Persatuan Pergerakan Gelar Diskusi Publik Ujian Konstitusional Jabatan Wapres

Persatuan Pergerakan Gelar Diskusi Publik Ujian Konstitusional Jabatan Wapres

Pro-kontra Pengajuan Uji Konstitusional Masa Jabatan Wapres Terus Bergulir ditengah waktu pendaftaran Capres-Cawapres, dan untuk membedah hal tersebut Persatuan Pergerakan, bertempat di RM Raden Bahari Mampang Jaksel, menggelar Diskusi Publik menyangkut Uji Materi di Mahkamah Konstitusi terkait jabatan Wapres yang dilarang mengikuti Pilpres jika sudah 2 kali menjabat Wapres.

Sebagai pembicara Diskusi, Jansen Sitindoan dari Perhimpunan Magister Hukum Indonesia menilai, bahwa semangat reformasi salahsatunya adalah pembatasan jabatan kekuasaan, untuk itu MK sebagai produk reformasi kita yakin MK tidak akan mengabulkan tuntutan Partai Perindo, dan menolak seluruhnya permohonan pemohon.

Sebagaimana tuntutan reformasi bahwa perlunya pembatasan masa jabatan karena jika terlalu lama menjabat maka akan otoriter, dan kalau posisi Wapres disamakan Menteri sebagai pembantu presiden itu salah persepsi dan Wapres tidak bisa disamakan Menteri, kita lihat Menteri dipilih oleh Presiden dan sewaktu-waktu Presiden juga bisa diganti oleh Presiden, sementara Wakil Presiden bukan dipilih Presiden atau tidak bisa diberhentikan oleh Presiden, ungkap Jansen.


Hadar Gumai juga menegaskan, bahwa aturan pembatasan masa jabatan sudah jelas-jelas diatur dengan Undang-Undang, pembatasan upaya membuat regenerasi kepemimpinan bangsa kedepan, aturan tersebut juga dilakukan untuk jabatan kepala daerah juga sudah dibatasi, untuk itu uji norma tersebut pihaknya yakin akan ditolak MK, tegasnya.

Andri Anto juga melihat pembatasan hingga 2 kali, apakah berturut-turut atau tidak, jadi sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi apakah berturut-turut atau tidak, kecuali kalau Cawapres mengajukan menjadi Capres ini boleh, terkait permohonan oleh Parpol yang mengajukan, sementara Partai Perindo belum memiliki suara ataupun belum bisa mengajukan Capres-Cawapres, sehingga pemohon tidak memiliki legal standing.
Kedua seharusnya yang mengajukan adalah permohonan adalah mereka yang pernah menjabat Presiden maupun Wapres 2 periode, seperti Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga proses pemeriksaan bisa dilakukan, tapi kalau hanya penafsiran dapat merusak tatanan demokrasi serta ketatanegaraan, ungkap Andri.

Sementara pembicara diskusi Chudri Sitompul melihat berbeda, dalam Undang-Undang tersebut hanya Presiden dan tidak menyebutkan Wapres jadi menurutnya Wapres masih bisa dicalonkan kembali, untuk itu harus ada penafsiran yang jelas, apakah filosogis atau psikologis. Kalau larangan karena perlu pergantian pada yang muda, tapi sebaiknya justru yang tua yang layak memimpin, Mahathir di Malaysia terpilih kembali karena Mahathir dianggap yang paling tua, paparnya.(Nrl)

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.