Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

INSANO DORONG KETUA RT & RW JADI KADER ANTI NARKOBA


Sismanu : Ketua Umum Indonesia Anti Narkoba - INSANO

JADIKAN KETUA RT & RW KADER ANTI NARKOBA

Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya BAB XIII Peran Serta Masyarakat adalah bagian terpenting bagi organisasi yang bergerak dibidang P4GN karena sesungguhnya bab tersebut menjadi rujukan bagi penggiat P4GN dalam melaksanakan kegiatan.

Indonesia Anti Narkoba atau INSANO adalah organisasi yang bergerak dibidang Anti Narkoba, merasa punya tanggungjawab untuk ikut ambil bagian mensosialisasikan bagian penting dari undang undang tersebut untuk diketahui masyarakat.

Organisasi manapun yang bergerak dibidang P4GN seharusnya turut mensosialisasikan, karena didalamnya terdapat Hak dan Tanggungjawab masyarakat berbela negara yg dilindungi dan diatur oleh Undang-undang.

Jika selama ini masyarakat tidak mengetahui adanya amanat yang diatur oleh Undang-undang tentang Hak dan Kewajiban berbela negara, bisa jadi karena selama ini pemerintah atau penggiat P4GN lainnya lebih banyak mensosialisasikan larangan penggunaan narkoba ketimbang mengajak masyarakat untuk ikut berbela Negara. Maka wajar jika masyarakat  berperilaku masa bodoh terhadap bahaya narkoba yg ada di sekitarnya krn tidak pernah mengetahui adanya Hak dan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud.

Demikian ujar Sismanu Ketua Umum INSANO yang didampingi Ketua DPD INSANO Jawa Timur Didik Eko Yudiono dan Sekretaris Iwan Tjatur Untung Kurniawan usai memberikan Pembekalan kepada Pengurus DPD INSANO Jawa Timur Periode 2019 - 2024 di Sidoarjo Rabu, 10 Juli 2019.

Sosialisasi/Penyuluhan yang selama ini diberikan baik dari Pemerintah maupun Organisasi Penggiat P4GN, lebih banyak kedampak bahaya narkoba dan akibat yang ditimbulkan, baik dari sisi fisik, mental, Hukum atau Pidana.

Masyarakat jarang mendapatkan informasi adanya Hak dan kewajiban ikut berbela negara krn dalam pasal pasal yg ada pada bab tersebut dianggap kurang menarik untuk di bahas sehingga banyak narasumber membuka halaman hanya utk dilewati.

Bagaimana narkoba bisa dijadikan musuh bersama jika masyarakat tidak pernah mengetahui adanya payung hukum sebagai jaminan keselamatan bagi para relawan dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam kondisi Negara seperti sekarang ini tidak ada pilihan lain, kecuali harus menumbuhkembangkan semangat dan peduli terhadap keutuhan generasi anak bangsa dari lingkungan terkecil.

Ketika ditanya tentang Bela Negara sebagaimana meteri yang dibawakan Pembina INSANO Marsda (P) Lukas Pamardi pada sesi sebelumnya, Sismanu mengatakan "Sudah saatnya Pemerintah merekrut para Tokoh untuk menjadi kader anti narkoba.

Dari mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, pelaku bisnis, Birokrat, TNI dan Polri.

Libatkan Tokoh masyarakat (Tomas) dari Ketua RT, Ketua RW, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dan Tokoh Agama.

Tokoh Pelajar/Mahasiswa, Ketua OSIS SMP/SMA dan Senat Mahasiswa. Tokoh Pendidikan dari mulai para Guru PAUD, Kepala Sekolah SD, SMP sampai SMA dan para Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pelaku Bisnis, Para Pimpinan Perusahan dari mulai Industri, Jas dan lain-lain.

Untuk menjadikan para Tokoh dimaksud tetap dihormati dan disegani dalam melaksanakan tugasnya serta yg bersangkutan tetap bangga menjadi kader anti narkoba harus diciptakan.

Gerakan Sejuta Tokoh Masyarakat. adalah Gerakan mencetak kader anti narkoba yang direkrut dari para tokoh seperti yg dimaksud tersebut diatas adalah konsep Orisinil Insano untuk maksud tersebut diatas.

Program tersebut sudah di deklarasikan dalam rangka mendukung Inpres No. 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN pada pertengahan bulan Maret yang lalu di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta.

Sy berharap program orisinil Insano dapat diakomodir pemerintah untuk dijadikan salah satu program andalan masa depan dengan konsep lingkungan bersih narkoba.

Lebih lanjut ketika ditanyakan tentang konsepnya yg melibatkan para tokoh. Sismanu menjelaskan dengan rinci.
"Pemberdayaan masyarakat terbaik adalah yg dilakukan para tokoh khususnya para Ketua Rt dan Rw. Meskipun Rt dan Rw tidak masuk dalam struktur Pemerintah, tp masuk dalam sistem pemerintahan sehingga sangat mudah bagi ketua Rt dan Rw mengatur warganya.

Selain itu sebagai bahan pertimbangan bahwa dari mulai Pengguna, Pengedar sampai bandar narkobs berdomisili dilingkungan RT/RW. Maka melibatkan para ketua RT/RW adalah strategi terbaik.

Libatkan ketua Rt dan Rw secara permanen karena sudah terbukti selama ini sebagai ujung tombak Pembangunan, keamanan dan ketertiban lingkungan, kegiatan2 sosial dan yg lebih menonjol dapat menciptakan kegotong royongan.
Demikian ujar sismanu yg juga sebagai ketua Umum Ikatan Ketua Rt/Rw dan Tomas Indonesia sejak 2007.

Dalam kunjungan kerja di Jawa Timur Sismanu bersama rombongan pengurus Harian lainnya diantaranya Sekjen Insano Ruliadi, Ketua Bidang Pencegahan HM. Hariri yg kesehariannya menjabat sebagai Direktur Operasi Lion Group serta Pembina Insano Marsda (P) Lukas Pamardi.

DPP IPKI Audensi Dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman. SH.MH

DPP IPKI Audensi Dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman. SH.MH

Setelah beberapa kali Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IPKI) mendatangi Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bertemu dengan Pimpinan Mahkamah terbentur dengan padatnya jatwal Ketua MK, dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan kembali surat permohonan untuk audiensi, namun pada Senin 8 Juli 2019, akhirnya seluruh jajaran DPP IPKI berkesempatan bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman. SH.MH.

Dalam acara Audensi DPP IPKI dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, menurut Ketua Umum IPKI, H.M Bambang Sulistomo, S.Ip,M.Si bahwa IPKI ingin dialog untuk bertanya pada pimpinan Mahkamah Konstitusi, tentang bagaimana tata cara sebenarnya untuk merubah konstitusi itu, karena yang tahu dan yang memiliki kewenangan hal tersebut adalah MK, dan MK mengerti kewenangannya. Kita ingin membicarakan soal amandemen UUD 1945.

Audiensi antara DPP IPKI dan Ketua MK Dr. Anwar Usman. SH.MH. berjalan dengan sangat bersahaja, karena ada hal-hal yg krusial, yaitu keadaan mental Anak Bangsa yg sudah mengalami dekadensi moral.

Disela acara tersebut, Ketua MK , DR. Anwar Usman SH.MH juga menegaskan, bahwa apa yang disampaikan Mas Bambang Sulistomo itu luar biasa. Saya sungguh sangat berterimakasih atas masukan-masukan kepada MK.

Dalam hal ini ada pertanyaan besar dan menjadi bahan renungan buat kita semua. Mengenai amandemen UUD 45, perlu ada sosialisasi khusus ke masyarakat dan generasi muda. Karena memang belum banyak yang faham sehingga perlu sosialisasi. Mudah-mudahan kedepan ada sinergi antara IP-KI dan MK dalam program sosialisasi Hukum dan konstitusi dan lain-lain, ungkapnya.

H.M Bambang sulistomo saat jumpa PERS yang juga didampingi M. Guntur Aritonang Sekretaris Jendral IP-KI, bahwa kehadirannya ke MK, tidak membicarakan soal pro dan kontra apapun  juga. Kita bicara soal kepirihatinan keadaan negri ini. Kami banyak menampung pendapat atau opini-opini mengenai Amandemen UUD 45. Juga adanya masyarakat yang bingung mengenai amanademen UUD 45. Oleh sebab itu kami DPP IPKI mengadakan diskusi-diskusi yang terkait mengenai Amandemen UUD 45 . Dan membuat kesimpulan kesimpulan dalam bentuk surat audiensi ke MK. dan Alhamdulilah Mk merespons dengan baik, dan kami juga berharap kepada MK, agar senantiasa menggali pikiran-pikiran yg positif dari para pendiri Bangsa, tegasnya.


“PANCASILA, NKRI & UUD 1945 HARGA MAT!”

Dalam rangka memperingati hari 5 Juli 1959 yang dikenal dengan “Dekrit 5 Juli 1959” dan tanggapan keprihatinan atas Keadaan dan Keberadaan Konstitusi Kita saat ini. Berdasarkan Manifest I,II dan III Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), maka DPP IPKI perlu menyampaikan beberapa fakta kejadian demi mencari solusi untuk keselamatan Konstitusi Negara Kesatuan Republik indonesia untuk masa yang akan datang, yakni:

l. “Dekrit 5 Juli 1959” oleh Presiden RI Pertama Ir. Soekarno pada 5 Djuli 1959 Menyatakan Pemberlakuan kembali UUD tahun 1945. Kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.150 Tahun 1959. Maka, UUD 1945 secara resmi adalah UUD Negara Republik Indonesia; UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan adalah Tiga Bagian yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diakui sebagai dasar negara "philosofische grondslag” yakni Fundamen, Filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung (dibaca Negara) Indonesia Merdeka yang Kekal dan Abadi;

2. Bahwa karena UUD 1945 adalah "philosofische grondslag" adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka untuk melakukan perubahan atas UUD Tahun 1945 tidaklah mudah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan perwujudan dari sila ke-4 PANCASILA dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan UUD 1945 ini serta untuk menghindari kemudahan perubahan UUD tahun 1945, telah membuat proses dan prosedur yang KETAT yakni:

a. TAP MPR No. I / MPR/1983 tanggal 1 Maret 1983 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Dalam BAB XIV Temang PERUBAHAN UUD, diatur dalam Pasal 105 s/d Pasal 109. Inti pokok dari 5 Pasal ini adalah apabila ada usulan Anggota Majelis Untuk Mengusulkan Perubahan UUD, maka:

- Harus diajukan oleh minimal 4 Fraksi secara utuh. Kemudian apabila diputuskan untuk melakukan perubahan UUD, maka MPR menugaskan Presiden Melakukan REFERENDUM untuk menanyakan rakyat apakah setuju atau tidak untuk melakukan perubahan UUD 1945.

- setelah REFERENDUM selesai, maka Presiden melaporkan ke MPR pada Sidang Istimewa yang diadakan khusus untuk itu. Kemudian apabila dari hasil REFERNDUM itu Rakyat tidak setuju. maka keputusan MPR untuk melakukan perubahan UUD 1945 gugur dengan sendirinya dan tidak dapat diajukan lagi selama masa jabatan anggota Majelis yang bersangkutan.

- Apabila hasil REFERENDUM rakyat menyetujui melakukan perubahan UUD 1945. maka untuk mengajukan usulan Rancangan Perubahan UUD 1945 harus diajukan oleh sekurang kurangnya 4 Fraksi MPR secara utuh (daftar nama dan tandatangan lengkap) dan untuk pengambilan keputusan terhadap usulan Rancangan Perubahan UUD 1945 ini baik secara mufakat atau suara terbanyak harus memenuhi suara 2/3 dari seluruh Anggola Majelis;

b. TAP MRP No. IV / MPR/ 1983 tanggal 9 Maret 1983 Tentang REFERBNDUM.

- Pasal 1: MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang Undang Dasar 1945. tidak berkehendak dan tidak melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekwen.

- Pasal 2: Apabila MPR berkehendak untuk merubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui REFERENDUM:

c. TAP MPR No.1/MPR/l988 tanggal 9 Marat 1988 adalah Perubahan dan Penambahan dari TAP MPR No.1/MPR/1983 tentang Peraturan tata tertib MPR.

- Dalam TAP MPR No.1/MPR/l988 tetap mempertahankan Bab XIV tentang Perubahan UUD dan Pasal 105 s/d Pasal 109.

3. UU No.5 Tahun 1985 tanggal 18 Maret 1985 Tentang REFERENDUM.

UU No.5 Tahun 1985 ini adalah Tata Cara Pelaksanaan REFERENDUM yang khusus diadakan apabila ada Keputusan MPR untuk melakukan Perubahan atas UUD 1945.

4. Peristiwa Perubahan atas UUD 1945 (setelah Reformasi 1998) telah dilakukan dengan Tata Cara Yang Tidak Sesuai dengan uraian di atas vide butir ke2 (huruf a c) dan ke 3 di atas karena:

a. Ketua DPR / MPR masa periode 1997 1999 di bawah Pimpian Bapak. H. HARMOKO telah mengeluarkan dan menetapkan TAP MPR No.VIII/MPR/l998 tanggal 13 November 1998 Tentang PENCABUTAN TAP MPR NO.IV/MPR/l983 Tentang REFERENDUM.

b. Setelah TAP MPR No.VIII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 Tentang PENCABUTAN TAP MPR NO.IV/MPR/1983 Tentang REFERENDUM dilakukan, maka seluruh proses dan prosedur apabila ada usulan Perubahan UUD 1945 (vide butir ke 2 di atas) menjadi tidak berlaku dan tidak perlu dilaksanakan. Oleh karenanya sejak dihapusnya REFERENDUM maka MPR memiliki KEBEBASAN PENUH untuk MERUBAH UUD 1945 SESUAI DENGAN KEHENDAK DAN KEMAUAN POLITIK MASING MASING ANGGOTA MAJELIS / FRAKSI.

c. TAP MPR No.VIII/MPR/1998 Tanggal 13 November 1998 khususnya dalam lembar menimbang, dari huruf a s/d huruf e SALING KONTRADIKTIF karena antara uraian dalam huruf a dengun huruf b,c,d dan e tidak selaras. Satu sisi mengatakan perubahan isi UUD 1945 berarti membubarkan NKRI yang berkedaulatan rakyat (vide huruf b) namun pada huruf c dan d tetap menyatakan mengubah UUD 1945 sepenuhnya wewenang MPR. Dan untuk menjalankan niatan MPR tersebut maka dalam huruf e dinyatakan MENCABUT TAP WR No.IV/MPR/1983 tentang REFERENDUM,

5. UUD 1945 hasil Amandemen:
a. Amandemen 1di lakukan pada 19 Oktober 1999
b. Amandemen II di lakukan pada 18 Oktober 2000
c. Amandemen lll di lakukan pada 9 November 2001
d. Amandemen IV di lakukan pada 10 Agustus 2002.

Dari keempat Amandemen UUD 1945 terjadi beberapa perubahan. yakni antara lain:
a. Bahwa dalam Tata Urutan Lembaga Negara tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara, melainkan semuanya adalah Lembaga Negara.
b. Perwujudan Sila ke-4 PANCASILA yang dijalankan Oleh MPR tidak ada lagi dan saat ini lebih cenderung pada mekanisme vooting;
c. Kebebasan Demokrasi yang terlalu amat “BEBAS” sehingga potensi timbulnya konflik HORIZONTAL sangat tinggi serta PEMBIAYAAN yang amat besar (menguras APBN) yang berkelerasi dengan maraknya Perilaku KORUPSI khususnya di daerah- daerah dalam memperebutkan kekuasaan baik Tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan atau Kota;
d. Sistem Ketatanegaraan yang tidak lagi MANDIRI, karma sistem Pemerintahan saat ini tidak lagi meliliki Legitimasi penuh sebagai presidensial tetapi cenderung ke arah parlementer atau bentuk lain dari sistem kompromistis.
e. Dalam aspek Ekonomi. Budaya dan Sosial nilai - nilai PANCASILA semakin di terbelakangkan dan suatu saat nanti “mungkin” di tinggalkan. Bahkan saat ini kecenderungan lahirnya paham - paham radikalisme sudah semakin nyata;
f. Lahimya Lembaga - Lembaga Negara yang sesungguhnya kurang Optimal dan cenderung tumpang tindih dengan lembaga Negara yang telah ada sebelumnya. Sehingga pemborosan pembiyaan belanja keuangan Negara samakin bertambah.

6. KHUSUS Amandemen Ke - IV UUD 1945 pada bagian ATURAN TAMBAHAN Paul II secara tegas menyatakan “ dengan ditetapkannya perubahan UUD ini. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terdiri atas PEMBUKAAN dan PASAL PASAL; Secara logika berdasarkan isi Pasal II aturan Tambahan ini maka UUD Tahun 1945 telah menjadi GUGUR KARENA TIDAK ADA LAGI TERDIRI DARI “PEMBUKAAN, BATANG TUBUH DAN PENJELASAN”.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, khususnya telah dicabutnya TAP MPR No. I/MPR/1983 dan TAP MPR NoIV / MPR/l983. Maka secara formal, Mekanisme terhadap usulan perubahan UUD Tahun I945 maupun Amandemen I,II,III dam IV menjadi sangat longgar dan lebih menitik beratkan pada "Politic Will" masing -masing Anggota Majelis dan Fraksi yang ada di MPR. Oleh karena itu NKRI sangat memerlukan formulasi yang KETAT khususnya usulan-usulan akan PERUBAHAN UUD tahun 1945 maupun Amandemennya. Dengan adanya FORMULASI yang ketat tersebut, diharapkan ke masa depan perubahan UUD Tahun 1945 maupun Amandemennya tidak lagi mudah dilakukan.

8. Berdasarkan fakta uraian di atas, IP Kl selaku Organisasi Kebangsaan (Lintas Partai dan Lintas Kepentingan) terpanggil untuk temp menjaga KEUTUHAN dan KEMURNIAN PANCASILA, NKRI dan UUD tahun 1945 berdasarkan manifest I,II III, serta turut memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kepentingan Bangsa dan Negara Tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itulah IP KI dalam menyikapi fakta fakta Pembahan UUD Tahun 1945 dalam Amandemen I,II III dan IV begitu mudah dilakukan dan diyakini cacat fomil. IP KI berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi lah Lembaga yang TEPAT untuk diajak duduk bersama dalam menetapkan / merumuskan mekanisme dan atau procedur PERUBAHAN KONSTITUSI secara baik dan benar. SEHINGGA KEDEPANNYA Pembahan UUD Tahun 1945 maupuan Amandemen I,II,III dan IV adalah semata mata Kehendak Bersama Rakyat Republik Indonesia; “Sekali Layar Terkembang. Surat Kits Berpantang”. (Red)

DUKUNGAN TUPARJO KE BAMBANG SOESATYO TIDAK SAH, KARENA TIDAK MELALUI MEKANISME

DUKUNGAN TUPARJO KE BAMBANG SOESATYO  TIDAK SAH, KARENA TIDAK MELALUI MEKANISME

Jakarta.
Pada Sabtu pagi 29 Juni 2019, ada enam Ketua Golkar DPD Tingkat II se DKI Jakarta menyambangi kediaman Bambang Soesatyo dalam rangka memberikan dukungan, dimana salah satunya adalah Tuparjo, dari Golkar Tingkat II Jakarta Barat.

Langkah yang diambil Tuparjo yang mengatas namakan  Golkar DPD Tingkat II Jakarta Barat dalam hal memberikan dukungan kepada  Bambang Soesatyo untuk maju sebagai Caketum DPP Partai Golkar dianggap tidak sah, karena tidak melalui mekanisme partai. Tuparjo  tidak pernah berkoordinasi baik di rapat harian maupun rapat pleno Partai Golkar Jakarta Barat.

"Seharusnya Tuparjo mengadakan rapat pleno dulu atau setidaknya rapat harian untuk mengambil keputusan dalam hal mendukung seseorang," kata Joseph Hutabarat,SE,SH,MH, Ketua Harian Golkar Jakarta Barat.
Dan hal ini diamini oleh Ardaly, Sekretaris Partai Golkar Tingkat II Jakarta Barat. (Red)

RKIH Gelar Halal Bihalal dan Syukuran Atas Suksesnya Pesta Demokrasi Pemilu dan Pilpres 2019

Halal Bihalal dan Syukuran RKIH Atas Suksesnya Pesta Demokrasi Pemilu dan Pilpres 2019

Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang anggotanya terdiri dari berbagai profesi, baik pengusaha, seniman, Advokat, budayawan, tokoh Agama, tokoh masyarakat maupun politisi dari berbagai partai politik, dan telah terbentuk kepengurusan daerah di seluruh Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia, pada Jumat 28 Juni 2019 bertempat disalahsatu Hotel berbintang di Jakarta, menggelar acara Halal Bihalal dan Syukuran atas proses Pesta Demokrasi Pemilu dan Pilpres 2019 yang telah berjalan dengan baik, Luber, demokratis dan penuh kedamaian.

Ketua Umum RKIH, Kris Budiharjo disela acara tersebut menegaskan, hari ini seluruh potensi ormas kita undang, dan tadi siang diawali dengan acara Diskusi bahwa kedepan seperti apa, bahwa Pemilu maupun Pilpres 2019 sudah selesai, hari ini kita Halal Bihalal dan syukuran sukses Pemilu sukses Pilpres, mari bersatu dan tidak lagi bicara 01 atau 02, kami RKIH didalamnya juga terdapat pangurus maupun anggota dari berbagai Partai politik, namun semua tetap bersatu.

Lebih jauh ditegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada lagi proses lain dalam sengketa Pilpres, untuk itu semua pendukung harus barsatu kembali, dan bisa bersama-sama mengisi pembangunan Indonesia, pintanya.

Ormas-ormas harus bisa menyesuaikan dengan program pemerintah kedepan, seperti apa kita akan berperan.

Politik kesejahteraan sosial adalah politik RKIH, untuk itu kita membangun kerjasama dengan seluruh kementerian, dan kita adalah mitra pemerintah.

Berbagai masukan untuk pembangunan Indonesia kedepan terus dilakukan RKIH, bahkan dalam bidang P4GN, RKIH bekerjasama dengan BNN sejak Presiden SBY, dan kini tengah melakukan upaya membangun kerjasama antara, RKIH, BNN dan Dirjen Lapas, untuk program Rehabilitasi terhadap pengguna Narkoba, serta memberikan pelatihan P4GN pada Sipir Lapas, agar kedepan tidak ada lagi peredaran Narkoba didalam Lapas, saat ini ada 150.000 lebih pengguna narkoba didalam Lapas, untuk itu kita telah membentuk tim pemantau yang peduli pemasyarakatan dan P4GN, bahkan tim ini juga memberikan pelatihan ketrampilan serta kewirausahaan pada Napi agar mereka usai menjalani pidana bisa kembali ke masyarakat dan berwirausaha, paparnya.

Sementara Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Dr. Hadi Prabowo,MM dalam sambutannya menjelaskan, bahwa kita bersyukur proses  Pemilu dan Pilpres 2019 sudah selesai, mari semua bersatu. Kita semua berupaya dalam mewujudkan persatuan kesatuan bangsa dan negara, paparnya.

Kita juga mengucapkan selamat pada Caleg terpilih yang segera menjadi wakil rakyat di DPRRI maupun DPRD, dan kami juga mengapresiasi seluruh pengurus maupun anggota Rumah Kreasi Indonesia Hebat dengan ide, gagasan serta perjuangan dalam memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, ungkap Dr Hadi Prabowo,MM. (Red)

Halal Bihalal Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Bersama Ormas RKIH


Halal Bihalal Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Bersama Ormas RKIH

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri dalam upaya membangun kebersamaan dengan Organisasi Kemasyarakatan, bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta menggelar acara Komunikasi Sosialisasi Kemasyarakat Membahas Isu-isu Terkini serta Halal Bihalal dengan sejumlah pimpinan Ormas yang tergabung dalam Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH), Hadir dalam ramah tamah tersebut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Dirjen Otonomi Daerah Sudarno serta beberapa pejabat Kemendagri dan tokoh-tokoh nasional.

Dalam sambutannya Sekjen Kemendagri Dr. Hadi Prabowo,MM menjelaskan, bahwa kita bersyukur proses  Pemilu dan Pilpres 2019 sudah selesai, mari semua bersatu. Kita semua berupaya dalam mewujudkan persatuan kesatuan bangsa dan negara, paparnya.

Kita juga mengucapkan selamat pada Caleg terpilih yang segera menjadi wakil rakyat di DPRRI maupun DPRD, dan kami juga mengapresiasi seluruh pengurus maupun anggota Rumah Kreasi Indonesia Hebat dengan ide, gagasan serta perjuangan dalam memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, ungkap Dr Hadi Prabowo,MM.

Sementara Ketua Umum RKIH, Kris Budiharjo juga menegaskan bahwa Pilpres sudah selesai, mari bersatu dan tidak lagi bicara 01 atau 02, kami RKIH juga terdiri dari berbagai Partai, namun semua tetap bersatu. Dan putusan MK bersifat final, sehingga tidak perlu lagi proses lain dalam sengketa Pilpres, semua pendukung harus bersama-sama mengisi pembangunan Indonesia, pintanya.

RKIH kini tengah melakukan upaya Rehabilitasi terhadap pengguna Narkoba, serta memberikan pelatihan P4GN pada Sipir Lapas, agar kedepan tidak ada lagi peredaran Narkoba didalam Lapas, paparnya. (Nrl).

Untuk Pertama Kalinya Bazar Buku Big Bad Wolf 2019 Resmi Dibuka di Bandung

Untuk Pertama Kalinya Bazar Buku Big Bad Wolf 2019 Resmi Dibuka di Bandung

Bazar Buku Terbesar di Dunia dengan diskon 60%- 80%, buka 24 jam non-stop dari 28 Juni-8 Juli 2019, untuk mencerdaskan bangsa melalui akses terhadap buku-buku internasional yang berkualitas.

Bandung, 27 Juni 2019, Dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi di Indonesia, Bazar Buku Terbesar di Dunia Big Bad Wolf kembali hadir di Indonesia setelah berhasil menarik banyak pengunjung pada bulan Maret lalu di Jakarta.

Bazar Buku Big Bad Wolf untuk pertamakalinya hadir di Bandung pada tanggal 28 Juni 8 Juli 2019 di Mason Pine Kota Baru Parahyangan dengan membawa buku bacaan yang baik dan bermutu untuk semua warga Bandung. Hadir selama 24 jam nonstop Bazar Buku Big Bad Wolf persembahan PT. Jaya Ritel Indonesia juga akan memberikan diskon mulai dari 60%-80% untuk semua buku-buku internasional. Berkat tingginya antusiasme dan permintaan dari masyarakat, Bazar Buku Big Bad Wolf tidak hanya diadakan di Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya melainkan di tujuh kota besar di Indonesia mewakili Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Bazar Buku Big Bad Wolf pertama kali diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2009, buku-buku yang disediakan merupakan buku-buku baru yang dibeli langsung dari penerbit-penerbit di UK, Amerika Serikat dan Canada. Rendahnya minat baca di Indonesia membuat Bazar Buku Big Bad Wolf terus tergerak untuk mengajak masyarakat agar lebih gemar membaca buku dan menjadikan buku sebagai kebutuhan sehari-hari.

Kurangnya minat baca masyarakat Indonesia juga diperkuat data survei Central Connecticut State University (CCSU) yang merilis peringkat literasi bertajuk ‘World’s Most Literate Nations’ pada Maret 2016, dari 61 negara disurvei, Indonesia berada pada peringkat 60.

Hanya Botswana yang diungguli Indonesia. Presiden Direktur PT Jaya Ritel Indonesia Uli Silalahi yang kini dikenal sebagai ibu buku mengatakan, Keadaan dunia yang semakin mengglobal membuat kita harus memperluas dan mepertajam pengetahuan kita terhadap informasi yang terus beredar, situasi ini menuntut kita agar lebih kritis dan memperbaiki kualitas diri, salah satu kuncinya adalah dengan membaca. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak hal pula yang kita ketahui, karena buku adalah jendela dunia, untuk itu kami mengadakan Bazar Buku Big Bad Wolf ini dengan misi untuk meningkatkan minat baca.

Turut hadir untuk membuka gelaran ini, Kepala BCA Kantor Wilayah I Lanny Budiati. “Melalui event akbar ini, kami ingin mendorong keluarga dan masyarakat untuk memiliki kebiasaan membaca dan memperoleh buku-buku bacaan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Buku memberikan wawasan berharga, yang jika dibiasakan, menjadi guru yang baik dalam menimba berbagai pengetahuan dan nilai kehidupan yang berharga,” urai Lanny. Ia juga mengungkapkan, kesempatan menggelar Bazar Buku dan dapat bekerjasama dengan Big Bad Wolf merupakan hal yang istimewa karena berkaitan dengan investasi jangka panjang terkait pencerdasan bangsa. Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk memperoleh bacaan-bacaan berkualitas, mendidik dan mewariskan generasi penerus dengan kesadaran membaca, dan ikut berkontribusi secara nyata di dunia pendidikan Tanah Air.”

Berbagai macam buku dihadirkan pada Bazar ini seperti buku fiksi, non fiksi dan buku anak-anak. Berbeda dari tahun sebelumya Bazar Buku Big Bad Wolf meluncurkan buku terbaru yakni “Buku Ajaib”, buku tersebut merupakan buku anak-anak dengan karaker yang seolah-olah hidup melalui teknologi Augmented Reality (AR).

Buku Ajaib ini terdiri dari 13 judul buku, 11 buku tersebut berbahasa Inggris dan dua diantaranya merupakan edisi Alif dan Sofia yang mengajarkan tata cara berwudhu, bacaan serta gerakan solat, dalam bahasa Indonesia yang hanya bisa didapatkan eksklusif di Bazar Buku Big Bad Wolf Indonesia.

Buku merupakan jendela dunia. Buku yang berkualitas akan mampu menjadi teman imajinasi dan meningkatkan kreativitas. Sayang, tidak semua anak memiliki kesempatan untuk memperoleh buku yang berkualitas. Masih banyak anak yang memiliki keterbatasan dalam membaca buku berkualitas. Sebagai wujud kepedulian terhadap minat baca dan budaya literasi, Bazar Buku Big Bad Wolf memiliki program yang dinamakan Red Readerhood, program ini adalah bentuk tanggung jawab sosial untuk menebarkan kebaikan kepada teman-teman dan masyarakat Indonesia yang membutuhkan, dengan cara mengajak pengunjung yang hadir pada Bazar Buku Big Bad Wolf untuk mendonasikan buku yang mereka beli di korner Red Readerhood.

Tahun lalu, Big Bad Wolf Indonesia memberikan ribuan buku kepada warga Gorontalo, menggunakan perahu sampan ke daerah-daerah yang tidak memiliki akses jalan, semangat berbagi tidak berhenti disini saja, Big Bad Wolf Indonesia juga mendonasikan buku untuk teman-teman yang berada di Samosir bersama dengan Yayasan Alusi Tao Toba. Buku - buku yang di donasikan diharapkan dapat bermanfaat dalam memajukan pendidikan dan menjadi semangat baru untuk lebih gemar membaca mengingat Pulau Samosir masih memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan juga pendidikan.Tahun ini Bazar Buku Big Bad Wolf melalui program Red Readerhood bekerjasama dengan FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Abri dan TNI Polri) untuk menebarkan buku bacaan yang berkualitas ke seluruh penjuru Indonesia.

Bazar Buku Big Bad Wolf juga menyediakan fasilitas penunjang seperti food court, pengunjung yang hadir dapat menikmati makanan ringan, makanan utama hingga makanan penutup, dan untuk memudahkan para pengunung yang hadir Bazar Buku Big Bad Wolf bekerja sama dengan damri yang akan beroperasi pada pukul enam pagi hingga pukul 11 malam. Terdapat dua penjemputan yakni dari alun-alun dan dari kota baru.

Abstrak EFEKTIVITAS BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

Abstrak
EFEKTIVITAS BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

Oleh : LAKSMA TNI SURADI AGUNG SLAMET, Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan

Kementerian Dalam Negeri Jakarta
Email: soeradi_as@yahoo.co.id

Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia; (2) Menyusun konsep baru dari analisis efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia.

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 9 orang ditentukan dengan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi para pengamat. Hasil penelitian adalah berikut :

Efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia belum optimal, karena hanya mampu mencapai kinerja 60 persen dari target awal 70 persen; dan berperan hanya 8,41 persen dalam proses penegakan hukum dengan jumlah 27 perkara. Hal tersebut disebabkan menurunnya pelaksanaan operasi Bakamla selama tahun anggaran 2018. Bila dibandingkan dengan kompleksitas tuntutan dan tantangan keamanan dan keselamatan perairan laut Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau, maka efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan perlu ditingkatkan.

Konsep Baru yang didapat dari analisis efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah konsep baru tentang Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia dengan definisi : Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia adalah sistem tata kelola kapal patroli dan fasilitas pendukung yang diselenggarakan Badan Keamanan Laut guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi peringatan dini; operasi pengamanan dan penyelamatan; operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang meliputi perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Penghapusan dan Pemindatanganan.

Kata Kunci :

Efektivitas, Bakamla, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia mengembangkan konsep wawasan nusantara dengan melihat Indonesia ke dalam politik kewilayahannya. Kewilayahan yang diperjuangkan telah diterima sebagai konsep wilayah nusantara dalam United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982. Sejak itu semua politik kewilayahan Indonesia disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS, termasuk semua peraturan perundang-undangan ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kepentingan Indonesia dan ketentuan UNCLOS. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi kedaulatannya di Perairan Indonesia meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial harus mengakomodasi kepentingan internasional khususnya lintas (pelayaran dan penerbangan) melalui perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia.

Menyadari bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional, maka upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan tentu perlu diselenggarakan secara terpola, terpadu, berkelanjutan dan melembaga dengan standar kebijakan dan tujuan yang jelas dan menyeluruh. Upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang demikian itu merupakan pengejawantahan kedaulatan NKRI.

Karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Hak negara ini diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang terkait dengan upaya pengelolaan sumber daya kelautan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud antara lain fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, dan fungsi penegakkan hukum yang terkait dengan keamanan laut.

Dalam komteks itu, di laut lepas Pemerintah wajib: a). memberantas kejahatan internasional; b).memberantas siaran gelap; c). melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial; d). melakukan pengejaran seketika; e). mencegah dan menanggulangi Pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan f). berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional. (UU No.32/2014)

Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. (UU No.32/2014)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana dimaksud di atas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Terhadap eksistensi Bakamla ini, maka pertanyaan yang manarik untuk dijawab secara konseptual dan faktual adalah Bagaimana efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi pengakan hukum di perairan laut Indonesia?

KERANGKA TEORI

Kerangka Teori dibangun dengan mendeskripsikan grand theory Ilmu Pemerintahan; middle range theory Teori Birokrasi; applied theory Teori Organisasi, Teori Pengorganisasian, Teori Efektivitas Organisasi, dan Teori Keamanan Maritim. Applied theory yang dijadikan landasan teoritik penyusunan konsep penelitian dalah berikut :
Landasan Teoritik : Siagian (1995: 32-33) menunjukkan efektivitas organisasi yang meliputi : (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap; (4) Perencanaan yang matang; (5) Penyusunan Program yang Tepat; (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja; (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Definisi Konseptual : Efektivitas BAKAMLA dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum di perairan laut Indonesia adalah keberhasilan atau pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terungkap dari (1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, (4) perencanaan yang matang, (5) penyusunan program yang tepat, (6) tersedianya sarana dan prasarana kerja, (7) pelaksanaan yang efektif dan efisien, (8) sistem pengawasan dan pengendalian.

Kerangka Analisis : Dari definisi konspetual tersebut dikembangkan 8 dimensi analisis : (1) Analisis kejelasan tujuan yang hendak dicapai, (2) Analisis kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) Analisis proses perumusan kebijakan, (4) Analisis perencanaan, (5) Analisis penyusunan program, (6) Analisis sarana dan prasarana kerja, (7) Analisis pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan (8) Analisis sistem pengawasan dan pengendalian.

Kerangka Pemikiran : Karangka pemikiran dirancang dengan menggambarkan manajemen penelitian yang terdiri atas input analisys, process analisys, output analisys, outcome analisys, dan benefit analisys. Input analisys yang dimaksud meliputi fenomena yang dijadikan obyek penelitian, quesi terhadap fenomena, judul penelitian dan konsep gagasan, serta deskripsi teori-teori yang dijadikan rujukan. Process analisys yang dimaksud meliputi pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang didapat dari berbagai buku dna dokumen; pengumpulan dan pengolahan data primer yang didapat melalui wawancara tertulis dengan 9 Informan Penelitian yang ditentukan dengan snow ball technque. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif yang dikembangkan dengan metode triaggulasi pengamat. Output Analisys adalah temuan empirik yang dijadikan penyusunan konsep baru. Outcome Analisys adalah Konsep Baru yang disusun sebagai hasil pengembangan teori. Benefit Analisys adalah Rekomendasi Praktis. Kerangka pemikiran yang digambarkan merupakan Model Aplikasi Estimologi Ilmu pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 9 orang ditentukan dengan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan metode triangulasi para pengamat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan 9 Informan Penelitian dibahas menurut teori efektivitas organisasi Siagian untuk mengetahui kondisi obyektif 9 parameter efektivitas keorganisasian Bakamla. Pembahasan dilakukan dengan merujuk data fungsional dan data faktual. Stand Point masing-masing parameter adalah berikut :

Dari analisis deskriptif kejelasan tujuan yang hendak dicapai diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam menjabarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai tersebut terdeskripsikan dalam (1) penyusunan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (2) penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (3) operasi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (4) sinergitas dan memonitoring pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; (5) pemberian dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; dan (6) pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Kejelasan tujuan yang hendai dicapai Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia untuk kurun waktu 25 tahun mendatang ditetapkan dengan Keputusan Keala Badan Keamanan Laut Nomor 84 Tahun 2018 tentang Grand Design Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2045. Dalam Grand Design dinyatakan bahwa visi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan serta menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia, adalah:

Terjaminnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera.

Misi Bakamla yang telah ditetapkan adalah peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi. Rumusan misi yang kemudian telah disinergikan dengan tugas dan fungsi Bakamla yang baru ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, wilayah yuridiksi Indonesia dan kawasan dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional;

2. Menjaga pemanfaatan dan kelestarian sumber daya laut demi tercapainya kesejahteraan nasional;

3. Menjaga kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia; dan

4. Mendorong kemampuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang mandiri dan kuat berbasiskan kepentingan Nasional.

Adapun dengan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Keamanan Laut juga memiliki tujuan baru, yakni sebagai berikut:
Pembangunan sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, penegakan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan strategi pencapaian tujuan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan strategi ini sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045 dengan memberikan pernyataan rencana strategis dan peran strategis Bakamla. Rencana Strategis Bakamla : Merujuk dari visi dan misi Bakamla sebagai institusi professional dan dapat dipercaya masyarakat, dan secara khusus misi Bakamla untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut wilayah Indonesia, maka diperlukan rencana strategis kedepan untuk membuat kinerja Bakamla lebih baik dan optimal.
Grand Design Bakamla diperlukan untuk memberikan arah kebijakan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, agar dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, maka diperlukan rencana strategis dalam kurun waktu tahun 2019-2045. Adapun rencana strategis dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut : (1) Terbentuknya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (2) Terciptanya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (3) Terwujudnya sistem informasi maritim di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi; (4) Terwujudnya kapasitas lembaga keamanan laut yang efisien, efektif dan terpercaya; (5) Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia aparatur keamanan laut yang profesional, berkompetensi global dan terpercaya; dan (6) Terpenuhinya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern.
Peran Strategis Bakamla : Peningkatan yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan keamanan, keselamatan, penegakan hukum dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara tersinergi guna tercapainya Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, rencana strategis yang telah disebutkan melahirkan peranan strategis, yaitu: (1) Meningkatnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (2) Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel; (3) Mewujudkan sistem informasi / sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern; (4) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang profesional, berkompetensi tinggi non sektoral; (5) Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini Meningkatnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (6) Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia yang kredibel; (7) Mewujudkan sistem informasi / sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia yang terintegrasi; (8) Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern; (9) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang professional, berkompetensi tinggi non sektoral; dan (10) Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini.

Dari analisis deskriptif kejelasan perumusan kebijakan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan perumusan kebijakan organisasional dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan perumusan kebijakan organisasional yang dimaksud sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045. Grand Design BAKAMLA merupakan konsep induk dari suatu skema/garis besar rencana pembaruan dan pengembangan BAKAMLA secara holistik dan komprehensif agar BAKAMLA memiliki eksistensi yang kuat untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dimasa kini dan dimasa depan. Grand Design BAKAMLA disusun untuk jangka waktu 2019-2045, yang dijabarkan dalam kerangka pengembangan organisasi, sumber daya manusia, serta teknologi dan sarana prasarana. Visi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan serta menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia, adalah: Terjaminnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera.
Misi Bakamla yang telah ditetapkan adalah peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi. Rumusan misi yang kemudian telah disinergikan dengan tugas dan fungsi Bakamla yang baru ini adalah sebagai berikut: (1) Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, wilayah yuridiksi Indonesia dan kawasan dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional; (2) Menjaga pemanfaatan dan kelestarian sumber daya laut demi tercapainya kesejahteraan nasional; (3) Menjaga kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia; dan (4) Mendorong kemampuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang mandiri dan kuat berbasiskan kepentingan Nasional. Dengan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Keamanan Laut juga memiliki tujuan baru, yakni sebagai berikut: Pembangunan sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, penegakan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif perencanaan diperoleh suatu gambaran faktual bahwa Bakamla sudah cukup optimal dalam menyusun perencanaan program dan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi untuk satu tahun anggaran. Namun perencanaan program dan anggaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Artinya, efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terbatas menurut kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah. Oleh sebab itu, Bakamla belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Meskipun begitu, Bakamla telah memiliki suatu sistem perencanaan untuk 25 tahun mendatang. Sistem perencanaan yang dimaksud adalah Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045. Grand Design Bakamla merupakan konsep induk suatu skema/garis besar rencana pembaruan dan pengembangan Bakamla secara holistik dan komprehensif agar Bakamla memiliki eksistensi yang kuat untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dimasa kini dan dimasa depan. Grand Design Bakamla disusun untuk jangka waktu 2019 - 2045, yang dijabarkan dalam kerangka pengembangan organisasi, sumber daya manusia, serta teknologi dan sarana prasarana. Tujuan penjabaran tersebut adalah membangun sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, penegakan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif penyusunan program diperoleh suatu gambaran faktual bahwa secara manajerial Bakamla sudah menyusun dan melaksanakan berbagai program untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Penyusunan dan pelaksanaan program yang dimaksud pada tahun anggaran 2018 meliputi program Sekretariat Utama; program Deputi Bidang Operasi dan Latihan; program Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi; program Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh Bakamla belum optimal karena pelaksanaan program Bakamla dihadapkan pada rumitnya permasalahan tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral para pemangku kepentingan. Meskipun begitu, Bakamla telah memiliki suatu sistem perencanaan untuk 25 tahun mendatang. Sistem perencanaan yang dimaksud adalah Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045. Penyusunan Grand Design Bakamla tersebut mencakup berbagai program pengembangan organisasi, sumber daya manusia, serta teknologi dan sarana prasarana dengan tujuan membangun sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, penegakan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif ketersediaan sarana dan prasarana kerja Bakamla diperoleh suatu gambaran faktual bahwa untuk menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia Bakamla membutuhkan 255 unit kapal patroli yang terdiri atas : 3 Kapal Induk 110 meter; 6 Kapal Patroli 80 meter, 122 Kapal Patroli 48 meter, dan 124 Kapal Interceptor. Bila dibandingkan dengan jumlah kapal patroli yang dimiliki Bakamla yang hanya mencapai 25 kapal patroli dengan kondisi sebagian kapal tidak siap operasi, maka dapat dinyatakan bahwa Bakamla hanya mempunyai 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli yang harus dimilikinya. Dengan kondisi sarana prasarana operasional yang demikian itu Bakamla tentu sulit mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara efektif. Terlebih lagi dengan rumitnya permasalahan tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral maka dengan sendirinya eksistensi Bakamla menjadi tidak optimal untuk menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan laut Indonesia.

Dari analisis deskriptif pelaksanaan yang efektif dan efisien diperoleh suatu gambaran faktual bahwa implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan operasional Bakamla tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya namun Bakamla juga dihadapkan pada sulitnya menjadi leading sector dalam penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Salah satu komponen keterbatasan sumber daya yang paling menonjol dan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi adalah bahwa Bakamla hanya memiliki 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli untuk melakukan operasi pengamanan dan penyelamatan di seluruh zona maritim yang mencapai 255 kapal patroli yang terdiri dari berbagai jenis dan kapasitas operasi. Bakamla tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya namun Bakamla juga dihadapkan pada permasalahan tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan sektoral yang menyebabkan Bakamla sulit menjadi leading sector dalam penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di laut. Dengan situasi dan kondisi yang demikian itu maka efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia menjadi tidak optimal.

Dari analisis deskriptif sistem pengawasan dan pengendalian diperoleh suatu gambaran faktual bahwa dalam lingkup internal Bakamla pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh inspektorat. Namun pelaksanaan fungsi Inspektorat tersebut belum efektif karena pada tahun anggaran 2016 dan 2017 Bakamla mendapatkan penilaian Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam lingkup eksternal Bakamla, kinerja pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan illegal di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang dilakukan Bakamla belum optimal, karena luasnya wilayah perairan, kondisi geografis, sarana dan prasarana yang sangat terbatas, sumber daya manusia juga terbatas, adanya wilayah perbatasan jarak beberapa negara tetangga yang berdekatan dan perkembangan teknologi yang pesat sehingga Bakamla seringkali tertingal dalam hal teknologi dengan negara tetangga seperti Singapura. Salah satu komponen keterbatasan sarana prasarana yang paling menonjol dan berpengaruh pada efektivitas pengawasan dan pengendalian kegiatan illegal di wilaya perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah bahwa Bakamla hanya memiliki 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli untuk melakukan operasi pengawasan dan pengendalian di seluruh zona maritim yang mencapai 255 kapal patroli terdiri dari berbagai jenis dan kapasitas operasional.

Konsep baru adalah hasil pengembangan applied theory yang dijadikan landasan teoritkk penyusunan konsep penelitian. Konsep baru yang didapat dari pembahasan efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah berikut :

Landasan Teoritik : Siagian (1995: 32-33) menunjukkan delapan parameter efektivitas organisasi yang terdiri atas: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap; (4) Perencanaan yang matang; (5) Penyusunan Program yang Tepat; (6) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja; (7) Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien; dan (8) Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat Mendidik. Berdasarkan teori efektivitas organisasi Siagian ini disusun definisi konseptual bahwa efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum adalah keberhasilan atau pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terungkap dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian. Dengan definisi konseptual yang demikian itu tersusun delapan dimensi analisis : (1) Dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Dimensi kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Dimensi proses analisa dan perumusan kebijakan; (4) Dimensi perencanaan; (5) Dimensi penyusunan program; (6) Dimensi tersedianya sarana dan prasarana kerja; (7) Dimensi pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan (8) Dimensi sistem pengawasan dan pengendalian.

Landasan Empirik : Dari analisis sarana dan prasarana kerja Bakamla diperoleh suatu gambaran faktual bahwa untuk menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia Bakamla membutuhkan 255 unit kapal patroli yang terdiri atas : 3 Kapal Induk 110 meter; 6 Kapal Patroli 80 meter, 122 Kapal Patroli 48 meter, dan 124 Kapal Interceptor. Bila dibandingkan dengan jumlah kapal patroli yang dimiliki Bakamla yang hanya mencapai 25 kapal patroli, maka dapat dinyatakan bahwa Bakamla hanya mempunyai 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli yang harus dimilikinya. Dengan kondisi sarana prasarana operasional yang demikian itu Bakamla sulit mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara efektif. Bakamla juga sulit menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau yang telah teridentifikasi.

Konsep Baru merupakan hasil aplikasi Model Epistomologi (bagaimana cara ilmu itu didapat) yang terkonsentrasi pada kajian salah satu obyek forma Ilmu Pemerintahan yaitu pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Referensi penyusunan konsep baru adalah berikut :

Conceptualization : Penelitian bertujuan untuk membentuk konsep baru atau memperbaharui konsep baru dengan didasarkan oleh data. Oleh karena itu, pembentukan konsep adalah bagian integral dari analisis data dan dimulai pada saat pengumpulan data. Dapat dipahami bahwa konseptualisasi adalah cara untuk mengatur dan memahami data. Proses yang terjadi dalam konseptualisasi meliputi analisis dan organisir data ke dalam beberapa kategori berdasarkan tema, konsep atau fitur yang serupa. Selain itu dilakukan juga pengembangan konsep baru, merumuskan konsep dan menguji hubungan antar konsep. (W. Lawrence, Neuman, 2014, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th Edition, University of Wisconsin, Whitewater. hal. 480).

Konsep Baru yang didapat dari pembahasan efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah konsep baru tentang Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia dengan definisi :

Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia adalah sistem tata kelola kapal patroli dan fasilitas pendukung yang diselenggarakan Badan Keamanan Laut guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi peringatan dini; operasi pengamanan dan penyelamatan; operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang meliputi perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Penghapusan dan Pemindatanganan.

Definisi mencakup tiga dimensi Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia : (1) Dimensi Perencanaan; (2) Dimensi Pengadaan; (3) Dimensi Penggunaan dan Pemanfaatan; (4) Pemeliharaan dan Perbaikan; (5) Dimensi Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Deskripsi : Uraian dimensi-dimensi Manajemen Sarana Prarana Keamanan Laut Indonesia adalah berikut :

Perencanaan : Perencanaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung meliputi : (1) Inventarisasi dan analisis kepemilikan dan kebutuhan; (2) Perencanaan kebutuhan; dan (3) Perencanaan kegiatan pengadaan dan penganggaran. Deskripsi tiga tahapan perencanaan tersebut adalah berikut :

1. Tahapan Inventarisasi dan Analisis Kepemilikan dan Kebutuhan

Inventaris dan Analisis Kepemilikan : Inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan secara profesional dengan melibatkan para ahli untuk mengidentifikasi dan menelaah kondisi kapal patroli dan fasilitas pendukung yang dimiliki Bakamla serta membuat catatan dan dokumen hasil inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal patroli dan fasilitas pendukung tersebut. Inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan dengan membuat catatan tentang (1) Nama dan Jenis Kapal; (2) Asal dan Status Kepemilikan Kapal; (3) Kapasitas dan Fungsi Kapal; (4) Unit Mesin Kapal; (5) Merek Mesin Kapal; dan (6) Persentase Kondisi Kelayakan dan Kelaikan Kapal; dan catatan tentang fasilitas pendukung untuk masing-masing nama dan jenis kapal.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal patroi dan fasilitas pendukung yang dimiliki Bakamla kemudian disusun Daftar Kepemilikan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung Bakamla. Selanjut dilakukan analisis kebutuhan kapal patroli.

Analisis Kebutuhan Kapal Patroli : Berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal dan fasilitas pendukung kemudian diadakan kegiatan analisis kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung. Analisis kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan secara profesional dengan melibatkan para ahli untuk menyusun suatu daftar kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung yang menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Bakamla secara efektif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi situasi, kondisi dan dinamika lingkungan kelautan di seluruh zona maritim yang sudah dipetakan oleh Bakamla. Situasi, kondisi dan dinamika lingkungan kelautan yang dimaksud dianalisis menurut analisis gelombang laut Indonesia, fisiografi dan morfologi laut Indonesia. Setelah itu, analisis kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan dengan memilih Metode Patroli (Patrol Pattern) tertentu yang sesuai untuk masing-masing zona maritim. Pola Patroli digunakan dalam keadaan yang khusus. Beberapa pola cocok untuk area yang kecil dan terbatas, sedangkan pola lainnya lebih cocok untuk area yang lebih besar. Berikut ini beberapa Jenis Patrol Pattern yang biasa digunakan oleh Coast Guard. Menurut Laporan Akhir Penelitian Master Plan Kebutuhan Kapal Patroli Untuk Pengamanan Wilayah Yuridiksi dan Perairan Laut Indonesia, brikut ini beberapa pola patroli :

Expanding Square : Kapal patroli berlayar menuju titik pada area patroli yang memiliki kondisi terbaik untuk memulai patroli. Titik ini akan menjadi datum (titik tengah) area patroli. Datum sebaiknya ditandai dengan buoy, life ring, strobe light, dll. Patroli yang pertama dimulai dari datum kemudian berlayar menuju sisi drift untuk satu track space (S). Jika drift tidak ada, maka jalur pertama yang dilalui akan menuju arah utara, dengan sudut 0o, untuk jalur kedua 90o, jalur ketiga 180o, dan seterusnya. Seluruh perubahan jalur membentuk sudut 90o ke arah kanan. Panjang jalur pencarian akan meningkat sebesar satu track space (S) seiring dengan perubahan jalur. Patroli yang kedua dimulai dengan cara yang sama, namun dengan memutar pola jalur pencarian ke arah kanan sebesar 45o. Metode patroli ini baik digunakan ketika: (1) Area patroli tidak terlalu luas; (2) Lokasi area patroli diketahui dalam batas yang relatif dekat; (3) Dibutuhkan patroli yang terkonsentrasi pada area tersebut.

Trackline, Single Unit, Return (TSR) : Kapal patroli mencari jalur lintasan ½ (S) ke arah jalur yang dituju dari titik awal menuju titik destinasi dan berakhir pada sisi lain dari titik awal sebesar ½ (S). Metode patroli ini baik digunakan ketika: (1) Rute yang akan dilalui diketahui; dan (2) Area patroli cukup besar.

Pola Creeping Line : Pola pencarian creeping line mirip dengan pola paralel. Kaki pencarian pola paralel sejajar dengan poros utama, atau yang lebih panjang dari daerah patroli persegi panjang, sedangkan kaki pencarian dari pola creeping line tersebut selaras dengan sumbu kecil atau pendek dari area patroli persegi panjang. Gambar menunjukkan tata letak dari pola patroli ini. Perencana menggunakan pola creeping line ketika: (1) Area patroli besar, panjang, dan cukup rata; (2) Kemungkinan lokasi target dianggap berada di kedua sisi cari lagu dalam dua poin; (3) Ada kebutuhan untuk pengamanan secara darurat di ujung – ujung area patroli

Parallel : Prosedur parallel track (sweep) biasanya digunakan bila satu atau lebih kondisi berikut ada: (1) Area patrolinya besar dan cukup rata; (2) Hanya perkiraan lokasi target yang diketahui; dan (3) Cakupan keseluruhan diinginkan. Kapal tersebut menuju ke sudut area patroli, menyapu area yang mempertahankan trek sejajar. Jalur pertama berada pada jarak yang sama dengan jarak tempuh satu setengah (1/2) dari sisi area

Sektor : Pola ini dapat digunakan dalam batas dekat dan area yang akan dicari tidak luas. Mudah untuk dieksekusi, kemungkinan akan memberikan ketepatan navigasi yang lebih besar dibandingkan pencarian persegi dan, karena jarak jalur sangat kecil di dekat pusat, ini memastikan probabilitas pendeteksian yang tinggi di wilayah di mana target tersebut kemungkinan besar akan ditemukan. Untuk radius pola patroli kapal biasanya antara 2NM dan 5NM dan masing-masing putaran 120 derajat. Panjang masing-masing akord sama dengan radius (R), oleh karena itu total track miles untuk menyelesaikan area pencarian adalah 9R.

Metode Patroli untuk Indonesia : Metode Patroli yang sesuai untuk menjaga laut Indonesia adalah metode creeping line, karena dapat digunakan di perairan yang luas. Alur patroli creeping line yang menyusuri laut dari sisi ke sisi sehingga dapat menjangkau perairan secara keseluruhan. Metode creeping line juga dapat dilakukan dengan single unit atau multi unit.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan kapal patroi dan fasilitas pendukung untuk masing-masing zona maritim kemudian disusun Daftar Kebutuhan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung. Selanjutnya disusun perencanaan kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung.

2. Perencanaan Kebutuhan

Berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi dan analisis kepemilikan dan kebutuhan kapal dan fasilitas pendukung kemudian diadakan kegiatan perencanaan kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung. Perencanaan kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan secara profesional dan fungsional dengan melibatkan fungsi-fungsi jabatan yang secara fungsional terkait dan atau berkepentingan dengan perencanaan kebutuhan kapal patroli tersebut. Perencanaan kebutuhan dilakukan pendekatan analisis profesional dan analisis fungsional untuk menyusun suatu Daftar Kebutuhan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung yang menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Bakamla secara efektif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi situasi, kondisi dan dinamika lingkungan kelautan di seluruh zona maritim yang sudah dipetakan oleh Bakamla. Strategi perencanaan kebutuhan disusun menurut fungsi perencanaan sekali pakai (single use plan), perencanaan tetap (standing plan) dan perencanaan berulang (repeat plan). Strategi perencanaan kebutuhan disusun dalam bentuk Master Plan dengan menetapkan struktur, skala prioritas dan tahapan pengadaan serta deskripsi setiap item perencanaan. Deskripsi perencanaan yang dimaksud terdiri atas uraian-uraian : (1) Nama dan Jenis Kapal; (2) Spesifikasi Mesin Kapal; (3) Kapasitas dan Fungsi Kapal; (5) Areal operasi kapal; (6); Estimasi Masa Operasi Kapal; (7) Asal Industri Kapal; (8) Fasilitas Pendukung Kapal; (9) Kebijakan Pengadaan Kapal; dan (10) Pola Pengadaan Kapal.

3. Perencanaan Pengadaan dan Penganggaran

Perencanaan kegiatan pengadaan dan penganggaran berperdoman pada Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Perencanaan kegiatan pengadaan dan penganggaran kapal dan fasilitas pendukung terdiri atas single use plan, standing plan dan repeat plan yang dirumuskan secara bertahap dan berkelanjutan menurut pola tahun anggaran. Perencanaan kegiatan pengadaan dan penganggaran kapal dan fasilitas pendukung disusun dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Pengadaan Barang (Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung) untuk setiap tahun anggaran dan tahun anggaran jamak (multiyears badgeting) sesuai dengan rencana besaran alokasi anggaran dan tahapan realisasi anggaran untuk masing-masing pengadaan. Rencana Kinerja dan Anggaran Pengadaan Barang dideskripsikan dengan menunjukkan indikator-indikator kinerja pengadaan dan indikator-indikator kinerja anggaran. Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Pengadaan Barang berpedoman pada Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah serta memperhatikan kebijakan dan arahan pimpinan.

4. Pengadaan

Kegiatan pengadaan kapal patroli dan fasilitas pendukung berperdoman pada Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan kapal partoli dan fasilitas pendukung mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah berikut:

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Kegiatan pengadaan kapal patroli dan fasilitas pendukung antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pemilihan Penyedia Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

2. Penetapan dokumen pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

3. Penetapan besaran nominal Jaminan Penawaran Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

4. Pengumuman pelaksanaan pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung di website Bakamla dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

5. Penilaian kualifikasi Penyedia Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

6. Pengevaluasian administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk untuk pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

7. Penetapan Pihak Penyedia Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

8. Penyusunan dan Penandatanganan Kotrak Pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

9. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

10. Penyerahan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung oleh pihak Penyedia kepada pihak Pengguna;

11. Penyusunan Laporan dan hasil Pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung; dan

12. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung.

Pengadaan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan dengan E-Tendering dan E-Purchasing menurut Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil pengadaan dicatat secara lengkap pada Dokumen Aset Bakamla.

5. Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan kapal patroli dan fasilitas pendukung dimulai dari penyerahan kapal patroli dan fasilitas pendukung tersebut dari pimpinan Bakamla kepada satuan pelaksana tugas pengamanan dan penyelamatan yang beroperasi pada zona maritim yang ditetapkan. Penggunaan kapal patroli dan fasilitas pendukung disertai dengan (1) pengorganisasian satuan pelaksana tugas; (2) penyerahan dokumen kapal dan kelengkapan administrasi; (3) pengaturan maajemen operasi; dan (4) sisem komando.

Pemanfaatan kapal patroli dan fasilitas pendukung untuk mendukung sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; melaksanakan operasi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; sinergitas dan monitoring pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; pemberian dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; dan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan, dan pemanfaatan lain sesuai dengan perintah atasan. Â

6. Pemeliharaan dan Perbaikan

Pemeliharaan kapal patroli dan fasilitas pendukung meliputi (1) pemeliharaan fungsi-fungsi organik kapal; (2) pemeliharaan sumber daya; (3) pemeliharaan kelaikan dan kapasitas operasional kapal; dan (4) pemeliharaan komponen-komponen fasilitas pendukung kapal. Pemeliharaan dilakukan secara berkala oleh unit kerja pemeliharaan dan perbaikan kapal dan fasilitas pendukung.

Perbaikan kapal patroli dan fasilitas pendukung meliputi (1) perbaikan fungsi-fungsi organik kapal; (2) perbaikan sumber daya; (3) perbaikan kelaikan dan kapasitas operasional kapal; dan (4) perbaikan komponen-komponen fasilitas pendukung kapal. Pemeliharaan dilakukan secara berkala oleh unit kerja pemeliharaan dan perbaikan kapal dan fasilitas pendukung.

1. Penghapusan dan Pemindahtanganan

Penghapusan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan apabila kapal patroli dan fasilitas pendukung tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian kemudian diputuskan sudah tidak layak dan tidak bisa digunakan lagi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla. Penghapusan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh pimpinan Bakamla dan melaporkan kinerja penghapusan kepada pimpinan Bakamla, dan selanjutnyas kinerja penghapusan dicatat dalam Dokumen Aset Bakamla.

Pemindatanganan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan apabila kapal patroli dan fasilitas pendukung tersebut dipandang perlu dipindahtangankan kepada pihak lain dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemindatangan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh pimpinan Bakamla dan melaporkan kinerja pemindatanganan kepada pimpinan Bakamla, dan selanjutnyas kinerja pemindatangan dicatat dalam Dokumen Aset Bakamla.

Proposisi : Berdasarkan deskripsi Konsep Baru tersusun Proposisi hasil penelitian sebagai berikut :

Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Penghapusan dan Pemindahtanganan kapal patroli dan fasilitas pendukung menentukan efektivitas Badan Keamana Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan hasil penelitian menurut teori efektivitas organisasi Siagian adalah berikut :

1. Efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia belum optimal, karena hanya mampu mencapai kinerja 60 persen dari target awal 70 persen; dan berperan hanya sebesar 8,41 persen dalam proses penegakan hukum di perairan laut Indonesia dengan jumlah 27 perkara. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya pelaksanaan operasi Bakamla selama tahun anggaran 2018 yang dibatasi oleh ketersediaan anggaran. Bila dibandingkan dengan kompleksitas tuntutan dan tantangan keamanan dan keselamatan perairan laut Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau yang telah teridentifikasi, maka efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan perlu ditingkatkan. Sementara itu, bagaimana kondisi organisasi dan manajemen Bakamla yang terungkap dari analisis delapan parameter efektivitas organisasi menurut Siagian adalah sebagai berikut :

Dari analisis kejelasan tujuan yang hendak dicapai diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam menjabarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai tersebut terdeskripsikan dalam Grand Design Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2045.

Dari analisis kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan strategi pencapaian tujuan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan strategi ini sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045.

Dari analisis kejelasan perumusan kebijakan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan perumusan kebijakan manajerial organisasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan perumusan kebijakan manajerial organisasi yang dimaksud sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045.

Dari analisis perencanaan diperoleh suatu gambaran faktual bahwa Bakamla sudah cukup optimal dalam menyusun perencanaan program dan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi untuk satu tahun anggaran. Namun perencanaan program dan anggaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Artinya, efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terbatas menurut kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah. Oleh sebab itu, Bakamla belum optimal dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Dari analisis penyusunan program diperoleh suatu gambaran faktual bahwa secara manajerial Bakamla sudah menyusun dan melaksanakan berbagai program untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Penyusunan dan pelaksanaan program yang dimaksud pada tahun anggaran 2018 meliputi program Sekretariat Utama; program Deputi Bidang Operasi dan Latihan; program Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi; program Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh Bakamla belum optimal karena pelaksanaan program Bakamla dihadapkan pada rumitnya permasalahan tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral para pemangku kepentingan.

Dari analisis sarana dan prasarana kerja Bakamla diperoleh suatu gambaran faktual bahwa untuk menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia Bakamla membutuhkan 255 unit kapal patroli yang terdiri atas : 3 Kapal Induk 110 meter; 6 Kapal Patroli 80 meter, 122 Kapal Patroli 48 meter, dan 124 Kapal Interceptor. Bila dibandingkan dengan jumlah kapal patroli yang dimiliki Bakamla yang hanya mencapai 25 kapal patroli, maka dapat dinyatakan bahwa Bakamla hanya mempunyai 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli yang harus dimilikinya. Dengan kondisi sarana prasarana operasional yang demikian itu Bakamla sulit mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara efektif.

Dari analisis pelaksanaan yang efektif dan efisien diperoleh suatu gambaran faktual bahwa imlementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan operasional Bakamla tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya namun Bakamla juga dihadapkan pada sulitnya menjadi leading sector dalam penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Salah satu komponen keterbatasan sumber daya yang paling menonjol dan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi adalah bahwa Bakamla hanya memiliki 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli untuk melakukan operasi pengamanan dan penyelamatan di seluruh zona maritim yang mencapai 255 kapal patroli yang terdiri dari berbagai jenis dan kapasitas operasi.

Dari analisis sistem pengawasan dan pengendalian diperoleh suatu gambaran faktual bahwa dalam lingkup internal Bakamla pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh inspektorat. Namun pelaksanaan fungsi Inspektorat tersebut belum efektif karena pada tahun anggaran 2016 dan 2017 Bakamla mendapatkan penilaian Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam lingkup eksternal Bakamla, kinerja pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan illegal di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang dilakukan Bakamla belum optimal, karena luasnya wilayah perairan, kondisi geografis, sarana dan prasarana yang sangat terbatas dan Bakamla tertingal dalam hal penerapan teknologi informasi bila dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura.

2. Konsep Baru yang didapat dari pembahasan efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah konsep baru tentang Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia dengan definisi : Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia adalah sistem tata kelola kapal patroli dan fasilitas pendukung yang diselenggarakan Badan Keamanan Laut guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi peringatan dini; operasi pengamanan dan penyelamatan; operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang meliputi perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Penghapusan dan Pemindatanganan. Definisi mencakup lima dimensi Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia : (1) Dimensi Perencanaan; (2) Dimensi Pengadaan; (3) Dimensi Penggunaan dan Pemanfaatan; (4) Pemeliharaan dan Perbaikan; (5) Dimensi Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Referensi :
Siagian, Sondang P, 1983, Bunga Rampai Manajemen Modern, Jakarta : PT Toko Gunung Agung.

Laporan Akhir Penelitian Master Plan Kebutuhan Kapal Patroli Untuk Pengamanan Wilayah Yuridiksi dan Perairan Indonesia, Kerjasama Bakamla dan Universitas Indonesia, 2018.

SATGAS MARITIM TNI KONTINGEN GARUDA 28K MELAKSANAKAN HALAL BIHALAL SAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 H DI LEBANON

SATGAS MARITIM TNI KONTINGEN GARUDA 28K MELAKSANAKAN HALAL BIHALAL SAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 H DI LEBANON

Prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-K United Nations Interim Forces In Lebanon (UNIFIL) KRI Sultan Hasanuddin-366 melaksanakan halal bihalal menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, Selasa (4/6) di port of Beirut, Lebanon

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan sholat idul fitri di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut, Lebanon dengan Khotib Dubes LBPP untuk Lebanon, H.E., Hajriyanto Y. Thohari.


Kemudian acara dilanjutkan dengan halal bihalal di atas geladak KRI Sultan Hasanuddin-366 yang dipimpin oleh Dansatgas Letkol Laut (P) Cecep Hidayat, S.E.,M.Si diikuti oleh seluruh prajurit Satgas. Suasana semakin terasa haru ketika seluruh prajurit saling bersalaman dan bermaaf-maafan antara satu sama lain.

"Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua, dimana kita kemarin satu bulan penuh umat muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Ini merupakan perjuangan, dimana kita harus menahan lapar dan haus dengan aktifitas tugas-tugas yang tetap padat untuk melaksanakan operasi dan latihan di Area Maritime of Operation di Laut Mediterania. Sehingga menyambut perayaan Idul Fitri ini memiliki kesan dan pengalaman yang sangat berharga meskipun jauh dari keluarga.



Dalam sambutannya Dansatgas Maritim (MTF) TNI KONGA XXVIII-K UNIFIL menyampaikan terima kasih atas semangat, dedikasi dan kerjasama dari para Prajurit sehingga tugas-tugas yang diamanahkan oleh Pemimpin dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan aman.

Selain itu dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa setelah berpuasa selama satu bulan penuh dengan ridho Allah SWT, kita semua kembali fitri, dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh sang Pencipta" ujar Dansatgas.

"Kedepannya kita harus lebih intropeksi diri dan memperbaiki diri lagi. Saya atas nama Pimpinan TNI dan TNI AL, pribadi maupun keluarga, pada kesempatan ini menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1440 H, mohon maaf lahir dan bathin atas segala kekhilafan maupun kesalahan baik tutur kata maupun tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

"Semoga dengan halal bihalal ini, setelah saling bermaaf-maafan, kita semakin bertoleransi, solid dan solidaritas diantara Prajurit Satgas MTF semakin tinggi.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit atas dedikasi, semangat dan kerjasamanya, sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, aman, dan lancar.

Kepulangan kita sangat diharapkan oleh keluarga kita, sehingga yang paling utama dan terpenting dalam melaksanakan tugas di daerah operasi adalah keamanan dan keselamatan, " tambahnya.

Kegiatan halal bihalal diakhiri dengan sholat dhuhur bersama dan tasyakuran.

Gerakan People Power Menguat, IPKI Dorong Pemerintah Wujudkan Pancasila Yang Ideal

Gerakan People Power Menguat, IPKI Dorong Pemerintah Wujudkan Pancasila Yang Ideal

PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2019 baru saja selesai, tahapan demi tahapan penghitungan suara hingga pengumuman hasil Pemilu maupun Pilpres 2019 menjadi momen yang politik yang dinanti seluruh rakyat Indonesia bahkan menjadi sorotan internasional.

Munculnya gerakan ketidakpercayaan terhadap hasil Pilpres 2019 ini telah menjadi satu hal yang patut dirisaukan, dimana terjadi pembelahan sosial sebagai konsekuensi dari pemihakan dan posisi politik yang berlangsung ketika momen pilpres tersebut. Yang paling merisaukan, bukanlah semata-mata pembelahan sosial antara pendukung 01 dan 02 yang semakin menguat, tapi juga bumbu ujaran-ujaran kebencian yang mengeraskan pembelahan itu.

Pembelahan lain yang juga merisaukan terjadi di kalangan gerakan yang mengatasnamakan People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat dalam bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi penyelenggara Pemilu maupun Pilpres, peruncingan sikap yang masih menguat sampai saat ini menyebabkan rasa kekawatiran masyarakat akan dampak yang timbul akibat gerakan tersebut.

Dalam menyikapi kemungkinan merebaknya gerakan People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) meminta Pemerintah bisa menegakkan Hukum dan memberikan keadilan rakyat.

Ketua Umum IPKI, HM Bambang Sulistomo, S.Ip,M.Si menegaskan bahwa Gerakan people power merupakan gerakan dalam menyikapi dinamika politik, dan hal tersebut pernah dilakukan ditahun 1966 dan 1968.

Saya kira, gerakan Kedaulatan Rakyat, kita harus melihat bahwa gerakan itu terjadi akibat adanya dinamika politik sekarang ini, yang diakibatkan oleh kisruhnya Pilpres, ini sebetulnya alasan yang utama, adanya krisis kepercayaan pada penegak hukum dan keadilan itu, tegas Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini.

Mereka melihat bahwa keadilan tidak bisa diwujudkan sekarang, jadi hasil Pemilu dan Pilpres bahkan saat Pilkada diukur dari situ, yang kita pertanyakan mana contoh keharmonisan elit politik, mana contoh kesungguhan kita untuk bersama-sama memperbaiki negeri ini, itulah bukti bahwa bangsa ini belum mampu mewujudkan Pancasila yang ideal, jadi kalau mau jujur sebenarnya bangsa ini punya modal yang besar yaitu Pancasila.

Bagi IP-KI ada people power atau tidak, bukan masalah, toh yang menang nanti yang akan jadi penguasa, yang kita tidak inginkan agar jangan ada yang membenturkan antar kekuatan rakyat, dan tegakkan hukum dan keadilan, tegas HM Bambang Sulistomo, S.Ip,M.Si. (Red)

DEMO DAMAI KPU DAN BAWASLU, FORUM UMAT ISLAM BERSATU TOLAK AJAKAN PEOPLE POWER

DEMO DAMAI KPU DAN BAWASLU, FORUM UMAT ISLAM BERSATU TOLAK AJAKAN PEOPLE POWER

FORUM UMAT ISLAM BERSATU yang didalamnya terdiri dari JARNAS (Jaringan Aktivis Nasional), LINGKAR MAHASISWA NUSANTARA dan ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA INDONESIA serta ALIANSl AKTIVIS NUSANTARA menggelar aksi demo damai di depan KPU dan Bawaslu, untuk menolak ajakan Peple Power yang dihembuskan oleh sekelompok yang mengintimidasi Penyelengara Pemilu KPU dan Bawaslu, serta memberikan sebuah propaganda SESAT dalam berdemokrasi, hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) saat jumpa Pers disela demo damai tersebut.

Lebih jauh dijelaskan bahwa 17 April 2019 adalah People Power sesunguhnya, yang melahirkan Konstitusi menentukan arah bangsa Indonesia.

Situasi menjelang 22 Mei 2019 Penetapan Hasil Pemilu, merupakan hal yang di tungu-tungu sebagai dasar pijakan Demokrasi lndonesia. Tentu ini merupakan hal yang biasa setiap 5 tahun sekali  sebuah Proses Demokrasi yang dilalui oleh seluruh elemen Negara, baik di tingkat Elit Politik sampai di arus bawah rakyat dengan penuh kesadaran, bahwa Hasil Proses 17 April 2019 merupakan Pilihan Rakyat yang harus di Hormati.

Sebagai anak Bangsa yang merasa terpangil dengan situasi dan kondisi Provokasi Propaganda yang di sampaikan oleh oknum Politik, menggambarkan situasi yang TIDAK SEBENARNYA yaitu menyerukan Peope Power Rakyat dalam Melawan Pemerintah, merupakan Tindakan MAKAR terhadap Negara.

Sebuah Komitmen anak bangsa dalam menyatukan seluruh Elemen Negara harus di dukung dan diredam demi cita-cita Bernegara dan Berbangsa dalam Bingkai Keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI HARGA MATI).

Kami juga mengutuk oknum dan segelintir orang yang mengiring Opini bahwa Indonesia Negara yang tidak Demokrasi, kami juga akan Melawan Propaganda yang menjurus ketidak stabilan Negara dalam Berdemokrasi.

Untuk itu Kami serukan kepada Elemen anak bangsa: 1. Tolak People Power karena People Power merupakan Gerakan lnskonstitusional MAKAR terhadap Negara, kedua, Tangkap oknum-oknum yang memperkeruh keadaan menjelang 22 Mei 2019.

Ketiga, Kami Bersama TNI POLRI Mengawal Demokrasi Politik Negara Indonesia. Keempat, Menghimbauan agar seluruh Rakyat Indonesia tetap Tenang dan tidak terpancing oleh Provokator menjelang 22 Mei 2019. Kelima, KPU dan BAWASLU Rl agar bekerja sesuai Profesional dan Bertangung Jawab, pintanya.

Negara ini berdiri dengan perjuangan yang telah diukir dengan catatan sejarah, Negara dengan Kedaulatan Rakyat Harus di Hormati.

PEMILU sudah usai sudah saatnya kita bergandeng tangan demi cita-cita Bernegara dan Berbangsa, untuk itu Forum Umat Islam Bersatu akan mengawal demokrasi hingga saat Penetapan oleh KPU, 22 Mei 2019 mendatang, hingga pasca penetapan tersebut, tegas Rahmad Imran.
Diberdayakan oleh Blogger.