KENAIKAN GAJI PNS, Kinerja Sepatutnya Jadi Rujukan


Pemerintah diimbau merumuskan skema kelayakan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah PNS di suatu instansi pemerintah layak atau tidak menerima kenaikan gaji. Ini karena kenaikan gaji harus diukur berdasarkan kinerja.

"Kalau tidak ada ukurannya, maka kenaikan gaji diterapkan bukan berdasarkan kinerja. Jika kenaikan berdasarkan faktor kebutuhan atau mengikuti tingkat inflasi, yang layak mendapatkannya hanya golongan I dan II saja. Sedangkan untuk golongan III dan IV, gajinya sudah lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhannya," kata guru besar Universitas Brawijaya Malang Ahmad Erani Yustika kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (28/3).

Pendapat senada juga diutarakan Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis dalam kesempatan terpisah. Menurut dia, kenaikan gaji PNS untuk golongan terendah masih dalam taraf wajar, karena mengikuti perkembangan inflasi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Namun, untuk golongan IV (pejabat) dirasakan tidak perlu, karena sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya.

Pemerintah memastikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, dan pensiunan akan cair mulai 1 April 2011. Kenaikan mencapai 15 persen terhitung mulai Januari 2011. PNS bisa mengajukan rapel kenaikan gaji mulai Januari 2011 yang juga berlaku bagi pensiunan.

Dalam APBN 2011, pembayaran gaji pegawai dianggarkan Rp 91,2 triliun. Anggaran ini masuk alokasi anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp 180,6 triliun atau 2,65 persen dari produk domestik bruto (PDB). Selain gaji PNS, pemerintah juga menyiapkan anggaran honorarium, tunjangan, dan uang lembur pegawai negeri sejumlah Rp 28,1 triliun.

Menurut Yustika, PNS yang pendapatannya masih pas-pasan, seperti golongan I dan II, tergolong wajar jika setiap tahun menikmati kenaikan gaji. Namun kenaikan disesuaikan dengan tingkat inflasi, karena PNS golongan I dan II memang berada pada situasi yang rentan dengan dampak inflasi.

"Untuk PNS golongan I dan II, tidak perlu berbicara soal kinerja. Ini lebih pada konteks untuk menjaga agar kehidupan mereka dan keluarganya bisa terjamin meski dalam kondisi minimalis," katanya.

Sedangkan terkait kenaikan gaji PNS golongan III dan IV serta pejabat tinggi atau pejabat negara, menurut Erani, harus dikaitkan dengan kinerja. Dengan kondisi gaji yang relatif lebih tinggi dan di atas kebutuhan minimal, wajar kalau ada tuntutan kinerja yang lebih baik.

"Memang, meski gaji naik setiap tahun, namun tidak ada tuntutan secara nyata terhadap kinerja PNS agar makin baik. Bahkan tidak ada kerangka kerja yang ideal di setiap instansi pemerintah untuk dijalankan PNS-nya.

Di lain pihak, terkait dampak kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri terhadap inflasi, Erani menjelaskan, hanya akan mendorong kenaikan 1 hingga 2 persen. Kenaikan barang kebutuhan pokok, seperti beras atau bahan pangan lainnya, kemungkinan juga tidak akan terlalu besar. Ini mengingat harga beras sudah relatif tinggi dan ritme kenaikan harga sudah terjadi delapan bulan belakangan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, kenaikan gaji PNS untuk golongan terendah masih dalam taraf wajar, karena mengikuti perkembangan inflasi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Namun, untuk golongan IV (pejabat) dirasakan tidak perlu, karena sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya.

"Gaji terendah untuk PNS saat ini mencapai 1 juta rupiah, padahal targetnya sekitar 2 juta rupiah. Maka untuk PNS golongan rendah, saya setuju gajinya dinaikkan," katanya.

Harry juga mempertanyakan ketiadaan standar dalam mengukur produktivitas PNS di kementerian/lembaga negara serta pemerintah daerah. Padahal masalah ini akan menjadi kendala jika pemerintah ingin menaikkan gaji PNS ke depan.

"DPR berulang kali meminta rancangan rumusan standar kinerja kepada pemerintah. Ini untuk menentukan dasar apa saja yang dipakai dalam menaikkan gaji PNS. Ini tidak pernah ada dan jawabannya selalu saja sedang dalam pembahasan. Padahal permintaan ini sudah bertahun-tahun," ujarnya.

Kenaikan gaji PNS yang rencananya akan dicairkan per 1 April 2011 harus bisa dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah, terutama terkait alasan dan ukuran kinerja yang selama ini dicapai secara rata-rata oleh PNS,

"Dengan situasi seperti ini, saya mendapat kesan pemerintah menunda-nunda menentukan kriteria dalam menaikkan gaji PNS. Jadi, saya berpikir, pemerintah hanya mementingkan kenaikan gaji dulu dan urusan kinerja bisa belakangan saja," tuturnya.

Saat ini, lanjut Harry, sistem remunerasi di instansi pemerintahan seperti upaya seorang penyelamat. Jadi, ketika kebutuhan rumah tangga PNS dirasakan mendesak, pemerintah lantas tergopoh-gopoh untuk memberikan pertolongan dengan menaikkan gaji PNS.

"Jadi, kebijakan kenaikan gaji saat ini bukan diukur berdasarkan kinerja, melainkan kalau pemerintah sedang berbaik hati, maka seluruh PNS bisa naik gaji setiap tahunnya," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, kenaikan gaji PNS terjadi setiap tahun, dan sejak 2005 kenaikan rata-rata 24,6 persen per tahun. Sedangkan selama 2006-2007, gaji PNS naik rata-rata 15 persen per tahun dan 2008 kembali membaik sebesar 20 persen. Selanjutnya pada 2009 kenaikan gaji cuma 10 persen dan pada 2010 sebesar 5 persen serta 2011 yang diplot 15 persen.

Menurut dia, kenaikan gaji pokok yang dialami PNS dan TNI/Polri tidak tergolong tinggi. Selama ini, gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan honorarium.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2011, pemerintah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri di kisaran 10-15 persen yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2011. Namun, pemerintah baru akan menyalurkan kenaikan gaji pada April 2011 (dirapel). "Jadi, kalau ada kenaikan gaji, lebih karena gaji pokok, dan ini tidak besar," ujarnya.

Agus juga lantas tidak merasa khawatir kalau kenaikan ini bisa memicu inflasi. Bahwa kemudian gaji pokok itu meningkat dan membuat permintaan juga meningkat, maka hal ini biasa terjadi dan sudah diantisipasi pemerintah.

Menkeu Agus Martowardojo belum bisa memastikan apakah kenaikan gaji 8.000 pejabat negara pada tahun ini akan disetujui Presiden. Hingga saat ini, rencana kenaikan gaji pejabat negara masih dalam proses. Dalam hal ini, realisasi kenaikan gaji pejabat negara itu masih perlu pembahasan lebih lanjut.

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.