Jaga Jarak dan Wajib memakai Masker.


Dalam Kesempatan tersebut Ketua FKKS Jakarta Timur, H Masdi Supriatik melantik dan mengukuhkan pengurus FKKS Kecamatan Ciracas serta mengambil sumpah, akan kesanggupan menjadi Pengurus FKKS Kecamatan Ciracas, dan berpesan agar seluruh pengurus dapat bekerjasama, bergotong-royong dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta Timur,khususnya di Ciracas. Bangun kerjasama dan sinergi dengan jajaran Kecamatan Ciracas maupun Kasie Pendidikan Kecamatan Ciracas, pintanya.


Camat Ciracas, Mamad juga mengaku mengapresiasi jajaran FKKS Jaktim maupun FKKS Kecamatan Ciracas yang peduli dalam pendidikan, Komite diharapkan bisa menjadi mediator antara orang tua siswa dengan pihak sekolah maupun pendidik, dan Kecamatan Ciracas siap memfasilitasi bagi Forum Komite Sekolah tingkat Kecamatan, kita ingin bersinergi agar kedepan proses belajar mengajar semakin baik, pintanya.


Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur, Ade Yulia Narun dalam kesempatan tersebut juga berharap FKKS Jakarta Timur bisa meningkatkan peran orang tua peserta didik, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya ditengah Pancemi Covid -19 saat ini, dimana peserta didik harus belajar dengan Webinar atau belajar jarak jauh, disini butuh perhatian khusus dari orang tua, dalam mendampingi anak didik dalam belajar secara daring tersebut.

Jadi Pengurus FKKS Kecamatan Ciracas merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik, karena tantangan pembelajaran Daring saat ini merupakan tantangan yang berat, karena  memang kita semua sebelumnya tidak menyiapkan diri untuk belajar jarak jauh, namun saat ini harus dijalankan proses belajar mengajar jarak jauh, tak sedikit kritik dan proses yang dilontarkan ke pihak Sudin Pendidikan, untuk itu marilah bekerjasama untuk mencerdaskan anak-anak kita, pintanya.


Ketua FKKS Kecamatan Ciracas, Lies Nur Fajar S.Pd.I juga mengaku siap bekerjasama dengan pihak Sekolah maupun Pemerintah, ini merupakan tugas yang tidak mudah, namun kami yakin , dengan koordinasi yang baik, kita semua dapat memajukan pendidikan di sekolah, dan dengan terselenggaranya Pengukuhan ini, kami juga mengucapkan terimakasih pada seluruh sponsor kegiatan, ungkapnya. (Nrl)



Senam Pagi dan Orgen Tunggal Meriahkan Penutupan Rakernas INSANO


 Senam Pagi dan Orgen Tunggal Meriahkan Penutupan Rakernas INSANO


Kegiatan Senam Pagi yang diikuti oleh Anggota Rakernas INSANO serta anggota Sport Insano dibawah binaan H Husni Thamrin, turut memeriahkan kegiatan Rakernas Ormas Anti Narkoba, INSANO, dimana sejak pagi hari Minggu 8 November 2020, seluruh peserta olahraga Senam dibawah instruktur berpengalaman mengkuti penuh semangat hingga selesai.


Disamping itu hiburan orgen tunggal juga digelar untuk menghibur seluruh peserta Rakernas Insano ke 2, yang diikuti oleh Pengurus DPP INSANO maupun DPD sertra DPC Insano dari beberapa daerah di Indonesia, lagu-lagu dangdut, Pop hingga lagu daerah dialunkan di halaman Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah.

Ketua Umum INSANO, Sismanu, usai menutup Rakernas Insano menegaskan, bahwa pihaknya mengucapkan terimakasih pada seluruh panitia dan Anjungan Riau TMII, yang telah membantu suksesnya Rakernas ke II, INSANO tahun 2020 ini, sehingga diharapkan peran INSANO dalam turutserta memerangi penyalahgunaan Narkotika dan zak adektif lainnya di seluruh Indonesia bisa semakin besar.



Hal senada juga diungkapkan Ketua Panitia Rakernas, Lukman Hakim, SH,MH bahwa pihaknya bersyukur Rakernas ke II INSANO, Anjungan Riau TMII 3 hari ini, bisa Sukses digelar dengan menghasilkan keputusan-keputusan penting bagi Insano di Pusat maupun Daerah, dalam turutserta membantu Pemerintah, BNN,Kepolisian RI serta Instansi terkait dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta membantu masyarakat agar terhindar dari bahaya Narkoba, paparnya.


Pujian juga diungkapkan beberapa perwakilan dari Kalimantan, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta dan daerah lainnya, bahwa apresiasi diberikan pada panitia, mesti kita masih berada di tengah pandemi Covid 19, namun protokol kesehatan dapat diterapkan pada Rakernas hingga acara selesai, dan diharapkan singkronisasi DPD, DPC bersama DPP INSANO bisa terus dibangun. Demikian juga kerjasama dengan seluruh instansi terkait dalam upaya bersama-sama menyelamatkan Generasi Penerus Bangsa dari ancaman, Narkoba. Sukses Rakernas Insano. (Pry).

Insano Gelar Rakernas, Bangun Sistem Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adektif Lainnya


Insano Gelar Rakernas, Bangun Sistem Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adektif Lainnya


Sebagaimana yang diamanatkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Indonesia Anti Narkoba (INSANO), Pada Jumat 6 November hingga 8 November 2020, jajaran DPP INSANO dan DPD serta DPC INSANO bertempat di Anjungan Riau TMII menggelar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).

Tema yang diambil pada Rakernas Insano tersebut adalah "Mencetak Relawan Kader anti narkoba dari para Ketua RT/RW adalah Solusi Membangun Sistem Pencegahan Narkoba Masuk di Lingkungan Rumah Kita".


Dalam sambutannya Ketua Panitia Rakernas, Lukman Hakim SH,MH menegaskan, bahwa kita bersyukur mesti masih berada pada Pandemi Covid 19 saat ini, namun Rakernas INSANO ke II masih bisa digelar, mesti banyak pengurus Provinsi maupun Kabupaten/kota tidak bisa hadir, namun kita bersyukur masih ada beberapa pengurus tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tetap antusias hadir, pada Rakernas ke II INSANO, ungkapnya.

Sementara Ketua Umum INSANO, Sismanu dalam sambutannya menegaskan insano akan terus membangun sistem dalam Pemberdayaan Masyarakat khususnya dalam P4GN, karena apabila sistemnya tidak terbangun dengan baik maka penyalahgunaan narkoba akan terus meningkat.




Insano selama ini telah memberdayakan pengurus RT RW dan dan pengurus OSIS di sekolah sebagai penggiat anti narkoba di lingkungan masing-masing, Saya rasa kalau hanya pemberantasan saja yang dilakukan namun tidak diimbangi dengan pencegahan atau pemberdayaan masyarakat maka upaya Indonesia bersih Narkoba tidak akan berhasil, Untuk itu saya berharap pemerintah ah maupun BNN agar lebih mengedepankan dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan INSANO akan terus membentuk kader Anti Narkoba ditengah masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW, tegas Sismanu.


Hal yang sama juga diungkapkan Pembina Insano, Andi Mapaganti, bahwa untuk memaksimalkan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya di tengah masyarakat, dibutuhkan peran serta pengurus RT dan RW yang paham betul terhadap lingkungan masing-masing, untuk itu kami mendukung penuh upaya Insano dalam menjadikan pengurus RT dan RW sebagai kader anti narkoba di seluruh Indonesia, paparnya.


Kepala BNN dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Yuanita Amelia, menegaskan, bahwa BNN mengapresiasi penuh peran INSANO dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), mesti kita sedang dilanda Pandemi Covid -19, namun seluruh pengurus dan anggota Insano masih tetap semangat dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya.


Dalam mendukung kebijakan nasional saat ini BNN terus membangun Sinergi bersama semua komponen masyarakat, dan kita mendorong semua pihak untuk bersinergi dalam P4GN, sebagaimana data di BNN Provinsi DKI Jakarta bahwa penyalahgunaan narkotika di Jakarta telah mencapai 4,3% dan ada 64 kawasan yang rawan dalam penyalahgunaan narkotika, untuk itu kita ingin INSANO dapat meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam memerangi Narkoba, mari gelorakan "Semangat Hidup 100% dengan sadar, sehat tanpa Narkoba", pintanya.


Di tempat yang sama, Pembina Rakernas Insano ke 2, Ir. Agung Karang juga mengaku bersyukur Rakernas bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan serta telah menghasilkan keputusan- keputusan penting bagi kemajuan INSANO kedepan, dalam menjalankan tugas sosial, bersama Pemerintah, BNN dan Kepolisian untuk memerangi penyalahgunaan narkotika dan zat adektif lainnya. Demi menyelamatkan Generasi Bangsa dari ancaman Narkoba, paparnya. (Nurul)

Direktur Eksekutif Pemerhati Kebijakan Masyarakat Pedesaan- JAKARTA CENTRE PERNUSA.


DAMPAK COVID 19, GERAKAN POTENSIAL DESA SEBAGAI PENYANGGAH PEREKONOMIAN NASIONAL.


Oleh : KP Norman Hadinegoro,SE.MM.

Direktur Eksekutif Pemerhati Kebijakan Masyarakat Pedesaan- JAKARTA CENTRE PERNUSA.

Kita akan dihadapkan resesi ekonomi akibat Covid 19 akan terjadi PHK besar besaran maka masyarakat perkotaan berasal dari desa akan kembali kedesanya.

Di masa pandemi saat ini, perekonomian pedesaan mengalami pukulan seharusnya perekonomian pedesaan dapat menjadi penyanggah perekonomian.

Maka dari itu pemerintah berusaha bagaimana caranya agar perekonomian di desa tetap berjalan terus dan berkembang.

Presiden dalam rapat terbatas pada tanggal 24 September 2020 kemarin menyampaikan bahwa kondisi ini dapat menjadi momentum untuk melakukan reformasi dan merencanakan strategi besar untuk mendukung ekonomi, termasuk perekonomian desa.

"Pandemi covid 19 menjadi momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki lagi, juga melakukan reform mengenai strategi besar dalam transformasi ekonomi desa," ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengarahkan agar setiap desa dapat mengembangkan potensi lokalnya dalam rangka memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Penduduk desa harus diberikan ruang untuk partisipasi dan kreasi dalam memajukan sektor unggulan desa seperti pada sektor yang dapat mempercepat pemulihan perekonomian misalnya pertanian, wisata desa, hingga industri hasil pedesaan.

Diharapkan Kementrian, Lembaga, BUMN keuangan, BPN/Agraria memberikan fasilitasi serta diberikan akses kemudahan permodalan, teknologi, keterampilan. Juga di dorong kerja sama tanah milik PERHUTANI juga dapat dipinjam pakai untuk usaha rempah2,pertanian dengan menggandeng investor " tandasnya.

Gerakan potensial Desa antara lain Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Kebijakan pengembangan Wilayah, Kebijakan SDM, Kebijakan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Kebijakan Infrastruktur, Kebijakan Lingkungan Hidup, serta Kebijakan Polhukhankam dan Pelayanan Publik.

Gerakan potensial Desa merupakan salah satu program untuk pembedayaan masyarakat di pedesaan. Gerakan ini memberikan peluang kepada masyarakat desa agar mulai bercocok tanam, menanam tanaman rempah-rempah, buah buahan dapat meningkatkan ekspor keluar negeri tandas

Potensial pedesaan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini. Gerakan ini juga mendukung program padat karya tunai yang sedang digencarkan oleh pemerintah.

Pembangunan potensial Desa pengelolaannya bersama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),BUMD dan BUMN.

Semoga gerakan ini dapat mengembangkan masyarakat desa dapat kembali membangkitkan perekonomian nasional.

KSPI dan ASPEK Menyikapi PHK Karyawan Indosat

KSPI dan ASPEK Menyikapi PHK Karyawan Indosat

ANALISNEWS, JAKARTA
3 September 2020
Rr.Dwi Handayani, mantan karyawan Indosat dalam jumpa pers di Jakarta menyampaikan penghargaan setinggi tingginya kepada KSPI dan ASPEK atas dukungan kepada serikat pekerja selama ini dan selalu peduli kepada serikat pekerja khususnya di Indosat.

Kami sangat support kepada PT.Indosat yang selama ini mengadakan PHK tetapi dengan cara sukarela dan sesuai kebutuhan ,sehingga walaupun di PHK tetapi dapat benefit yang sangat menguntungkan.
Tetapi semenjak saham Indosat dibeli oleh Qatar (60%) ,sejak Februari 2020 sudah 677 orang pekerja telah di PHK.
Sampai saat ini 52 orang pekerja melawan dan tidak menerima atas PHK ini karena tidak sesuai kesepakatan.
Yang mengherankan dengan PHK yang dijalankan, perusahaan masih adakan rekruitmen dengan menerima pekerja baru.

Anehnya sekarang muncul tenaga kerja asing dari India, Pakistan dan Banglades untuk menggantikan tenaga kerja lokal dengan gaji yang lebih besar.
Untuk itu kami melawan atas situasi dan kondisi perusahaan yang tidak berpihak kepada pekerja lokal.

Pemerintah harus hadir dalam hal ini untuk menyelamatkan situasi ini apakah kita rela perusahaan sebesar ini dengan teknologi yang canggih akan sepenuhnya dikuasai asing ,pengusaha dan pekerja asing harus tunduk dan taat kepada peraturan dan Undang-undang yang berlaku di negara dimana dia berusaha dan bekerja ujar Dwi Handayani.

Saya minta Presiden Jokowi turun tangan langsung untuk menangani masalah ini karena Indosat berada tidak jauh dari Istana pungkas ibu Mira Sumirat Presiden Aspek Indonesia. (har)

Jelang HUT ke-75 RI, Bakamla RI Bantu Warga Menteng Lawan Covid-19

Jelang HUT ke-75 RI, Bakamla RI Bantu Warga Menteng Lawan Covid-19


Jakarta, 14 Agustus 2020 (Humas Bakamla RI/PR Indonesia Coast Guard).---   Dalam rangka menyongsong Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia,  ratusan personel  Bakamla RI membantu warga Menteng, Jakarta Pusat, untuk melawan Covid-19 dengan melakukan bakti sosial di pinggiran jalan jantung kota tersebut, Jumat (14/8/2020).

Bakti sosial bersih-bersih lingkungan yang mereka lakukan bersama-sama  warga  sekitar maupun puluhan pasukan kuning dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta itu dipimpin langsung oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M.

Kehadiran Laksdya Aan Kurnia membuat gembira para pedagang makanan dan warga sekitar, pasukan kuning, serta sejumlah pengendara sepeda motor yang lewat.

Pasalnya, pucuk pimpinan Bakamla RI itu hadir dengan membagikan-bagikan masker kepada mereka secara gratis.

Tak hanya membagikan masker gratis, Perwira Tinggi (Pati) berbintang tiga itu menyempatkan diri untuk menyapa satu persatu puluhan pasukan kuning serta seluruh pedagang makanan yang berada di sepanjang pinggir jalan Proklamasi itu.

Kedekatannya dengan masyarakat semakin tampak manakala mantan Danjen Akademi TNI itu menyapa dan bahkan sempat bercanda  dengan Putu ari santiati, isteri dari Sabar Edison sang pemilik warung Evanda.

Dialog pun terjadi diantara keduanya.
Kepala Bakamla (KB): "Selamat pagi Bu".
Pemilik Warung (PW): "Selamat pagi Bapak".
KB: "Jual masakan apa Bu?".
PW: "Banyak Bapak, ada  masakan Bali, dan masakan daerah lain juga  ada".
KB: "Masakan jawa ada Bu?".
PW: "Ada Bapak, lengkap".
KB: "Saya yakin masakan Ibu enak, itu buktinya Ibu kelihatan gemuk", kelakarnya yang tentu saja langsung disambut tertawa bahagia oleh pemilik Warung Evanda serta  warga lainnya yang berada di lokasi tersebut.

Sebelumnya, Sabar Edison menyatakan kegembiraannya, karena setelah gedung tua yang  bernama Gedung Pola itu ditempati dan dimanfaatkan oleh Bakamla RI, suasana menjadi terang benderang dan aman.

Kegiatan sosial yang sangat  bermanfaat bagi masyarakat sekitar Mabes Bakamla RI itu diikuti pula oleh Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., serta para penggede Bakamla RI lainnya.

Autentikasi:
Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita, S.T., M.M., M.Tr.Hanla.

Babinsa Jatirahayu Ikuti Rapat Koodinasi Cegah Terjadinya Kembali Tawuran Remaja Bersama Aparatur Kelurahan Jati Rahayu

Babinsa Jatirahayu Ikuti Rapat Koodinasi Cegah Terjadinya Kembali Tawuran Remaja Bersama Aparatur Kelurahan Jati Rahayu

Kodam Jaya, Kota Bekasi - Kenakalan remaja diwilayah semakib sangat meresahkan apalagi sampai memakan korban jiwa.

Seperti kejadian tawuran Anak Anak Remaja Warga Rw 04 Dan 05 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Bekasi Yang Memakan Korban Meninggal Dunia (inisial Gery), Pada Hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 Di Jalan Raya Hankam Depan Pasar Lama Pondok Gede Pukul 23.30 Wib.

Berkaitan dengan kejadian tersebut Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas diwilayah memang sangat berpengaruh dalam keamanan dan ketertiban.

Untuk itu Ketua Rw 05 Bapak Prasetyo Berinisiatif Mengundang unsur unsur terkait 3 pilar serta ketua RW dan RT disekitar lingkungan untuk berdiskusi membahas bagaimana dan langkah apa saja yang dapat dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi lagi hal hal yang tidak diinginkan.

Dalam undangannya Ketua RW 05 menghadirkan Babinsa Jati Rahayu Koramil 02/Pondok Gede kodim 0507/Bekasi Sertu Maryanto dan Serda Yudo S dengan Bhabinkamtibmas Aiptu Mintra, serta mengundang Amirudin S.Ap.mm (Lurah Jati Rahayu), Abdul Haris (Kasi Trantib), H. Prasetyo Rw.05, Toni Radiansyah Rw:04, Ali Jenggot Perwakilan Rw:03 dan Para Ketua Rt Jajaran Rw: 03/04/05.

Kegiatan rapat ini dilaksanakan di Rumah Ketua Rw.05 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Selasa (04/08/2020)malam.

Dengan bahasan mengenai keamanan dan ketertiban diwilayah Jatirahayu, agar kembali terwujud aman dan tertib seperti yang di inginkan, dalam hasil diskusi ini dibentuklah beberapa kegiatan seperti SATGAS JATAYU sebagai bentuk keperdulian warga terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan. (Sumber : Pendim 0507/Bekasi)

Keceriaan Dan Kedekatan Satgas TMMD 108 Kodim 1006/Martapura, "Cinta Tanpa Batas Di Desa Bi-ih"


Keceriaan Dan Kedekatan Satgas TMMD 108 Kodim 1006/Martapura, "Cinta Tanpa Batas Di Desa Bi-ih"

Martapura,  |  Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 Kodim 1006/Martapura akan segera ditutup resmi. Selama sebulan berbagai sasaran fisik dan non fisik sudah rampung pengerjaannya.

Namun ada kesan manisnya yang tidak
 hilang atau dilupakan khususnya warga Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan,  Kabupaten Banjar sejak kehadiran TMMD Ke -108 Kodim 1006/Mtp hingga akan berakhirnya kegiatan tersebut. 

Masyarakat merasakan kehadiran TNI dalam keseharian mereka, selama hampir satu bulan datang dan menetap untuk menjalankan dalam program TMMD Ke-108 Kodim 1006/Mtp di Desa mereka.

Inilah yang dirasakan terutama anak - anak Desa Bi-ih yang selama ini selalu mendapatkan bimbingan dan motivasi dari satgas yang tinggal dan menetap dirumah - rumah penduduk selama hampir satu bulan. 

Anak - anak telah merasakan kebersamaan dan adanya ikatan kekeluargaan yang begitu erat kepada seluruh anggota TNI karena di waktu senggang bercengkrama bersama anak - anak untuk melepas lelahnya saat bekerja.

Seperti kedekatan anggota Satgas TMMD Ke-108 Kodim 1006/Martapura Koptu Haryanto dengan anak - anak Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan, selalu mengingatkan dan memotivasi anak anak untuk rajin belajar dan semangat meraih cita-cita.

"Mereka harus menjadi generasi penerus yang cerdas di masa depan, "kata nya kepada media,  Selasa (28/07/20).

Dikatakan Koptu Haryanto, diwaktu senggang saya selalu bercanda riang bersama sanak - anak. Saat bermain,saya selalu memberi nasehat dan motivasi kepada anak - anak untuk selalu semangat  belajar karena mereka adalah calon generasi bangsa.

Salah satunya, melalui pendidikan untuk meraih masa cita - cita. Ibarat pepatah raihlah cita - citamu setinggi bintang di langit. 

Anak- anak ini berhak mendapatkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini adalah tanggung jawab kita bersama."pungkasnya.

Komandan Brigif MR 6 Kostrad Berikan Jam Komandan Kepada Prajuritnya


Komandan Brigif MR 6 Kostrad  Berikan Jam Komandan Kepada Prajuritnya

Jakarta. Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif)  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad, memberikan Jam Komandan kepada seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad di Tribun Lapangan Upacara Mabrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad. Surakarta, Selasa (21/7/20).

Jam Komandan merupakan suatu hal yang wajib digelar di setiap satuan TNI AD. Jam Komandan juga dinilai sangat efektif dalam memperkuat silaturahmi hingga membangun kepedulian antara seorang Prajurit dan pimpinan.

Danbrigif  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M. Si., didampingi Plh Dandenma Brigif  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad, Mayor Inf Yudi Eka Pratama dan seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

Kegiatan ini juga merupakan  perkenalan singkat Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M. Si., karena baru berdinas selama 2 minggu sebagai Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

Danbrigif menekankan agar Satuan Brigif MR 6 Kostrad  menjadi satuan yang humanis dan dicintai masyarakat sekitar pada umumnya serta dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, agar seluruh prajurit dan kelurganya melaksanakan Protap Covid 19 di satuan. Selalu gunakan masker dan membawa hand sanitizer ke mana pun berada.

“Satuan ini hebat dikarenakan setiap anggota bisa mengendalikan diri sendiri dengan baik. Hilangkan pelanggaran di satuan. Apabila ada prajurit yang melanggar akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Danbrigif 6 Kostrad.

“Jangan lupa bersyukur pada setiap kegiatan,” tambah Letkol Inf Dody Triyo Hadi kepada seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad. (Penkostrad).


Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Haryantana, S.H.

Said Iqbal: Pernyataan Sikap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Said Iqbal:  Pernyataan Sikap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja


Progresifonline.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar pernyataan sikap terkait adanya rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bertempat di Kantor KSPI Lt. 3, Jalan Raya Pondok Gede No. 11, Kp. Dukuh, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (20/7/2020).

Dalam acara tersebut mengagendakan: 1. Pernyataan sikap Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 2. Pernyataan Sikap Stop PHK massal  dampak Covid-19. 3. Penjelasan persiapan aksi ratusan ribu buruh di 20 provinsi, serentak pada awal Agustus 2020.

Gelar Konferensi pers tersebut  dihadiri, FSPKEP, KSPSI, KSPSI, FSPTI, FSPLEM, KSPSI, FSPTSK, KSPSI, SPN, ASPEK Indonesia, FSPMI, FSPKEP KSPI, FSP FARKES KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer, PPMI, FSP ISI, FSPI, GOBSI, Presiden KSPI Said Iqbal dan pimpinan tingkat nasional serikat pekerja/serikat buruh lain.

KSPI dalam hal ini dengan tegas menolak adanya RUU Omnibus Law karena dinilai akan menyengsarakan kaum buruh di tanah air.

"Apapun yang dirancang pemerintah,  KSPI tetap akan menolak," ucap Presiden KSPI Said Iqbal.

Menurutnya salah satu poin krusial dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut adalah perubahan skema pengupahan pekerja. Dari semula gaji bulanan dengan Upah Minimum, baik provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) menjadi upah per jam. Pengupahan benar-benar didasarkan atas produktivitas pekerja.

Dikatakannya, saat ini dengan skema gaji flat atau tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap mendapatkan gaji sama. Sedangkan dengan upah per jam, upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam kerja. Sebagai praktisi hukum ketenagakerjaan, pihaknya melihat bahwa ada madu sekaligus racun di balik rancangan UU Omnibus Law karena skema upah per jam ini, madu bagi pengusaha dan racun bagi buruh.

Jika RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini disahkan maka ribuan buruh tingkat nasional serikat pekerja/serikat buruh lain akan turun ke jalan melakukan unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law tersebut," tegasnya.

Dampak virus Corona atau Covid-19 tak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga perekonomian. Di mana, virus tersebut "membunuh" pelan-pelan perekonomian suatu negara.

Hal ini terlihat dari data kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat sebanyak 1,5 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Di mana, penyebabnya adalah tidak beroperasinya kegiatan ekonomi di beberapa sektor ekonomi.(Guffe).

Babinsa dan Babinkamtibmas Kompak Bersama Petani Kendalikan Hama Tikus

Babinsa dan Babinkamtibmas Kompak Bersama Petani Kendalikan Hama Tikus

Boyolali - Belasan petani Desa Kedungmulyo Kecamatan Kemusu dibantu Babinsa Desa Kedungmulyo Koramil 18/Kemusu Kodim 0724/Boyolali Sertu Wasi, Babinkamtibmas Polsek Kemusu Brigadir Wahyu berupaya membasmi hama tikus dengan sistem gropyokan, Hasilnya, puluhan tikus ditangkap dan dimusnahkan, Rabu (15/7/2020).

Penggeropyokan dilakukan agar serangan hama tikus dapat dikendalikan saat memasuki musim tanam. Maka dari itu perlu melakukan gerakan masal pembersihan lahan dan pengasapanan lubang-lubang tikus sebelum musim tanam.
Kegiatan menyasar sejumlah lahan pertanian di areal persawahan, di antaranya lahan pertanian yang sebelumnya disinyalir terdapat banyak sarang tikus.

Babinsa Kedungmulyo Koramil 18/Kemusu Sertu Wasi mengatakan, tikus sawah merupakan salah satu jenis hama tanaman yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan meresahkan petani.

“Gropyokan hama tikus bersifat pengendalian rutin untuk meminimalkan dampak serangan selama memasuki musim tanam musim ini. Meski serangan tikus belum mewabah, gropyokan perlu dilakukan agar populasi hama tikus dapat dikendalikan,” ujar Babinsa.

Langkah gropyokan rutin digelar oleh para petani setempat, karena dinilai bisa mengurangi jumlah populasi tikus. Selain itu warga juga menerapkan metode pembasmian dengan cara lain, mulai memasang jebakan hingga penyebaran racun tikus.

Sertu Wasi menambahkan, penanggulangan hama tikus dinilai lebih efektif apabila dilakukan pada awal musim tanam, sehingga perkembanganbiakan tikus dapat dikendalikan. Selain itu dampak kerugian yang ditimbulkan di awal musim tanam akan lebih sedikit. Para Babinsa di wilayah terus membuka diri untuk membantu para petani. Tak hanya pembasmian hama tikus, namun pihaknya juga siap membantu kegiatan petani lainnya.

“Petani itu kan pejuang pangan, maka harus selalu didukung kegiatannya. Di sini kita akan terus hadir untuk memastikan petani dapat beraktivitas secara nyaman dan terselesaikan berbagai permasalahannya. Hal ini sekaligus untuk mendukung suksesnya program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah,” pungkasnya.(Guffe).

Calon Taruna/ Taruni LON AAL dan Mahasiswa TNI AL Tahun 2020 Rute Jakarta Donor Darah di PMI.

Calon Taruna/ Taruni LON AAL dan Mahasiswa TNI AL Tahun 2020 Rute Jakarta Donor Darah di PMI.


Jakarta - Asisten Personel (Aspers) Danlantamal III sebagai Ketua Panitia penanggungjawab penerimaan pendaftaran Calon Taruna / Taruni  AAL  dan Mahasiswa Beasiswa (Mabea) Tahun 2020 sebagai rute Jakarta di Lantamal III melaksanakan donor darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Jakarta di Jl. Plumpang Semper No.54, RT.1 RW.4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Senin (13/7 /2020).

Rangkaian Tes Seleksi Penerimaan Calon Taruna dan Taruni TA. 2020 tahap Pertama (donor darah) diikuti sebanyak 139 CATAR (Calon Taruna/i) AAL dan 20 Calon Mabea (Mahasiswa Beasiswa) TNI Angkatan Laut tahun 2020, Panitia daerah (Panda) Jakarta / Lantamal III melaksanakan test terhadap para calon yaitu Donor Darah di PMI Jakarta Utara.

“Kegiatan tersebut untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah, kadar gula darah HB, asam urat, lemak darah dan lain-lain yg hasil dari uji laboratorium ini untuk jadi salah satu kelengkapan persyaratan Calon Prajurit TNI Angkatan Laut,” tegas Kolonel Binsar, selaku ketua panitia.

Calon Taruna, Taruni dan Mabea untuk selanjutnya akan melaksanakan test berikutnya yaitu pemeriksaan rontgen thorax, Jantung (EKG), dan Laboratorium (Darah, Urine) serta Pemeriksaan Narkoba.(Guffe).

Sambut Kemerdekaan RI Koramil Nogosari Berbenah

Sambut Kemerdekaan RI Koramil Nogosari Berbenah


Boyolali - Untuk menciptakan kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Koramil 13/Nogosari  Kodim 0724/Boyolali saat ini tengah melakukan pembenahan dan perbaikan pangkalan secara swadaya yang dibantu masyarakat, termasuk didalamnya perkantoran yang dikerjakan oleh anggota sendiri, Rabu (15/7/2020).

Pembenahan yang dilakukan kali ini antara lain mengganti atap menggunakan baja ringan dan pembenahan ruangan lainnya. Selain itu pembenahan ini diharapkan rampung sebelun hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang.

Dikatakan Danramil 13/Nogosari  Kapten Inf Suyitno SH, dengan diperbaikinya ruangan maupun atap kantor Koramil, nantinya pasti akan memberikan kenyamanan anggota maupun yang piket Koramil dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari.

 “Semua kami lakukan bertahap untuk memperindah Makoramil serta melengkapi apa yang belum ada, semoga apa yang kami kerjakan untuk pembenahan pangkalan Koramil ini akan cepat selesai dan diberikan kelancaran oleh Allah SWT,”
pungkas Danramil.(Guffe).

Lantamal III Mengadakan Latihan Hukum Humaniter dan Ham TA. 2020.

Lantamal III Mengadakan Latihan Hukum Humaniter dan Ham  TA. 2020.


Jakarta -  Asisten Operasi (asops) Danlantamal III, Kolonel Laut (P) Hari Widjajanto diwakili Kadiskum Lantamal III Letkol Laut (KH/W) Nentine F. SH. M.Tr. Hanla. mengadakan Latihan Hukum Humaniter Internasional dan HAM TA. 2020 diikuti 30 peserta berlangsung selama tiga hari di gedung CAT Mako Lantamal III Jl. Gunung Sahari Ancol Jakarta Utara, Selasa (14/7/2020).

TNI AL sebagai bagian integral dari TNI, mempunyai tugas menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaannya TNI memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengimplementasikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hokum humaniter internasional dan HAM.

Hukum humaniter internasional dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi hukum humaniter internasional bertujuan untuk melindungi manusia yang terlibat pertikaian bersenjata/perang dengan ketentuan-ketentuan HAM atau prinsip-prinsip kemanusiaan, agar tidak menimbulkan banyak kerugian, baik dari segi materiil maupun iMmateriil, termasuk personel sipil yang tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata/ perang. TNI AL yang bertugas secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan tugas OMP ataupun OMSP harus mengetahui ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional dan HAM agar pelaksanaan tugas tercapai dan tidak ada pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Kegiatan latihan hukum humaniter internasional dan HAM ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menyamakan visi, misi, persepsi, pola sikap dan tindakan yang berkaitan dengan penerapan hukum humaniter internasional dan HAM pada pelaksanaan tugas OMP dan OMSP. Saya tekankan kepada seluruh peserta agar menyimak dengan baik materi yang diberikan guna untuk dipedomani dan diterapkan dalam penugasan," tegas Kolonel Hari dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kadiskum Lantamal III

Hadir dalam kegiatan tersebut  Tim ICRC Bp. Cristian Donny Putranto, SH.  LLM., Ny. Dinihari Puspita, Kadiskum Koarmada I Letkol Laut (KH) Dedi Endang Susilo SH. M.Pd.(Guffe).

Lantamal III Dukung Kampanye Masif Gerakan Masal 3M

Lantamal III Dukung Kampanye Masif Gerakan Masal 3M


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto SE. MM. diwakili Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Lantamal III, ikut berperan serta dalam mensosialisaikan gerakan 3 M (Memakai Másker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) melalui Kampanye Massif Gerakan Masal 3M dan pengawasan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama  Forkopimda dan UKPD dalam rangka transisi menuju tatanan New Normal produktif dan aman Covid-19, di Kab. Administrasi . Kepulauan Seribu, Sabtu (11/7/2020).

Kegiatan Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  dalam bertindak dan berperilaku hidup sehat guna memutus serta mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Drs.Husein Murad, M.SI
mengucapkan Terimakasih dan apresiasi untuk seluruh instansi dan unsur yang terlibat dalam proses penanggulangan Covid-19 ini, termasuk dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat;

Tetap lakukan pengawasan disetiap lini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat melalui tim khusus yang sudah dibentuk, guna memastikan pelaksanaan new normal berjalan lancar dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan; pelaksanaan new normal harus tetap diikuti dengan kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap anjuran melaksanakan protokol kesehatan yaitu gerakan 3 M (Memakai Másker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan).

"Perlahan-lahan berbagai sektor usaha, tempat berkumpul masyarakat, tempat wisata, Homestay, warung makan, bisa beroperasi dan menerima tamu, namun semuanya tetap diimbau agar melaksanakan aturan protokol kesehatan," tegas Bupati.

Selain kegiatan Kampanye juga dilaksanakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di pelabuhan -pelabuhan penumpang yang berada di wilayah Kep. Seribu dan disaksikan langsung oleh Bupati , Wakil Bupati, Dansatrol Lantamal III serta SKPD/ UKPD Kabupaten Kepulauan Seribu.(Guffe).

Kemenkes: Regulasi Harga Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Regulasi Harga Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri


Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi bagi pasien mandiri. Surat Edaran ini adalah regulasi yang dibuat pemerintah guna menyamakan harga rapid test bagi masyarakat di seluruh tanah air yang ingin memeriksakan antibodi secara cepat.

Penetapan harga rapid test tersebut dikarenakan adanya variasi harga yang beredar yang dapat membuat masyarakat bingung. Regulasi mengenai penetapan harga rapid test merupakan upaya pemerintah untuk menghindari adanya komersialisasi yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan.

“Ini sesuai juga dengan permintaan masyarakat karena sudah banyak masyarakat yang meminta untuk menetapkan harganya (rapid test). Ini juga membantu masyarakat supaya masyarakat tidak bingung terkait harga kalau berkunjung ke tempat layanan kesehatan,” ujar dr. Tri Hesty Widyastoeti,Sp. M, MPH, selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin, (13/7/2020).

Penetapan harga tersebut merupakan harga pemeriksaan rapid test termasuk biaya alat rapid test, alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis, termasuk biaya jasa layanan, misalnya dokter atau dokter spesialis.

Dokter Tri Hesty menambahkan, batas harga yang ditetapkan yakni Rp.150 ribu berlaku untuk seluruh layanan kesehatan bagi pasien mandiri dimana pasien yang meminta pemeriksaan tersebut, di luar bantuan pemerintah.

“Intinya bukan yang untuk skrining yang bantuan pemerintah,” tegas Tri Hesty.

Adapun pemeriksaan tersebut berlaku di semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah, swasta, klinik, dan berbagai tempat pengecekan lain.

Terkait sanksi Tri Hesty mengakui,  Kementerian Kesehatan belum menetapkan sanksi nyata terkait pelanggaran penetapan harga rapid test.

Namun menurutnya, Kementerian Kesehatan akan melihat lebih lanjut terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan penetapan harga tersebut baik dari sisi masyarakat, tempat layanan kesehatan, tenaga medis, serta para distributor dan penyedia alat rapid test.

“Saya rasa dengan adanya distributor-distributor yang juga ikut membantu, dengan harga yang juga bisa bersaing, tentu akan lebih membantu rumah sakit. Itu yang kita harapkan,” jelas Tri Hesty.

Adanya regulasi harga rapid test disambut baik oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai asosiasi yang menaungi rumah sakit di Indonesia. Sekretaris Jenderal PERSI, Dr. dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MARS, MM mengatakan, keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan tersebut merupakan keputusan yang tepat agar harga dari rapid test di berbagai tempat pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit bisa terkendali.

“Apa pun itu kami sangat menyambut baik. Bahwa memang harus ada patokan. Kalau tidak akan sangat jadi tidak terkendali,” tuturnya.

Dokter Lia menekankan pentingnya tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun seseorang telah dinyatakan nonreaktif. Hal tersebut dikarenakan bisa jadi anti body-nya belum terbentuk dan banyak yang menyepelekan setelah hasil tes cepatnya nonreaktif.

“Jadi, tidak nanti orang oh.. dia nonreaktif, langsung bebas merdeka. Menyatakan bahwa, saya sudah bebas,” ujar dr. Lia.

Lia pun menghimbau kepada seluruh rumah sakit untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut agar sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan yakni menenangkan masyarakat dan sama-sama memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia (Guffe).

Ratusan Kepala Keluarga Terima BST Tahap 3


Ratusan Kepala Keluarga Terima BST Tahap 3


Boyolali - Babinsa Koramil 17 Wonosegoro Kodim 0724/Boyolali  Serda Suyono dan Koptu Eko D serta Babinkamtibmas Polsek Wonosegoro Bripka Okky bantu kawal petugas kantor pos Kabupaten Boyolali dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap ketiga di Balai Desa Gunungsari Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali,  Senin (13/7/2020).

Babinsa Koramil 17 Wonosegoro Serda Suyono menuturkan,  pengawalan tersebut dilakukan agar kegiatan penyaluran berjalan tertib.

“Tentunya kita lakukan pengamanan untuk kegiatan ini, kita tidak ingin kegiatan penyaluran BST ini terganggu dan malah dapat menyusahkan masyarakat ” ujar Serda Suyono.

Tidak hanya pengamanan, Babinsa Koramil 17 Wonosegoro dan Bhabinkamtibas Polsek Wonosegoro juga terapkan protokol kesehatan kepada masyarakat yang mengantri di halaman Balai Desa Gunungsari.

“Menurut data yang diterima dibalai Desa Gunungsari BST akan diterimakan kepada 649  kepala keluarga , agar tidak terjadi perkumpulan besar di halaman  maupun dalam balai desa, kita berikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan gunakan masker,”
ujar Serda Suyono.

Danramil 17 Wonosegoro Kapten Arh Iswadi Yusuf  menyampaikan,  pengamanan tersebut sudah merupakan tugas aparat negara dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh petugas selalu siap sedia mengamankan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak masyarakat seperti pembagian BST ini.

“Agar kegiatan berjalan aman dan tanpa gangguan, kami minta diatur waktunya apabila penerima BST dari beberapa Desa di wilayah-wilayah Wonosegoro agar tidak terjadi penumpukan warga. kalau pun ada gangguan, petugas harus siap mengamankan dan menertibkan,” ujar Danramil.(Guffe).

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT


Jakarta – Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan kesejahteraan PRT tidak hanya penting bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam sambutannya menegaskan, Keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang dan membantu urusan rumah tangga serta kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PR.  Pada Webinar Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menteri Bintang menuturkan, sudah menjadi tugas negara untuk dapat memberikan perlindungan serta rasa aman dan nyaman bagi segenap warganya, termasuk juga bagi PRT.

“RUU PPRT sudah masuk ke dalam RUU Prioritas pada tahun 2020 dalam masa bakti DPR RI periode 2019 – 2024. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mengawal terbentuknya aturan ini, demi memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak bagi PRT. Selain itu, karena data mengatakan bahwa mayoritas PRT berjenis kelamin perempuan, selaku Menteri yang memiliki tugas untuk menjamin pemberdayaan perempuan di Indonesia, saya tentunya sangat mendukung pengesahan RUU PPRT ini agar tercipta aturan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban dari PRT termasuk juga dengan pemberi kerja. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap PRT,” ujar Menteri Bintang.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat Statistik pada Agustus 2019, Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam sektor informal. Di sektor informal sendiri, persentase pekerja perempuan memang lebih kecil dibanding laki-laki, dan hal ini merupakan hal yang umum terjadi secara global (ILO, 2018).

Pekerja laki-laki pada kegiatan informal sebesar 58,03 persen, sementara perempuan 41,97 persen. Data Survei ILO dan Universitas Indonesia pada 2015 memperkirakan jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,2 juta jiwa, dengan rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki. Berdasarkan angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah PRT yang sebenarnya lebih besar dari data-data yang disajikan karena seringkali PRT dipekerjakan secara lisan sehingga luput dari pencatatan data.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan, pengesahan RUU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan industrial kondusif tanpa diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja. 

“Pekerja Rumah Tangga atau PRT dia yang selalu dekat dengan kita, dia yang selalu membantu pekerjaan rumah kita sehari hari, dan dia juga yang berjasa untuk keluarga kita. PRT memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian global melalui tingkat angkatan kerja nasional. Jumlah dari PRT diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa dengan persentase 75 persen PRT merupakan perempuan. Oleh sebab itu, hal yang tidak boleh terlewatkan dalam RUU PPRT ialah pentingnya perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja guna memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan penegakan norma kerja,” ungkap Menteri Ida.

Menteri Ida menambahkan, dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang harus dihadapi PRT di Indonesia diantaranya; PRT yang sampai saat ini belum dianggap sebagai sebuah profesi; rata-rata jam kerja PRT lebih panjang dari pekerja pada umumnya; sebesar 63% PRT bekerja 7 hari dalam seminggu; banyaknya PRT yang tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja yang jelas; dan minimnya perlindungan jaminan sosial dan asuransi bagi PRT.

“Adapun tujuan perlindungan PRT ialah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual, mengatur hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, dan meningkatkan kesejahteraan PRT. Perlindungan terhadap PRT sudah menjadi perhatian bagi pemerintah namun tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dari seluruh pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, mari bersama kita dukung pengesaan RUU PPRT dan serukan stop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga mulai dari diri kita sendiri dan keluarga,” imbuh Menteri Ida.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto mengatakan, setelah melalui 16 tahun perjuangan  di DPR untuk mendapat legitimasi atas statusnya yang sempat mandek/ mangkrak, pengesahan RUU PPRT ini akan menjadi sejarah baru dalam penghapusan kekerasan dan diskriminasi di Indonesia, khususnya terhadap PRT. RUU PPRT akan diusulkan menjadi RUU Inisiatif dan akan disidang paripurnakan pada Selasa, 14 Juli 2020 dan Kamis, 16 Juli 2020.

“Kami sangat bersyukur pada periode DPR 2020 – 2024, RUU PPRT ini mendapatkan perhatian sejumlah anggota DPR. RUU PPRT ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia karena bersifat mengikat dan adanya kepastian hukum. Maka dari itu perlu ada pengawalan dari kita semua,” ujar Giwo.

Seperti yang kita ketahui bersama, PRT merupakan pekerjaan yang rawan dan rentan dalam perlindungan hukum karena wilayah kerja bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan Pemerintah. Padahal praktik situasi kerjanya rawan dan rentan terhadap diskriminasi seperti pelecehan terhadap profesi, eksploitasi, dan kekerasan baik secara ekonomi, fisik dan psikis (dalam bentuk intimidasi maupun dalam bentuk isolasi).

“Di dalam RUU PPRT nantinya harus dipastikan adanya hak dan kewajiban yang berimbang antar PRT dan pemberi kerja agar memberikan perlindungan dalam bentuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum. Hal ini juga merujuk kepada Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyebutkan No One Left Behind, guna meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan PRT sebagaimana pekerja lainnya tanpa ada yang tertinggal, serta memperjuangkan hak dan kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja,” ucap Giwo.(Guffe).

kepala daerah yang belum melaksanakan rapid.

Panitia Pilkada Wajib Rapid Test


Boyolali - Babinsa Koramil 18 Kemusu Kodim 0724/Boyolali Serma Riya melaksanakan tugas pendampingan Rapid Test petugas PPK, PPS dan PPDP di Puskesmas Kemusu Jl. Klewor, Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Senin (13/7/2020).

Keberadaan Babinsa Koramil 18 Kemusu selalu melekat di setiap kegiatan pemerintahan tingkat desa maupun Kecamatan Kemusu. Terlebih dengan adanya wabah Covid-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh wilayah nusantara tak terkecuali Kabupaten Boyolali. Keterlibatan Babinsa dalam setiap kegiatan pencegahan penularan Covid-19 sangat berperan penting.

Seperti kegiatan rapid test bagi petugas PPK,PPS dan PPDP yang pada hari ini dilaksanakan di Puskesmas Kemusu Kecamatan Kemusu tak lepas dari pendampingan Babinsa.

Kali ini  jumlah peserta rapid tes sebanyak 13 orang yang merupakan panitia pemilihan kepala daerah yang belum melaksanakan rapid.

“Kegiatan rapid test ini dilaksanakan untuk menyiapkan petugas Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020, yang beberapa waktu kedepan akan dilaksanakan dalam rangka pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boyolali,” ungkap Babinsa Kemusu.

“Dengan diadakannya Rapid Test ini  berharap agar Pilkada kabupaten Boyolali 2020 bisa berjalan sesuai harapan sekaligus tetap memperhatikan protokol kesehatan dari mulai panitia Pilkada sampai dengan masyarakat yang melaksanakan proses Pilkada,” Imbuh  Serma Riya.(Guffe).

Danlantamal III Hadiri TFG di Koarmada I

Danlantamal III Hadiri TFG di Koarmada I


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta, Brigadir jenderal TNI (Mar) Hermanto SE. MM. menghadiri TFG (Tactical Floor Game) L-3 (Gladi Tugas Tempur Tk. III) di Gedung OB. Syaaf Koarmada I Jl. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat, Senin
(13/7/2020).

Koarmada I sebagai Komando Utama Operasi dan Pembinaan TNI Angkatan Laut memiliki tugas menyelenggarakan operasi laut dan sekaligus melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur dari setiap elemen SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Untuk itu, Koarmada I akan menggelar latihan dalam Gladi Tugas Tempur Tingkat III (L-3) yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 dengan bermanuver dari Laut Jawa menuju perairan kepulauan Lingga, dan pendaratan amfibi di Pantai Todak, Desa Batu Berdaun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengasah dan melatih kesiapan dalam tugas tempur yang rencana akan di laksanakan di Dabo singkep, Kepulauan Riau. melibatkan Unsur Koarmada I, Kolinlamil, Marinir dan Puspenerbal (Pusat Penerbangan Angkatan Laut) dengan materi dan tahapan secara full mission profile, sehingga memberi gambaran pengembangan taktik, teknik dan prosedur berbagai kemampuan tempur pada level operasional layaknya di medan sesungguhnya.

Maka pada hari ini (13/7/2020)  dilaksanakan TFG yang merupakan simulasi rencana Operasi Tugas Tempur Tk. III yang sesungguhnya dilaksanakan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutan Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono SE. MM. menekankan, agar melaksanakan TFG dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sebagai wujud dari dharma bhakti kita kepada bangsa dan negara.

"Tunjukan bahwa prajurit TNI AL/Koarmada I adalah prajurit yang Profesional, yang mampu melaksanakan seluruh tugas dengan baik; dan Jadikan tanggapan dan saran dari seluruh peserta TFG termasuk undangan, sebagai bahan koreksi agar pelaksanaan kegiatan latihan dapat berjalan aman, dengan mengutamakan prinsip zero accident,” tegas Panglima

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Koarmada I Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto M.Tr (Han),  Komandan Lantamal III Brigjen TNI (Mar) Hermanto SE. MM., Komandan Guspurla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta, Pejabat Utama Koarmada I, dan Para Komandan Satuan.(Guffe).

HAN 2020, Kemen PPPA Serahkan Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak Serentak di Seluruh Indonesia

HAN 2020, Kemen PPPA Serahkan Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak Serentak di Seluruh Indonesia


Jakarta – Bintang Puspayoga saat menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak pandemi Covid-19 di Bantar Gebang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan, Hari Anak Nasional tahun ini mengangkat tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Artinya ini harus berlaku bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali bagi anak-anak yang ada di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang ini. Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

Dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) 2020 Menteri Bintang menyerahkan hampir 2.000 paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak pandemi Covid-19 di 2 lokasi, yakni Bumi Perkemahan (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur sebanyak 700 paket dan TPST Bantar Gebang, Bekasi sebanyak 1.000 paket.

“Dalam rangka Hari Anak Nasional (HAN) 2020, kami memberikan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak pandemi Covid-19. Selain di tiga titik, pembagian paket spesifik ini juga serentak dilakukan seluruh Indonesia melalui Dinas PPPA di daerah,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan, sasaran utama pemberian paket kebutuhan spesifik ditujukan bagi kelompok rentan yang terdapat dalam satu keluarga dan terdampak pandemi, terutama pada keluarga pra-sejahtera.

"Dalam momentum HAN, seluruh anak Indonesia harus turut merasakan kebahagiaan, termasuk dalam hal pemenuhan gizinya. Untuk mewujudkan hal ini, kita semua harus bergandengan tangan, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media, ” ujar Menteri Bintang usai melepas komunitas Off Road untuk mendistribusikan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak di Cibubur.

Penyerahan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak Covid-19 di Cibubur diserahkan melalui Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang terdiri dari anak yatim, anak dhuafa, dan anak pengupas kerang. Bantuan juga disalurkan melalui Komunitas Off Road.

Koordinator Komunitas Off Road, Johan Susmono mengatakan, komunitas off road akan mendistribusikan 400 paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak ke 5 (lima) kabupaten di Jawa Barat. Mereka berusaha mendistribusikan paket pemenuhan ini karena kepedulian terhadap isu stunting.

"Bayangkan, pada kondisi normal saja cukup sulit untuk memenuhi asupan gizi anak, apalagi di masa pandemi ini. Hal ini merupakan salah satu contoh sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi gizi pada anak," tutur Johan.

Usai menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak terdampak pandemi Covid-19 di Cibubur, Menteri Bintang kemudian menyerahkan paket yang sama ke pemukiman di TPST Bantar Gebang, Bekasi. Bantuan langsung diberikan Menteri PPPA kepada anak-anak pemulung yang bermukim di sekitar TPST.

Menteri Bintang menekankan, jika setiap anak harus mendapat perhatian yang sama dan komitmen pemerintah daerah juga sangat penting di dalamnya.


Menteri Bintang meminta agar seluruh stakeholder memberi perhatian yang sama kepada seluruh anak dalam hal pemenuhan hak-hak anak, mulai dari hak pendidikan, tumbuh kembang hingga perlindungan.

“Bagi kami (pemerintah), semua anak akan mendapat perhatian yang sama. Terkait pemberian bantuan ini, tentu kami akan memprioritaskan sasaran kemana bantuan itu akan diberikan, salah satunya anak-anak di TPST Bantar Gebang. Anak-anak di komunitas Bantar Gebang ini mengalami kerentanan ganda, dari sisi ekonomi dan juga pendidikan, apalagi dari sisi tumbuh kembang anak terutama kebutuhan makanan yang bergizi. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutur Menteri Bintang.

Permasalahan yang dialami keluarga dan anak-anak di TPST Bantar Gebang pada kenyataannya memang sangat kompleks. Hal ini dituturkan Pengurus Yayasan Dinamika Indonesia, Ahmad Marzuki sebagai pengelola pendidikan bagi anak-anak pemulung di TPST Bantar Gebang.

Ahmad menjelaskan jika berbagai hak anak, mulai dari pendidikan, identitas, dan kesehatan anak-anak di pemukiman belum terpenuhi.

“Mayoritas penduduk ini adalah pendatang. Banyak diantaranya tidak memiliki kelengkapan berkas kependudukan dan akta kelahiran anak. Untuk pendidikan, sebagian besar anak bersekolah namun biasanya berhenti setelah lulus SMP karena kendala biaya dan akses transportasi ke sekolah. Mereka lebih memilih bekerja ikut orang tua mencari uang. Akses mereka ke layanan kesehatan juga cukup jauh. Jadi, memang upaya ini butuh perhatian bersama,” jelas Ahmad.

Sementara di Depok, Jawa Barat. Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu secara simbolis menyerahkan sebanyak 228 paket. Selain wilayah Jakarta dan Jawa Barat, penyerahan paket kebutuhan spesifik anak juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Sementara itu di Depok, sebanyak 228 paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak diberikan secara simbolis oleh Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu kepada salah satu koordinator penerima paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak, Arist Merdeka Sirait. Paket pemenuhan kebutuhan spesifik diberikan bagi komunitas anak-anak pemulung, pengamen, dan ondel-ondel jalanan.

“Selama pandemi Covid-19, kami cukup sulit mendapatkan susu, biskuit, dan sereal, karena masih banyak toko-toko kelontong di sekitar rumah yang tutup. Saya merasa senang dan berterima kasih kepada Kemen PPPA yang memberikan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak kepada saya dan teman-teman saya yang lainnya. Di Hari Anak Nasional kali ini, saya berharap kekerasan terhadap anak semakin berkurang. Semoga para orang tua dan masyarakat juga lebih peduli terhadap pendidikan dan perlindungan terhadap anak," ujar salah satu anak penerima paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak, Ovi (13).

Penyerahan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini mendapat dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah seperti Kementerian Sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hingga dunia usaha.(Guffe).

Patroli Malampun Tetap Beri Himbauan Warga

Patroli Malampun Tetap Beri Himbauan Warga 


Boyolali - Untuk menjaga wilayah tetap kondusif, Babinsa Koramil 03/Mojosongo Kodim 0724/Boyolali dan Anggota Polsek Mojosongo melaksanakan patroli keamanan di wilayah binaannya Desa Kragilan dan Alun-alun Utara Kabupaten Boyolali serta wilayah  Kecamatan Mojosongo Kabupaten Kebumen lainnya. Jumat Malam (10/07).

Kegiatan Patroli malam tersebut juga menyasar ke pemukiman warga dengan tujuan untuk mencegah aksi tindak kejahatan malam hari, saat masyarakat sedang istirahat.

Dalam kegiatan patroli Pelda Edi Suwarsidi juga menyempatkan diri untuk mengunjungi warga yang sedang melaksanakan jaga malam untuk menyampaikan pesan pembinaan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Kamtibmas serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid 19.

“Karena keamanan wilayah bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan saja, melainkan tanggung jawab bersama,tentunya jangan lupakan himbauan pemerintah tentang protocol kesehatan pencegahan virus corona,” jelasnya.

Menurut beberapa warga yang sedang melaksanakan aktivitas malam mengatakan, dengan rutinnya patroli malam yang dilakukan Babinsa, kami merasa senang karena ikut peduli dalam menjaga kondusifitas sampai masuk ke perkampungan.

“Semoga ketentraman dan kedamaian akan selalu tercipta di wilayah desa Gandusari ini sehingga menciptakan situasi yang kondusif,” ungkap beberapa warga yang dijumpainya.(Guffe).

Bagikan Seragam Sekolah Calon Murid Diperiksa

Bagikan Seragam Sekolah Calon Murid Diperiksa 


Boyolali - Pihak sekolah SMP N 1 Nogosari tetap membagikan seragam sekolah bagi calon siswa-siswi tahun ajaran 2020 ini,  walaupun tidak tahu kapan proses belajar mengajar mulai dikatifkan lagi selama pandemi corona berlangsung .

Untuk mengantisipasi adanya kegiatan tersebut Babinsa Koramil 13/Nogosari Kodim 0724/Boyolali Koptu Supriyadi dan Anggota Polsek Nogosari Aipda Nuryadi melaksanakan pemantauan kegiatan . Sabtu (11/7/2020).

Babinsa berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid 19 dalam pelaksanaannya. Babinsa dan anggota Polsek Nogosari langsung berjaga di depan pintu gerbang untuk mengukur suhu badan dan memberikan himbauan kepada calon murid maupun wali murid yang akan masuk lingkungan sekolah. Terlebih bagi yang tidak mengenakan masker .

Koptu Supriyadi menegaskan kepada pihak sekolah bahwa apa yang harus kita lakukan adalah tetap berhati-hati dan mewaspadai penyebaran berbagai penyakit terutama virus corona yang sedang mewabah. Namun sekali lagi kita tak perlu panik , cukup jaga kebersihan dan daya tahan tubuh kita serta patuhi anjuran dari pemerintah.

“ Tetap patuhi protokol kesehatan wajib pakai masker, jaga jarak dan sering cuci tangan,“ ucap Koptu Supriyadi kepada wali dan calon murid SMP N 1 Nogosari yang memasuki gerbang sekolah.(Guffe).

UID Gelar Webiner Temu Alumni Dan Ceramah Ekonomi



UID Gelar Webiner Temu Alumni Dan Ceramah Ekonomi

Ditengah pemberlakuan PSBB Transisi di Jakarta telah membuat Alumni Magister Manajemen Universitas Islam Jakarta (UIJ) menggelar temu alumni dengan media Webiner pada Sabtu 11 Juli 2020. Acara temu online tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor UIJ, Prof Raihan.

Dalam sambutannya Prof Raihan menegaskan, bahwa ditengah serangan Virus Corona (Covid -19) sehingga tidak berlebihan jika dengan suasana berbeda hari ini, UIJ telah bisa memfasilitasi temu para Alum dengan Webiner, mudah-mudahan akan selalu ditingkatkan dalam acara-acara lain, yang tentunya memberikan makna tersendiri bagi kita semua di akademisi, untuk menghimpun praktisi-praktisi mendekatkan dunia industri, yang tentunya lebih progresif dari segi hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan yang kita miliki.

Dalam beberapa dekade ini setelah terjadi pandemi virus Corona, kita memerlukan perhatian besar, karena hampir seluruh negara berhadapan dengan upaya memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi, ada 215 negara yang terkena dampak dan kita Yang ke-26 ranking dunia, dan bersyukur dengan penduduk 230 juta jiwa, Indonesia pada urutan 26, kita lihat negara maju seperti Amerika untuk menangani covid -19 merasa kualahan. dan kondisi hari ini tidak ada pilihan bagi Pemerintah dan pelaku bisnis, pelaku ekonomi pilihannya hanya kesehatan atau ekonomi ?, oleh karena itu dengan letak geografis Indonesia yang tidak sama dengan Eropa ini merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri, walau tidak Lockdown kita bersyukur pemerintah dengan kebijakan PSB, sangat memperhatikan penduduknya dengan pilihan PSBB tersebut.

Yang kedua Bagaimana dengan kesehatan bersama-sama Namun kegiatan ekonomi tetap jalan, Pemerintah sudah lakukan saat ini dengan sejumlah kebijakan PSBB menuju Normal, dengan membuka kegiatan ekonomi.

Kalau negara-negara Asia memilih kesehatan termasuk Saudi Arabia dengan Lockdown hingga saat ini. untuk itulah hal tersebut sama-sama kita fikirkan sebagai akademisi dan praktisi agar semua dalam kegiatan - kegiatan ekonomi dapat survife di masa pandemi ini.

Setelah beberapa bulan ekonomi kita mengalami ketidakpastian coleps market saat ini telah ada kebijakan pemerintah berupa stimulus, untuk pemulihan ekonomi, perilaku masyarakat berubah berkaitan dengan gaya hidup, yang tadinya jalan-jalan ke mall saat ini hidupnya harus tinggal di rumah. kedua menghindari kontak fisik sehingga rasa empati solidaritas agar tidak banyak korban, kemudian ada kebiasaan yang baik, berupa kepedulian sosial, sehingga sumbangan mengalir ke yang tidak mampu, ketika menghindari kontak fisik dalam belajar maupun kegiatan ekonomi, yang mulai beralih ke virtual, seperti online dengan transaksi online yang meningkat, keempat piramida Maslow aktualisasi diri ke dasar piramida untuk kebutuhan makan, kesehatan dan keamanan.

Dalam perspektif bisnis masa pandemi kita harus bangkit menuju Normal dengan strategi ekonomi dan bisnis dengan pola yang baru,  dengan membuat web dan virtual agar dikenal dunia.

Siapa yang berubah di dalam era new normal ini adalah salah satu upaya untuk mengaktifkan bisnis dan membangkitkan ekonomi secara mikro maupun makro. Dan perlu ditingkatkan kebiasaannya melalui webinar, Universitas Islam Jakarta tengah menyusun kurikulum seauai kebijakan Kemendikbud, dan UIJ tetap mengedepankan pendidikan Islami, untuk mencetak Generasi yang beraqlak baik sesuai ajaran Islam, tegas Prof Raihan.

Ketua alumni Magister Manajemen Universitas Islam Jakarta, H Uwang Suwandi, MM yang juga ASN Kemenag menegaskan, pihaknya bersyukur temu alumni bisa digelar di tengah pandemi covid 19, mesti hanya melalui webinar, namun diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Universitas Islam Jakarta yang semakin baik, Jaya dan tetap diminati para mahasiswa.

Untuk itu kualitas kurikulum agar dipertahankan dan ditingkatkan, seluruh civitas akademika jangan kendur dan tetap semangat dalam mencetak generasi penerus bangsa ke depan dan melalui webiner seminar ekonomi ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan bisnis pasca pandemi covid 19 saat ini dan masa depan dan UIJ tetap bisa mencetak Sarjana yang Ulama dan Ulama yang Sarjana, seluruh alumni diharapkan tetap menjaga nama baik Almamater, pintanya.

Dalam paparanya Prof Bambang Purwoko banyak mengungkapkan strategi dalam mengatasi dampak Covid -19, baik sektor Ekonomi Perdagangan maupun Jasa, yang beberapa waktu lalu sempat terhenti. Seperti sektor Pariwisata, Restoran, Transportasi dan lainnya.

Untuk  pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 perlu peran pemerintah yang sangat besar perlu adanya skenario besar untuk pemulihan ekonomi nasional dengan kebijakan-kebijakan daya beli masyarakat dan membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah. untuk itu kreativitas dan inovasi seluruh komponen masyarakat ekonomi harus ditingkatkan, sektor Pariwisata yang mati suri yg turun 70%, maka sektor pariwisata dan turunannya harus jadi prioritas, pintanya. (Nrl)

Perlunya Kebijakan Prosedur Perlindungan Anak Didalam Lembaga Layanan Perlindungan Anak

Perlunya Kebijakan Prosedur Perlindungan Anak Didalam Lembaga Layanan Perlindungan Anak


Jakarta - Awal Juli publik Indonesia dikejutkan dengan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota/staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Lampung Timur berinisial DA.

Rio Hendra, Koordinator Advokasi ECPAT Indonesia mengatakan, Apa yang dilakukan pelaku ini sangatlah keji dan disayangkan sekali, karena lembaga seperti P2TP2A yang seharusnya menjadi tempat
perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan malah mendapatkan kekerasan dari
salah satu oknum anggota/staf di P2TP2A tersebut. Dalam siaran tertulisnya, Jumat (20/7/2020).

"Korban yang sebelumnya adalah korban perkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya pun kini harus merasakan kembali kenyataan pahit menjadi korban untuk yang kedua kalinya sebagai korban perkosaan, namun dengan pelaku yang berbeda," ucapnya.

"Pelaku pencabulan dalam kasus tersebut yang merupakan seorang oknum anggota/staf dari P2TP2A
ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," ujar Rio Hendra

Lebih jauh Ia menuturkan, Kenapa sampai ada seseorang yang memiliki kecenderungan jahat kepada anak-anak bisa bekerja di sebuah lembaga layanan perlindungan anak dari kekerasan seperti P2TP2A ini, apakah tidak ada seleksi ketat dalam perekrutan anggota/staf yang akan bekerja? bagaimana memastikan
bahwa staf bekerja dengan mekanisme kontrol, berupa kode etik dan SOP penanganan kasus
yang memenuhi standar.

Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para penggiat
perlindungan anak selama ini, terlebih setelah kasus ini merebak ke publik. Menurut penjelasan dari Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di salah satu media nasional, pelaku diangkat melalui surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur sebagai anggota di P2TP2A Kabupaten Lampung
Timur.

ECPAT Indonesia dalam kasus tersebut menyatakan dengan tegas penting adanya sebuah kebijakan
dan prosedur perlindungan anak di setiap lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik itu lembaga layanan milik pemerintah maupun lembaga layanan yang dikelola oleh organisasi dan perseorangan.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir para pelaku-pelaku yang
memiliki niat jahat kepada anak-anak untuk dapat melakukan eksploitasi dan kekerasan kepada
anak dilembaga tersebut.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu untuk segera membuat pedoman kebijakan perlindungan anak bagi lembaga layanan perlindungan anak yang bekerja langsung dengan anak-anak dampingan.

Hal tersebut dilakukan agar kasus-kasus seperti yang terjadi di P2TP2A Lampung Timur tidak terjadi lagi
dimasa yang akan datang dan anak-anak benar-benar terlindungi ketika berada dilembaga layanan seperti P2TP2A.

Atas situasi kasus tersebut maka ECPAT Indonesia berpendapat perlu dilakukan hal-hal sebagai
berikut :
1. Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, harus segera menyusun pedoman kebijakan perlindungan anak bagi para lembaga layanan yang bekerja langsung dengan anak-anak seperti hal nya P2TP2A, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi.

2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, wajib untuk memperbaiki proses rekrutmen bagi kepengurusan lembaga maupun
anggota/ staff yang bekerja langsung dengan anak dilembaga layanan P2TP2A, agar kasus-kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak ini tidak terulang lagi dan makin memperburuk citra lembaga layanan seperti P2TP2A.

3. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) wajib untuk mementingkan pemenuhan hak-hak korban dalam proses hukum kasus ini dan mampu memberi rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban disamping pemberian hukuman yang berat bagi pelakunya. Selain itu mekanisme restitusi dalam kasus ini pun harus segera dijalankan dari awal
proses hukum agar hak korban dalam mendapatkan restitusi bisa terlrealisasi dan pelaku pun ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak korban dengan membayar
restitusi kepada korban. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka negara harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi bagi korban, hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk dari tanggung jawab negara yang telah gagal melindungi korban dari
kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh oknum anggota P2TP2A dalam kasus ini.

4. Perlu ada evaluasi menyeluruh bagi lembaga layanan P2TP2A di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Evaluasi menyeluruh ini dilakukan bukan hanya untuk melihat kesiapan fisik pelaksanaan layanan bagi korban seperti sarana dan prasarana,
kelengkapan administrasi, aksesbilitas dll, namun juga yang perlu di evaluasi adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam memberikan layanan bagi anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi yang dirujuk ke P2TP2A.(Guffe).

Kesehatan Mental Anak Rentan Selama Pandemi, Hadirkan Informasi Digital Menarik dan Menghibur Anak


Kesehatan Mental Anak Rentan Selama Pandemi, Hadirkan Informasi Digital Menarik dan Menghibur Anak


Jakarta – Pandemi Covid-19 dapat memperburuk keadaan dan kondisi mental seseorang termasuk anak karena anak cenderung mengalami depresi dan kecemasan.

Ali Aulia Ramly, Spesialis Perlindungan Anak dari UNICEF Indonesia mengungkapkan, Anak dan remaja cenderung mengalami depresi dan kecemasan selama maupun setelah proses isolasi sosial berakhir. Berdasarkan hasil Survei U-Report UNICEF Indonesia selama 2-5 Juni 2020, menunjukan bahwa 42% pelajar sekolah membutuhkan materi KIE terkait kesehatan mental, 68% anak menilai bahwa materi tersebut akan sangat efektif dan dapat diterima anak dengan baik jika disalurkan melalui media sosial, dan dikemas dalam bentuk video yaitu film pendek. Dalam acara Media Talk dengan tema ‘Yuk Jaga Keamanan dan Kenyamanan Diri Selama Berada di Rumah’, Jumat (10/7/2020).

Ali Aulia mengatakan, persoalan kesehatan jiwa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, jika diabaikan maka akan menimbulkan masalah lainnya seperti beban biaya yang lebih tinggi. Untuk itu, UNICEF terus berupaya memberi dukungan dalam menjaga kesehatan jiwa anak di tengah pandemi ini, di antaranya melaksanakan workshop dan webinar untuk menyampaikan pesan tentang kesehatan jiwa dan psikososial, memberikan dukungan penguatan kapasitas bagi 700 pekerja sosial, memberikan layanan langsung melibatkan mitra, serta mengembangkan KIE untuk anak dan remaja.


Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, Valentina Gintings mengungkapkan, sejak awal masa pandemi Covid-19, Kantor Staf Kepresidenan bersama Kemen PPPA, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) telah menyediakan Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA) untuk memberikan dukungan layanan edukasi, konsultasi dan pendampingan melalui upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang terdampak Covid-19. Mekanisme pelayanan SEJIWA dilakukan secara online maupun offline.

 “Layanan tersebut sangat efektif dan dibutuhkan masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat yang belum tahu kemana harus melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami atau lihat, khususnya di masa pandemi. Sejak diluncurkan pada 29 April 2020, layanan SEJIWA sudah banyak menerima aduan, hingga 25 Juni 2020, diketahui ada 151 aduan melibatkan anak seperti kasus kekerasan fisik terhadap anak, misalnya anak dicubit atau sering dimarahi. Selain itu, ada 479 aduan kasus yang dialami perempuan dan sebagian besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah keuangan," ujar  Valentina.

Untuk menangani aduan tersebut, Kemen PPPA memberikan pendampingan sampai tingkat desa dengan melibatkan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa terkait. Jika korban membutuhkan pelayanan psikologis maka Kemen PPPA akan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk diberikan pendampingan lebih lanjut.

“Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan belum selesai hingga saat ini, membuat saya dan teman-teman merasa sedih karena tidak bisa sekolah seperti biasanya. Kami juga harus belajar dari rumah, tidak bisa bertemu dan pergi bersama teman-teman,” tutur Siswi SMPLB-B Yaat Klaten, Yasmine.

Yasmine merupakan satu dari jutaan remaja di Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk tetap menjaga kesehatan mental diri dan remaja lainnya, ia telah membuat suatu karya melalui gambar komik digital agar lebih menarik untuk dibaca dan dapat menghibur teman-teman seusianya.

Yasmine menyampaikan,  beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental bagi para remaja yang dapat diterapkan teman-teman seusianya selama masa pandemi.


“Teman-teman, kalian dapat menerapkan beberapa tips untuk tetap menjaga kesehatan mental di masa sulit ini, di antaranya yaitu kita tidak boleh merasa sedih dan khawatir berlebihan, buatlah jadwal rutinitas untuk mempertahankan perasaan positif diri, carilah pengalihan positif dengan menyalurkan hobi seperti menggambar dan lainnya, tetap berkomunikasi dengan teman-teman, sayangi diri sendiri dan orang lain, makan makanan yang sehat, serta tidak dengan mudah menerima kabar bohong (hoax),”  jelas Yasmine.

Perwakilan Forum Anak Surabaya, Neerzara Checa, menurutnya selama pandemi Covid-19, tingkat produktifitas anak relatif berkurang khususnya dalam beraktivitas selama di rumah saja. Selain itu, Neerzara menilai kondisi keluarga sangat berpengaruh pada kondisi mental anak.

"Untuk mengatasi masalah tersebut, kami dari Forum Anak Surabaya telah mengikuti Workshop Komunikasi dan Informasi anak yang diadakan oleh UNICEF Indonesia. Dalam workshop tersebut, kami berdiskusi tentang bagaimana cara mengatasi Kesehatan mental dan membahas topik-topik terkait kesehatan mental,” ujar Neerzara.

Pada workshop tersebut Neerzara mengungkapkan, dirinya bersama tim Forum Anak Surabaya telah membuat video, komik, dan poster digital yang disebarkan di media sosial, selain itu mereka juga membuat komik dan poster dalam bentuk manual. Neerzara juga ikut memastikan agar semua materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tersebut bersifat inklusi dan dapat dinikmati oleh seluruh anak penyandang disabilitas.(Guffe).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo: Minta Pemeŕintah Terapkan Kembali PSBB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo:  Minta Pemeŕintah Terapkan Kembali PSBB


Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pemerintah lewat Tim Gugus Tugas Covid-19 melakukan pencegahan dan pengendalian Pandemik dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi.

Bambang Soesatyo memberikan respon tersebut karena Presiden Jokowi menyatakan lonjakan kasus Covid-19 pada Kamis (9/7/2020)  sebesar 2.657 kasus merupakan sinyal bahaya yang harus ditindaklanjuti. Dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Bambang Soesatyo mengatakan,
Mendorong pemerintah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 segera menindaklanjuti lonjakan kasus tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan terutama di tempat pusat penyebaran seperti, pasar tradisional, stasiun kereta, dan di angkutan umum, guna mencegah dan mengendalikan Covid-19 dengan menerapkan kembali sekaligus PSBB transisi di setiap daerah.

PSBB transisi tersebut, "khususnya diberlakukan di daerah yang memiliki lonjakan kasus Covid-19 seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta," ucap Bamsoet.

Bamsoet mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 baik pusat maupun daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan dari pelaksanaan protokol kesehatan, terutama di area publik.

"Pengawasan protokol kesehatan tersebut juga perlu disertai dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhinya sebagai upaya dalam mendisiplinkan masyarakat, mengingat penambahan kasus tersebut disebabkan kurang disiplinnya masyarakat," ujarnya.

"Pemerintah sebaiknya juga segera melakukan pembatasan kembali aktivitas sosial ekonomi, terutama kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa dan klaster-klaster yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 sebagai upaya dalam menekan kasus baru di Indonesia," tuturnya.

Bamsoet mengingatkan masyarakat agar memahami kondisi saat ini dan benar-benar patuh menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Dengan cara disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mengingat cara tersebut merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri dari penularan Covid-19,” tandanya.

Adapun respin isu aktual Ketua MPR RI adalah:

1. Presiden Jokowi menyatakan lonjakan kasus Covid-19 pada Kamis (9/7/202) sebanyak 2.657 kasus merupakan sinyal bahaya yang harus ditindaklanjuti, respon Ketua MPR RI :
a. Mendorong pemerintah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 segera menindaklanjuti lonjakan kasus tersebut dengan meningkatkan kewaspadaan terutama di tempat pusat penyebaran seperti, pasar tradisional, stasiun kereta, dan di angkutan umum, guna mencegah dan mengendalikan Covid-19 dengan menerapkan kembali sekaligus memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di setiap daerah, khususnya daerah yang memiliki lonjakan kasus Covid-19 (Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta).

b. Mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19 baik pusat maupun daerah bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan dari pelaksanaan protokol kesehatan, terutama di area publik serta menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya dalam mendisiplinkan masyarakat, mengingat penambahan kasus tersebut disebabkan kurang disiplinnya masyarakat.

c. Mendorong pemerintah segera melakukan pembatasan kembali aktivitas sosial ekonomi, terutama kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa dan klaster-klaster yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 sebagai upaya dalam menekan angka kasus Covid-19 di Indonesia.

d. Mengingatkan masyarakat agar memahami kondisi saat ini dan benar-benar patuh menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan cara disiplin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mengingat cara tersebut merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri dari penularan Covid-19.

2. Stimulus dan bantuan pemerintah untuk petani dan nelayan masih belum berdampak signifikan dalam pemulihan ekonomi di sektor pertanian dan perikanan, respon Ketua MPR RI:

a. Mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pemberian stimulus dan bantuan kepada petani maupun nelayan, guna mengetahui kendala dan kebutuhan apa saja yang masih dibutuhkan agar pemberian bantuan dan stimulus dapat dimanfaatkan dan diberikan tepat sasaran.

b. Mendorong pemerintah memastikan penyaluran bantuan dan stimulus bagi petani dan nelayan dapat merata dan segera menyelesaikan hambatan-hambatan terkait pendataan, agar penyaluran di lapangan dapat berjalan secara baik.

c. Mendorong pemerintah dapat terus melaksanakan program-program pengamanan ketersediaan pangan dan jaring pengaman sosial yang berkesinambungan bagi kehidupan petani maupun nelayan, agar petani maupun nelayan dapat fokus dalam meningkatkan produktifitasnya.

d. Mendorong pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan daya produksi dan daya beli petani maupun nelayan dalam memberikan bantuan dan stimulus, sehingga ke depannya dapat meningkatkan produksi pangan yang melimpah.

3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat di sejumlah daerah terhadap protokol pencegahan Covid-19, respon Ketua MPR RI :

a. Mendorong setiap pemerintah daerah/pemda untuk secara masif dan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya protokol kesehatan pencegahan covid-19 untuk menekan laju penularan pandemi covid-19.

b. Mendorong pemda untuk meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol covid-19 dan juga dapat terlibat langsung untuk berpartisipasi dalam percepatan penanganan Covid-19 d lingkungannya masing-masing sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

c. Mendorong pemda dapat memastikan tempat-tempat publik sudah menerapkan protokol covid-19, dan tidak segan menutup atau memberi sanksi terhadap pihak yang tidak dapat mematuhi protokol covid-19 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Mengimbau masyarakat mematuhi protokol pencegahan covid-19 seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lainnya.(Guffe).
Diberdayakan oleh Blogger.