Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

Impor Menggila, Industri Kian Tergilas


Dominasi produk impor yang terus menguat di pasar dalam negeri dan sudah menggerus pangsa pasar produk dalam negeri harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah.

Apalagi dalam kondisi saat ini, kalangan pelaku industri sudah makin khawatir bakal tergilas dalam kompetisi perdagangan bebas.

"Kalau produktivitas tidak meningkat dan daya saing industri nasional kita rendah, pastinya neraca perdagangan kita terus berubah dan makin mengkhawatirkan," kata ekonom senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi di Jakarta.

Apalagi, diketahui saat ini sejumlah industri kesulitan menghadapi persaingan pasar bebas. Dalam hal ini pemerintah harus segera mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi dunia usaha di dalam negeri. Apalagi ini terkait dengan potensi penurunan produksi dan penjualan produk industri nasional yang juga mengancam kelangsungan pekerjaan bagi tenaga kerja dan masyarakat umumnya.

Pande mengatakan, pemerintah harus melakukan tindakan yang lebih terarah agar kekhawatiran terjadinya deindustrialisasi bisa diatasi. Apalagi deindustrialisasi terlihat makin nyata dan ditandai dengan lonjakan produk impor di pasar dalam negeri. "Setidaknya pemerintah pusat harus konsentrasi meningkatkan daya saing industri yang menjadi sasaran untuk ditingkatkan produktivitasnya," ujarnya.

Menurut dia, selama ini masalah infrastruktur menjadi kendala paling dominan bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional. Bahkan kondisi infrastruktur ini sudah menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk di Indonesia. "Masalah infrastruktur ini sudah dikeluhkan kalangan dunia usaha selama bertahun-tahun dan belum teratasi dengan baik," kata Pande.

Terkait masalah impor bahan pangan yang juga cenderung meningkat belakangan ini, Pande mengatakan, sebaiknya hanya diizinkan untuk pemenuhan kebutuhan akibat kekurangan produksi di dalam negeri. Dalam hal ini, impor bahan pangan hanya dilakukan untuk mengantisipasi adanya kelangkaan di pasaran. Jadi, bukan untuk mengambil pasar dari produksi petani dan nelayan di dalam negeri. "Apalagi sebenarnya kita tidak melihat adanya penurunan harga yang drastis meski impor dilakukan," ujar dia.

Menurut dia, kegiatan impor, apalagi secara ilegal, sudah merugikan perekonomian Indonesia. Saat ini impor ilegal terindikasi dilakukan importir barang konsumsi dan bahan pangan seperti yang terungkap beberapa waktu lalu. "Jelas, ini tugas utama pemerintah untuk memberantas impor ilegal yang masuk di semua wilayah Indonesia. Jangan sampai ikan yang bisa dihasilkan dari laut di dalam negeri dan daging yang bisa disediakan peternak juga diimpor, apalagi ilegal," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan, daya saing industri nasional masih lemah. Untuk menghadapi pelaksanaan perdagangan bebas, termasuk CAFTA, pemerintah diharapkan bisa mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan daya saing industri nasional. Dengan ini, industri nasional bisa bersaing dengan industri negara lain, minimal untuk memasok kebutuhan di dalam negeri yang makin dikuasai produk impor.

"Industri kita hanya bisa memasok untuk kebutuhan dalam negeri atau ke suatu negara. Ini pun sudah makin sulit. Tentunya dengan kondisi ini, industri nasional memang belum bisa bersaing," katanya.

Selain infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) andal, industri di China juga mendapatkan insentif berupa suku bunga kredit perbankan yang rendah dan mendapat pemotongan pajak. Dengan ini biaya produksi industri di China jauh lebih murah dibanding Indonesia.

"Penjualan produk-produk konsumsi seperti telepon genggam, elektronik, sepatu, dan pakaian jadi yang mengendalikan mekanisme pasar. Jadi, yang lebih murah dan berkualitas, bakal dibeli konsumen," ujar Erwin.

Menurut dia, kalangan pengusaha nasional memiliki kecenderungan lebih memilih menjadi pedagang/importir dibanding menjadi industriawan. Apalagi risiko dalam membangun industri manufaktur jauh lebih tinggi. Mulai dari modal, beban produksi hingga masalah tenaga kera/buruh.

"Kalau menjadi importir dan pedagang, dengan omzet serupa, tapi tidak harus menanggung risiko bisnis. Untuk itu, perilaku ini harus diubah dengan mendorong daya saing industri dan adanya fasilitasi yang konkret dari pemerintah. China sejak awal telah menetapkan arah yang jelas dengan menciptakan industri yang terintegrasi mulai dari hulu hingga ke hilir," tuturnya.

Terkait hal ini, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pemerintah akan menyusun regulasi baru tentang perdagangan bebas dengan China. Ini terkait permasalahan 5-10 sektor industri yang merasa dirugikan oleh produk impor dari China. Kelima industri itu meliputi furnitur/mebel, logam dan produk logam, elektronik, permesinan, serta tekstil dan produk tekstil. Selain itu juga industri mainan anak, jamu/kosmetik, dan lainnya.

"Sekarang kita sudah tahu, sektor apa saja yang berkurang produksinya akibat CAFTA. Ini termasuk sebab-sebabnya, dan kita juga mengetahui bahwa barang-barang yang masuk itu kebanyakan standarnya di bawah ketentuan. Kita akan melakukan berbagai upaya, antara lain menggunakan instrumen safeguard (pengamanan pasar)," katanya.

Untuk itu, Hidayat menjelaskan, jika ada perusahaan yang merasa dirugikan atas masuknya barang-barang dari China, maka diharapkan bisa menyampaikan keluhannya dan pemerintah akan melakukan upaya yang diperlukan.

"Kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap harga dan kualitas barang dari China. Jangan sampai terjadi dumping (harga jual ekspor lebih murah dibanding harga jual di dalam negeri). Ini sesuai ketentuan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Saat ini kita hanya bisa mensinyalir jika terjadi dumping," ujarnya.

KENAIKAN GAJI PNS, Kinerja Sepatutnya Jadi Rujukan


Pemerintah diimbau merumuskan skema kelayakan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri. Ini harus dilakukan untuk mengetahui apakah PNS di suatu instansi pemerintah layak atau tidak menerima kenaikan gaji. Ini karena kenaikan gaji harus diukur berdasarkan kinerja.

"Kalau tidak ada ukurannya, maka kenaikan gaji diterapkan bukan berdasarkan kinerja. Jika kenaikan berdasarkan faktor kebutuhan atau mengikuti tingkat inflasi, yang layak mendapatkannya hanya golongan I dan II saja. Sedangkan untuk golongan III dan IV, gajinya sudah lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhannya," kata guru besar Universitas Brawijaya Malang Ahmad Erani Yustika kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (28/3).

Pendapat senada juga diutarakan Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis dalam kesempatan terpisah. Menurut dia, kenaikan gaji PNS untuk golongan terendah masih dalam taraf wajar, karena mengikuti perkembangan inflasi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Namun, untuk golongan IV (pejabat) dirasakan tidak perlu, karena sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya.

Pemerintah memastikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, dan pensiunan akan cair mulai 1 April 2011. Kenaikan mencapai 15 persen terhitung mulai Januari 2011. PNS bisa mengajukan rapel kenaikan gaji mulai Januari 2011 yang juga berlaku bagi pensiunan.

Dalam APBN 2011, pembayaran gaji pegawai dianggarkan Rp 91,2 triliun. Anggaran ini masuk alokasi anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp 180,6 triliun atau 2,65 persen dari produk domestik bruto (PDB). Selain gaji PNS, pemerintah juga menyiapkan anggaran honorarium, tunjangan, dan uang lembur pegawai negeri sejumlah Rp 28,1 triliun.

Menurut Yustika, PNS yang pendapatannya masih pas-pasan, seperti golongan I dan II, tergolong wajar jika setiap tahun menikmati kenaikan gaji. Namun kenaikan disesuaikan dengan tingkat inflasi, karena PNS golongan I dan II memang berada pada situasi yang rentan dengan dampak inflasi.

"Untuk PNS golongan I dan II, tidak perlu berbicara soal kinerja. Ini lebih pada konteks untuk menjaga agar kehidupan mereka dan keluarganya bisa terjamin meski dalam kondisi minimalis," katanya.

Sedangkan terkait kenaikan gaji PNS golongan III dan IV serta pejabat tinggi atau pejabat negara, menurut Erani, harus dikaitkan dengan kinerja. Dengan kondisi gaji yang relatif lebih tinggi dan di atas kebutuhan minimal, wajar kalau ada tuntutan kinerja yang lebih baik.

"Memang, meski gaji naik setiap tahun, namun tidak ada tuntutan secara nyata terhadap kinerja PNS agar makin baik. Bahkan tidak ada kerangka kerja yang ideal di setiap instansi pemerintah untuk dijalankan PNS-nya.

Di lain pihak, terkait dampak kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri terhadap inflasi, Erani menjelaskan, hanya akan mendorong kenaikan 1 hingga 2 persen. Kenaikan barang kebutuhan pokok, seperti beras atau bahan pangan lainnya, kemungkinan juga tidak akan terlalu besar. Ini mengingat harga beras sudah relatif tinggi dan ritme kenaikan harga sudah terjadi delapan bulan belakangan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, kenaikan gaji PNS untuk golongan terendah masih dalam taraf wajar, karena mengikuti perkembangan inflasi yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga. Namun, untuk golongan IV (pejabat) dirasakan tidak perlu, karena sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya.

"Gaji terendah untuk PNS saat ini mencapai 1 juta rupiah, padahal targetnya sekitar 2 juta rupiah. Maka untuk PNS golongan rendah, saya setuju gajinya dinaikkan," katanya.

Harry juga mempertanyakan ketiadaan standar dalam mengukur produktivitas PNS di kementerian/lembaga negara serta pemerintah daerah. Padahal masalah ini akan menjadi kendala jika pemerintah ingin menaikkan gaji PNS ke depan.

"DPR berulang kali meminta rancangan rumusan standar kinerja kepada pemerintah. Ini untuk menentukan dasar apa saja yang dipakai dalam menaikkan gaji PNS. Ini tidak pernah ada dan jawabannya selalu saja sedang dalam pembahasan. Padahal permintaan ini sudah bertahun-tahun," ujarnya.

Kenaikan gaji PNS yang rencananya akan dicairkan per 1 April 2011 harus bisa dijelaskan secara gamblang oleh pemerintah, terutama terkait alasan dan ukuran kinerja yang selama ini dicapai secara rata-rata oleh PNS,

"Dengan situasi seperti ini, saya mendapat kesan pemerintah menunda-nunda menentukan kriteria dalam menaikkan gaji PNS. Jadi, saya berpikir, pemerintah hanya mementingkan kenaikan gaji dulu dan urusan kinerja bisa belakangan saja," tuturnya.

Saat ini, lanjut Harry, sistem remunerasi di instansi pemerintahan seperti upaya seorang penyelamat. Jadi, ketika kebutuhan rumah tangga PNS dirasakan mendesak, pemerintah lantas tergopoh-gopoh untuk memberikan pertolongan dengan menaikkan gaji PNS.

"Jadi, kebijakan kenaikan gaji saat ini bukan diukur berdasarkan kinerja, melainkan kalau pemerintah sedang berbaik hati, maka seluruh PNS bisa naik gaji setiap tahunnya," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, kenaikan gaji PNS terjadi setiap tahun, dan sejak 2005 kenaikan rata-rata 24,6 persen per tahun. Sedangkan selama 2006-2007, gaji PNS naik rata-rata 15 persen per tahun dan 2008 kembali membaik sebesar 20 persen. Selanjutnya pada 2009 kenaikan gaji cuma 10 persen dan pada 2010 sebesar 5 persen serta 2011 yang diplot 15 persen.

Menurut dia, kenaikan gaji pokok yang dialami PNS dan TNI/Polri tidak tergolong tinggi. Selama ini, gaji yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan honorarium.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2011, pemerintah menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri di kisaran 10-15 persen yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2011. Namun, pemerintah baru akan menyalurkan kenaikan gaji pada April 2011 (dirapel). "Jadi, kalau ada kenaikan gaji, lebih karena gaji pokok, dan ini tidak besar," ujarnya.

Agus juga lantas tidak merasa khawatir kalau kenaikan ini bisa memicu inflasi. Bahwa kemudian gaji pokok itu meningkat dan membuat permintaan juga meningkat, maka hal ini biasa terjadi dan sudah diantisipasi pemerintah.

Menkeu Agus Martowardojo belum bisa memastikan apakah kenaikan gaji 8.000 pejabat negara pada tahun ini akan disetujui Presiden. Hingga saat ini, rencana kenaikan gaji pejabat negara masih dalam proses. Dalam hal ini, realisasi kenaikan gaji pejabat negara itu masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Awas Cuaca Ekstrim di Jakarta


Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca ekstrem masih akan terjadi di Ibu Kota dalam beberapa pekan ke depan. Artinya, hujan lebat yang terkadang disertai angin kencang diperkirakan masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Pohon tumbang juga masih akan menjadi ancaman serius. Sebagai langkah antisipasi, Sudin Pertamanan Jakarta Barat giat melakukan penopingan dan pendataan lokasi pohon rawan tumbang di wilayahnya.

Kepala Sudin Pertamanan Jakarta Barat Adida Noor mengungkapkan, salah satu lokasi rawan pohon rawan di Jakarta Barat terdapat di Jalan Panjang, Jalan Tubagus Angke, dan Jalan S Parman. ”Ketiga lokasi itu memang kawasan yang terdapat banyak pohon besar dan pohon yang usianya di atas lima tahun. Dengan kondisi cuaca seperti saat ini, sangat memungkinkan terjadi pohon rawan tumbang atau sempal,” ujar Adida, Rabu (23/3/2011).

Selain itu, Adida mengatakab, selain melakukan monitoring, pihaknya juga menyiapkan tim khusus, yakni tim yang menggunakan sepeda motor dan tim yang menggunakan truk untuk berkeliling memonitor keberadaan ribuan pohon di Jakarta Barat. Kedua tim tadi, katanya, juga menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan pohon rawan tumbang.

”Jika memang kondisinya sudah sangat membahayakan, mereka dapat melakukan penopingan atas permintaan warga,” katanya.

Berdasarkan data Sudin Pertamanan Jakarta Barat, sejak Januari hingga pertengahan Maret tahun ini, terdapat sembilan pohon tumbang di wilayah Jakarta Barat. Sedangkan di tahun 2010, pohon tumbang di Jakarta Barat sebanyak 32 pohon di mana puncak kasusnya terjadi pada Oktober 2010 dengan 12 pohon tumbang. Sedangkan di tahun 2009 hanya terdapat enam pohon tumbang.

Selain Jalan Panjang, Jalan Tubagus Angke, dan Jalan S Parman, ditambahkan Adida, Jalan Joglo dan Jalan Kebon Jeruk Raya juga menjadi kawasan rawan pohon tumbang. Pihaknya membuka nomor pengaduan pohon tumbang di nomor 081398888149 (Kadirun), 081513890666 (Fajar) dan 081387731483 (Rastono).

”Silakan masyarakat menghubungi nomor tadi jika melihat pohon rawan tumbang atau sudah membahayakan,” ujar Adida.

481 TKI Dari Libia Sudah Dipulangkan


Gelombang pemulangan tenaga kerja Indonesia dari Libya terus dilakukan menyusul kemelut politik dan peperangan yang melanda wilayah itu. Hingga saat ini, 418 tenaga kerja Indonesia berhasil dipulangkan ke Indonesia.

Di bawah koordinasi mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda, pemerintah telah memulangkan sebanyak 418 tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Libya. "Begitu terpantau ada TKI yang masih ada di sana, kami langsung menjemput mereka pulang ke Indonesia," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat, Rabu (23/3/2011) di sela-sela workshop dan pertemuan bisnis internasional BNP2TKI di Yogyakarta.

Dari total keseluruhan TKI yang dipulangkan dari Libya, sebanyak 292 orang di antaranya bekerja di sektor formal, seperti perminyakan, konstruksi, operator mesin, industri makanan, dan pelayaran. Sebanyak 126 orang lainnya bekerja di sektor informal, yaitu pembantu rumah tangga.

Jumhur memperkirakan, TKI yang berada di Libya masih banyak, bahkan berkisar hingga puluhan ribu orang. Banyak TKI yang berangkat ke Libya tidak langsung dari Indonesia, tetapi dari negara-negara di sekitar Libya.

Selain para TKI, pemulangan juga dilakukan terhadap WNI di Libya, yang berjumlah 135 orang. Dengan demikian, sejak 6 Februari 2011 hingga 15 Maret 2011 telah dilakukan pemulangan TKI dan WNI sebanyak 553 orang.

TKI Jepang aman

Pascatsunami di Jepang, hingga saat ini belum ada TKI yang dipulangkan. Menurut Jumhur, kondisi para TKI di Jepang baik-baik saja. Di Jepang terdapat sekitar 12.000 peserta program magang asal Indonesia dan 686 TKI.

"Pengiriman TKI ke Jepang berjalan terus karena tak semua wilayah di Jepang terkena tsunami. Justru kami optimistis karena dalam situasi saat ini Jepang membutuhkan banyak TKI," tutur Jumhur.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi Muhaimin Iskandar mengatakan, para peserta program magang kerja asal Indonesia di Jepang selamat dari bencana alam dan dalam kondisi yang sehat. Sebanyak 57 peserta mengikuti program magang di lokasi bencana tsunami, yaitu Iwate, Miyagi, dan Fukushima.

Pemerintah Jepang Berikan Penghargaan TKI




Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri menyampaikan penghargaan pemerintahnya kepada Rita Retnaningtyas (35), TKI yang menjadi perawat rumah sakit penempatan 2009 oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui program Government to Government (G to G) dengan Pemerintah Jepang.

Hal ini disampaikan Kepada BNP2TKI M Jumhur Hidayat di Jakarta, Rabu (23/3/2011). Rita yang berasal Kelurahan Srondol Kulon RT 05 RW 02, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan kini bekerja di Miyagi National Hospital, Miyagi, Jepang, itu dinilai berjasa menolong sejumlah warga Jepang yang terkena musibah akibat gempa berikut tsunami pada Jumat (11/3/2011) lalu yang melanda negeri tersebut.

"Kami atas nama Pemerintah Jepang menyampaikan terima kasih kepada BNP2TKI dan khususnya Rita Retnaningtyas, juga beberapa TKI perawat baik nurse (perawat rumah sakit) dan careworker (perawat lanjut usia) yang ikut bersusah payah membantu warga Jepang terkena tsunami, utamanya di Miyagi," ujar Jumhur yang mengulangi ucapan Shiojiri. Rita Retnaningtyas bersama TKI perawat lain bahkan bersedia bertahan di daerah dekat gempa dan tsunami yang terjadi di Miyagi untuk melakukan pekerjaan sosial kemanusiaan yang mulia.

Menurut Jumhur, di lima prefektur atau provinsi sekitar gempa tsunami Jepang, yaitu Miyagi, Iwate, Aomori, Ibaraki, dan Fukushima, terdapat 35 TKI perawat yang terdiri dari 11 TKI nurse dan 24 TKI careworker. Namun, semua TKI perawat di lima prefektur itu dalam keadaan selamat dari bencana gempa, termasuk akibat radiasi reaktor nuklir di Fukushima.

Sebagian dari 35 TKI tersebut ada pula yang dievakuasi ke daerah yang jauh dari gempa dan radiasi reaktor nuklir, sedangkan beberapa orang seperti Rita Retnaningtyas justru masih bertahan di Miyagi sampai sekarang.

Kudeta SBY Hanya Dongeng


Anggota Komisi I DPR, Salim Mengga, meragukan kabar upaya penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disebutkan ingin dilakukan oleh sejumlah purnawirawan TNI. Bahkan, dia menilai bahwa penggulingan Presiden oleh purnawirawan merupakan hal yang mustahil.

Sebelumnya, Al-Jazeera melaporkan adanya sejumlah jenderal purnawirawan yang secara diam-diam mendukung kelompok Islam garis keras untuk memicu kekerasan antarumat beragama. Hal ini bagian dari rencana menggulingkan Presiden.

”Saya pikir di zaman sekarang ini purnawirawan melakukan kudeta hanya dongeng,” kata Salim yang juga purnawirawan Mayor Jenderal TNI itu di DPR, Jakarta, Rabu (23/3/2011).

Menurut Salim, pensiunan jenderal tidak mungkin memiliki keberanian untuk menggulingkan Presiden saat ini.

”Jangankan pensiunan jenderal, perwira yang masih aktif saja sulit dan tidak punya keberanian untuk melakukan kudeta politik,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga meminta agar isu penggulingan Presiden termasuk pembentukan Dewan Revolusi Islam tidak diseriusi.

”Anggap saja itu informasi biasa. Tidak perlu BIN (Badan Intelijen Negara) ikut turun tangan,” ujarnya.

Di lain pihak, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah kabar rencana kudeta tersebut. ”Tidak ada dan tidak pernah boleh ada rencana kudeta. Tidak pernah ada laporan yang masuk bahwa ada perencanaan kudeta,” kata Purnomo di Jakarta, hari ini.

Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Bedah Mafia Hukum



Kuatnya jaringan mafia hukum serta  system yang memberi peluang bagi seseorang untuk mencari keuntungan dalam proses hukum di Indonesia,  telah mendorong Universitas Jayabaya Jakarta, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, sehingga dalam kuliah umum Fakultas Hukum, pihak universitas sengaja membedah permasalahan hukum di Indonesia, dengan menampilkan nara sumber, Prof DR. Deny Indrayana.
Menurut Ketua Yayasan Jayabaya, Hj KRAY Yuyun S, bahwa kuliah umum dengan nara sumber Prof Denny Indrayana, kita ingin seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, untuk datap berfikir luas untuk dapat bersama-sama memerangi Mafia Hukum, karena mereka adalah calon-calon penegak hukum, yang akan mengisi posisi di Kejaksaan, Kepolisian, Hakim maupun Pengacara yang cukup riskan dengan jaringan Mafia Hukum, kita ingin para mahasiswa memiliki semangat anti mafia hukum, serta memahami pentingnya pemahaman sejak dini, agar kelak tidak terlibat dalam jaringan mafia hukum, tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Prof DR. Deny Indrayana, didepan para wartawan seusai paparan menjelaskan, bahwa mahasiswa khususnya dari Fakultas Hukum harus kita sterilkan dari virus Mafia Hukum, diakuinya jaringan para mafia hukum cukup kuat, namun demikian kita tidak boleh tinggal diam, kita semua tidak boleh menyerah, oleh sebab itu mahasiswa mulai hari ini harus memiliki semangat anti mafia hukum, dan pendidikan anti mafia sangat penting ditanamkan pada para mahasiswa, ungkapnya tegas.
Pembantu Presiden ini juga mengajak pada para mahasiswa maupun para penegak hukum yang saat ini bertugas, agar berperilaku bersih, dengan tidak menerima uang sogok, jangan melakukan jual beli hukum, serta jangan menyogok, bagi para penegak hukum harus transparan, partisipatif, akuntabel dan sesuai perundang-undangan yang berlaku, apabila di instansinya terjadi penyuapan, maka yang bersangkutan harus ditindak tegas, mari terus bekerja dan jangan menyerah untuk melawan mafia hukum, pinta Prof DR. Deny Indrayana.
Diberdayakan oleh Blogger.