Presidium Rakyat Menggugat Tolak Putusan Peradilan Vonis Meiliana

Presidium Rakyat Menggugat Tolak Putusan Peradilan Vonis Meiliana

Bertempat di Gedung Juang Menteng Jakarta, Presidium Rakyat Menggugat (PRM) mengeluarkan pernyataan "Mosi tidak percaya" kepada Aparat penegak hukum yang menangani peradilan Meiliana, di Pengadilan Negeri Medan, dimana Meiliana, divonis sebagai bentuk penodaan agama serta divonis hukuman 18 bulan kurungan penjara.

Sisca Romandor (humas PRM) juga menegaskan, bahwa Presedium Rakyat Menggugat akan memberikan dukungannya pada kasus Meiliana, dimana saat ini telah mengalami ketidak adilan karena telah menerima putusan hukum yang tidak adil yang membuat dirinya tersakiti.

Mosi tidak percaya terhadap keadilan dimana keinginan, tujuan visi dan misi berada disatu keadilan hukum yang adil dan Keadilan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara, diharapkan tidak ada lagi satu putusan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, para penegak hukum harus bersih, bebas dari tekanan, sehingga akan meraih keadilan yang benar-benar adil, tambah Sisca.

hal yang sama juga diungkapkan Koordinator Presidium Rakyat Menggugat, Tirtayasa dalam sambutannya menegaskan, bahwa PRM berkumpul saat ini untuk berada dalam satu garis kontrol sosial masyarakat, yang didalamnya terdiri dari 80 organ non politik, tidak berafiliasi ke parpol serta tidak berada pada satu suku, ras maupun Agama, PRM bersatu akan menyoroti proses peradilan di PN Medan. Pernyataan mosi tidak percaya dikeluarkan karena dalam keadilan hukum, telah mengalami perbedaan yang Tersakiti, keadilan seharusnya bisa dinikmati seluruh masyarakat, sementara kasus yang dituduhkan pada Meiliana tidak adil, dan Meiliana telah menjadi korban ketidakadilan, karena proses keadilan, tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun juga, ungkap Tirtayasa.

Hal yang sama juga diungkapkan Rinto Wardana, bahwa mosi tidak percaya ini, karena putusan terhadap Meiliana dapat menimbulkan konflik horizontal, Meiliana adalah kurban, yang bersangkutan merasa tidak adil atau suatu permasalahan harus dituntaskan, dalam pemrosesan hukum yang berkeadilan yang tidak tertekan oleh pihak manapun. Disini kita memperjuangkan keadilan di bumi Indonesia, tegas Rinto Harahap dalam pernyataan sikapnya.
 (Nrl)

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.