Segera Direvisi, Perda Reklame di Ibukota


DPRD DKI bakal revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame. Menyusul maraknya pendirian sarana promosi illegal di wilayah Jakarta.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI, Triwisaksana, langkah tersebut diperlukan untuk lebih memperketat penyelenggaraan pemasangan reklame. Mengingat banyak reklame yang tidak terurus berdampak pada kerugian pendapatan daerah dari sektor ini.

“Revisi Perda segera dilakukan agar segala peraturan mengenai penyelenggaraan reklame bisa diluruskan lebih jelas lagi,” ujar Triwisaksana.

Beberapa ketentuan yang perlu direvisi diantaranya seperti Nilai Strategis Reklame (NSR) karena terkait dengan proyeksi tata ruang di ibukota yang akan semakin baik ke depan.

Menurutnya, akan ada penyesuaian pajak reklame di setiap kawasan berbeda, artinya jika reklame tersebut berada di kawasan strategis maka NSR-nya juga akan meningkat.

Ia mengatakan, untuk saat ini, penerimaan pajak dari reklame termasuk dalam level bawah. Penerimaan pajak tertinggi di DKI Jakarta dicapai oleh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Sementara penerimaan pajak hotel dan restoran masuk dalam level menengah. “Kita harus tingkatkan pajak reklame menjadi level menengah,” imbuh Sani.

Seperti diberitakan sebelumnya Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI, Iwan Setiawandi, menyatakan sejak Januari hingga Maret 2011, sebanyak 800 reklame ditertibkan. Sedangkan sepanjang 2010, hal yang sama juga dilakukan terhadap 3.780 sarana promosi ‘bodong’ tersebut.

Ribuan reklame tersebut tersebar di lima wilayah. Terdiri dari sebanyak 297 reklame dibongkar di Jakarta Pusat, lalu 631 reklame dibongkar diwilayah Jakarta Selatan dan 364 reklame dibongkar di wilayah Jakata Timur.

Sedangkan di Jakarta Barat ada sebanyak 1.607 reklame dibongkar dan di Jakarta Utara ada sebanyak 881 reklame di bongkar

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.