Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

Jangan Terlewatkan 2-12 Agustus 2019, Hadiri Bazar Buku Terbesar di Dunia Big Bad Wolf 2019 Resmi Dibuka Untuk Umum di Yogyakarta

Jangan Terlewatkan 2-12 Agustus 2019, Hadiri Bazar Buku Terbesar di Dunia Big Bad Wolf 2019 Resmi Dibuka Untuk Umum di Yogyakarta

Bazar Buku Terbesar di Dunia dengan diskon 60%- 80%, buka 24 jam non-stop dari 2-12 Agustus 2019, untuk mencerdaskan bangsa melalui akses terhadap buku-buku internasional yang berkualitas.

Yogyakarta 1 Agustus 2019, Bazar Buku Terbesar di Dunia hadir untuk pertama kalinya di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 2-12 Agustus 2019.

Yogyakarta adalah kota ke tiga ditahun 2019 setelah sebelumnya Bazar Buku Big Bad Wolf sukses di selenggarakan di Jakarta dan juga Bandung. Bazar Buku ini akan diadakan di Jogja Expo Center (JEC) selama 24 jam nonstop dengan memberikan diskon mulai dari 60 hingga 80 persen untuk semua buku internasional. Bazar Buku yang digagas oleh PT. Jaya Ritel Indonesia ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Anak Nasional serta menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74.

Berkat tingginya antusiasme dan permintaan dari masyarakat, Bazar Buku Big Bad Wolf tidak hanya diadakan di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta melainkan di tujuh kota besar di Indonesia mewakili Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Bazar Buku Big Bad Wolf pertama kali diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2009, buku-buku yang disediakan merupakan buku-buku baru yang dibeli langsung dari penerbit-penerbit di UK, Amerika Serikat dan Canada. Bazar Buku Big Bad Wolf hadir dengan misi untuk menggalakkan budaya membaca sejak dini, meningkatkan minat baca, serta menyediakan akses untuk memperoleh buku bacaan yang baik bagi semua kalangan sehingga dapat meningkatkan literasi dan mencerdaskan bangsa.

Dengan hadirnya Bazar Buku Big Bad Wolf diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk menyebarluaskan wawasan ilmu pengetahuan dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai buku.

Rendahnya minat baca di Indonesia membuat Bazar Buku Big Bad Wolf terus tergerak untuk mengajak masyarakat agar lebih gemar membaca buku dan menjadikan buku sebagai kebutuhan sehari-hari.

Kurangnya minat baca masyarakat Indonesia juga diperkuat data survei Central Connecticut State University (CCSU) yang merilis peringkat literasi bertajuk World’s Most Literate Nations pada Maret 2016, dari 61 negara disurvei, Indonesia berada pada peringkat 60.

Presiden Direktur PT. Jaya Ritel Indonesia, Uli Silalahi yang kini dikenal sebagai Ibu Buku mengatakan, "Semangat membaca anak di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Keadaan dunia yang semakin mengglobal membuat kita harus memperluas dan mepertajam pengetahuan kita terhadap informasi yang terus beredar, situasi ini menuntut kita agar lebih kritis dan memperbaiki kualitas diri, salah satu kuncinya adalah dengan banyak membaca, untuk itu dalam rangka Hari Anak Nasional serta menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, mari bersama-sama kita tingkatkan literasi dan kebiasaan membaca sejak dini  untuk generasi Indonesia yang cerdas".

Kepala Operasi Cabang Bank Central Asia (BCA) Yogyakarta Agustin mengatakan, "Komitmen untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia terus BCA gerakkan melalui beragam program dan kegiatan. Kali ini, BCA berkesempatan untuk mendukung salah satu bazar buku terbesar di dunia yaitu Bazar Buku Big Bad Wolf. Di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, generasi muda harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas salah satunya melalui bacaan buku yang berkualitas. Masyarakat Yogyakarta dapat mencari buku bacaan favorit dengan harga yang murah dan diikuti oleh promo istimewa seperti voucher cashback hingga Rp500.000 dengan Kartu Kredit BCA & Debit BCA dengan Chip, Diskon 50% pembelian voucher BBW dengan Reward BCA, program Beli 7 Gratis 1 Buku Ajaib Augmented Reality dengan Kartu Kredit BCA/ Debit BCA/ Flazz/ Sakuku, serta Cicilan BCA 0% hingga 6 bulan. Harapannya, masyarakat, khususnya generasi muda Yogyakarta dapat memperluas cakrawala pengetahuannya melalui gelaran Bazar Buku Big Bad Wolf ini".

Berbagai macam buku tersedia dalam Bazar ini, seperti buku memasak, arsitektur, seni, budaya, novel, fiksi, romance, sastra, graphic novel, bisnis, fashion dan masih banyak lagi. Tersedia juga buku untuk anak-anak seperti buku cerita, buku untuk mewarnai, sound books, board books, pop up books dengan harga yang sangat terjangkau. Bazar Buku Big Bad Wolf di Yogyakarta mempersembahkan Buku Ajaib, buku ini menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) yang merupakan terobosan baru dalam menjadikan cerita dan pembelajaran lebih interaktif serta mengembangkan imajinasi anak-anak.  Melalui Buku Ajaib anak-anak dapat merasakan pengalaman unik menyaksikan karakter favorit mereka menjadi hidup. Dengan bantuan aplikasi, anak-anak diajak untuk membaca, belajar, bermain dan berinteraksi dengan karakter kesayangan, seperti mewarnai halaman, menemukan objek tersembunyi, menikmati berbagai kreasi animasi, musik dan masih banyak lagi. Terdapat 13 judul Buku Ajaib, 11 buku tersebut berbahasa Inggris dan dua berbahasa Indonesia yaitu edisi Ayo Shalat - Alif dan Sofia, buku ini mengajarkan anak-anak bagaimana cara berwudhu dan tatacara shalat lima waktu yang hanya bisa didapatkan secara eksklusif di Bazar Buku Big Bad Wolf Indonesia.

Dalam rangka Hari Anak Nasional dan Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Big Bad Wolf melalui program sosial yang bernama Red Readerhood memiliki misi untuk mewujudkan minat membaca sejak dini serta akses buku yang luas bagi semua kalangan, termasuk yang berada di pelosok tanah air. Dilandasi keyakinan bahwa setiap orang, terlepas statusnya, memiliki hak untuk belajar. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR) Big Bad Wolf bersama dengan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Abri dan TNI Polri) mengajak pengunjung yang hadir untuk berbagi kegembiraan untuk mendonasikan buku-buku yang mereka beli di Korner Red Readerhood, buku-buku ini akan disalurkan kepada 11 Sekolah yang membutuhkan di Yogyakarta.

Bagi para pengunjung Big Bad Wolf Yogyakarta 2019 jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah total Voucher BBW senilai 54 juta dan tote bag eksklusif dari TFG dengan mengikuti kontes yang diadakan selama Bazar berlangsung.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar Jadi keynote speaker ICOCIT-MUDA

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar Jadi keynote speaker ICOCIT-MUDA

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar didapuk menjadi keynote speaker pada International Conference on Science, Technology, and Multicultural Education (ICOCIT-MUDA).

Seminar internasional dengan tema "The Region Challenge Toward Science, Technology, and Multicultural Education in Industrial Revolution 4.0" tersebut diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dan dilaksanakan selama dua hari, Kamis dan Jumat (25 – 26 Juli 2019) di Kota Sorong.

Dalam paparannya, Bahrullah Akbar menyampaikan bahwa dalam menghadapi revolusi indsutri 4.0 Indonesia harus bisa mengkombinasikan digital dengan kultural.
“Bagaimana kita (Indonesia) meng-combine antara digital dan kultural,” ungkapnya.

Bahrullah berharap, UNIMUDA dapat menjadi pusat pemikiran kombinasi digital dan multikultural kampus bagi wilayah Maluku, Papua Barat, dan Papua.

ICOCIT-MUDA adalah forum internasional bagi para mahasiswa/mahasiswi yang ingin mempresentasikan proyek inovatif mereka, penelitian dan isu-isu terbaru di bidang sains, teknologi dan pendidikan multikultural.

Tujuan konferensi ini adalah untuk menginspirasi dan memberikan ide kritis, memfasilitasi pertukaran pengalaman di antara peserta dari berbagai negara dan memberikan diskusi tentang kebijakan dan praktik berbasis regional dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Selain Wakil Ketua BPK, kegiatan yang diikuti sekitar 100 orang peserta ini juga mendatangkan narasumber baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya Harun Joko Prayitno, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Gamal Abdul Nasir Zakaria, Universiti Brunei Darussalam, serta narasumber dari Universiti Sultan Zainal Malaysia, Institut Teknologi Sepuluh November, dan Universitas Moestopo (Beragama). Para narasumber tersebut memberikan paparan mengenai isu-isu terbaru dalam menghadapi revolusi industri 4.0

Wakil Ketua BPK Sebut Indonesia Harus Bisa Mengkombinasikan Digital dengan Kultural Diera Revolusi Industri 4.0

Wakil Ketua BPK Sebut Indonesia Harus Bisa Mengkombinasikan Digital dengan Kultural Diera Revolusi Industri 4.0

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar didapuk menjadi keynote speaker pada International Conference on Science, Technology, and Multicultural Education (ICOCIT-MUDA).

Seminar internasional dengan tema “The Region Challenge Toward Science, Technology, and Multicultural Education in Industrial Revolution 4.0” tersebut diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong dan dilaksanakan selama dua hari, Kamis dan Jumat (25 – 26 Juli 2019) di Kota Sorong.

Dalam paparannya, Bahrullah Akbar menyampaikan bahwa dalam menghadapi revolusi indsutri 4.0 Indonesia harus bisa mengkombinasikan digital dengan kultural.

“Bagaimana kita (Indonesia) meng-combine antara digital dan kultural,” ungkapnya. Bahrullah berharap, UNIMUDA dapat menjadi pusat pemikiran kombinasi digital dan multikultural kampus bagi wilayah Maluku, Papua Barat, dan Papua.

ICOCIT-MUDA adalah forum internasional bagi para mahasiswa/mahasiswi yang ingin mempresentasikan proyek inovatif mereka, penelitian dan isu-isu terbaru di bidang sains, teknologi dan pendidikan multikultural.

Tujuan konferensi ini adalah untuk menginspirasi dan memberikan ide kritis, memfasilitasi pertukaran pengalaman di antara peserta dari berbagai negara dan memberikan diskusi tentang kebijakan dan praktik berbasis regional dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Selain Wakil Ketua BPK, kegiatan yang diikuti sekitar 100 orang peserta ini juga mendatangkan narasumber baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya Harun Joko Prayitno, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Gamal Abdul Nasir Zakaria, Universiti Brunei Darussalam, serta narasumber dari Universiti Sultan Zainal Malaysia, Institut Teknologi Sepuluh November, dan Universitas Moestopo (Beragama). Para narasumber tersebut memberikan paparan mengenai isu-isu terbaru dalam menghadapi revolusi industri 4.0. (Red/bpk.go.id)

Wakil Ketua BPK Keliling Dunia, Mau Ngapain?

Wakil Ketua BPK Keliling Dunia, Mau Ngapain?

Danang Sugianto

Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bahrullah Akbar telah melakukan roadshow ke beberapa negara di dunia. Dia berkeliling dunia guna menjalin kerja sama dan berbagi ilmu dengan otoritas pemeriksa keuangan di negara lainnya.

Bahrullah mengatakan ada sekitar 4 negara yang telah dia kunjungi. Kunjungan itu dilakukannya sejak beberapa minggu yang lalu.

"Saya road show untuk peningkatan SDM dan organisasi BPK, di Jepang dan Polandia. Lalu lobi untuk keketuaan BPK sedunia ke Kamerun dan Tanzania," ujarnya kepada detikFinance.

Saat ke Polandia, Bahrullah dalam misi mempererat kerja sama dengan SAI Polandia (NajwyzszaIzba Kontroli-NIK). Kunjungan itu dilakukannya pada 8-9 Juli 2019.

Dalam kunjungannya, Bahrullah mengaku mendapatkan informasi tentang sejarah NIK dan struktur organisasinya. Dia juga mendapatkan draf hasil peer review terhadap BPK tahun 2019 dengan ketua tim Piotr Prokopczyk.

Peer review ini telah dilakukan secara joint team oleh tiga SAI yaitu NIK Poland, Riksrevisjonen Norway, dan Riigikontroll Estonia. Peer review dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017 yang menyatakan bahwa peer review dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun guna menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan oleh BPK telah sesuai dengan standar.

BPK juga merupakan sebagai ASEANSAI Secretariat melakukan kunjungan ke Yaounde Kamerun pada tanggal 15-16 Juli 2019. Tujuannya untuk mempererat kerja sama antara ASEANSAI dengan AFROSAI (African Supreme Audit Institution).

Kunjungan itu juga dilakukan untuk mempelajari keberhasilan dan pengalaman AFROSAI pada proyek joint audit di Lake Chad tahun 2015 dan Congo Basin tahun 2019.

Pada kesempatan ini, Bahrullah melakukan courtesy call kepada Ketua SAI Kamerun, Mbah Acha R Fomundam di kantor Le Ministre Services du Controle Supereur Cameroon selaku Sekretariat AFROSAI. Pada kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan undangan WGEA International Forestry Auditing yang akan dilaksanakan bulan September 2019 dan rencana InCFSA (International Conference of Indonesia State Finance Accountability) bulan Oktober 2019 di Indonesia kepada AFROSAI.

Wakil Ketua BPK sekaligus menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan keinginan BPK mencalonkan diri menjadi Chair of INTOSAI 2025 - 2028 melalui Sekretariat AFROSAI, jika tidak ada SAI di wilayah Afrika yang mencalonkan diri sebagai Chair of INTOSAI pada periode tersebut.

Lalu Bahrullah dan Anggota V BPK, Isma Yatun juga melakukan kunjungan ke National Audit Office of Tanzania (NAOT) di Dar Es Salaam, Tanzania pada 17-18 Juli 2019. Kunjungan ini bertujuan mempelajari pengalaman NAOT menjadi anggota UN Board of Auditor (UNBoA) dan juga dalam pelaksanaan peer review di lingkup Afrosai.

Sementara di Jepang Bahrullah menghadiri pertemuan bilateral dengan Board of Audit of Japan (BOA) pada tanggal 28 Juni 2019, bertempat di Kantor BOA di Tokyo, Jepang.

Delegasi BPK diterima oleh Mari Kobayashi (President BOA), didampingi oleh Takashi Katae (Assistant Secretary General), beserta perwakilan dari Divisi international dan Pengembangan Kapasitas Pegawai.

Pada pertemuan ini, kedua SAI saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai pengembangan sumber daya manusia, termasuk juga sistem rekrutment pegawai, jenjang karir, pengembangan kompetensi auditor serta integritas auditor.

Selain itu, BOA juga meminta dukungan BPK atas posisi mereka sebagai representatif ASOSAI di Governing Board INTOSAI. Mereka pun turut mendukung target BPK untuk menjadi Ketua INTOSAI periode 2025-2028. Kedua SAI bersepakat memberikan dukungan positif untuk peningkatan peran BPK dan BOA di komunitas lembaga audit internasional.

Jalin Dialog dengan Akademisi, BPK Adakan BPK Goes to Campus di UMS

Jalin Dialog dengan Akademisi, BPK Adakan BPK Goes to Campus di UMS

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dapat mewujudkan tujuan negara yang dicetuskan oleh para founding fathers yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS), Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (26/07).

Dengan mengusung tema “Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara” Wakil Ketua BPK berharap masyarakat khususnya akademisi dapat lebih memahami mengenai tugas, fungsi, dan wewenang BPK serta tentang pengelolaan keuangan negara.

Dalam paparannya, Bahrullah Akbar mengatakan BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Melalui pemeriksaan yang berkualitas, Bahrullah Akbar menjelaskan, BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. “BPK mendorong agar pengelolaan keuangan negara transparan dan bertanggung jawab, tetapi kalau di dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya tindak pidana korupsi, maka diserahkan ke aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Selain Wakil Ketua BPK, kegiatan yang dibuka oleh Hermanto Suaib selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong dan diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi UMS tersebut juga menghadirkan Wakil Dekan Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Mudiyati Rahmatunnisa sebagai narasumber dan Tenaga Ahli Wakil Ketua BPK, Achmad Djajuli sebagai moderator.

BPK Goes to Campus bertujuan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsi serta wewenang BPK secara langsung kepada akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjalin dialog yang positif antara BPK dan akademisi sebagai langkah awal bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Wakil Ketua BPK Paparkan Tugas, Fungsi dan Wewenang BPK di Goes to Campus

Wakil Ketua BPK Paparkan Tugas, Fungsi dan Wewenang BPK di Goes to Campus

SORONG.- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara dapat mewujudkan tujuan negara yang dicetuskan oleh para founding fathers yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dalam kegiatan BPK Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS), Kota Sorong, Papua Barat, Jum’at (26/7).

Dengan mengusung tema “Peran BPK dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara” Wakil Ketua BPK berharap, masyarakat khususnya akademisi dapat lebih memahami mengenai tugas, fungsi, dan wewenang BPK serta tentang pengelolaan keuangan negara.

Dalam paparannya, Bahrullah Akbar mengatakan, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Melalui pemeriksaan yang berkualitas, Bahrullah Akbar menjelaskan, BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

“BPK mendorong agar pengelolaan keuangan negara transparan dan bertanggung jawab, tetapi kalau di dalam pemeriksaan itu ditemukan adanya tindak pidana korupsi, maka diserahkan ke aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Selain Wakil Ketua BPK, kegiatan yang dibuka oleh Hermanto Suaib, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong dan diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswi UMS tersebut, juga menghadirkan Wakil Dekan Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Mudiyati Rahmatunnisa sebagai narasumber dan Tenaga Ahli Wakil Ketua BPK, Achmad Djajuli sebagai moderator.

BPK Goes to Campus bertujuan, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsi serta wewenang BPK secara langsung kepada akademisi Universitas Muhammadiyah Sorong pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kegiatan ini juga diharapkan, dapat menjalin dialog yang positif antara BPK dan akademisi sebagai langkah awal bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. (Red)

Ketua BPK Menghadiri Pertemuan ASOSAI Governing Board Ke-54 di Kuwait City

Ketua BPK Menghadiri Pertemuan ASOSAI Governing Board Ke-54 di Kuwait City

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara menghadiri pertemuan ASOSAI Governing Board ke-54 yang diselenggarakan pada tanggal 23 - 24 Juli 2019 di Kuwait City, Kuwait. Pertemuan yang dihadiri oleh 82 peserta dari 12 SAI anggota ASOSAI Governing Board ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis di ASOSAI yang mencakup laporan implementasi Renstra ASOSAI, pembahasan laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan Capacity Development, research project dan kerjasama dengan organisasi regional lainnya. Agenda penting lainnya dalam pertemuan ini adalah pemilihan wakil ASOSAI yang akan menjadi anggota INTOSAI Governing Board periode 2019 - 2025.


Dalam pertemuan ini, Ketua BPK sebagai Ketua INTOSAI Working Group on Environmental Auditing melaporkan progress kegiatan INTOSAI WGEA. Dalam laporannya, Ketua BPK menyampaikan bahwa dalam periode kepemimpinan 2017 - 2019, INTOSAI WGEA telah menghasilkan berbagai produk yaitu audit guidance, research paper dan training tools. Lebih lanjut, ketua BPK juga menyampaikan bahwa masa kempimpinan BPK di INTOSAI WGEA akan berakhir tahun ini. Kepemimpinan WGEA akan diserahkan ke SAI Finlandia di INCOSAI XXIII yang akan diselenggrakan di Moskow, Rusia pada 23 - 28 September 2019.


Selain itu, Ketua BPK juga melakukan bilateral discussion dengan Auditor General Malaysia yang baru, Dato Nik Azman Nik Abdul Majid untuk perkenalan dan membahas isu legal capacity di ASEANSAI. Dari pertemuan ASOSAI GB ke 54 ini, disepakati bahwa SAI Jepang dan SAI Thailand akan mewakili ASOSAI sebagai anggota INTOSAI Governing Board periode 2019 – 2025.



Dalam kunjungan ke Kuwait ini, diselenggarakan juga acara sosialisasi dan tatap muka antara Ketua BPK dengan Warga Negara Indonesia di Kuwait mengenai Korupsi dan Pengawasan Keuangan Negara di Aula KBRI Kuwait pada 21 Juli 2019. Berbagai organisasi dan asosiasi masyarakat Indonesia yang hadir dalam acara tersebut antusias mengikuti acara tersebut.

Turut hadir mendampingi Ketua dalam pertemuan ASOSAI Governing Board ke 54 ini Sekretaris Jenderal, Bahtiar Arif, Kepala Bagian Sekretariat Ketua, Firdaus Amyar dan Kepala Subbagian INTOSAI, ASOSAI dan ASEANSAI.

Sukses di Jakarta dan Bandung, Memperingati Hari Anak Nasional dan Menyambut Hari Kemerdekaan Bazar Buku Terbesar Di Dunia, Big Bad Wolf Hadir untuk Pertama Kalinya di Yogyakarta

Sukses di Jakarta dan Bandung, Memperingati Hari Anak Nasional dan Menyambut Hari Kemerdekaan Bazar Buku Terbesar Di Dunia, Big Bad Wolf Hadir untuk Pertama Kalinya di Yogyakarta

Bazar Buku terbesar di dunia dengan diskon 60% - 80%, buka 24 jam non-stop akan hadir di Yogyakarta mulai dari tanggal 2-12 Agustus 2019, kehadiran Big Bad Wolf tersebut sebagai upaya untuk mencerdaskan bangsa melalui akses terhadap buku-buku internasional yang berkualitas, ungkap Presiden Direktur PT. Jaya Ritel Indonesia, Uli Silalahi pada Media Rabu 24 Juli 2019.

Lebih jauh, Uli Silalahi menjelaskan, bahwa Bazar Buku Terbesar Di Dunia, Big Bad Wolf di Yogyakarta pada 2 hingga 12 Agustus ini digelar juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Bazar Buku Big Bad Wolf persembahan PT. Jaya Ritel Indonesia hadir untuk pertamakalinya di kota istimewa Yogyakarta, setelah sebelumnya Big Bad Wolf hadir di Ibu Kota Jakarta pada bulan Februari dan bulan Juni lalu di kota kembang Bandung. Bazar Buku Big Bad Wolf akan diadakan di Jogja Expo Center (JEC) selama 24 jam nonstop dengan memberikan diskon mulai dari 60 hingga 80 persen untuk semua buku internasional.


Hari Kemerdekaan adalah hari yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Sebuah momentum untuk memperingati perjuangan yang telah dilakukan oleh para Pahlawan. Ada banyak cara untuk menunjukkan rasa kecintaan kita kepada para Pahlawan, salah satunya ialah menerapkan budaya membaca. Tidak hanya itu, maju atau tidaknya sebuah bangsa, tidak bisa terlepas dari peran para generasi mudanya. Dimana termasuk di dalamnya ialah anak-anak, merekalah yang kelak akan tumbuh dan berkembang untuk menjadi pemimpin dan sosok-sosok penting untuk membangun sebuah negara.

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Bazar Buku Big Bad Wolf hadir dengan misi untuk menggalakkan budaya membaca sejak dini, meningkatkan minat baca, serta menyediakan akses untuk memperoleh buku bacaan yang baik bagi semua kalangan, sehingga dapat meningkatkan literasi dan mencerdaskan bangsa.



Dengan hadirnya Bazar Buku Big Bad Wolf diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk menyebarluaskan wawasan ilmu pengetahuan dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai buku.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh UNESCO mengungkapkan bahwa persentase minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01 persen, artinya dari 10.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang senang membaca, papar Uli Silalahi yang kini dikenal sebagai "Ibu Buku".

Lebih jauh dikatakan bahwa  "Keluarga merupakan awal mula pembentukan kematangan individu dan memiliki pengaruh yang besar untuk membangun kepribadian anak. Seorang anak memiliki karakter yang dapat dilihat sejak ia kecil dan dapat berubah atau berkembang ketika ia dewasa sesuai dengan pengalaman, atau apa saja yang dialaminya, tentunya hal ini tidak lepas dari pengaruh orang tua yang membentuk karakter untuk anak tersebut.

Dalam memperingati Hari Anak Nasional dan menyambut Hari Kemerdekaan, kami mengajak para orang tua untuk dapat menanamkan budaya membaca sejak dini agar kelak anak kita dapat merdeka dari ketidaktahuan, lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi karena memiliki bekal ilmu, karena buku adalah jendela dunia."

"Sungguh menjadi kebahagiaan bagi BCA karena dapat mendukung gelaran Bazar Buku Big Bad Wolf yang membawa dampak signifikan pada peningkatan budaya literasi serta minat baca anak-anak Indonesia. Sebagai kelanjutan acara "Buku bagi Indonesia" yang dilakukan pada tahun 2018 yang lalu, BCA bersama dengan PT. Jaya Ritel Indonesia akan terus berjuang meningkatkan literasi di Indonesia. Digelar selama 24 jam nonstop, kami percaya bahwa Bazar Buku Big Bad Wolf dapat menjadi wadah terbaik bagi generasi muda di Yogyakarta khususnya, untuk memperoleh buku favorit dan buku internasional yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Di sini, BCA dengan membawa slogan "Senantiasa di Sisi Anda", juga menghadirkan berbagai kemudahan bertransaksi elektronik, selain memperkenalkan pembukaan rekening online sebagai fitur terbaru BCA dan digital experience fitur-fitur e-channel BCA, kami menawarkan juga berbagai promo spesial untuk pembelian buku dengan menggunakan Kartu Kredit BCA, Debit BCA, Flazz, dan Sakuku. Jangan lewatkan ajang bergengsi ini!," urai Sinta Handajani, Vice President Funding & E-channel Business BCA.

Berbagai genre buku tersedia dalam Bazar ini, mulai dari seni, budaya, novel, fiksi, romance, sastra, graphic novel, bisnis, arsitektur, memasak, fashion dan masih banyak lagi. Tersedia juga buku untuk anak-anak seperti buku cerita, buku untuk mewarnai, sound books, board books, pop up books dengan harga yang sangat terjangkau. Bazar Buku Big Bad Wolf di Yogyakarta mempersembahkan Buku Ajaib, buku ini menggunakan teknologi Augmented Reality (AR). Augmented Reality sendiri adalah penggabungan antara objek virtual dengan objek nyata yang bersifat interaktif secara real time. Dengan adanya teknologi Augmented Reality anak-anak dapat berinteraksi dengan karakter di dalam buku, hal ini baik untuk mengembangkan imajinasi pada anak-anak. Terdapat 13 judul Buku Ajaib, 11 buku tersebut berbahasa Inggris dan dua berbahasa Indonesia yaitu edisi Ayo Shalat - Alif dan Sofia, buku ini mengajarkan anak-anak bagaimana cara berwudhu dan tatacara shalat lima waktu yang hanya bias didapatkan secara eksklusif di Bazar Buku Big Bad Wolf Indonesia.

Setiap judul pada Buku Ajaib juga mengajak anak-anak untuk belajar sekaligus bermain, anak-anak dapat merasakan pengalaman unik menyaksikan karakter favorit mereka menjadi hidup. Dengan bantuan aplikasi anak- anak dapat bermain sambil belajar, dan melakukan aktivitas seperti, membaca, mewarnai, menghitung, menikmati musik dan masih banyak lagi.

Dalam rangka mengisi Hari Kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan minat membaca sejak dini serta akses buku yang luas bagi semua kalangan, termasuk yang berada di pelosok tanah air. Bazar Buku Big Bad Wolf memiliki program CSR yang bernama "Red Readerhood", melalui program sosial ini Big Bad Wolf mengajak para pengunjung yang hadir untuk menyebarkan kegembiraan membaca buku untuk sesame, serta saudara-saudara kita yang berada di pelosok tanah air dengan cara mendonasikan buku-buku yang mereka beli di korner Red Readerhood, buku-buku ini akan disalurkan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Bazar Buku Big Bad Wolf bersama dengan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Abri dan TNI Polri), dan Alusi Tao Toba, telah berhasil menyebarkan buku kepelosok Indonesia, seperti ke paud-paud, masyarakat sekitar Danau Toba, dan pulau-pulau kecil di Sulawesi. Bazar Buku Big Bad Wolf berkomitmen untuk bisa selalu memberikan dampak langsung kepada masyarakat, melalui kegiatan donasi buku ini diharapkan buku-buku yang didonasikan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan, ungkapnya.

Untuk mendapatkan informasi detail mengenai Big Bad Wolf Indonesia dapat diakses melalui Facebook:bbwbooksindonesia dan Instagram: bbwbooks_id

Kunjungan Wakil Ketua BPK ke Sekretariat AFROSAI di Yaounde Kamerun

Kunjungan Wakil Ketua BPK ke Sekretariat AFROSAI di Yaounde Kamerun

Dalam rangka mempererat kerjasama ASEANSAI dengan AFROSAI (African Supreme Audit Institution), Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar, dalam kapasitas BPK sebagai ASEANSAI SecretariatSecretariat General de l AFROSAI di Yaounde Kamerun tanggal 15 – 16 Juli 2019 untuk mempelajari keberhasilan dan pengalaman AFROSAI pada proyek joint audit di Lake Chad tahun 2015 dan Congo Basin tahun 2019.

Pada kesempatan ini, Wakil Ketua BPK melakukan courtesy call kepada Ketua SAI Kamerun, Mbah Acha R Fomundam di kantor Le Ministre Services du Controle Supereur Cameroon selaku Sekretariat AFROSAI. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BPK juga menyampaikan undangan WGEA International Forestry Auditingyang akan dilaksanakan bulan September 2019 dan rencana InCFSA (International Conference of Indonesia State Finance Accountability) bulan Oktober 2019 di Indonesia kepada AFROSAI. Wakil Ketua BPK sekaligus menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan keinginan BPK mencalonkan diri menjadi Chair of INTOSAI 2025 – 2028 melalui Sekretariat AFROSAI, jika tidak ada SAI di wilayah Afrika yang mencalonkan diri sebagai Chair of INTOSAI pada periode tersebut.

Acara dilanjutkan dengan knowledge sharing diskusi teknis pengalaman AFROSAI dalam melaksanakan joint environmental audit on the drying up of Lake Chad tahun 2015 dan cooperative audit of the Congo Basin Forest Audit tahun 2019 di kantor sekretariat AFROSAI. Joint audit untuk Lake Chad diikuti oleh empat member SAIs, sementara untuk Congo Basin diikuti oleh enam SAIs di sekitar wilayah konservasi tersebut. Delegasi BPK mendapat masukan skema coordinated audit yang mungkin dapat diterapkan di ASEANSAI. Proses tersebut meliputi penentuan national issues dan joint issues, mekanisme perolehan donor funding, pemerolehan komitmen dari SAI peserta, perencanaan, pelaksanaan, quality assurance, reporting, pembuatan video profile hasil joint audit tersebut, sekaligus mempelajari cara marketingimpact perbaikan yang diinginkan dapat terjadi sesuai yang diharapkan.

AFROSAI adalah asosiasi SAI di wilayah Afrika yang beranggotakan 54 SAI terdiri dari tiga kelompok SAI anggota yaitu AFROSAI-e (English languange), dan AFROSAI-a (Arabicgoverning board, technical committee, dan working group. Joint audit di Lake Chad dan Congo Basin merupakan proyek dari working group, yaitu AFROSAI WGEA. Selain itu, AFROSAI juga sedang melaksanakan proyek joint audit untuk illicit financial flow and corruptionand transactions​

Pertemuan ini juga diikuti oleh Isman Pasha KBRI Nigeria di Abudja yang membawahi wilayah Kamerun. Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua BPK didampingi oleh Kepala Bagian Kerjasama Internasional Wahyudi.

Sumber: www.bpk.go.id

BPK Berbagi Pengalaman terkait Peer Review dan UN External Auditor dengan SAI Tanzania dan Zanzibar

BPK Berbagi Pengalaman terkait Peer Review dan UN External Auditor dengan SAI Tanzania dan Zanzibar

Dalam rangka membangun kerja sama bilateral antara BPK dengan SAI Tanzania, Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dan Anggota V BPK, Isma Yatun melaksanakan kunjungan ke National Audit Office of Tanzania (NAOT) di Dar Es Salaam, Tanzania pada 17-18 Juli 2019. Kunjungan ini bertujuan mempelajari pengalaman NAOT menjadi anggota UN Board of Auditor (UNBoA) dan juga dalam pelaksanaan peer review di lingkup Afrosai.

Pada kunjungan ini, Wakil Ketua dan Anggota V BPK berkesempatan untuk melakukan courtesy call kepada Controller and Auditor General (CAG) of Tanzania, Mussa Juma Assad. Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyampaikan bahwa BPK ingin mempelajari pengalaman NAOT sebagai UN external auditor antara lain pernah menjabat sebagai Ketua UN Board of Auditors (UN BoA) periode 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2016 dan observer pada UN Panel of External Auditor. BPK sendiri memiliki pengalaman sebagai external auditor pada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sejak 2016 dan diperpanjang hingga 2019.

BPK juga menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari pengalaman peer review di NAOT, Karena peer review merupakan alat untuk menjamin kualitas aspek audit dan kelembagaan SAI, yaitu dalam melaksanakan pemeriksaan dan tata kelola yang sesuai dengan standar profesional. Selain itu, peer review juga dapat memberikan dasar untuk mengelaborasi rencana strategis SAI.

Kegiatan ini ditutup dengan diskusi scoping terkait bidang-bidang potensial untuk kerja sama kedua SAI di masa mendatang, antara lain rencana penyusunan MoU yang akan mencakup kerja sama dalam area pemeriksaan SDGs, pemeriksaan extractive industries, implementasi ISSAI, dan area lain yang dapat diputuskan bersama. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua BPK juga menyampaikan undangan WGEA International Forestry Auditing yang akan dilaksanakan 16-20 September 2019 di Indonesia.

Wakil Ketua dan Anggota V BPK juga berkesempatan untuk melaksanakan courtesy call kepada Duta Besar LPBB RI untuk Republik Tanzania, Ratlan Pardede, yang menyambut baik kedatangan delegasi BPK ke Tanzania.

Di hari berikutnya, Delegasi BPK juga berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Office of the Controller and Auditor General Zanzibar (OCAGZ) di Zanzibar City dan melaksanakan courtesy call kepada CAG Zanzibar, Madame Fatma Muhammed. Delegasi disambut hangat oleh CAG Zanzibar beserta jajaran pejabat lainnya, dan diharapkan dalam pertemuan singkat ini dapat membuka peluang kerja sama antara BPK dan OCAGZ. Dalam kunjungan ini Wakil Ketua dan Anggota V BPK didampingi oleh Kepala Bagian Kerjasama Internasional Wahyudi, dan staf pada Sub Bagian IAA Margareta Puput Kurniawati.

Sumber: www.bpk.go.id

BAMBANG SULISTOMO : PANDANGAN IPKI TERHADAP REKONSILIASI NASIONAL

BAMBANG SULISTOMO : PANDANGAN IPKI TERHADAP REKONSILIASI NASIONAL

Menanggapi keadaan politik pasca pertemuan Capres 2019 atau yang lebih dikenal dengan rekonsiliasi, antara Jokowi dan Prabowo, mendapat tanggapan Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia ( IP-KI ), Drs Bambang Sulistomo, M.Si

Disela acara rapat terbatas IP-KI, yang digelar Jumat 19 Juli 2019, perihal pembangunan kebangsaan yang diadakan di Gedung Juang 45 Jakarta, Bambang Sulistomo melihat bahwa pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo di Kereta MRT itu, hanya bisa kelihatan manfaatnya buat masyarakat, jika itu sudah berjalan 6 bulan atau setahun.

Karena ini merupakan sebab diantara kedua pendukung, kita juga tidak tau apakah pertemuan keduanya tersebut memang manjadi harapan agar ada rekonsiliasi.

Dan IP-KI juga berharap Rekonsiliasi jangan-jangan disebutkan sebagai upaya untuk membantu buat tokoh politik, hanya untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka berdua, dan bukan pertemuan fisik  belaka, buat saya rekonsiliasi itu mempertemukan kepentingan keduanya, dimana Jokowi punya kepentingan di bidang ekonomi, Prabowo punya kepentingan di bidang hukum, apa itu yang namanya gagasan, bukan ketemu fisik.

Menurut saya kalau pertemuan itu sebagai pertemuan fisik, tidak bisa diukur, apalagi ada yang menolak, ada juga yang dukung, dan yang bisa ngukur itu hanya mereka berdua, jadi rekonsiliasi jangan dihitung soal pertumbuhan fisik, pertemuan gagasan/ ide, pertemuan tentang apa yang akan dilakukan untuk kebangsaan itu, yang penting Pertemuan fisik itu hanya kulitnya. soal kemudian itu bukan soal.

Masalah kedudukan kementerian yang tersusun nanti, bukan masalah siapa yang menduduki posisi menteri, bukan programnya dulu, yang penting program menteri apa?, orangnya siapa ?, dan programnya jalan tidak ?, kemudian lihat siapa menterinya, apakah dia dari partai mana ?, itu sangat kecil. namun yang kita inginkan apa yang akan mereka perbuat bagi bangsa ini, jadi itu jangan cuman kursinya saja yang dipikirin, paparnya.

Sikap Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia saat ini, mengenai perkembangan politik dan ketatanegaraan ke depan gimana ?, Saya kira tujuan kita kan Bagaimana mewujudkan masyarakat Pancasila, dan itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai dan norma-norma Pancasila, yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. kalau mau jalan dan berhasil, agar menghindari segala macam ekses, ketidakpastian dan sebagainya.  jalankan saja nilai dan norma yang ada dalam pembukaan UUD 45. tanpa itu semua,  jangan berharap kita bisa bahagia hidup di Negara ini, tegas Mas Bambang Sulistomo yang juga putra Pahlawan Nasional Bung Tomo. (Red)

INSANO DORONG KETUA RT & RW JADI KADER ANTI NARKOBA


Sismanu : Ketua Umum Indonesia Anti Narkoba - INSANO

JADIKAN KETUA RT & RW KADER ANTI NARKOBA

Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya BAB XIII Peran Serta Masyarakat adalah bagian terpenting bagi organisasi yang bergerak dibidang P4GN karena sesungguhnya bab tersebut menjadi rujukan bagi penggiat P4GN dalam melaksanakan kegiatan.

Indonesia Anti Narkoba atau INSANO adalah organisasi yang bergerak dibidang Anti Narkoba, merasa punya tanggungjawab untuk ikut ambil bagian mensosialisasikan bagian penting dari undang undang tersebut untuk diketahui masyarakat.

Organisasi manapun yang bergerak dibidang P4GN seharusnya turut mensosialisasikan, karena didalamnya terdapat Hak dan Tanggungjawab masyarakat berbela negara yg dilindungi dan diatur oleh Undang-undang.

Jika selama ini masyarakat tidak mengetahui adanya amanat yang diatur oleh Undang-undang tentang Hak dan Kewajiban berbela negara, bisa jadi karena selama ini pemerintah atau penggiat P4GN lainnya lebih banyak mensosialisasikan larangan penggunaan narkoba ketimbang mengajak masyarakat untuk ikut berbela Negara. Maka wajar jika masyarakat  berperilaku masa bodoh terhadap bahaya narkoba yg ada di sekitarnya krn tidak pernah mengetahui adanya Hak dan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud.

Demikian ujar Sismanu Ketua Umum INSANO yang didampingi Ketua DPD INSANO Jawa Timur Didik Eko Yudiono dan Sekretaris Iwan Tjatur Untung Kurniawan usai memberikan Pembekalan kepada Pengurus DPD INSANO Jawa Timur Periode 2019 - 2024 di Sidoarjo Rabu, 10 Juli 2019.

Sosialisasi/Penyuluhan yang selama ini diberikan baik dari Pemerintah maupun Organisasi Penggiat P4GN, lebih banyak kedampak bahaya narkoba dan akibat yang ditimbulkan, baik dari sisi fisik, mental, Hukum atau Pidana.

Masyarakat jarang mendapatkan informasi adanya Hak dan kewajiban ikut berbela negara krn dalam pasal pasal yg ada pada bab tersebut dianggap kurang menarik untuk di bahas sehingga banyak narasumber membuka halaman hanya utk dilewati.

Bagaimana narkoba bisa dijadikan musuh bersama jika masyarakat tidak pernah mengetahui adanya payung hukum sebagai jaminan keselamatan bagi para relawan dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam kondisi Negara seperti sekarang ini tidak ada pilihan lain, kecuali harus menumbuhkembangkan semangat dan peduli terhadap keutuhan generasi anak bangsa dari lingkungan terkecil.

Ketika ditanya tentang Bela Negara sebagaimana meteri yang dibawakan Pembina INSANO Marsda (P) Lukas Pamardi pada sesi sebelumnya, Sismanu mengatakan "Sudah saatnya Pemerintah merekrut para Tokoh untuk menjadi kader anti narkoba.

Dari mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, pelaku bisnis, Birokrat, TNI dan Polri.

Libatkan Tokoh masyarakat (Tomas) dari Ketua RT, Ketua RW, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dan Tokoh Agama.

Tokoh Pelajar/Mahasiswa, Ketua OSIS SMP/SMA dan Senat Mahasiswa. Tokoh Pendidikan dari mulai para Guru PAUD, Kepala Sekolah SD, SMP sampai SMA dan para Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pelaku Bisnis, Para Pimpinan Perusahan dari mulai Industri, Jas dan lain-lain.

Untuk menjadikan para Tokoh dimaksud tetap dihormati dan disegani dalam melaksanakan tugasnya serta yg bersangkutan tetap bangga menjadi kader anti narkoba harus diciptakan.

Gerakan Sejuta Tokoh Masyarakat. adalah Gerakan mencetak kader anti narkoba yang direkrut dari para tokoh seperti yg dimaksud tersebut diatas adalah konsep Orisinil Insano untuk maksud tersebut diatas.

Program tersebut sudah di deklarasikan dalam rangka mendukung Inpres No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN pada pertengahan bulan Maret yang lalu di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta.

Sy berharap program orisinil Insano dapat diakomodir pemerintah untuk dijadikan salah satu program andalan masa depan dengan konsep lingkungan bersih narkoba.

Lebih lanjut ketika ditanyakan tentang konsepnya yg melibatkan para tokoh. Sismanu menjelaskan dengan rinci.
"Pemberdayaan masyarakat terbaik adalah yg dilakukan para tokoh khususnya para Ketua Rt dan Rw. Meskipun Rt dan Rw tidak masuk dalam struktur Pemerintah, tp masuk dalam sistem pemerintahan sehingga sangat mudah bagi ketua Rt dan Rw mengatur warganya.

Selain itu sebagai bahan pertimbangan bahwa dari mulai Pengguna, Pengedar sampai bandar narkobs berdomisili dilingkungan RT/RW. Maka melibatkan para ketua RT/RW adalah strategi terbaik.

Libatkan ketua Rt dan Rw secara permanen karena sudah terbukti selama ini sebagai ujung tombak Pembangunan, keamanan dan ketertiban lingkungan, kegiatan2 sosial dan yg lebih menonjol dapat menciptakan kegotong royongan.
Demikian ujar sismanu yg juga sebagai ketua Umum Ikatan Ketua Rt/Rw dan Tomas Indonesia sejak 2007.

Dalam kunjungan kerja di Jawa Timur Sismanu bersama rombongan pengurus Harian lainnya diantaranya Sekjen Insano Ruliadi, Ketua Bidang Pencegahan HM. Hariri yg kesehariannya menjabat sebagai Direktur Operasi Lion Group serta Pembina Insano Marsda (P) Lukas Pamardi.

DPP IPKI Audensi Dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman. SH.MH

DPP IPKI Audensi Dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman. SH.MH

Setelah beberapa kali Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IPKI) mendatangi Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bertemu dengan Pimpinan Mahkamah terbentur dengan padatnya jatwal Ketua MK, dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan kembali surat permohonan untuk audiensi, namun pada Senin 8 Juli 2019, akhirnya seluruh jajaran DPP IPKI berkesempatan bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman. SH.MH.

Dalam acara Audensi DPP IPKI dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, menurut Ketua Umum IPKI, H.M Bambang Sulistomo, S.Ip,M.Si bahwa IPKI ingin dialog untuk bertanya pada pimpinan Mahkamah Konstitusi, tentang bagaimana tata cara sebenarnya untuk merubah konstitusi itu, karena yang tahu dan yang memiliki kewenangan hal tersebut adalah MK, dan MK mengerti kewenangannya. Kita ingin membicarakan soal amandemen UUD 1945.

Audiensi antara DPP IPKI dan Ketua MK Dr. Anwar Usman. SH.MH. berjalan dengan sangat bersahaja, karena ada hal-hal yg krusial, yaitu keadaan mental Anak Bangsa yg sudah mengalami dekadensi moral.

Disela acara tersebut, Ketua MK , DR. Anwar Usman SH.MH juga menegaskan, bahwa apa yang disampaikan Mas Bambang Sulistomo itu luar biasa. Saya sungguh sangat berterimakasih atas masukan-masukan kepada MK.

Dalam hal ini ada pertanyaan besar dan menjadi bahan renungan buat kita semua. Mengenai amandemen UUD 45, perlu ada sosialisasi khusus ke masyarakat dan generasi muda. Karena memang belum banyak yang faham sehingga perlu sosialisasi. Mudah-mudahan kedepan ada sinergi antara IP-KI dan MK dalam program sosialisasi Hukum dan konstitusi dan lain-lain, ungkapnya.

H.M Bambang sulistomo saat jumpa PERS yang juga didampingi M. Guntur Aritonang Sekretaris Jendral IP-KI, bahwa kehadirannya ke MK, tidak membicarakan soal pro dan kontra apapun  juga. Kita bicara soal kepirihatinan keadaan negri ini. Kami banyak menampung pendapat atau opini-opini mengenai Amandemen UUD 45. Juga adanya masyarakat yang bingung mengenai amanademen UUD 45. Oleh sebab itu kami DPP IPKI mengadakan diskusi-diskusi yang terkait mengenai Amandemen UUD 45 . Dan membuat kesimpulan kesimpulan dalam bentuk surat audiensi ke MK. dan Alhamdulilah Mk merespons dengan baik, dan kami juga berharap kepada MK, agar senantiasa menggali pikiran-pikiran yg positif dari para pendiri Bangsa, tegasnya.


“PANCASILA, NKRI & UUD 1945 HARGA MAT!”

Dalam rangka memperingati hari 5 Juli 1959 yang dikenal dengan “Dekrit 5 Juli 1959” dan tanggapan keprihatinan atas Keadaan dan Keberadaan Konstitusi Kita saat ini. Berdasarkan Manifest I,II dan III Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), maka DPP IPKI perlu menyampaikan beberapa fakta kejadian demi mencari solusi untuk keselamatan Konstitusi Negara Kesatuan Republik indonesia untuk masa yang akan datang, yakni:

l. “Dekrit 5 Juli 1959” oleh Presiden RI Pertama Ir. Soekarno pada 5 Djuli 1959 Menyatakan Pemberlakuan kembali UUD tahun 1945. Kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.150 Tahun 1959. Maka, UUD 1945 secara resmi adalah UUD Negara Republik Indonesia; UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan adalah Tiga Bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diakui sebagai dasar negara "philosofische grondslag” yakni Fundamen, Filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung (dibaca Negara) Indonesia Merdeka yang Kekal dan Abadi;

2. Bahwa karena UUD 1945 adalah "philosofische grondslag" adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka untuk melakukan perubahan atas UUD Tahun 1945 tidaklah mudah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan perwujudan dari sila ke-4 PANCASILA dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan UUD 1945 ini serta untuk menghindari kemudahan perubahan UUD tahun 1945, telah membuat proses dan prosedur yang KETAT yakni:

a. TAP MPR No. I / MPR/1983 tanggal 1 Maret 1983 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Dalam BAB XIV Temang PERUBAHAN UUD, diatur dalam Pasal 105 s/d Pasal 109. Inti pokok dari 5 Pasal ini adalah apabila ada usulan Anggota Majelis Untuk Mengusulkan Perubahan UUD, maka:

- Harus diajukan oleh minimal 4 Fraksi secara utuh. Kemudian apabila diputuskan untuk melakukan perubahan UUD, maka MPR menugaskan Presiden Melakukan REFERENDUM untuk menanyakan rakyat apakah setuju atau tidak untuk melakukan perubahan UUD 1945.

- setelah REFERENDUM selesai, maka Presiden melaporkan ke MPR pada Sidang Istimewa yang diadakan khusus untuk itu. Kemudian apabila dari hasil REFERNDUM itu Rakyat tidak setuju. maka keputusan MPR untuk melakukan perubahan UUD 1945 gugur dengan sendirinya dan tidak dapat diajukan lagi selama masa jabatan anggota Majelis yang bersangkutan.

- Apabila hasil REFERENDUM rakyat menyetujui melakukan perubahan UUD 1945. maka untuk mengajukan usulan Rancangan Perubahan UUD 1945 harus diajukan oleh sekurang kurangnya 4 Fraksi MPR secara utuh (daftar nama dan tandatangan lengkap) dan untuk pengambilan keputusan terhadap usulan Rancangan Perubahan UUD 1945 ini baik secara mufakat atau suara terbanyak harus memenuhi suara 2/3 dari seluruh Anggola Majelis;

b. TAP MRP No. IV / MPR/ 1983 tanggal 9 Maret 1983 Tentang REFERBNDUM.

- Pasal 1: MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang Undang Dasar 1945. tidak berkehendak dan tidak melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.

- Pasal 2: Apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui REFERENDUM:

c. TAP MPR No.1/MPR/l988 tanggal 9 Marat 1988 adalah Perubahan dan Penambahan dari TAP MPR No.1/MPR/1983 tentang Peraturan tata tertib MPR.

- Dalam TAP MPR No.1/MPR/l988 tetap mempertahankan Bab XIV tentang Perubahan UUD dan Pasal 105 s/d Pasal 109.

3. UU No.5 Tahun 1985 tanggal 18 Maret 1985 Tentang REFERENDUM.

UU No.5 Tahun 1985 ini adalah Tata Cara Pelaksanaan REFERENDUM yang khusus diadakan apabila ada Keputusan MPR untuk melakukan Perubahan atas UUD 1945.

4. Peristiwa Perubahan atas UUD 1945 (setelah Reformasi 1998) telah dilakukan dengan Tata Cara Yang Tidak Sesuai dengan uraian di atas vide butir ke2 (huruf a c) dan ke 3 di atas karena:

a. Ketua DPR / MPR masa periode 1997 1999 di bawah Pimpian Bapak. H. HARMOKO telah mengeluarkan dan menetapkan TAP MPR No.VIII/MPR/l998 tanggal 13 November 1998 Tentang PENCABUTAN TAP MPR NO.IV/MPR/l983 Tentang REFERENDUM.

b. Setelah TAP MPR No.VIII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 Tentang PENCABUTAN TAP MPR NO.IV/MPR/1983 Tentang REFERENDUM dilakukan, maka seluruh proses dan prosedur apabila ada usulan Perubahan UUD 1945 (vide butir ke 2 di atas) menjadi tidak berlaku dan tidak perlu dilaksanakan. Oleh karenanya sejak dihapusnya REFERENDUM maka MPR memiliki KEBEBASAN PENUH untuk MERUBAH UUD 1945 SESUAI DENGAN KEHENDAK DAN KEMAUAN POLITIK MASING MASING ANGGOTA MAJELIS / FRAKSI.

c. TAP MPR No.VIII/MPR/1998 Tanggal 13 November 1998 khususnya dalam lembar menimbang, dari huruf a s/d huruf e SALING KONTRADIKTIF karena antara uraian dalam huruf a dengun huruf b,c,d dan e tidak selaras. Satu sisi mengatakan perubahan isi UUD 1945 berarti membubarkan NKRI yang berkedaulatan rakyat (vide huruf b) namun pada huruf c dan d tetap menyatakan mengubah UUD 1945 sepenuhnya wewenang MPR. Dan untuk menjalankan niatan MPR tersebut maka dalam huruf e dinyatakan MENCABUT TAP WR No.IV/MPR/1983 tentang REFERENDUM,

5. UUD 1945 hasil Amandemen:
a. Amandemen 1di lakukan pada 19 Oktober 1999
b. Amandemen II di lakukan pada 18 Oktober 2000
c. Amandemen lll di lakukan pada 9 November 2001
d. Amandemen IV di lakukan pada 10 Agustus 2002.

Dari keempat Amandemen UUD 1945 terjadi beberapa perubahan. yakni antara lain:
a. Bahwa dalam Tata Urutan Lembaga Negara tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara, melainkan semuanya adalah Lembaga Negara.
b. Perwujudan Sila ke-4 PANCASILA yang dijalankan Oleh MPR tidak ada lagi dan saat ini lebih cenderung pada mekanisme vooting;
c. Kebebasan Demokrasi yang terlalu amat “BEBAS” sehingga potensi timbulnya konflik HORIZONTAL sangat tinggi serta PEMBIAYAAN yang amat besar (menguras APBN) yang berkelerasi dengan maraknya Perilaku KORUPSI khususnya di daerah- daerah dalam memperebutkan kekuasaan baik Tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan atau Kota;
d. Sistem Ketatanegaraan yang tidak lagi MANDIRI, karma sistem Pemerintahan saat ini tidak lagi meliliki Legitimasi penuh sebagai presidensial tetapi cenderung ke arah parlementer atau bentuk lain dari sistem kompromistis.
e. Dalam aspek Ekonomi. Budaya dan Sosial nilai - nilai PANCASILA semakin di terbelakangkan dan suatu saat nanti “mungkin” di tinggalkan. Bahkan saat ini kecenderungan lahirnya paham - paham radikalisme sudah semakin nyata;
f. Lahimya Lembaga - Lembaga Negara yang sesungguhnya kurang Optimal dan cenderung tumpang tindih dengan lembaga Negara yang telah ada sebelumnya. Sehingga pemborosan pembiyaan belanja keuangan Negara samakin bertambah.

6. KHUSUS Amandemen Ke - IV UUD 1945 pada bagian ATURAN TAMBAHAN Paul II secara tegas menyatakan “ dengan ditetapkannya perubahan UUD ini. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terdiri atas PEMBUKAAN dan PASAL PASAL; Secara logika berdasarkan isi Pasal II aturan Tambahan ini maka UUD Tahun 1945 telah menjadi GUGUR KARENA TIDAK ADA LAGI TERDIRI DARI “PEMBUKAAN, BATANG TUBUH DAN PENJELASAN”.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, khususnya telah dicabutnya TAP MPR No. I/MPR/1983 dan TAP MPR NoIV / MPR/l983. Maka secara formal, Mekanisme terhadap usulan perubahan UUD Tahun I945 maupun Amandemen I,II,III dam IV menjadi sangat longgar dan lebih menitik beratkan pada "Politic Will" masing -masing Anggota Majelis dan Fraksi yang ada di MPR. Oleh karena itu NKRI sangat memerlukan formulasi yang KETAT khususnya usulan-usulan akan PERUBAHAN UUD tahun 1945 maupun Amandemennya. Dengan adanya FORMULASI yang ketat tersebut, diharapkan ke masa depan perubahan UUD Tahun 1945 maupun Amandemennya tidak lagi mudah dilakukan.

8. Berdasarkan fakta uraian di atas, IP Kl selaku Organisasi Kebangsaan (Lintas Partai dan Lintas Kepentingan) terpanggil untuk temp menjaga KEUTUHAN dan KEMURNIAN PANCASILA, NKRI dan UUD tahun 1945 berdasarkan manifest I,II III, serta turut memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kepentingan Bangsa dan Negara Tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah IP KI dalam menyikapi fakta fakta Pembahan UUD Tahun 1945 dalam Amandemen I,II III dan IV begitu mudah dilakukan dan diyakini cacat fomil. IP KI berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi lah Lembaga yang TEPAT untuk diajak duduk bersama dalam menetapkan / merumuskan mekanisme dan atau procedur PERUBAHAN KONSTITUSI secara baik dan benar. SEHINGGA KEDEPANNYA Pembahan UUD Tahun 1945 maupuan Amandemen I,II,III dan IV adalah semata mata Kehendak Bersama Rakyat Republik Indonesia; “Sekali Layar Terkembang. Surat Kits Berpantang”. (Red)
Diberdayakan oleh Blogger.