Kesbangpol DKI Ajak Tokoh Masyarakat Sosialisasikan Demokrasi dan HAM

Bertempat di Hotel Grand Mutiara, Bogor Jakarta, pada Kamis 4 September hingga Sabtu 6 September 2014, Badan Kesbangpol Provinsi DKI menggelar kegiatan “Pemantapan Pemahaman Demokrasi dan HAM bagi Tokoh Masyarakat” , beberapa nara sumber dihadirkan, baik Pakar Politik, Akademisi serta beberapa pejabat tinggi di Kementrian Dalam Negeri.

Dalam laporannya Kasubdit Pengembangan HAM, Badan Kesbangpol DKI, Tumpak DN dalam laporannya menjelakan, bahwa kegiatan kali ini diikuti oleh 100 orang diantaranya Tokoh Masyarakat, perwakilan dari 5 Wilayah Ibukota Jakarta, dan untuk memberikan pencerahan, pendidikan serta wawasan politik bagi masyarakat, berkaitan dengan pengembangan Demokrasi dan Hak Azasi Manusia serta implementasinya di masyarakat, Badan Kesbangpol DKI terus mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam implementai kehidupan politik yang demokratis demi tegaknya nilai-nilai hak azasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernega, khususnya di Ibukota Jakarta, paparnya.
Sementara metode kegiatan disamping sosialisasi, Tanya jawab serta dialog antara nara sumber dengan peserta, para pembicara akan membahas masalah Sejarah dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Implementasi nilai Demokrasi dan hak azasi manusia, upaya dan strategi dalam membangun kehidupan demokrasi yang berorientasi hak azasi manusia, strategi peningkatan pengembangan demokrasi serta pembangunan peranserta masyarakat dalam pembangunan nilai kebangsaan.
Sementara Kepala Badan Kesbangpol DKI, H Fatahillah dalam sambutan yang disampaikan oleh Kabid Pengembangan Demokrasi, Badan Kesbangpol DKI, Alamsyah Gayo menegaskan, bahwa melalui kegiatan Pemantapan Pemahaman Demokrasi dan HAM bagi Tokoh Masyarakat ini merupakan upaya untuk memberikan fasilitas dalam membahas berbagai masalah yang terus berkembang di Jakarta, sehingga akan berdampak positif dalam pengembangan Demokrasi dan Hak Azasi Manusia serta dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan ini juga diharapkan akan meningkatkan pencerahan dan wawasan bagi tokoh masyarakat akan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembangan demokrasi dan HAM di Indonesia, Pemerintah bersama masyarakat harus mampu membangun kehidupan berpolitik yang baik dan berkualitas, mengerti nilai-nilai serta norma dan peraturan tentang Demokrasi dan HAM, untuk membangun masyarakat yang sadar serta tertib guna mendorong situasi yang aman, nyaman, damai dan menghargasi setiap hak dasar setiap orang akan hak azasi manusia, pintanya.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.