Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

IP-KI Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Penurunan Bendera Merah Putih di Papua

IP-KI Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Penurunan Bendera Merah Putih di Papua

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) sebagai salahsatu organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang juga memiliki kepengurusan daerah hingga di Papua dan Papua Barat merasa prihatin dengan peristiwa demo anarkis di Papua beberapa waktu lalu, dan meminta Pemerintah menindak tegas pelaku kerusuhan maupun penyebar berita bohong atau hoax.

Menurut Ketua Umum IP-KI, H.M Bambang Sulistomo SIP, M.Si bahwa gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Papua maupun Papua Barat sudah ada sejak lama, dan digerakkan oleh gerakan OPM, maupun negara luar yang ingin memecahbelah Indonesia, jadi kelompok OPM tersebut akan menggunakan setiap masalah yang timbul, untuk menjadi pemicu/pemantik kerusuhan di Papua.

Gerakan OPM itu memang ada, untuk itu bangsa ini harus mengukur apakah peristiwa di Surabaya dan Malang ini bisa diselesaikan, kita harus telusuri secara benar, apakah ucapan-ucapan yang di lontarkan mengandung rasis atau tidak, demikian juga orang yang mengibarkan bendera lain di Papua, apakah mereka Warga Negara Indonesia atau warga negara lain ?, jika mereka WNI maka jelas-jelas dilarang.

Jika ada yang mencoba memisahkan diri dari NKRI, itu namanya “Sparatis”, dan gerakan sparatis juga melanggar Undang-Undang, kita tidak ingin ada gerakan sparatis yang ingin memisahkan diri dari Wilayah NKRI, apalagi ada gerakan yang menurunkan bendera Merah Putih di Kantor Gubernur, ini berarti ingin menggulingkan pemerintahan yang sah,dan itu berarti gerakan “Makar” yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, untuk itu IP-KI meminta Pemerintah untuk menindaktegas dalam menegakkan hukum di Papua dan Papua Barat, tidak boleh ada keragu-raguan dalam bertindak, tegas Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini.

Jika ada usulah-usulan penindakan hukum di Papua itu silahkan saja, namun menurut IP-KI, upaya Diplomasi itu lebih penting, Pemerintah Indonesia harus menjelaskan kepada negara-negara Pasifik, Diplomasi Budaya juga bisa dilakukan ke negara-negara Pasific, misalkan mengirim Tim Duta Seni untuk memperkenalkan Ke-Bhineka Tungal Ika-an Indonesia, juga Diplomasi kerjasama Ekonomi, Indonesia bisa mengajak negara-negara Pasific untuk berinvestasi ke Indonesia atau sebaliknya, atau Pertukaran Mahasiswa antar Perguruan Tinggi, hal-hal diplomasi seperti itu harus dilakukan secara berkesinambungan, diplomasi ke negara Pasific sangat kurang dan IP-KI siap memfasilitasi hal tersebut, tegasnya.

Kalau kita lihat lebih dalam terhadap Papua dan Papua Barat, sebenarnya Pemerintah sudah memberikan bantuan khusus buat Papua dan Papua Barat, hingga 28 trilyun tiap tahun serta bantuan pembangunan hingga 90 trilyun pertahun, belum lagi pembangun yang diberikan oleh Kementerian maupun pembangunan Fisik seperti infrastuktur jalan, pelabuhan, bandara serta fasilitas umum lain di Papua dan Papua Barat, belum lagi pemberian Beasiswa bagi Pemuda Papua dan Papua Barat untuk Kuliah di dalam maupun di luar negeri.

Yang kita pertanyakan bantuan khusus yang hampir 120 trilyun pertahun pada 3juta penduduk Papua dan Papua Barat tersebut, penggunaannya untuk apa, sudahkah sesuai program pembangunan, karena dari laporan pengurus dan anggota IP-KI di Papua dan Papua Barat, masyarakat tidak merasakan hasilnya, masyarakat belum menikmati, salah urusnya dimana ?, kita ingin pertanyakan penggunaan dana khusus tersebut, jangan-jangan salah sasaran dalam penggunaannya, ini juga harus dibedah lagi dimana salah kelolanya, ini juga harus dijelaskan ke warga Papua dan Papua Barat, ungkap HM Bambang Sulistomo. 

Rakyat Papua tidak merasakan dana Otsus yang begitu besar, tanpa kondisi di dalam, permasalah Papua tidak akan selesai, dan langkah lain untuk hal tersebut, Pemerintah atau Presiden Jokowi yang meraih suara 96% di Papua dan Papua Barat harus bisa merangkul seluruh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pimpinan Pemerintah Daerah, Pemuda serta Mahasiswa untuk melakukan prosesi adat “Bakar Batu” dan menjelaskan permasalahan maupun program pembangunan Papua dan Papua Barat, Jokowi secara pribadi memiliki modal besar dan peran penting bagi pembenahan Papua, dan Figur Jokowi sosok yang dekat dengan warga Papua dan Papua Barat, untuk itu IP-KI berharap Presiden Jokowi yang akan hadir berdialog menyelesaikan permasalahan Papua dan Papua Barat, bersama seluruh komponen di Papua dan Papua Barat, dan IP-KI bersama Pengurus Daerah Papua dan Papua Barat juga siap mendukung upaya tersebut, tegas H.M Bambang Sulistomo, S.IP, M.Si. (Red)

UNINDRA Tingkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi

UNINDRA  Tingkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi

Jakarta - Universitas Indraprasta PGRI ( UNINDRA) terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan dengan sarana prasarana pendidikan, hingga kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia para dosen pengajar yang pada Akhir nya UNINDRA dapat menjadi " Excellent Teaching University " atau Universitas yang Unggul Dalam Pembelajaran demikian dikatakan Rektor UNINDRA Prof. Dr. H. Sumaryoto dalam Sambutan Progam Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru ( PPKKMB) di Balai Komando , Jakarta (28 Agust 2019).

PPKKMB kali ini dengan orasi ilmiah " Menjadi Guru di Era Revolusi Industri 4.0 " oleh Dr. H. Kasyadi Suparlan , M.M . Dimana ciri dominan Revolusi Industri 4.0. adalah Teknologi Internet, digitalisasi , otomatisasi teknologi.



Sedangkan kompetensi yang dianggap sebagai modal untuk bersaing dalam Revolusi Industri 4.0. yaitu kemampuan berfikir kritis , memiliki kreatifitas dan inovatif , ketrampilan komunikasi yang baik , kemampuan kerja sama serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

Akan Mengurangi peluang kerja bila kita berfikir mesin sudah menggantikan manusia, dan akan memberi peluang kerja bila kita sadar bahwa hasil teknologi tersebut adalah karya manusia . Manusia yang mengatur , mesin hanya sesuai dengan instruksi dan data yang diberikan , dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh Mesin ( B A Y U ).

STAN PAMERAN SATGAS MARITIM TNI 28K UNIFIL DIBANJIRI RATUSAN PENGUNJUNG DI ACARA LEBANESE ARMED FORCE OPEN BASE DAY di TYRE, LEBANON

STAN PAMERAN SATGAS MARITIM TNI 28K UNIFIL DIBANJIRI RATUSAN PENGUNJUNG DI ACARA LEBANESE ARMED FORCE OPEN BASE DAY di TYRE, LEBANON

Stan Pameran Satgas Maritim TNI Kontingen Garuda XXVIII-K/UNIFIL KRI Sultan Hasanuddin-366 dibanjiri ratusan pengunjung dalam acara Lebanese Armed Force (LAF) Open Base Day di Tyre, Lebanon.

kegiatan LAF Open Base Day yang digelar oleh Lebanese Armed Force (LAF) /Tentara Lebanon diselenggarakan dalam rangka memeringati perayaan ulang tahunnya yang ke-74.

Sejak pagi hari terlihat ratusan pengunjung masyarakat Lebanon dari berbagai kalangan usia yang sangat antusias hadir pada kegiatan Open Base Day tersebut.

Stan milik Satgas Maritim TNI Kontingen Garuda XXVIII-K/UNIFIL KRI Sultan Hasanuddin-366 yang tergabung dalam Stan Maritime Task Force Unifil berhasil menarik perhatian pengunjung yang datang.

Selain masyarakat sipil, beberapa pejabat negara dan militer juga hadir untuk meninjau stan Maritime Task Force khususnya stan pameran Satgas Maritim TNI.

Keikutsertaan MTF dalam LAF Open Base Day pada tahun ini merupakan yang pertama kalinya. Kegiatan dipimpin langsung oleh DMTFC Chief Of Staff Kolonel Laut (P) I. G. Putu Alit Jaya, S.T., M.Si., selaku koordinator lapangan stan pameran MTF.
Selain Indonesia, pameran juga diikuti dari unsur MTF yang lain seperti Brazil, Bangladesh, Turki, Yunani dan Jerman.

DMTFC Chief Of Staff menyampaikan bahwa kegiatan yang dibuka untuk masyarakat umum ini diikuti oleh seluruh kontingen UNIFIL yang didalamnya termasuk Maritime Task Force UNIFIL.

"Berbagai peralatan kapal dan heli ditampilkan dalam stan pameran seperti miniatur kapal, miniatur heli, peluit, pelampung, helm pilot, pedang kehormatan, dan alat alat bantu bernavigasi seperti alat ploting, jangka, dan teropong," tambahnya.

Adapun pejabat yang meninjau stan pameran diantaranya adalah Menteri Pertahanan Lebanon Elias Bou Saab, Komandan Sektor (Dansektor) Timur UNIFIL, Brigadir Jenderal Antonio Romero Losada, dan Lebanese Armed Forces (LAF) Deputy Chief of Staff Brigadier General Mohammed Janbay

Turut hadir mendampingi DMTFC Chief Of Staff dalam kegiatan tersebut, Kepala Departemen Senjata dan Elektronika Mayor (E) Prasetyo Agung Budianto, Co Pilot 1 Kapten Laut (P) Angga Prasetya, dan Padivkom Letda Laut (P) I Gusti Bagus Nyoman Andhika sebagai perwakilan KRI Sultan Hasanuddin-366.

Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi atas usaha Kemenkeu membuat Laporan Belanja Perpajakan atau Tax Expenditure Report. Menurut BPK, tindak lanjut atas laporan tersebut sangat diperlukan.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan Laporan Belanja Perpajakan merupakan bagian penting dalam mengukur kinerja pemerintah dari sisi belanja dalam bentuk kebijakan. Apalagi, dari sisi nilai, belanja perpajakan juga terhitung besar dengan laporan terkini mencapai Rp221 triliun.

"Kita apresiasi betul laporan tersebut", katanya dalam seminar nasional bertajuk "Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara" di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Rabu (21/8/2019).

Lebih lanjut, Bahrullah menambahkan perlunya peningkatan dari penggunaan Laporan Belanja Perpajakan. Dia meminta agar laporan ini menjadi dasar yang wajib masuk dalam menyusun nota keuangan. Pasalnya, selama ini Laporan Belanja Perpajakan masih menjadi bagian yang terpisah dari Nota Keuangan dan RAPBN.

Masuknya laporan belanja perpajakan dalam menyusun anggaran diharapkan menjadi basis kuat dalam menyusun target dalam APBN, khususnya penerimaan perpajakan. Dengan demikian, dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakan anggaran.

"BPK mengharapkan kedepan Laporan Belanja Perpajakan ini menjadi bagian dari mekanisme dalam menyusun nota keuangan dan menetapkan asumsi dalam APBN," imbuhnya.

Sebagai informasi, estimasi belanja perpajakan pada 2018 dalam nota keuangan tercatat senilai Rp221,1 triliun atau sekitar 1,5% terhadap produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 12,3% dari estimasi 2017 senilai Rp196,8 triliun atau sekitar 1,5% terhadap PDB.

Pada Laporan Belanja Perpajakan terbaru, pemerintah melakukan penyempurnaan penyusunan laporan dalam beberapa aspek. Penyempurnaan itu berupa perluasan cakupan jenis pajak, penambahan jumlah peraturan yang dapat diestimasi, serta perbaikan data maupun metodologi perhitungan.

Adapun penjelasan mengenai konsep dan prinsip, serta komparasi tax expenditure bisa dibaca juga dalam Working Paper DDTC bertajuk "Tax Expenditure Atas Pajak Penghasilan: Rekomendasi Bagi Indonesia" yang telah diterbitkan pada 2014. (Redaksi)

Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas, BPK dan DPR Menerima Laporan Hasil Peer Review Tahun 2019

Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas, BPK dan DPR Menerima Laporan Hasil Peer Review Tahun 2019

19 Agustus 2019
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Bahrullah Akbar dengan didampingi oleh Anggota III BPK, Achsanul Qosasi menerima Laporan Hasil Peer Review dari Tim Peer Review BPK Tahun 2019, yang diwakili oleh Vice President NIK Polandia, Wojciech Kutyla, dan selanjutnya laporan tersebut diserahkan langsung oleh Pimpinan BPK kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (19/8).


Peer review ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.


Dalam sambutannya Wakil Ketua BPK mengatakan peer review atau telaah sejawat adalah salah satu mekanisme BPK sedunia untuk menjamin pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan BPK telah sesuai dengan stanndar pengendalian mutu. Peer review dilakukan oleh BPK negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI).

"Oeer review dilakukan untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang mengaudit BPK? dan sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah", ungkap Wakil Ketua BPK.

Sejak tahun 2004 BPK telah melakuakan peer review sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 2004 oleh BPK Selandia Baru, pada tahun 2009 oleh ARK Belanda, tahun 2014 oleh NIK Polandia, dan pada tahun 2019 dilakukan oleh Tim Peer Review gabungan antara NIK Polandia, BPK Norwegia dan BPK Estonia.

Proses Peer Review Tahun 2019 ini telah dimulai dengan preliminary visit pada 28 Januari - 1 Februari 2019, dilanjutkan dengan Field Work I di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada 25 - 29 Maret 2019, Field Work II di BPK Perwakilan Provinsi Bali dan Kantor Pusat BPK pada 20 - 24 Mei 2019. Proses penyusunan laporan Peer Review di Warsawa Polandia pada bulan Juli - Agustus 2019. Sesuai dengan nota kesepahaman antara BPK dengan Tim Peer Review Tahun 2019 bahwa laporan Peer Review Tahun 2019 diserahkan kepada Pimpinan BPK dan sekaligus diserahkan kepada DPR sebagai pemangku kepentingan utama BPK dalam rangka lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Inspektur Utama, Ida Sundari, Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Slamet Kurniawan, Pimpinan Komisi XI DPR dan Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR.(Redaksi)

Wakil Ketua BPK Menerima Kunjungan Tim Peer Review di Museum BPK di Magelang

Wakil Ketua BPK Menerima Kunjungan Tim Peer Review di Museum BPK di Magelang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan NIK Polandia (Supreme Audit Office Polandia) di Museum BPK di Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu, 18 Agustus 2019. Pada kunjungannya tersebut, delegasi NIK Polandia diterima dan didampingi oleh Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK untuk berkeliling di Museum BPK.

Pada kunjungan kali ini, Wakil Ketua BPK dan delegasi NIK Polandia yang terdiri dari Wojciech Kutyla, Vice President NIK Polandia, Piotr Prokopczyk, Ketua Tim Peer Review, serta dua delegasi lainnya, yaitu Grzegorz Haber dan Kamila Zyndul berkesempatan menyaksikan secara langsung sejarah awal mula berdirinya BPK, termasuk hasil kerja dan prestasi yang telah diraih BPK sampai saat ini. Wakil Ketua BPK dan delegasi NIK Polandia juga berkesempatan mencoba perangkat interaktif yang ada di Museum seperti games dan interactive floor. Di akhir kunjungan di Museum, Wakil Ketua dan para delegasi menyantap makan siang bersama di area Museum BPK.



Adapun kunjungan ini merupakan rangkaian dari kunjungan NIK Polandia dalam rangka penyerahan Laporan Peer Review BPK Tahun 2019. Kunjungan Tim Peer Review BPK ini dilaksanakan sejak tanggal 16 Agustus 2019. Selain mengunjungi Museum BPK, delegasi yang didampingi oleh tim dari BPK juga berkesempatan mengunjungi kota Yogyakarta. Jajaran pejabat pendamping dari BPK terdiri dari Ida Sundari, Inspektur Utama, B. Dwita Pradana, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, Syamsudin, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Maulana Ginting, Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, serta para pejabat di lingkungan Inspektorat Utama BPK dan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelumnya, delegasi NIK Polandia sebagai koordinator Tim Peer Review BPK, juga menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia di Kantor BPK Pusat dan Istana Presiden di Jakarta, Sabtu (17/8).

Peer Review atau telaah sejawat adalah salah satu mekanisme untuk menjamin mutu pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga dapat bersesuaian dengan standar dan sistem pengendalian mutu. Peer Review dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Peer Review dilakukan untuk menjawab pertanyaan “siapakah yang memeriksa BPK ?” dan sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah.

Sejak tahun 2004, BPK telah di-peer review sebanyak empat kali. Tahun 2004 oleh the Controller and Auditor-General New Zealand, tahun 2009 oleh ARK Belanda, tahun 2014 oleh NIK Polandia, dan tahun 2019 oleh Tim Peer Review gabungan yang terdiri dari NIK Polandia, Office of the Auditor General Norwegia dan National Audit Office Estonia, dengan NIK Polandia sebagai Ketua Tim Peer Review.

Proses Peer Review 2019 ini telah dimulai sejak Preliminary Visit pada 28 Januari 2019. Sebagaimana Nota Kesepahaman antara BPK dan Tim Peer Review, Laporan Peer Review BPK Tahun 2019 akan disampaikan kepada Ketua BPK dan Ketua DPR RI selaku pemangku kepentingan utama BPK. (Redaksi).

PRAJURIT SATGAS MARITIM TNI (MTF) KONTINGEN GARUDA XXVIII-K UNIFIL MELAKSANAKAN UPACARA HARI KEMERDEKAAN RI KE 74 DI TURKI

PRAJURIT SATGAS MARITIM TNI (MTF) KONTINGEN GARUDA XXVIII-K UNIFIL MELAKSANAKAN UPACARA HARI KEMERDEKAAN RI KE 74 DI TURKI

Prajurit Satgas Maritim TNI XXVIII-K (Maritime Task Force) Unifil KRI Sultan Hasanuddin-366 mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Turki di Wisma Duta KBRI Ankara, Turki, 17/8.

Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Duta Besar RI untuk Turki DR. Lalu Muhamad Iqbal dan bertindak sebagai Komandan Upacara yaitu Palaksa Satgas Maritim TNI Mayor Laut (P) Totok Susilo.


Sebanyak 2 peleton pasukan upacara prajurit satgas mengikuti jalannya upacara. Selain peleton prajurit Satgas, kegiatan upacara juga diikuti peleton dari Home Staff dan Local Staff KBRI Ankara, Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Ankara, dan
Masyarakat Indonesia (Masindo) di Turki.

Selesai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah yang dimeriahkan dengan penampilan tim band dan tim kesenian dari KRI Sultan Hasanuddin-366. Tim kesenian dan band satgas berhasil memukau dan menghibur warga Indonesia yang berada di Turki.



Adapun kesenian yang ditampilkan adalah kolaborasi tari Saman, rampak gendang dan angklung serta beberapa lagu yaitu Maju Tak Gentar, Rayuan Pulau Kelapa, Hari Merdeka, Bendera, Gebyar-Gebyar, Mengejar Matahari, Laskar Pelangi, Gemu Famire, dan Rumah Kita.

Menurut Komandan Satgas Maritim TNI Letkol Laut (P) Cecep Hidayat, S.E.,M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai misi diplomasi sekaligus media untuk bersilaturahmi dengan para warga negara Indonesia yang berdomisili di Turki.

Puncak acara kegiatan ditandai dengan pemotongan kue sebagai wujud rasa syukur hari kemerdekaan dan pertukaran cinderamata antara Dubes RI dengan Komandan Satgas Maritim TNI.

Kegiatan juga diramaikan dengan bazar yang digelar oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di Turki seperti berbagai masakan-masakan khas Indonesia dari berbagai penjuru nusantara dan juga berbagai pernak pernik cinderamata yang berasal dari Indonesia.

Pernyataan Sikap Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral (GEMPAR) Kabupaten Simeulue Bersama Himpunan Masyarakat Simeulue (HIMAS) Jakarta


Pernyataan Sikap Gerakan Masyarakat Anti Pejabat Amoral (GEMPAR) Kabupaten Simeulue Bersama Himpunan Masyarakat Simeulue (HIMAS) Jakarta

Aceh yang kita kenal dengan Serambi Mekah dengan Syariat Islam yang mengatur tata kehidupan masyarakat Aceh ber nuansa Sangat Islami bukanlan isapan Jempol semata. Penerapan hukum Syariat [slam yang selama ini telah diterapkan dalam kehidupan Rakyat Aceh, membuat Rakyat Aceh betul-betul menjalankan Tata kehidupan ber nuansa Islami dan ber Aklakulkarimah.



Sering kita menyaksikan penerapan Hukum cambuk dilaksanakan dihadapan Masyarakat secara terbuka dan Adil tidak memandang apakah itu Rakyat kecil atau pejabat yang terkena sangsi hukum tersebut dilakukan sama kepada siapapun yang ber agama Islam tentunya.

Kali ini kami masyarakat Simeulue merasa dikagetkan dengan beredarnya Vidio perbuatan yang mengarah pada Asusila, A moral yang diduga dilakukan Oleh Oknum Bupati Simeulue Bapak H. ERLI HASIM, SH SAg. IKom. Lebih Kami sangat Terkejut tatkala Beliau pun Membenarkan dan mengakui bahwa Vidio tersebut, dengan mengatakan bahwa itu ISTRI Nya..Sementara masyarakat dengan kasap mata tau dan yakin betul bahwa Wanita yang ada di dalam Vidio tersebut bukanlah Istri Nya.

Beberapa tokoh masyarakat mencoba mencari tau secara lebih dalam dan bertanya kepada pihak yg terkait, hasil nya jelas dan pasti bahwa Wanita yg berada di dalam Vidio bersama Oknum Bupati Simeulue tersebut bukanlah Istri yang SYAH yang selama ini mendampingi Sang Bupati.

Kami (GEMPAR) bagian kecil dari masyarakat Simeulue yang terpanggil dan merasa malu sena terhina dengan perlakuan Pimpinan kami yang selama ini kami kenal Agamis..seorang berlatar belakan pendidikan Agama, Sering dipanggil Khutbah, jadi Imam dalam Setiap solat berjamaah dan mantan Ketua Muhammadiyah Kabupaten Simeulue, Serta Ketua Partai Bulan Bintang Aceh dan berbagai organisasi islam lainnya sudah beliau jabat. Lengkap Sekali symbol-simbol Agamis yg disandang Beliau.

Dengan susah payah, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, kami tinggalkan kampung halaman Kami mendatang Ibu Kota tercinta ini untuk membuka Mata dan hati Nurani Para Pemimpin Bangsa lni bahwa kampung kami Pulau kecil paling Barat Nusantara dengan penduduk nya sebagian besar taraf kehidupannya miskin, dengan Tekad yg kuat kami Teriakkan bahwa :

Aceh dengan Syariat Islam nya tentu dan Pasti Tidak akan tebang pilih akan penerapan Hukuman Syariat Islam pada Masyarakatnya untuk itu kami :

l. Mendesak kepada DINAS SYARIAH ISLAM baik di Kabupaten Simeulue maupun Di Propinsi Aceh segeralah mengambil Sikap tegas untuk menerapkan Hukum Sesuai Syariah Islam pada Bupati Simeulue tersebut.

2. Kami meminta kepada aparat penegak Hukum baik di Tingkat Kabupaten maupun Propinsi bahkan Di Tingkat Pusat agar segera mengambil langkah-langkah Hukum agar tidak terjadi Keresahan yang berkelanjutan dan konflik Horizontal ditengah-tengah Masyarakat Simeulue mengingat Masyarakat Simeulue yang memiliki Fanatisme kedaerahan sangat keras.

Kami memohon kepada Mahkamah Agung ( MA ) Secepatnyalah mengeluarkan FATWA untuk Memakzulkan Bupati Simeulue sebagai mana hasil dari Putusan Rapat Paripurna Anggota DPRK Simeulue yang telah di berikan kepada Majlis Yang Mulia Di Mahkamah Agung minggu yang lalu.

Kami meminta Kepada MENDAGRI Segera menurunkan Tim Ke Kabupaten Simeulue Untuk mendalami Kasus ini dan Segeralah mengambil Keputusan untuk memberhentikan Saudara H. ERLI HASIM. SAg.SH dari jabatan Nya.

Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah dan UICCI Kembali Salurkan Hewan Qurban 2019

Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah dan UICCI Kembali Salurkan Hewan Qurban 2019

Yayasan United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) sebagai salahsatu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan yang didirikan tahun 2005 oleh para sukarelawan Turki di Indonesia, pada Hari Raya Idul Adha 2019 saat ini kembali menyalurkan hewan qurban.


Menurut panitia qurban yang juga coordinator santri United Islamic CulturaL Centre of Indonesia, Ustadz Maulana menjelaskan, bahwa UICCI tahun 2019 ini kembali menyalurkan bantuan hewan Qurban dari umat Muslim dari Turki, Eropa, Australia, Jepang, Singapura serta Negara lain,yang ingin membantu umat Islam di Indonesia, karena di Indonesia masih banyak Mustahit yang perlu dibantu, hal tersebut juga disebabkan di Negara yang bersangkutang kesulitan untuk melakukan penyembelihan hewan Qurban, oleh sebab itu mereka menyalurkan ke Indonesia.



UICCI dalam hal ini hanya menjembatani bantuan untuk disalurkan pada Mustahit Indonesia, dan hari ini UICCI menyalurkan 60  Sapi untuk dibagikan 1.000 kantong secara langsung pada warga 2 RW di Rawamangun mereka yang kurang mampu, serta melalui beberapa Masjid di Jakarta, sehingga diharapkan akan banyak Mustahik yang terbantu, papar Ustadz Maulana.

Pemancangan Tiang Pertama, Wakil Ketua BPK Berharap Mess BPK Mampu Dorong Kinerja dan Produktivitas Pegawai

Pemancangan Tiang Pertama, Wakil Ketua BPK Berharap Mess BPK Mampu Dorong Kinerja dan Produktivitas Pegawai

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan pemancangan tiang pertama (ground breaking) pembangunan mess pegawai, di Jalan Mulawarman, Tarakan, Kalimantan Utara,
Senin (5/8/2019).

Pemancangan tiang pertama ini diresmikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar bersama Wakil Gubernur Kaltara, H. Udin Hianggio, B.Sc. dan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dr. Ir. Khalawi Abdul Hamid, M.Sc (mewakili Menteri PUPR).



Prosesi ini menjadi tanda bahwa pembangunan Mess BPK Perwakilan Provinsi Kaltara yang letaknya satu lokasi dengan gedung kantor BPK Perwakilan tersebut secara resmi dimulai.

Bahrullah Akbar dalam sambutannya berterimakasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gubernur Kaltara, dan Walikota Tarakan yang telah membangun sinergitas dan kolaborasi antar instansi dengan pembangunan gedung mess 3 lantai ini (diharapkan selesai di bulan desember mendatang).

Sinergitas dan kolaborasi ini, tentunya dengan saling menghormati Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing, jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK yang hadir dengan didampingi Sekretariat Jenderal BPK, Bahtiar Arif mengatakan, pembangunan gedung mess pegawai BPK dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bekerja, yang pada akhirmya dapat meningkatkan produktifitas dan nilai tambah organisasi.

Adapun pembangunan Mess BPK yang akan dilaksanakan oleh PT Karuniaga Intisemesta  tersebut terdiri atas tiga lantai dengan jumlah kamar sebanyak 84 unit.

Biaya pembangunan mess di atas lahan seluas 6.000 m2 ini dialokasikan dari DIPA Tahun Anggaran 2019 Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Turut hadir pada kegiatan ini Walikota, Bupati, pimpinan DPRD se-Kaltara, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) diantaranya Kapolda Kaltara, Brigjen Pol. Drs. Indrajit, SH, dan Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) XIII, Laksamana Pertama TNI Judijanto, M.Si., M.A, serta dari BPKP dan instansi terkait

Usai peresmian pemancangan tiang pertama, Wakil Ketua BPK beserta Sekjen BPK, Wakil Gubernur Kaltara, dan Wakil Walikota Tarakan meninjau perkembangan pembangunan gedung kantor BPK Perwakilan Kaltara dan dilanjutkan dengan menghadiri undangan Danlantamal untuk berkunjung dan makan siang di KRI Tarakan yang sedang bersandar di Pelabuhan Besar Malundung, di Tarakan. Menutup kunjungannya di Tarakan, Wakil Ketua BPK berkeliling kota Tarakan dengan bersepeda bersama Kepala Perwakilan dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kaltara. (Sumber: BPK).

Bakamla RI Kenalkan Maritim Pada Generasi Bangsa di Dataran Tinggi Malang

Bakamla RI Kenalkan Maritim Pada Generasi Bangsa di Dataran Tinggi Malang

Malang, 4 Agustus 2019 (Humas Bakamla RI/PR Indonesian Coast Guard)--- Bukan hanya anak pesisir yang harus memahami keberadaan Indonesia sebagai Negara Maritim, namun anak-anak bangsa yang tinggal di dataran tinggi juga perlu menyadari pentingnya laut, bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana bisa mengabdi kepada Negara tercinta dengan cara menjaga laut.

Hal itu adalah beberapa poin yang didengungkan Kasubbag Humas Bakamla RI/IDNCG Letkol Bakamla Mardiono di depan ratusan anak penerus bangsa di SMK Walisongo, Krebet, pada kegiatan Publikasi Kinerja di Malang, Jawa Timur, kemarin.


Tidak kurang dari 250 siswa SMK Walisongo Krebet memenuhi aula untuk mengenal maritim dan laut melalui sosialisasi Publikasi Kinerja yang digelar Humas Bakamla RI/IDNCG, yang dihadiri pula oleh Kepala Desa Krebet Pelda Mar (Purn) Supeno, Ketua Yayasan Walisongo Ir. Chafsul Yaskandi, Direktur Pendidikan Drs. Nurkholis, M.Si., Kepala Sekolah SMK Walisongo Rifki Indra Fakhrudin, S.Pd., Waka Kurikulum Putri Sri Hardhika, S.Pd., Waka Kesiswaan Widya Rahmawati, S.H.,  Waka Sarpras Lutfi Irawan, S.Pd., serta perwakilan dari Koramil dan Polsek Kecamatan Bululawang.


Keriuhan mewarnai acara ini saat Letkol Mardiono mengadakan kuis berhadiah, setelah memberikan gambaran tentang laut dan tugas fungsi, serta kinerja Bakamla sebagai penjaga laut nusantara. Acara menjadi sangat meriah dengan keberanian anak-anak saat maju kedepan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan tentang laut dan Bakamla.

Sementara itu sehari sebelumnya, tim Humas Bakamla RI/IDNCG juga melakukan kegiatan yang sama di SMPN 3 Poncokusumo Satu Atap, Malang, Jatim. Puluhan siswa yang hadir ini sangat tertarik dengan materi sosialisasi yang disampaikan karena baru pertama kalinya mereka mendengar tentang Bakamla dan tugas patroli penjagaan laut yang diemban.

 Antusiasme para siswa terlihat dari keinginan mereka menjawab kuis/pertanyaan berhadiah yang dilontarkan. Rupanya, meskipun tinggal di dataran tinggi, para siswa sangat tertarik dengan masalah kelautan dan kemaritiman. Turut hadir mendampingi para siswa yaitu Kepala Sekolah Petrus Hari Ismiadi, dan guru, Sri Rahayu, S.Pd., dan Zakaria Abdul Haris.

“Semangat belajar, dan  ibadah yang rajin, itulah modal kalian untuk memiliki kesempatan bisa mengabdi kepada Negara tercinta melalui Bakamla RI”, nasehat Letkol Mardiono mengakhiri kegiatan petang itu.
Diberdayakan oleh Blogger.