Politik Uang Merusak Tatanan Demokrasi, DPRD DKI Minta Panwaslu/Bawaslu Bertindak Tegas

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian suara bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye, Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, tim sukses caleg, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pencoblosan pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai maupun nama caleg  yang bersangkutan.

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi, Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun.

Dalam aturan Pemilu sudah tegas, bahwa Politik Uang merupakan bentuk pelanggaran pemilu, dimana pelaku pemberi uang dapat dipidanakan, bahkan jika terbukti politik uang tersebut dilakukan oleh seorang Caleg, maka yang bersangkutan bisa di diskualifikasi dari pencalegkannya, oleh sebab itu berdasarkan laporan dari Masyarakat, Panwaslu serta Badan Pengawas Pemilu agar bertindak aktif serta menindaklanjuti sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bawaslu, hal tersebut diungkapkan Politisi Partai Demokrat. yang juga anggota Komisi A DPRD DKI, H Taufiqurrahman.

Lebih jauh Taufiqurrahman melihat, bahwa Pesta Demokrasi saat ini sudah tercoreng dengan banyaknya kasus politik uang, yang nyata-nyata melanggar aturan Pemilu, bagi pihak Panwaslu atau Bawaslu, agar benar-benar menegakkan aturan yang ada, baik pelaku maupun aktor pelaku yaitu caleg yang bersangkutan juga harus dihukun, hingga diskualifikasi sebagai caleg, harapnya. 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi A DPRD DKI yang juga Ketua Bidang UKM dan BUMN, DPP Partai Hanura, H Rukun Santoso, saat ditemui para wartawan  menegaskan, bahwa pihaknya mengaku prihatin terhadap caleg Hanura yang melakukan money politic karena cara seperti itu tidak dibenarkan oleh aturan dalam Pemilu, dan kita tau selama ini partai Hanura adalah partai yang bersih, kenapa caleg seperti itu bisa menjadi caleg Partai Hanura, belum jadi saja sudah tidak jujur, bagaimana kalau mereka jadi anggota dewan ?, tanyanya.

H Rukun Santoso yang juga Caleg DPRD DKI  ini, mengaku menyerahkan sepenuhnya Tim Celag Hanura yang tertangkap RCC maupun Panwas pada proses Pemilu, karena itu bentuk pelanggaran Pemilu,  RCC juga menangkap banyak pelaku pelanggaran lainnya, hal tersebut  juga akan ditindaklanjuti, upaya meraih suara dengan membagi-bagi uang adalah fatal, kalau memang betul dari Caleg Hanura, berarti yang bersangkutan telah mencoreng nama baik Hanura, ini akan menjadi pertimbangan bagi DPP Partai Hanura, tegasnya.


Sementara ditempat terpisah, Sekjen Ormas RCC, Yanwar saat ditemui wartawan juga mengaku telah menangkap pemberi uang untuk pemenangan salahsatu caleg Partai Hanura, dimana mereka memberi uang 100 ribu untuk koordinator yang mengumpulkan 10 orang dengan memberi uang masing-masing 50 ribu rupiah, anggota Ormas RCC berhasil menyita uang berikut data yang menggerakkan untuk pemenangan caleg tersebut.

Yanwar mengaku temuan tersebut telah dilaporkan ke pihak Panwas Kota Jakarta Selatan, dengan tembusan Bawaslu serta pihak terkait, agar ditindaklanjuti lebih lanjut, karena pelanggaran politik uang tersebut disertakan beberapa barang bukti, seperti surat pernyataan, foto, rekaman suara, hingga uang tunai, semua barang bukti ada dipihaknya untuk berkas lebih lanjut, tegasnya. 

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.