Laskar Merah Putih Minta KPK Tangkap Gub Sultra Nur Alam


Setelah beberapa waktu lalu menyerahkan bukti Tintak Kejahatan Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, sekitar 100 anggota Laskar Merah Putih Provinsi Sultra dan dari Markas Besar LMP di Jakarta, mendatangi Kantor KPK di Kuningan Jakarta, mereka mendesak agar KPK segera menangkap Gubernur Sultra, Nur Alam.
Didepan para wartawan Ketua Umum Laskar Merah Putih H Adek E Manurung SH mewakili masyarakat Sultra menegaskan, bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah menyerahkan bukti tindak kejahatan Korupsi Nur Alam, karena sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam telah menerima 2 unit mobil mewah dengan merk BMW X4 dan Mini Cooper dari Pengusaha Tambang yang ada di Sultra.

Penerimaan mobil tersebut diberikan pada Nur Alam, karena telah menerbitkan ijin usaha pertambangan, dimana SK Gubernur tersebut dengan nomor 435 tahun 2010, tentang Persetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Operasi Produk kepada PT Angkara Jaya Berkah yang dipimpin oleh Indra Werdani (Direktur).

Penerbitan SK Gubernur Sultra tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena areal pertambangan tersebut semula berada di Kabupaten Bombana yang dikuasai oleh PT PNS selaku pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati Bombana.


H Nur Alam, SE (Gub Sultra) menerbitkan IUP diatas IUP dengan cara menggeser tapal batas Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Buton, sehingga areal tambang tersebut berada pada wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, oleh karena areal tambang itu menjadi berada pada wilayah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, maka IUP harus diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Atas penerbitan IUP diatas IUP tersebut tentu saja PT PNS menggugat Gubernur Sultra. Terbukti dalam gugatan tersebut dimenangkan oleh PT PNS hingga pada tingkat banding di Makassar.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan H Nur Alam SE, tidak hanya berupa penerimaan Gratifikasi 2 mobil mewah, namun juga patut diduga kuat masih banyak menerima gratifikasi berupa mobil-mobil mewah, motor mewah dn rumah mewah yang berlokasi di jalan Patra Rajasa Kuningan Jakarta Selatan, asset-asset tersebut diperolehnya dalam waktu singkat dalam menjabat Gubernur Sultra, oleh sebab itu Larkar Merah Putih menilai Gubernur Sultra Nur Alam, patut diduga kuat melakukan praktek-praktek konflik kepengingan (conflict of interest) dalam persaingan usaha jasa konstuksi dan usaha pertambangan. Diduga kuat bahwa salahsatu perusahaan yang dibacking H Nur Alam, SE untuk melakukan praktek tersebut yakni PT. Sultra Timbel Mas yang dipimpin oleh Robby Adrian, SE adalah juga pengurus DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara, tentu saja praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ini dilakukan oleh H Nur Alam, SE dalam rangka menghadapi Pemilukada Sultra yang akan dilakukan pada November 2012 mendatang. Oleh sebab itu Laskar Merah Putih kini kembali mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan Penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H Nur Alam, SE, tegas H Adek E Manurung SH.





0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.