Pemerintah Harus Utamakan Pembangunan Pedesaan


Pemerintah diminta lebih mengutamakan pembangunan perekonomian di pedesaan daripada fokus mendatangkan investasi berskala besar dari luar negeri yang sasaran belum tentu menyentuh masyarakat lapisan dasar. Ekonom ECONIT Hendri Saparini mendesak pemerintah segera memperbaiki orientasi pembangunan ekonomi Indonesia supaya tidak terfokus pada upaya mendatangkan modal besar dari luar negeri. Pemerintah diminta berorientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi secara rill bisa benar terjadi.

“Saat ini siapa pun yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi ya didorong pemerintah. Yang menjadi pertanyaan apakah pertumbuhan itu bisa dinikmati seluruh rakyat, atau malah hanya dinikmati oleh pihak yang punya modal,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

Menurut dia, pemerintah bisa mencontoh China yang memfokuskan pembangunan ekonominya terlebih dulu ke pembangunan masyarakat miskin di pedesaan. Pembangunan dengan cara tersebut, lanjutnya, dinilai cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Hal tersebut terlihat dari persentase jumlah masyarakat kelas menengah di China saat ini yang 66%-nya tinggal di pedesaan.

Hendri optimistis jika pemerintah benar-benar mau mendorong pertumbuhan pertanian kerakyatan, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa terjadi.

Adapun, program-program yang diklaim pemerintah pro-rakyat seperti program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), kata Hendri, pada dasarnya tidak terintegrasi dengan strategi pembangunan nasional yang besar.

Alhasil, program seperti itu dinilainya tidak efektif untuk mendukung terjadinya pemerataan pembangunan.

Pemerintah saat ini sedang merevisi Peraturan Pemerintah No.62/2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.

Selain itu, pemerintah juga menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang fasilitas penangguhan pembayaran pajak penghasilan hingga jangka waktu tertentu (tax holiday) bagi penanaman modal skala besar di industri pionir.

Penyempurnaan dan pembuatan aturan baru tersebut bertujuan memperbesar daya tarik investasi di Indonesia yang pada akhirnya diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.