KSPI, RPP Pengupahan Ditandatangani, Buruh Ancam Demo dan Mogok


Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan demo besar-besaran bahkan Mogok Nasional,bila pemerintah SBY menandatangani RPP Pengupahan yang tengah digodok pemerintah.

"Kita menolak karena secara substansi prosesnya cacat hukum, dan isinya juga membahayakan kaum buruh karena akan membawa kembali kepada rezim upah murah", kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di Megaprok hotel, Jakarta.

Iqbal menjelaskan, salah satu isi yang membahayakan adalah, kenaikan Upah Minimun tiap dua tahun sekali, padahal terbukti naik setiap tahun saja tidak mampu meningkatkan daya beli para buruh.

"Ini pemerintah sedang main api, memancing kemarahan buruh", ujarnya.

Iqbal menjelaskan, dalam pembahasannya RPP Pengupahan juga cacat hukum karena tidak melibatkan tripatrit, tidak melibatkan Dewan Pengupahan Nasional.

"RPP itu seharusnya merupakan rekomendasi tripatrit nasional. Ini ujug-ujug", imbuhnya.

Atas hal ini, lanjut Iqbal. untuk tahap awal, KSPI akan melakukan penolakan secara resmi, kemudian akan melakukan Aksi besar di Kementerian Hukum dan HAM.

"Bila itu tidak juga direspon, dan Presiden tetap menandatangani RPP Pengupahan, maka kita terpaksa akan mogok nasional, sekitar bulan September atau Oktober", ancam Iqbal.

Meski demikian Iqbal mengakui, RPP Pengupahan sangat diperlukan oleh semua pekerja, termasuk buruh.

"RPP Pengupahan ini sangat diperlukan. KSPI setuju. Karena ini amanant UU
Tapi RPP yg dibuat sekarang melenceng dari UU baik prosedurnya maupun substansi isinya. Karena itu kami tegas menolak. Dan kami himbau agar Presiden tidak menandatangani RPP Pengupahan tersebut", pungkas Iqbal.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.