Drs H Khuzairin Ahmad Tandjung : Pemilukada DKI Harus LUBER

 Menanggapi maraknya penolakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pelaksanaan Pemilukada DKI yang disampaikan KPUD DKI, oleh Partai Politik di DKI Jakarta, mendapat tanggapan serius dari Sekjen DPP Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia, Drs H Khuzairin Ahmad Tandjung.

Dengan tegas H Tandjung meminta pada KPUD DKI agar bekerja secara professional, dan tidak memihak pada salahsatu calon kandidat gubernur DKI Jakarta, KPUD harus dapat melayani seluruh kandidat dengan baik dan benar, demikian juga hak pilih warga Jakarta juga harus diakomodir semua, karena dari pantauan beberapa LSM, selisih DPT dengan data e-KTP cukup besar, ini jelas menjadi pertanyaan bagi seluruh warga Jakarta.

Sebagaimana amanat Undang-Undang bahwa Gubernur DKI Jakarta setingkat dengan Menteri, maka KPUD juga harus dapat bekerja dengan baik, guna menghasilkan Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2017 yang legitimate, memang semua calon gubernur DKI saat ini semuanya baik, namun harus dapat memilih yang terbaik dari keenam pasang calon tersebut, sehingga Gubernur DKI Jakarta benar-benar mendapat legitimasi dari seluruh warga Jakarta secara khusus dan seluruh warga Indonesia pada umumnya. Sekali lagi saya meminta pada KPUD DKI harus benar-benar transparan dan terbuka, khususnya masalah DPT, pinta H Tandjung.

Sebagaimana yang digelar ditahun-tahun sebelumnya saat Pemilu, maka dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta saat ini, juga harus berjalan dengan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), bagaimana para pemilih dapat menyalurkan aspirasinya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

DPP Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia meminta pada seluruh jajaran Kepolisian RI¸khususnya Polda Metro Jaya agar mengawal proses pesta demokrasi Pemilukada di Jakarta kali ini, jangan sampai ada kecurangan dan intimidasi dari Ormas, LSM maupun seseorang, yang memaksa pemilih untuk mencoblos salahsatu calon gubernur, proses Pilkada DKI Jakarta harus LUBER, sehingga akan memunculkan Gubernur yang benar-benar memiliki legitimasi yang kuat, dimata masyarakat Indonesia dan dunia internasional, tegas Ketua Umum Barisan Penegak Indonesia Raya, Drs H Khuzairin Ahmad Tandjung.