Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

Abstrak EFEKTIVITAS BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

Abstrak
EFEKTIVITAS BADAN KEAMANAN LAUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM DI PERAIRAN LAUT INDONESIA

Oleh : LAKSMA TNI SURADI AGUNG SLAMET, Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan

Kementerian Dalam Negeri Jakarta
Email: soeradi_as@yahoo.co.id

Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia; (2) Menyusun konsep baru dari analisis efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia.

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 9 orang ditentukan dengan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan analisis triangulasi para pengamat. Hasil penelitian adalah berikut :

Efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia belum optimal, karena hanya mampu mencapai kinerja 60 persen dari target awal 70 persen; dan berperan hanya 8,41 persen dalam proses penegakan hukum dengan jumlah 27 perkara. Hal tersebut disebabkan menurunnya pelaksanaan operasi Bakamla selama tahun anggaran 2018. Bila dibandingkan dengan kompleksitas tuntutan dan tantangan keamanan dan keselamatan perairan laut Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau, maka efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan perlu ditingkatkan.

Konsep Baru yang didapat dari analisis efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah konsep baru tentang Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia dengan definisi : Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia adalah sistem tata kelola kapal patroli dan fasilitas pendukung yang diselenggarakan Badan Keamanan Laut guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi peringatan dini; operasi pengamanan dan penyelamatan; operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang meliputi perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Penghapusan dan Pemindatanganan.

Kata Kunci :

Efektivitas, Bakamla, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia mengembangkan konsep wawasan nusantara dengan melihat Indonesia ke dalam politik kewilayahannya. Kewilayahan yang diperjuangkan telah diterima sebagai konsep wilayah nusantara dalam United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982. Sejak itu semua politik kewilayahan Indonesia disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam UNCLOS, termasuk semua peraturan perundang-undangan ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kepentingan Indonesia dan ketentuan UNCLOS. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi kedaulatannya di Perairan Indonesia meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial harus mengakomodasi kepentingan internasional khususnya lintas (pelayaran dan penerbangan) melalui perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia.

Menyadari bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis merupakan modal dasar pembangunan nasional, maka upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang mencakup berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan tentu perlu diselenggarakan secara terpola, terpadu, berkelanjutan dan melembaga dengan standar kebijakan dan tujuan yang jelas dan menyeluruh. Upaya pengelolaan sumber daya kelautan yang demikian itu merupakan pengejawantahan kedaulatan NKRI.

Karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di laut lepas. Hak negara ini diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang terkait dengan upaya pengelolaan sumber daya kelautan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud antara lain fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, dan fungsi penegakkan hukum yang terkait dengan keamanan laut.

Dalam komteks itu, di laut lepas Pemerintah wajib: a). memberantas kejahatan internasional; b).memberantas siaran gelap; c). melindungi kapal nasional, baik di bidang teknis, administratif, maupun sosial; d). melakukan pengejaran seketika; e). mencegah dan menanggulangi Pencemaran Laut dengan bekerja sama dengan negara atau lembaga internasional terkait; dan f). berpartisipasi dalam pengelolaan perikanan melalui forum pengelolaan perikanan regional dan internasional. (UU No.32/2014)

Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut. (UU No.32/2014)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagaimana dimaksud di atas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya. Terhadap eksistensi Bakamla ini, maka pertanyaan yang manarik untuk dijawab secara konseptual dan faktual adalah Bagaimana efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi pengakan hukum di perairan laut Indonesia?

KERANGKA TEORI

Kerangka Teori dibangun dengan mendeskripsikan grand theory Ilmu Pemerintahan; middle range theory Teori Birokrasi; applied theory Teori Organisasi, Teori Pengorganisasian, Teori Efektivitas Organisasi, dan Teori Keamanan Maritim. Applied theory yang dijadikan landasan teoritik penyusunan konsep penelitian dalah berikut :
Landasan Teoritik : Siagian (1995: 32-33) menunjukkan efektivitas organisasi yang meliputi : (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap; (4) Perencanaan yang matang; (5) Penyusunan Program yang Tepat; (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja; (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Definisi Konseptual : Efektivitas BAKAMLA dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum di perairan laut Indonesia adalah keberhasilan atau pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terungkap dari (1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai, (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, (4) perencanaan yang matang, (5) penyusunan program yang tepat, (6) tersedianya sarana dan prasarana kerja, (7) pelaksanaan yang efektif dan efisien, (8) sistem pengawasan dan pengendalian.

Kerangka Analisis : Dari definisi konspetual tersebut dikembangkan 8 dimensi analisis : (1) Analisis kejelasan tujuan yang hendak dicapai, (2) Analisis kejelasan strategi pencapaian tujuan, (3) Analisis proses perumusan kebijakan, (4) Analisis perencanaan, (5) Analisis penyusunan program, (6) Analisis sarana dan prasarana kerja, (7) Analisis pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan (8) Analisis sistem pengawasan dan pengendalian.

Kerangka Pemikiran : Karangka pemikiran dirancang dengan menggambarkan manajemen penelitian yang terdiri atas input analisys, process analisys, output analisys, outcome analisys, dan benefit analisys. Input analisys yang dimaksud meliputi fenomena yang dijadikan obyek penelitian, quesi terhadap fenomena, judul penelitian dan konsep gagasan, serta deskripsi teori-teori yang dijadikan rujukan. Process analisys yang dimaksud meliputi pengumpulan dan pengolahan data sekunder yang didapat dari berbagai buku dna dokumen; pengumpulan dan pengolahan data primer yang didapat melalui wawancara tertulis dengan 9 Informan Penelitian yang ditentukan dengan snow ball technque. Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif yang dikembangkan dengan metode triaggulasi pengamat. Output Analisys adalah temuan empirik yang dijadikan penyusunan konsep baru. Outcome Analisys adalah Konsep Baru yang disusun sebagai hasil pengembangan teori. Benefit Analisys adalah Rekomendasi Praktis. Kerangka pemikiran yang digambarkan merupakan Model Aplikasi Estimologi Ilmu pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 9 orang ditentukan dengan snow ball technique. Pengumpulan data sekunder menggunakan studi kepustakaan; pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan metode triangulasi para pengamat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan 9 Informan Penelitian dibahas menurut teori efektivitas organisasi Siagian untuk mengetahui kondisi obyektif 9 parameter efektivitas keorganisasian Bakamla. Pembahasan dilakukan dengan merujuk data fungsional dan data faktual. Stand Point masing-masing parameter adalah berikut :

Dari analisis deskriptif kejelasan tujuan yang hendak dicapai diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam menjabarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai tersebut terdeskripsikan dalam (1) penyusunan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (2) penyelenggaraan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (3) operasi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (4) sinergitas dan memonitoring pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; (5) pemberian dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; dan (6) pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Kejelasan tujuan yang hendai dicapai Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia untuk kurun waktu 25 tahun mendatang ditetapkan dengan Keputusan Keala Badan Keamanan Laut Nomor 84 Tahun 2018 tentang Grand Design Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2045. Dalam Grand Design dinyatakan bahwa visi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan serta menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia, adalah:

Terjaminnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera.

Misi Bakamla yang telah ditetapkan adalah peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi. Rumusan misi yang kemudian telah disinergikan dengan tugas dan fungsi Bakamla yang baru ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, wilayah yuridiksi Indonesia dan kawasan dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional;

2. Menjaga pemanfaatan dan kelestarian sumber daya laut demi tercapainya kesejahteraan nasional;

3. Menjaga kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia; dan

4. Mendorong kemampuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang mandiri dan kuat berbasiskan kepentingan Nasional.

Adapun dengan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Keamanan Laut juga memiliki tujuan baru, yakni sebagai berikut:
Pembangunan sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, penegakan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan strategi pencapaian tujuan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan strategi ini sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045 dengan memberikan pernyataan rencana strategis dan peran strategis Bakamla. Rencana Strategis Bakamla : Merujuk dari visi dan misi Bakamla sebagai institusi professional dan dapat dipercaya masyarakat, dan secara khusus misi Bakamla untuk menjaga keamanan dan kedaulatan laut wilayah Indonesia, maka diperlukan rencana strategis kedepan untuk membuat kinerja Bakamla lebih baik dan optimal.
Grand Design Bakamla diperlukan untuk memberikan arah kebijakan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, agar dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan, maka diperlukan rencana strategis dalam kurun waktu tahun 2019-2045. Adapun rencana strategis dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut : (1) Terbentuknya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (2) Terciptanya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (3) Terwujudnya sistem informasi maritim di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi; (4) Terwujudnya kapasitas lembaga keamanan laut yang efisien, efektif dan terpercaya; (5) Terwujudnya kapasitas sumber daya manusia aparatur keamanan laut yang profesional, berkompetensi global dan terpercaya; dan (6) Terpenuhinya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern.
Peran Strategis Bakamla : Peningkatan yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan keamanan, keselamatan, penegakan hukum dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara tersinergi guna tercapainya Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, rencana strategis yang telah disebutkan melahirkan peranan strategis, yaitu: (1) Meningkatnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (2) Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel; (3) Mewujudkan sistem informasi / sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern; (4) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang profesional, berkompetensi tinggi non sektoral; (5) Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini Meningkatnya penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu; (6) Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia yang kredibel; (7) Mewujudkan sistem informasi / sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia yang terintegrasi; (8) Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern; (9) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang professional, berkompetensi tinggi non sektoral; dan (10) Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini.

Dari analisis deskriptif kejelasan perumusan kebijakan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan perumusan kebijakan organisasional dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan perumusan kebijakan organisasional yang dimaksud sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045. Grand Design BAKAMLA merupakan konsep induk dari suatu skema/garis besar rencana pembaruan dan pengembangan BAKAMLA secara holistik dan komprehensif agar BAKAMLA memiliki eksistensi yang kuat untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dimasa kini dan dimasa depan. Grand Design BAKAMLA disusun untuk jangka waktu 2019-2045, yang dijabarkan dalam kerangka pengembangan organisasi, sumber daya manusia, serta teknologi dan sarana prasarana. Visi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah yang diberikan mandat untuk mengkoordinasikan serta menjaga keamanan laut di wilayah Indonesia, adalah: Terjaminnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera.
Misi Bakamla yang telah ditetapkan adalah peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi. Rumusan misi yang kemudian telah disinergikan dengan tugas dan fungsi Bakamla yang baru ini adalah sebagai berikut: (1) Menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, wilayah yuridiksi Indonesia dan kawasan dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional; (2) Menjaga pemanfaatan dan kelestarian sumber daya laut demi tercapainya kesejahteraan nasional; (3) Menjaga kedaulatan dan kemandirian Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia; dan (4) Mendorong kemampuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia yang mandiri dan kuat berbasiskan kepentingan Nasional. Dengan visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya, Badan Keamanan Laut juga memiliki tujuan baru, yakni sebagai berikut: Pembangunan sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, penegakan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif perencanaan diperoleh suatu gambaran faktual bahwa Bakamla sudah cukup optimal dalam menyusun perencanaan program dan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi untuk satu tahun anggaran. Namun perencanaan program dan anggaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Artinya, efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terbatas menurut kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah. Oleh sebab itu, Bakamla belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Meskipun begitu, Bakamla telah memiliki suatu sistem perencanaan untuk 25 tahun mendatang. Sistem perencanaan yang dimaksud adalah Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045. Grand Design Bakamla merupakan konsep induk suatu skema/garis besar rencana pembaruan dan pengembangan Bakamla secara holistik dan komprehensif agar Bakamla memiliki eksistensi yang kuat untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dimasa kini dan dimasa depan. Grand Design Bakamla disusun untuk jangka waktu 2019 - 2045, yang dijabarkan dalam kerangka pengembangan organisasi, sumber daya manusia, serta teknologi dan sarana prasarana. Tujuan penjabaran tersebut adalah membangun sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, penegakan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif penyusunan program diperoleh suatu gambaran faktual bahwa secara manajerial Bakamla sudah menyusun dan melaksanakan berbagai program untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Penyusunan dan pelaksanaan program yang dimaksud pada tahun anggaran 2018 meliputi program Sekretariat Utama; program Deputi Bidang Operasi dan Latihan; program Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi; program Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh Bakamla belum optimal karena pelaksanaan program Bakamla dihadapkan pada rumitnya permasalahan tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral para pemangku kepentingan. Meskipun begitu, Bakamla telah memiliki suatu sistem perencanaan untuk 25 tahun mendatang. Sistem perencanaan yang dimaksud adalah Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045. Penyusunan Grand Design Bakamla tersebut mencakup berbagai program pengembangan organisasi, sumber daya manusia, serta teknologi dan sarana prasarana dengan tujuan membangun sistem keamanan dan keselamatan maritim, dengan peningkatan sistem pengawasan, penegakan hukum dan sistem informasi kemaritiman di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi dan terpercaya.

Dari analisis deskriptif ketersediaan sarana dan prasarana kerja Bakamla diperoleh suatu gambaran faktual bahwa untuk menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia Bakamla membutuhkan 255 unit kapal patroli yang terdiri atas : 3 Kapal Induk 110 meter; 6 Kapal Patroli 80 meter, 122 Kapal Patroli 48 meter, dan 124 Kapal Interceptor. Bila dibandingkan dengan jumlah kapal patroli yang dimiliki Bakamla yang hanya mencapai 25 kapal patroli dengan kondisi sebagian kapal tidak siap operasi, maka dapat dinyatakan bahwa Bakamla hanya mempunyai 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli yang harus dimilikinya. Dengan kondisi sarana prasarana operasional yang demikian itu Bakamla tentu sulit mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara efektif. Terlebih lagi dengan rumitnya permasalahan tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral maka dengan sendirinya eksistensi Bakamla menjadi tidak optimal untuk menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan laut Indonesia.

Dari analisis deskriptif pelaksanaan yang efektif dan efisien diperoleh suatu gambaran faktual bahwa implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan operasional Bakamla tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya namun Bakamla juga dihadapkan pada sulitnya menjadi leading sector dalam penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Salah satu komponen keterbatasan sumber daya yang paling menonjol dan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi adalah bahwa Bakamla hanya memiliki 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli untuk melakukan operasi pengamanan dan penyelamatan di seluruh zona maritim yang mencapai 255 kapal patroli yang terdiri dari berbagai jenis dan kapasitas operasi. Bakamla tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya namun Bakamla juga dihadapkan pada permasalahan tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan sektoral yang menyebabkan Bakamla sulit menjadi leading sector dalam penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di laut. Dengan situasi dan kondisi yang demikian itu maka efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia menjadi tidak optimal.

Dari analisis deskriptif sistem pengawasan dan pengendalian diperoleh suatu gambaran faktual bahwa dalam lingkup internal Bakamla pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh inspektorat. Namun pelaksanaan fungsi Inspektorat tersebut belum efektif karena pada tahun anggaran 2016 dan 2017 Bakamla mendapatkan penilaian Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam lingkup eksternal Bakamla, kinerja pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan illegal di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang dilakukan Bakamla belum optimal, karena luasnya wilayah perairan, kondisi geografis, sarana dan prasarana yang sangat terbatas, sumber daya manusia juga terbatas, adanya wilayah perbatasan jarak beberapa negara tetangga yang berdekatan dan perkembangan teknologi yang pesat sehingga Bakamla seringkali tertingal dalam hal teknologi dengan negara tetangga seperti Singapura. Salah satu komponen keterbatasan sarana prasarana yang paling menonjol dan berpengaruh pada efektivitas pengawasan dan pengendalian kegiatan illegal di wilaya perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah bahwa Bakamla hanya memiliki 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli untuk melakukan operasi pengawasan dan pengendalian di seluruh zona maritim yang mencapai 255 kapal patroli terdiri dari berbagai jenis dan kapasitas operasional.

Konsep baru adalah hasil pengembangan applied theory yang dijadikan landasan teoritkk penyusunan konsep penelitian. Konsep baru yang didapat dari pembahasan efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah berikut :

Landasan Teoritik : Siagian (1995: 32-33) menunjukkan delapan parameter efektivitas organisasi yang terdiri atas: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap; (4) Perencanaan yang matang; (5) Penyusunan Program yang Tepat; (6) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja; (7) Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien; dan (8) Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat Mendidik. Berdasarkan teori efektivitas organisasi Siagian ini disusun definisi konseptual bahwa efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum adalah keberhasilan atau pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terungkap dari kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian. Dengan definisi konseptual yang demikian itu tersusun delapan dimensi analisis : (1) Dimensi kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Dimensi kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Dimensi proses analisa dan perumusan kebijakan; (4) Dimensi perencanaan; (5) Dimensi penyusunan program; (6) Dimensi tersedianya sarana dan prasarana kerja; (7) Dimensi pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan (8) Dimensi sistem pengawasan dan pengendalian.

Landasan Empirik : Dari analisis sarana dan prasarana kerja Bakamla diperoleh suatu gambaran faktual bahwa untuk menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia Bakamla membutuhkan 255 unit kapal patroli yang terdiri atas : 3 Kapal Induk 110 meter; 6 Kapal Patroli 80 meter, 122 Kapal Patroli 48 meter, dan 124 Kapal Interceptor. Bila dibandingkan dengan jumlah kapal patroli yang dimiliki Bakamla yang hanya mencapai 25 kapal patroli, maka dapat dinyatakan bahwa Bakamla hanya mempunyai 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli yang harus dimilikinya. Dengan kondisi sarana prasarana operasional yang demikian itu Bakamla sulit mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara efektif. Bakamla juga sulit menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau yang telah teridentifikasi.

Konsep Baru merupakan hasil aplikasi Model Epistomologi (bagaimana cara ilmu itu didapat) yang terkonsentrasi pada kajian salah satu obyek forma Ilmu Pemerintahan yaitu pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Referensi penyusunan konsep baru adalah berikut :

Conceptualization : Penelitian bertujuan untuk membentuk konsep baru atau memperbaharui konsep baru dengan didasarkan oleh data. Oleh karena itu, pembentukan konsep adalah bagian integral dari analisis data dan dimulai pada saat pengumpulan data. Dapat dipahami bahwa konseptualisasi adalah cara untuk mengatur dan memahami data. Proses yang terjadi dalam konseptualisasi meliputi analisis dan organisir data ke dalam beberapa kategori berdasarkan tema, konsep atau fitur yang serupa. Selain itu dilakukan juga pengembangan konsep baru, merumuskan konsep dan menguji hubungan antar konsep. (W. Lawrence, Neuman, 2014, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th Edition, University of Wisconsin, Whitewater. hal. 480).

Konsep Baru yang didapat dari pembahasan efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah konsep baru tentang Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia dengan definisi :

Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia adalah sistem tata kelola kapal patroli dan fasilitas pendukung yang diselenggarakan Badan Keamanan Laut guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi peringatan dini; operasi pengamanan dan penyelamatan; operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang meliputi perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Penghapusan dan Pemindatanganan.

Definisi mencakup tiga dimensi Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia : (1) Dimensi Perencanaan; (2) Dimensi Pengadaan; (3) Dimensi Penggunaan dan Pemanfaatan; (4) Pemeliharaan dan Perbaikan; (5) Dimensi Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Deskripsi : Uraian dimensi-dimensi Manajemen Sarana Prarana Keamanan Laut Indonesia adalah berikut :

Perencanaan : Perencanaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung meliputi : (1) Inventarisasi dan analisis kepemilikan dan kebutuhan; (2) Perencanaan kebutuhan; dan (3) Perencanaan kegiatan pengadaan dan penganggaran. Deskripsi tiga tahapan perencanaan tersebut adalah berikut :

1. Tahapan Inventarisasi dan Analisis Kepemilikan dan Kebutuhan

Inventaris dan Analisis Kepemilikan : Inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan secara profesional dengan melibatkan para ahli untuk mengidentifikasi dan menelaah kondisi kapal patroli dan fasilitas pendukung yang dimiliki Bakamla serta membuat catatan dan dokumen hasil inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal patroli dan fasilitas pendukung tersebut. Inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan dengan membuat catatan tentang (1) Nama dan Jenis Kapal; (2) Asal dan Status Kepemilikan Kapal; (3) Kapasitas dan Fungsi Kapal; (4) Unit Mesin Kapal; (5) Merek Mesin Kapal; dan (6) Persentase Kondisi Kelayakan dan Kelaikan Kapal; dan catatan tentang fasilitas pendukung untuk masing-masing nama dan jenis kapal.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal patroi dan fasilitas pendukung yang dimiliki Bakamla kemudian disusun Daftar Kepemilikan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung Bakamla. Selanjut dilakukan analisis kebutuhan kapal patroli.

Analisis Kebutuhan Kapal Patroli : Berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi dan analisis kepemilikan kapal dan fasilitas pendukung kemudian diadakan kegiatan analisis kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung. Analisis kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan secara profesional dengan melibatkan para ahli untuk menyusun suatu daftar kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung yang menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Bakamla secara efektif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi situasi, kondisi dan dinamika lingkungan kelautan di seluruh zona maritim yang sudah dipetakan oleh Bakamla. Situasi, kondisi dan dinamika lingkungan kelautan yang dimaksud dianalisis menurut analisis gelombang laut Indonesia, fisiografi dan morfologi laut Indonesia. Setelah itu, analisis kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan dengan memilih Metode Patroli (Patrol Pattern) tertentu yang sesuai untuk masing-masing zona maritim. Pola Patroli digunakan dalam keadaan yang khusus. Beberapa pola cocok untuk area yang kecil dan terbatas, sedangkan pola lainnya lebih cocok untuk area yang lebih besar. Berikut ini beberapa Jenis Patrol Pattern yang biasa digunakan oleh Coast Guard. Menurut Laporan Akhir Penelitian Master Plan Kebutuhan Kapal Patroli Untuk Pengamanan Wilayah Yuridiksi dan Perairan Laut Indonesia, brikut ini beberapa pola patroli :

Expanding Square : Kapal patroli berlayar menuju titik pada area patroli yang memiliki kondisi terbaik untuk memulai patroli. Titik ini akan menjadi datum (titik tengah) area patroli. Datum sebaiknya ditandai dengan buoy, life ring, strobe light, dll. Patroli yang pertama dimulai dari datum kemudian berlayar menuju sisi drift untuk satu track space (S). Jika drift tidak ada, maka jalur pertama yang dilalui akan menuju arah utara, dengan sudut 0o, untuk jalur kedua 90o, jalur ketiga 180o, dan seterusnya. Seluruh perubahan jalur membentuk sudut 90o ke arah kanan. Panjang jalur pencarian akan meningkat sebesar satu track space (S) seiring dengan perubahan jalur. Patroli yang kedua dimulai dengan cara yang sama, namun dengan memutar pola jalur pencarian ke arah kanan sebesar 45o. Metode patroli ini baik digunakan ketika: (1) Area patroli tidak terlalu luas; (2) Lokasi area patroli diketahui dalam batas yang relatif dekat; (3) Dibutuhkan patroli yang terkonsentrasi pada area tersebut.

Trackline, Single Unit, Return (TSR) : Kapal patroli mencari jalur lintasan ½ (S) ke arah jalur yang dituju dari titik awal menuju titik destinasi dan berakhir pada sisi lain dari titik awal sebesar ½ (S). Metode patroli ini baik digunakan ketika: (1) Rute yang akan dilalui diketahui; dan (2) Area patroli cukup besar.

Pola Creeping Line : Pola pencarian creeping line mirip dengan pola paralel. Kaki pencarian pola paralel sejajar dengan poros utama, atau yang lebih panjang dari daerah patroli persegi panjang, sedangkan kaki pencarian dari pola creeping line tersebut selaras dengan sumbu kecil atau pendek dari area patroli persegi panjang. Gambar menunjukkan tata letak dari pola patroli ini. Perencana menggunakan pola creeping line ketika: (1) Area patroli besar, panjang, dan cukup rata; (2) Kemungkinan lokasi target dianggap berada di kedua sisi cari lagu dalam dua poin; (3) Ada kebutuhan untuk pengamanan secara darurat di ujung – ujung area patroli

Parallel : Prosedur parallel track (sweep) biasanya digunakan bila satu atau lebih kondisi berikut ada: (1) Area patrolinya besar dan cukup rata; (2) Hanya perkiraan lokasi target yang diketahui; dan (3) Cakupan keseluruhan diinginkan. Kapal tersebut menuju ke sudut area patroli, menyapu area yang mempertahankan trek sejajar. Jalur pertama berada pada jarak yang sama dengan jarak tempuh satu setengah (1/2) dari sisi area

Sektor : Pola ini dapat digunakan dalam batas dekat dan area yang akan dicari tidak luas. Mudah untuk dieksekusi, kemungkinan akan memberikan ketepatan navigasi yang lebih besar dibandingkan pencarian persegi dan, karena jarak jalur sangat kecil di dekat pusat, ini memastikan probabilitas pendeteksian yang tinggi di wilayah di mana target tersebut kemungkinan besar akan ditemukan. Untuk radius pola patroli kapal biasanya antara 2NM dan 5NM dan masing-masing putaran 120 derajat. Panjang masing-masing akord sama dengan radius (R), oleh karena itu total track miles untuk menyelesaikan area pencarian adalah 9R.

Metode Patroli untuk Indonesia : Metode Patroli yang sesuai untuk menjaga laut Indonesia adalah metode creeping line, karena dapat digunakan di perairan yang luas. Alur patroli creeping line yang menyusuri laut dari sisi ke sisi sehingga dapat menjangkau perairan secara keseluruhan. Metode creeping line juga dapat dilakukan dengan single unit atau multi unit.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan kapal patroi dan fasilitas pendukung untuk masing-masing zona maritim kemudian disusun Daftar Kebutuhan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung. Selanjutnya disusun perencanaan kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung.

2. Perencanaan Kebutuhan

Berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi dan analisis kepemilikan dan kebutuhan kapal dan fasilitas pendukung kemudian diadakan kegiatan perencanaan kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung. Perencanaan kebutuhan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan secara profesional dan fungsional dengan melibatkan fungsi-fungsi jabatan yang secara fungsional terkait dan atau berkepentingan dengan perencanaan kebutuhan kapal patroli tersebut. Perencanaan kebutuhan dilakukan pendekatan analisis profesional dan analisis fungsional untuk menyusun suatu Daftar Kebutuhan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung yang menjamin terlaksananya tugas dan fungsi Bakamla secara efektif dalam menyikapi, mengatasi dan mengantisipasi situasi, kondisi dan dinamika lingkungan kelautan di seluruh zona maritim yang sudah dipetakan oleh Bakamla. Strategi perencanaan kebutuhan disusun menurut fungsi perencanaan sekali pakai (single use plan), perencanaan tetap (standing plan) dan perencanaan berulang (repeat plan). Strategi perencanaan kebutuhan disusun dalam bentuk Master Plan dengan menetapkan struktur, skala prioritas dan tahapan pengadaan serta deskripsi setiap item perencanaan. Deskripsi perencanaan yang dimaksud terdiri atas uraian-uraian : (1) Nama dan Jenis Kapal; (2) Spesifikasi Mesin Kapal; (3) Kapasitas dan Fungsi Kapal; (5) Areal operasi kapal; (6); Estimasi Masa Operasi Kapal; (7) Asal Industri Kapal; (8) Fasilitas Pendukung Kapal; (9) Kebijakan Pengadaan Kapal; dan (10) Pola Pengadaan Kapal.

3. Perencanaan Pengadaan dan Penganggaran

Perencanaan kegiatan pengadaan dan penganggaran berperdoman pada Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Perencanaan kegiatan pengadaan dan penganggaran kapal dan fasilitas pendukung terdiri atas single use plan, standing plan dan repeat plan yang dirumuskan secara bertahap dan berkelanjutan menurut pola tahun anggaran. Perencanaan kegiatan pengadaan dan penganggaran kapal dan fasilitas pendukung disusun dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Pengadaan Barang (Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung) untuk setiap tahun anggaran dan tahun anggaran jamak (multiyears badgeting) sesuai dengan rencana besaran alokasi anggaran dan tahapan realisasi anggaran untuk masing-masing pengadaan. Rencana Kinerja dan Anggaran Pengadaan Barang dideskripsikan dengan menunjukkan indikator-indikator kinerja pengadaan dan indikator-indikator kinerja anggaran. Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Pengadaan Barang berpedoman pada Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah serta memperhatikan kebijakan dan arahan pimpinan.

4. Pengadaan

Kegiatan pengadaan kapal patroli dan fasilitas pendukung berperdoman pada Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang meliputi efisien; efektif; transparan; terbuka; bersaing; adil/tidak diskriminatif; dan akuntabel. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan kapal partoli dan fasilitas pendukung mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah berikut:

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Kegiatan pengadaan kapal patroli dan fasilitas pendukung antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pemilihan Penyedia Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

2. Penetapan dokumen pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

3. Penetapan besaran nominal Jaminan Penawaran Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

4. Pengumuman pelaksanaan pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung di website Bakamla dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

5. Penilaian kualifikasi Penyedia Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

6. Pengevaluasian administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk untuk pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

7. Penetapan Pihak Penyedia Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

8. Penyusunan dan Penandatanganan Kotrak Pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

9. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung;

10. Penyerahan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung oleh pihak Penyedia kepada pihak Pengguna;

11. Penyusunan Laporan dan hasil Pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung; dan

12. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kapal Patroli dan Fasilitas Pendukung.

Pengadaan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan dengan E-Tendering dan E-Purchasing menurut Peraturan Presiden yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah. Hasil pengadaan dicatat secara lengkap pada Dokumen Aset Bakamla.

5. Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan kapal patroli dan fasilitas pendukung dimulai dari penyerahan kapal patroli dan fasilitas pendukung tersebut dari pimpinan Bakamla kepada satuan pelaksana tugas pengamanan dan penyelamatan yang beroperasi pada zona maritim yang ditetapkan. Penggunaan kapal patroli dan fasilitas pendukung disertai dengan (1) pengorganisasian satuan pelaksana tugas; (2) penyerahan dokumen kapal dan kelengkapan administrasi; (3) pengaturan maajemen operasi; dan (4) sisem komando.

Pemanfaatan kapal patroli dan fasilitas pendukung untuk mendukung sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; melaksanakan operasi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia; sinergitas dan monitoring pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; pemberian dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; dan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan, dan pemanfaatan lain sesuai dengan perintah atasan. Â

6. Pemeliharaan dan Perbaikan

Pemeliharaan kapal patroli dan fasilitas pendukung meliputi (1) pemeliharaan fungsi-fungsi organik kapal; (2) pemeliharaan sumber daya; (3) pemeliharaan kelaikan dan kapasitas operasional kapal; dan (4) pemeliharaan komponen-komponen fasilitas pendukung kapal. Pemeliharaan dilakukan secara berkala oleh unit kerja pemeliharaan dan perbaikan kapal dan fasilitas pendukung.

Perbaikan kapal patroli dan fasilitas pendukung meliputi (1) perbaikan fungsi-fungsi organik kapal; (2) perbaikan sumber daya; (3) perbaikan kelaikan dan kapasitas operasional kapal; dan (4) perbaikan komponen-komponen fasilitas pendukung kapal. Pemeliharaan dilakukan secara berkala oleh unit kerja pemeliharaan dan perbaikan kapal dan fasilitas pendukung.

1. Penghapusan dan Pemindahtanganan

Penghapusan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan apabila kapal patroli dan fasilitas pendukung tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian kemudian diputuskan sudah tidak layak dan tidak bisa digunakan lagi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla. Penghapusan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh pimpinan Bakamla dan melaporkan kinerja penghapusan kepada pimpinan Bakamla, dan selanjutnyas kinerja penghapusan dicatat dalam Dokumen Aset Bakamla.

Pemindatanganan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan apabila kapal patroli dan fasilitas pendukung tersebut dipandang perlu dipindahtangankan kepada pihak lain dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemindatangan kapal patroli dan fasilitas pendukung dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh pimpinan Bakamla dan melaporkan kinerja pemindatanganan kepada pimpinan Bakamla, dan selanjutnyas kinerja pemindatangan dicatat dalam Dokumen Aset Bakamla.

Proposisi : Berdasarkan deskripsi Konsep Baru tersusun Proposisi hasil penelitian sebagai berikut :

Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Penghapusan dan Pemindahtanganan kapal patroli dan fasilitas pendukung menentukan efektivitas Badan Keamana Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan hasil penelitian menurut teori efektivitas organisasi Siagian adalah berikut :

1. Efektivitas Badan Keamanan Laut dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia belum optimal, karena hanya mampu mencapai kinerja 60 persen dari target awal 70 persen; dan berperan hanya sebesar 8,41 persen dalam proses penegakan hukum di perairan laut Indonesia dengan jumlah 27 perkara. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya pelaksanaan operasi Bakamla selama tahun anggaran 2018 yang dibatasi oleh ketersediaan anggaran. Bila dibandingkan dengan kompleksitas tuntutan dan tantangan keamanan dan keselamatan perairan laut Indonesia yang luasnya mencapai lebih kurang 5,8 juta km2 dengan kondisi geografis negara kepulauan yang terdiri dari 17.054 pulau yang telah teridentifikasi, maka efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan perlu ditingkatkan. Sementara itu, bagaimana kondisi organisasi dan manajemen Bakamla yang terungkap dari analisis delapan parameter efektivitas organisasi menurut Siagian adalah sebagai berikut :

Dari analisis kejelasan tujuan yang hendak dicapai diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan tujuan yang hendak dicapai dalam menjabarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai tersebut terdeskripsikan dalam Grand Design Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2019-2045.

Dari analisis kejelasan strategi pencapaian tujuan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan strategi pencapaian tujuan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan strategi ini sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045.

Dari analisis kejelasan perumusan kebijakan diperoleh suatu gambaran konseptual bahwa Bakamla sudah cukup maksimal dalam mendeskripsikan kejelasan perumusan kebijakan manajerial organisasi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Keamanan Laut. Kejelasan perumusan kebijakan manajerial organisasi yang dimaksud sudah terdeskripsi dalam penyusunan Grand Design Bakamla Tahun 2019-2045.

Dari analisis perencanaan diperoleh suatu gambaran faktual bahwa Bakamla sudah cukup optimal dalam menyusun perencanaan program dan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi untuk satu tahun anggaran. Namun perencanaan program dan anggaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Artinya, efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terbatas menurut kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah. Oleh sebab itu, Bakamla belum optimal dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Dari analisis penyusunan program diperoleh suatu gambaran faktual bahwa secara manajerial Bakamla sudah menyusun dan melaksanakan berbagai program untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Penyusunan dan pelaksanaan program yang dimaksud pada tahun anggaran 2018 meliputi program Sekretariat Utama; program Deputi Bidang Operasi dan Latihan; program Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi; program Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama. Pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh Bakamla belum optimal karena pelaksanaan program Bakamla dihadapkan pada rumitnya permasalahan tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral para pemangku kepentingan.

Dari analisis sarana dan prasarana kerja Bakamla diperoleh suatu gambaran faktual bahwa untuk menjadi leading sector penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia Bakamla membutuhkan 255 unit kapal patroli yang terdiri atas : 3 Kapal Induk 110 meter; 6 Kapal Patroli 80 meter, 122 Kapal Patroli 48 meter, dan 124 Kapal Interceptor. Bila dibandingkan dengan jumlah kapal patroli yang dimiliki Bakamla yang hanya mencapai 25 kapal patroli, maka dapat dinyatakan bahwa Bakamla hanya mempunyai 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli yang harus dimilikinya. Dengan kondisi sarana prasarana operasional yang demikian itu Bakamla sulit mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia secara efektif.

Dari analisis pelaksanaan yang efektif dan efisien diperoleh suatu gambaran faktual bahwa imlementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan operasional Bakamla tidak hanya dihadapkan pada keterbatasan sumber daya namun Bakamla juga dihadapkan pada sulitnya menjadi leading sector dalam penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Salah satu komponen keterbatasan sumber daya yang paling menonjol dan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi adalah bahwa Bakamla hanya memiliki 9,80 persen dari total kebutuhan kapal patroli untuk melakukan operasi pengamanan dan penyelamatan di seluruh zona maritim yang mencapai 255 kapal patroli yang terdiri dari berbagai jenis dan kapasitas operasi.

Dari analisis sistem pengawasan dan pengendalian diperoleh suatu gambaran faktual bahwa dalam lingkup internal Bakamla pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh inspektorat. Namun pelaksanaan fungsi Inspektorat tersebut belum efektif karena pada tahun anggaran 2016 dan 2017 Bakamla mendapatkan penilaian Disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam lingkup eksternal Bakamla, kinerja pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan illegal di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang dilakukan Bakamla belum optimal, karena luasnya wilayah perairan, kondisi geografis, sarana dan prasarana yang sangat terbatas dan Bakamla tertingal dalam hal penerapan teknologi informasi bila dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura.

2. Konsep Baru yang didapat dari pembahasan efektivitas Bakamla dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia adalah konsep baru tentang Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia dengan definisi : Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia adalah sistem tata kelola kapal patroli dan fasilitas pendukung yang diselenggarakan Badan Keamanan Laut guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi peringatan dini; operasi pengamanan dan penyelamatan; operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan laut Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang meliputi perencanaan, Pengadaan, Penggunaan dan Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Penghapusan dan Pemindatanganan. Definisi mencakup lima dimensi Manajemen Sarana Prasarana Keamanan Laut Indonesia : (1) Dimensi Perencanaan; (2) Dimensi Pengadaan; (3) Dimensi Penggunaan dan Pemanfaatan; (4) Pemeliharaan dan Perbaikan; (5) Dimensi Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Referensi :
Siagian, Sondang P, 1983, Bunga Rampai Manajemen Modern, Jakarta : PT Toko Gunung Agung.

Laporan Akhir Penelitian Master Plan Kebutuhan Kapal Patroli Untuk Pengamanan Wilayah Yuridiksi dan Perairan Indonesia, Kerjasama Bakamla dan Universitas Indonesia, 2018.

SATGAS MARITIM TNI KONTINGEN GARUDA 28K MELAKSANAKAN HALAL BIHALAL SAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 H DI LEBANON

SATGAS MARITIM TNI KONTINGEN GARUDA 28K MELAKSANAKAN HALAL BIHALAL SAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 H DI LEBANON

Prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-K United Nations Interim Forces In Lebanon (UNIFIL) KRI Sultan Hasanuddin-366 melaksanakan halal bihalal menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, Selasa (4/6) di port of Beirut, Lebanon

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan sholat idul fitri di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut, Lebanon dengan Khotib Dubes LBPP untuk Lebanon, H.E., Hajriyanto Y. Thohari.


Kemudian acara dilanjutkan dengan halal bihalal di atas geladak KRI Sultan Hasanuddin-366 yang dipimpin oleh Dansatgas Letkol Laut (P) Cecep Hidayat, S.E.,M.Si diikuti oleh seluruh prajurit Satgas. Suasana semakin terasa haru ketika seluruh prajurit saling bersalaman dan bermaaf-maafan antara satu sama lain.

"Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua, dimana kita kemarin satu bulan penuh umat muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadhan. Ini merupakan perjuangan, dimana kita harus menahan lapar dan haus dengan aktifitas tugas-tugas yang tetap padat untuk melaksanakan operasi dan latihan di Area Maritime of Operation di Laut Mediterania. Sehingga menyambut perayaan Idul Fitri ini memiliki kesan dan pengalaman yang sangat berharga meskipun jauh dari keluarga.



Dalam sambutannya Dansatgas Maritim (MTF) TNI KONGA XXVIII-K UNIFIL menyampaikan terima kasih atas semangat, dedikasi dan kerjasama dari para Prajurit sehingga tugas-tugas yang diamanahkan oleh Pemimpin dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan aman.

Selain itu dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa setelah berpuasa selama satu bulan penuh dengan ridho Allah SWT, kita semua kembali fitri, dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh sang Pencipta" ujar Dansatgas.

"Kedepannya kita harus lebih intropeksi diri dan memperbaiki diri lagi. Saya atas nama Pimpinan TNI dan TNI AL, pribadi maupun keluarga, pada kesempatan ini menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1440 H, mohon maaf lahir dan bathin atas segala kekhilafan maupun kesalahan baik tutur kata maupun tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

"Semoga dengan halal bihalal ini, setelah saling bermaaf-maafan, kita semakin bertoleransi, solid dan solidaritas diantara Prajurit Satgas MTF semakin tinggi.

Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit atas dedikasi, semangat dan kerjasamanya, sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, aman, dan lancar.

Kepulangan kita sangat diharapkan oleh keluarga kita, sehingga yang paling utama dan terpenting dalam melaksanakan tugas di daerah operasi adalah keamanan dan keselamatan, " tambahnya.

Kegiatan halal bihalal diakhiri dengan sholat dhuhur bersama dan tasyakuran.

Gerakan People Power Menguat, IPKI Dorong Pemerintah Wujudkan Pancasila Yang Ideal

Gerakan People Power Menguat, IPKI Dorong Pemerintah Wujudkan Pancasila Yang Ideal

PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2019 baru saja selesai, tahapan demi tahapan penghitungan suara hingga pengumuman hasil Pemilu maupun Pilpres 2019 menjadi momen yang politik yang dinanti seluruh rakyat Indonesia bahkan menjadi sorotan internasional.

Munculnya gerakan ketidakpercayaan terhadap hasil Pilpres 2019 ini telah menjadi satu hal yang patut dirisaukan, dimana terjadi pembelahan sosial sebagai konsekuensi dari pemihakan dan posisi politik yang berlangsung ketika momen pilpres tersebut. Yang paling merisaukan, bukanlah semata-mata pembelahan sosial antara pendukung 01 dan 02 yang semakin menguat, tapi juga bumbu ujaran-ujaran kebencian yang mengeraskan pembelahan itu.

Pembelahan lain yang juga merisaukan terjadi di kalangan gerakan yang mengatasnamakan People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat dalam bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi penyelenggara Pemilu maupun Pilpres, peruncingan sikap yang masih menguat sampai saat ini menyebabkan rasa kekawatiran masyarakat akan dampak yang timbul akibat gerakan tersebut.

Dalam menyikapi kemungkinan merebaknya gerakan People Power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) meminta Pemerintah bisa menegakkan Hukum dan memberikan keadilan rakyat.

Ketua Umum IPKI, HM Bambang Sulistomo, S.Ip,M.Si menegaskan bahwa Gerakan people power merupakan gerakan dalam menyikapi dinamika politik, dan hal tersebut pernah dilakukan ditahun 1966 dan 1968.

Saya kira, gerakan Kedaulatan Rakyat, kita harus melihat bahwa gerakan itu terjadi akibat adanya dinamika politik sekarang ini, yang diakibatkan oleh kisruhnya Pilpres, ini sebetulnya alasan yang utama, adanya krisis kepercayaan pada penegak hukum dan keadilan itu, tegas Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini.

Mereka melihat bahwa keadilan tidak bisa diwujudkan sekarang, jadi hasil Pemilu dan Pilpres bahkan saat Pilkada diukur dari situ, yang kita pertanyakan mana contoh keharmonisan elit politik, mana contoh kesungguhan kita untuk bersama-sama memperbaiki negeri ini, itulah bukti bahwa bangsa ini belum mampu mewujudkan Pancasila yang ideal, jadi kalau mau jujur sebenarnya bangsa ini punya modal yang besar yaitu Pancasila.

Bagi IP-KI ada people power atau tidak, bukan masalah, toh yang menang nanti yang akan jadi penguasa, yang kita tidak inginkan agar jangan ada yang membenturkan antar kekuatan rakyat, dan tegakkan hukum dan keadilan, tegas HM Bambang Sulistomo, S.Ip,M.Si. (Red)

DEMO DAMAI KPU DAN BAWASLU, FORUM UMAT ISLAM BERSATU TOLAK AJAKAN PEOPLE POWER

DEMO DAMAI KPU DAN BAWASLU, FORUM UMAT ISLAM BERSATU TOLAK AJAKAN PEOPLE POWER

FORUM UMAT ISLAM BERSATU yang didalamnya terdiri dari JARNAS (Jaringan Aktivis Nasional), LINGKAR MAHASISWA NUSANTARA dan ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA INDONESIA serta ALIANSl AKTIVIS NUSANTARA menggelar aksi demo damai di depan KPU dan Bawaslu, untuk menolak ajakan Peple Power yang dihembuskan oleh sekelompok yang mengintimidasi Penyelengara Pemilu KPU dan Bawaslu, serta memberikan sebuah propaganda SESAT dalam berdemokrasi, hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) saat jumpa Pers disela demo damai tersebut.

Lebih jauh dijelaskan bahwa 17 April 2019 adalah People Power sesunguhnya, yang melahirkan Konstitusi menentukan arah bangsa Indonesia.

Situasi menjelang 22 Mei 2019 Penetapan Hasil Pemilu, merupakan hal yang di tungu-tungu sebagai dasar pijakan Demokrasi lndonesia. Tentu ini merupakan hal yang biasa setiap 5 tahun sekali  sebuah Proses Demokrasi yang dilalui oleh seluruh elemen Negara, baik di tingkat Elit Politik sampai di arus bawah rakyat dengan penuh kesadaran, bahwa Hasil Proses 17 April 2019 merupakan Pilihan Rakyat yang harus di Hormati.

Sebagai anak Bangsa yang merasa terpangil dengan situasi dan kondisi Provokasi Propaganda yang di sampaikan oleh oknum Politik, menggambarkan situasi yang TIDAK SEBENARNYA yaitu menyerukan Peope Power Rakyat dalam Melawan Pemerintah, merupakan Tindakan MAKAR terhadap Negara.

Sebuah Komitmen anak bangsa dalam menyatukan seluruh Elemen Negara harus di dukung dan diredam demi cita-cita Bernegara dan Berbangsa dalam Bingkai Keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI HARGA MATI).

Kami juga mengutuk oknum dan segelintir orang yang mengiring Opini bahwa Indonesia Negara yang tidak Demokrasi, kami juga akan Melawan Propaganda yang menjurus ketidak stabilan Negara dalam Berdemokrasi.

Untuk itu Kami serukan kepada Elemen anak bangsa: 1. Tolak People Power karena People Power merupakan Gerakan lnskonstitusional MAKAR terhadap Negara, kedua, Tangkap oknum-oknum yang memperkeruh keadaan menjelang 22 Mei 2019.

Ketiga, Kami Bersama TNI POLRI Mengawal Demokrasi Politik Negara Indonesia. Keempat, Menghimbauan agar seluruh Rakyat Indonesia tetap Tenang dan tidak terpancing oleh Provokator menjelang 22 Mei 2019. Kelima, KPU dan BAWASLU Rl agar bekerja sesuai Profesional dan Bertangung Jawab, pintanya.

Negara ini berdiri dengan perjuangan yang telah diukir dengan catatan sejarah, Negara dengan Kedaulatan Rakyat Harus di Hormati.

PEMILU sudah usai sudah saatnya kita bergandeng tangan demi cita-cita Bernegara dan Berbangsa, untuk itu Forum Umat Islam Bersatu akan mengawal demokrasi hingga saat Penetapan oleh KPU, 22 Mei 2019 mendatang, hingga pasca penetapan tersebut, tegas Rahmad Imran.

Bangun Kebersamaan dan Lestarikan Budaya, Paguyuban Warga Klaten Peringati HUT Pertama

Bangun Kebersamaan dan Lestarikan Budaya, Paguyuban Warga Klaten Peringati HUT Pertama

Musik Campur Sari Babat Alas mengiringi kegiatan Peringatan Satu Tahun Paguyuban Warga Klaten (PWK) di Rusun Pejompongan Jakarta Timur, acara yang juga sebagai ajang Silaturahmi menyambut Puasa tersebut juga dihadiri Pengurus Paguyuban Jawa Tengah (PJT) serta beberapa Pengurus Paguyuban Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Menurut Ketua Paguyuban Warga Klaten (PWK), Sumar Gareng, bahwa PWK yang terbentuk satu tahun lalu ini berawal dari paguyuban - paguyuban yang berasal dari kelompok maupun komunitas warga Klaten sejak tahun 2010, kemudian menjadi keputusan dalam Mubes warga asal Klaten di Jakarta Menjadi Paguyuban Warga Klaten, dengan demikian kami mengajak semua warga untuk bergabung di PWK, ungkap Sumar Gareng Ketua PWK.



Lebih jauh dijelaskan sebagaimana visi Paguyuban Warga Klaten, yaitu Sebagai wadah Silaturohim,Sosial dan komunikasi sesama warga asal Kabupaten Klaten Jawa Tengah yang merantau dan bertempat tinggal jauh dari tempat asalnya di perantauan, agar tetap terjalin silaturahim dan komunikasi serta keakraban, sehingga tetap terbina dan terbangun persaudaraan antara sesama warga klaten.

Sementara misi dibentuknya Paguyuban Warga Klaten, menjadi wadah sosial Kemasyarakatan dalam Ruang lingkup asal Kabupaten Klaten yang ada di Perantauan, Guna mendorong terciptanya suasana kebersamaan antara anggota dengan latar belakang Status sosial dan karakter yg berbeda beda sehingga dapat menumbuhkan rasa kecintaan terhadap daerah asal yaitu Klaten.



PWK menjadi wadah yang dapat memberikan pencerahan kepada setiap anggota yang ada di perantuan untuk dapat mendukung dan ikut berkontribusi dalam pembangunan untuk kemajuan daerah asal yaitu klaten.

Paguyuban warga Klaten sebagai ajang untuk bertukar informasi umum, agama, budaya dan kesenian yang ada di masyarakat asal Klaten dan Indonesia umunya secara langsung melalui situs jejaring sosial facebook twitter dll.


Degan adanya kegiatan ini untuk mendorong dan memberikan semangat untuk bergotong Royong membangun kepercayaan diantara kita, besar harapan kami bapak ibu semua pejabat yang berasal dari kab Klaten terus bisa memberikan kontribusi apapun demi kemajuan Paguyuban warga Klaten, tegas Sumar Gareng.

Sebagaimana program pemerintah Kabupaten Klaten, kita juga mendorong dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga Klaten di perantauan, tambahnya.


Panitia HUT 1 tahun PJT, Teguh Wicaksono menegaskan pihaknya bersyukur PWK sudah disahkan oleh Bupati Klaten 1 tahun lalu, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama memperingati HUT PJT yang pertama ini, dan Kami panitia mengucapkan terima kasih pada warga Karet Tengsin, yang telah memfasilitasi tempat bagi kita semua yang ada disini.

Drs Tri Budiarta,MM mewakili pembina PWK juga menegaskan bahwa PWK sudah disahkan oleh Bupati Klaten, sehingga diharapkan dapat menjadi wadah seluruh komunitas dan paguyuban warga asal Klaten, PWK juga akan terus bersinergi antara warga perantauan yang ada di Jakarta dengan warga Klaten, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, sosial sehingga kita bisa saling membantu, dengan harapan dengan adanya PWK ini kita semakin guyub, rukun bergotong-royong untuk meningkatkan silaturahim di antara sesama, ungkapnya.

Unindra Wisuda 1303 Program Sarjana dan Magister

Unindra Wisuda 1303 Program Sarjana dan Magister

Jakarta -  Universitas Indraprasta PGRI ( UNINDRA ) berusaha meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kampus atau gedung , hingga kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia para Dosen pengajar yang pada akhirnya UNINDRA dapat menjadi " Excellent Teaching University " atau  Universitas yang Unggul dalam pembelajaran demikian dikatakan Prof. Dr. H. Sumaryoto Selaku Rektor UNINDRA dalam sambutan pada Wisuda ke 67 , di Sasono Utomo , TMII , Jakarta ( 10 April 2019).

Wisuda yang ke 67 kali ini berjumlah 1303 mahasiswa , terdiri dari 798 pasca sarjana dan 505 Sarjana . Sedangkan orasi ilmiah berjudul " Problematika Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4 .0. " oleh Irwan Agus.

Ciri dominan Revolusi Industri 4.0 yaitu Teknologi Internet , Digitalisasi , Otomatisasi Teknologi , serta Kecerdasan buatan dimana Computers dapat melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan dipikirkan oleh manusia .

Akan mengurangi peluang kerja bila kita berpikir mesin sudah mengganti kan manusia, dan akan memberi peluang kerja bila kita sadar bahwa hasil teknologi tersebut adalah karya manusia . Manusia yang mengatur mesin hanya sesuai dengan instruksi dan data yang diberikan , dan tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh mesin . ( B A Y U ).

Peserta Pemantapan Kader Bela Negara Kesbangpol DKI Angkatan 6, Peroleh Wawasan Kebangsaan "Medsos Sebagai Sarana Penguat Bela Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Sosial Budaya"

Peserta Pemantapan Kader Bela Negara Kesbangpol DKI Angkatan 6, Peroleh Wawasan Kebangsaan "Medsos Sebagai Sarana Penguat Bela Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Sosial Budaya"

Pada sesi kedua Pemantapan Kader Bela Negara Kesbangpol DKI Angkatan 6, pada Selasa 9 April 2019 hadir pembicara Pengamat Bidang Pertahanan yang juga Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Dr Poppy Setiawati. S.Sos. M.Si, Tema yang diangkat adalah "Medsos Sebagai Sarana Penguat Bela Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Sosial Budaya", dengan moderator dari Universitas Pancasila, Medi Suedi.


Dalam paparannya Dr Poppy Setiawati, S.Sos, MSi, melihat bahwa perkembangan industri dari 1.0 hingga 4.0 memiliki dampak serius dalam perekonomian, karena dalam teknologi tersebut tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin, sehingga pengangguran semakin bertambah, sementara dibidang bela negara juga dapat melunturkan semangat bela negara.

Saat ini masyarakat telah terjadi ketergantungan dengan teknologi informasi, padahal kebenarannya masih diragukan, untuk itu kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut.

Saat ini banyak beredar Berita Hoax, Radikalisme, Pornografi maupun berita bohong lain yang disebar lewat medsos.

Media sosial sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif, seperti untuk Pendidikan, Ekonomi, Budaya dan yang lain, yang bermanfaat bagi kehidupan.

Teknologi industri 4.0 yang bertumpu pada internet maupun HP, bisa juga mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu kita harus bisa memfilter informasi yang kita terima, melalui pengetahuan, termasuk pengetahuan Bela Negara dengan etika, sopan santun untuk mengontrol informasi.


Pengetahuan lain adalah pemahaman Pancasila, UUD 45, Budaya (jati diri bangsa), norma aturan, UU ITE no.11 serta memahami bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya, dengan kepribadian yang baik, menuju nilai Fundamental Negara yaitu Pancasila.

Patriotisme dan nasionalisme yang kuat, akan mampu mencegah hal-hal negatif pada media sosial, dalam mengatasi ancaman, kita perlu melakukan kegiatan sesuai posisi dan keahlian serta Memanfaatkan peluang dengan keahlian dan keterampilan.

Media sosial sebagai penguat bela negara akan mampu menyerap nilai-nilai keteladanan, kepemimpinan serta mampu menunjukkan identitas sebagai jati diri bangsa. untuk itu sebagai kader bela negara harus bisa menyerap nilai-nilai luhur pada Pancasila, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tegasnya. (Red).

Peserta Pembekalan Bela Negara, Ikuti Senam Pagi

Peserta Pembekalan Bela Negara, Ikuti Senam Pagi

Mengawali kegiatan dengan berolahraga, sangatlah baik untuk mendukung aktivitas siang maupun sore hari. untuk itu, seluruh peserta Pembekalan Bela Negara Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta mengikuti acara senam pagi.

Wajah ceria terpancar pada 100 Anggota Ormas, Mahasiswa dan Pengurus RT/RW DKI Jakarta yang Ikuti Pemantapan Kader Bela Negara Angkatan 6 Tahun 2019 tersebut.

Mereka mengikuti kegiatan senam dari pukul 06.00 hingga 07.30 yang kemudian dilanjutkan dengan sarapan pagi.

Seniman Betawi se DKI Deklarasi Dukung 01 Jokowi-Amin Presiden 2019 - 2024

Seniman Betawi se DKI Deklarasi Dukung #01 Jokowi-Amin Presiden 2019 - 2024

Bertempat di balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan. komunitas masyarakat Seniman Betawi se DKI Jakarta menggelar Deklarasi Dukungan untuk pasangan calon #01 Jokowi - Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, tahun 2019 - 2024, pada Sabtu 6 April 2019. Hiburan Rakyat Betawi bersama grup Lenong Subur Jaya, pimpinan Ucup Nirin dengan bintang tamu Sony Wakwaw dan H Malih, Tari Lenggang Nyai, Musik Gambang Kromong dan Tari Betawi kreasi lainnya.

Basuki, Penggiat Seni Betawi disela deklarasi menegaskan, bahwa dukungan pada Jokowi - Amin kerana para seniman Betawi ingin bisa lebih berperan lagi dalam pengembangan Budaya Betawi.

Yang jelas kami selaku orang Betawi pasti akan mahabbah dan satu-satunya paslon yang sampai saat sekarang yang masih memelihara yang masih mopen termasuk Kaum marginal termasuk penduduk yang tidak diakui oleh apa namanya katakan oleh pemerintahnya sendiri tahu ini kalau di Jakarta orang yang nomor bukan orang mempersatukan kita harapkan

dengan Kepemimpinan bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin,  diharapkan Seniman dan Budayawan Betawi bisa terangkat, dan  seni tradisi ini bisa menjadi tuan rumah di Kota Jakarta ini.

Kalau kita lihat di daerah lain,  Seniman Tradisi bisa maju di daerahnya sendiri, jadi kita kan ngiri, di Jawa itu kuliner Jawa nya bisa masuk di hotel, Tapi kenapa Kuliner Betawi tidak ada di hotel-hotel di Jakarta, belum  lagi sevenir, mesti bandara-bandara di Jakarta banyak, tapi kuliner tradisi atau suvenir nggak ada, tidak dikasih ruang, ini sangat menyedihkan sekali.

Untuk itu mudah-mudahan kita berharap ini dengan kepemimpinan Jokowi - Maaruf Amin budaya Betawi akan semakin maju, dan senimannya bisa lebih sejahtera, papar Basuki.

H Zaenal Arifin, Ketua Panitia Deklarasi juga H Dodi menegaskan deklarasi ini untuk memberikan dukungan kepada pasangan 01 Jokowi - Amin.

Yeni Wahid dalam sambutannya menegaskan, bahwa dukungan Seniman dan Budayawan Betawi, akan menjadi kekuatan tersendiri bagi barisan 01, akan semakin menguatkan dan menjadi strategi khusus bagi pasangan 01.

Kita yakin Seniman punya cara sendiri, punya cara khusus untuk menarik simpati masyarakat, sehingga ketika Seniman yang berbicara dan mengajak masyarakat, kondisi akan terlaksana dengan sejuk.

Dukungan buat Jokowi, karena pasangan ini punya komitmen, kita lihat ketika memimpin, pada tiap kesempatan, selalu mengajak masyarakat mengapresiasi menghargai seni dan kebhinekaan, serta keragaman, apalagi ratusan budaya yang ada di Indonesia, dipandang indah di internasional, dan Indonesia dikenal karena mampu untuk selalu mengedepankan persatuan di tengah perbedaan, di antara kita. ini kekuatan untuk menyatukan dunia dalam sebuah negara kesatuan, ungkap Yeni dengan tegas.(pry)

Hadirkan 50.000 Buruh ke GBK, KSPI Dukung Prabowo Subianto

Hadirkan 50.000 Buruh ke GBK, KSPI Dukung Prabowo Subianto

Atas dasar Kontrak Politik Buruh antara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat, bertempat di Menteng Jakarta, jajaran KSPI mendeklarasikan dukungan pada pasangan Capres Prabowo-Sandi nomor urut.2.

Menurut M Rusdi, bahwa kontrak politik sudah dilakukan, dan ditandatangani oleh Pak Prabowo pada Rakernas KSPI, tegasnya.

Bentuk dukungan salahsatunya adalah menghadiri rapat akbar pemenangan Prabowo-Sandi besuk di GBK, KSPI akan menghadirkan 50.000 buruh besuk, dimana saat ini telah dilakukan longmarch buruh Surabaya - Jakarta, dan hari ini sudah masuk Bekasi, dan besuk pagi menuju GBK, tegas M Rusli.

Hal senada juga diungkapkan Mirah Sumirat, bahwa dukungan diberikan karena hanya Prabowo yang bersedia menandatangani 10 Kontrak Politik Buruh, yang diharapkan akan bisa meningkatkan kesejahteraan buruh.

Dan hasil survey KSPI di beberapa daerah, hasilnya mayoritas buruh menginginkan Prabowo - Sandi manjadi Presiden, karena kita ingin ada perbaikan buruh, dengan pendapatan yang lebih tinggi dari pengeluaran, tidak seperti hari ini buruh makin miskin, tegas Mirah yang juga Caleg salahsatu partai di Pemilu 2019 ini.(Pry)

Siapkan Generasi Penerus Reformasi, IP-KI dan UNITi Gelar Diskusi Kebangsaan

Siapkan Generasi Penerus Reformasi, IP-KI dan UNITi Gelar Diskusi Kebangsaan

Menjelang 21 tahun pasca Reformasi tahun 1998, Indonesia telah melalui serangkaian perubahan besar, yang berdampak pada tatanan pemerintahan serta semangat ber-demokrasi bagi setiap warga negaranya.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (lP-KI), kembali menjadi pelopor untuk menggelorakan nasionalisme kebangsaan. lP-KI bersama UNITi Indonesia, kembali menyelenggarakan diskusi kebangsaan untuk menyambut momen penting dalam pesta demokrasi kita dalam waktu dekat. Namun, hal ini bukanlah langkah strategis bagi lP-Kl maupun UNITi untuk berbagi mimbar kepada poses kepentingan yang sedang membutuhkan atensi terobosan.

Diskusi kali ini mengangkat judul “Meneruskan Reformasi dan Menjaga Cita-Cita Proklamasi". Poin-poin tuntutan Reformasi yang sejatinya memiliki agenda memberi pembatasan waktu kekuasaan seorang Presiden Negara, Penghapusan Dwi Fungsi Abri, Penegakan Supremasi Hukum, Amanademen UUD 1945, Pelaksanaan Otonomi Daerah dan upaya melakukan pembersihan praktek KKN pada masa itu, perlu dilakukan “Refleksi dan Evaluasi”, guna menjadi sumbangsaran kepada pemerintahan mendatang yang akan ditentukan dalam bingkai Demokrasi kita, dimana proses pemilihan langsung ini juga merupakan hasil dari proses Reformasi tersebut.


Upaya ini bukanlah perkara mudah, sebagai Organisasi Kebangsaan tertua , IP-Kl mencoba mengingatkan fakta kepada semua pihak yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab atas konstitusi, bahwa agenda Reformasi berjalan cepat namun juga menjauh dari cita-cita Negara kita yang tercantum dalam Proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Upaya penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, prestasi KPK yang meningkat dalam pelaksanaan OTT, Otonomi Daerah melanggengkan ““Raja-Raja” lokal sehingga meniadakan esensi kearifan lokal yang seharusnya menjadi barometer implementasi nilai-nilai luhur dan mampu mereduksi upaya sebaran pemahaman radikal yang dapat memecah belah bangsa.

Diskusi kali ini turut menghadirkan narasumber yang berkompeten dan mampu memberikan pencerahan bersama untuk menyambut niatan luhur kami.


Pembukaan diskusi oleh Bapak Baskara Sukarya sebagai Ketua Umum UNlTi INDONESIA, dan Keynote Speech Diskusi ini, adalah mantan menteri pasca Reformasi dan merupakan salah satu Wakil Ketua Dewan Pembina DPP lP-Kl Bapak Prof. Dr. Bomer Pasaribu, S.H, M.Si. Proses perdiskusian berjalan melalui sumbangsih kesaksian sejarah, pemikiran dan pengalaman dari para pembicara yang kami yakini kapabilitas serta jam terbangnya, sudah teruji-sahi, seperti ; Ibu Sri mewakili Kepala Bapenas, pembicara ke-2 Prof. Dr. Anhar Gonggong sebagai seorang sejarawan, pembicara ke 3 Prof. Dr. Asep Saefuddin, M.Sc selaku Rektor Universitas Al-Azhar lndonesia dan terakhir sebagai pembicara ke 4 adalah Bapak Bambang Sulistomo selaku Ketua Umum DPP lP-Kl, dibawakan oleh moderator perwakilan generasi milenial yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP IP-KI, saudara Troy.

Pro-Kontra tentang Reformasi yang memberikan dampak ter-amandemen nya UUD 1945, juga menjadi sudut pandang tajam yang dibahas dalam kesempatan ini. Momentum mempersiapkan estafet generasi penerus bangsa untuk bisa memiliki kesadaran, kemauan dan penambahan cakrawala berpikir dalam kesiapan mengisi tantangan zaman kedepan. Tanpa kehilangan arah dan tetap mampu menyerap butirbutir Pancasila sebagai roh jiwa raga dalam proses meng-aktualisasikan-nya, sesuai yang tertuang dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.



Sementara Ketua Umum IPKI, Dr Bambang Sulistomo juga menambahkan pihaknya bersyukur IP-KI masih militan mempertahankan Idiologi Pancasila, kita ini berkumpul untuk satu tanah air, satu bangsa dan berbahasa Indonesia. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, untuk itu jangan lagi berbicara perbedaan, namun harus bersatu untuk kemajuan bangsa dan negara, agar anak cucu kita bisa hidup lebih baik di negara yang kita tercinta ini.

Ukuran negara kebangsaan berdasarkan Pancasila, harus ada keadilan sosial, agar NKRI "Utuh", untuk itu mari perjuangkan negara Pancasila, dengan menegakkan kebenaran melalui menegakkan hukum dan keadilan, pinta Putra Bung Tomo ini.

Prof Anhar Gonggong dalam paparannya menegaskan bahwa dalam reformasi memang terjadi perubahan besar, dan perubahan besar itu terjadi oleh karena kita mengharapkan sesuatu yang akan kita buat lebih baik. istilah apapun yang terjadi, perubahan dan perubahan itu terjadi oleh karena kita mau menciptakan sesuatu, yang pertanyaannya, apakah sesuatu yang lebih baik itu sudah terwujud sekarang, setelah 22 tahun berjalan, ungkapnya.

Untuk membangun kejayaan bangsa saat ini dan kedepan menurut budayawan ini, Pertama kali yang harus kita rubah adalah "mental" dan perubahan mental itu ada di pendidikan. Pertanyaannya merubah mental atau tidak, Apakah sistem pendidikan kita sekarang ini mampu merubah mental anak-anak didik, untuk tidak melihat dirinya, tetapi sekaligus melihat orang lain. karena ilmu yang dia peroleh itu nanti tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kepentingan orang lain. dan itu terjadi pada Soekarno Hatta dan pergerakan, paparnya.

Ketua Umum UNITi, Baskara Sukarya Ketua Umum UNITi menegaskan, bahwa Reformasi telah membawa banyak catatan prestasi, akan tetapi kita juga jangan lengah dan janganlah kita berbangga diri, karena kita lihat masih banyak agenda reformasi yang belum mencapai tujuannya, bahkan di sana sini kita melihat bahwa reformasi ini cenderung melenceng daripada cita-cita semula.

Kita melihat bahwa penegakan hukum dan pemberantasan KKN dalam beberapa kasus tertentu masih berjalan ditempat dan ada kecenderungan tumpul keatas dan tajam kebawah,tegasnya.

Baskara juga melihat pelaksanaan Otonomi Daerah yang tadinya dicita-citakan untuk memakmurkan dan membesarkan masyarakat di daerah masing-masing, sekarang ini malah melenceng menjadi tumbuh suburnya daripada raja-raja kecil, yang tentunya mereka juga mempunyai kepentingan ekonomi kepentingan kelompok tersendiri. dan ini kita juga lihat dengan sekarang begitu banyaknya kepala kepala daerah Apakah Gubernur, Walikota, bupati yang tertangkap tangan tertangkap oleh KPK, juga tertangkap oleh Polisi maupun kejaksaan.

Selain daripada itu, penghapusan Dwifungsi ABRI juga sebagai simbol tegaknya supremasi kekuatan sipil, malah kita lihat membuat tumbuh suburnya kelompok-kelompok radikal dan juga mengacu kepada ideologi asing, khususnya sekarang kita lihat dengan kemajuan dari pada sosial media dan juga era digital dimana begitu derasnya informasi ini masuk dan tentunya kalau tidak disikapi dengan bijak, khususnya bagi golongan tertentu, untuk itu hal tersebut, harus disikapi dengan serius, para Generasi Millennial harus pula kita membekali mereka dengan ideologi Pancasila, yang sudah diwariskan kepada bangga ini, untuk menjadi orang Indonesia dan cinta kepada NKRI.

Selain daripada itu amandemen undang-undang Dasar 45 yang tujuan saat itu adalah untuk mengubah pasal yang berkaitan dengan masa jabatan presiden yang satu menjadi masa jabatan dua kali, tetapi kita juga sudah kebablasan, sehingga amandemen tersebut membuat batang tubuh undang-undang Dasar 45 sudah banyak yang keluar dari pembukaan undang-undang Dasar 45 itu sendiri, dampaknya 21 tahun reformasi berjalan memang kita lihat, ada hal-hal yang baik tetapi kita juga lihat masih kondisi kebangsaan semakin memburuk. untuk itu diperlukan adanya kebijakan dan langkah-langkah strategis bangsa ini untuk kembali menetapkan tujuan dan arah kompas bangsa ini, menuju cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagaimana diamanatkan oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita, semoga kami harapkan dengan diskusi kebangsaan pada hari ini, kita dapat memberikan masukan-masukan yang berarti khususnya dari para narasumber,

Dan juga kita semua dapat meneruskan Reformasi, agar tetap berjalan di relnya sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan sesuai dengan harapan dan Pondasi yang diletakkan oleh bapak bapak pendiri bangsa, tegas Baskara Sukarya.(red)

Insano Berikan Penghargaan Gerakan Aksi Nasional Sejuta Tokoh Masyarakat


Insano Berikan Penghargaan Gerakan Aksi Nasional Sejuta Tokoh Masyarakat

Bertempat di gedung Direktorat IV Narkoba, Bareskrim Polri, jl MT Haryono, Cawang Jakarta, pada minggu 17 Maret 2019 Organisasi Kemasyarakatan Indonesia Anti Narkoba (INSANO) memberikan "Penganugerahan" bagi para Tokoh Masyarakat, dalam upaya Gerakan Mencetak Kader Penggerak Anti Narkoba dari para tokoh, dalam mendukung Inpres nomor.6 tahun 2018, tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.

Hadir dalam acara penganugerahan Menteri Perhubungan yang diwakili staf khusus menhub, Mayjen TNI (Purn) Buyung Lalana, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Ormas Kesbangpol Bapak Lutfi, Menteri Kesehatan yang diwakilkan Oleh Direktur Nafsa, bapak Fidiansyah, Menkumham yang diwakili Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Lilik Sujandi, Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Wakil Walikota Jakarta Timur, Tulus Susanto, Panglima TNI yang diwakili Aster Kasdam, Kolonel Infanteri Jacky, dan Kepala BNN yang diwakili Yanuarfi.


Ketua Umum INSANO, Sismanu, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan Penganugerahan bagi para tokoh ini merupakan rangkaian dalam menyambut ke 3 tahun INSANO, sehingga kedepan akan semakin banyak Tokoh Masyarakat yang mau bersama-sama dalam upaya berperan aktif di bidang P4GN, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tentang Peranserta Masyarakat, serta Inpres nomor.6 tahun 2018, tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.


Gerakan Aksi Nasional Sejuta tokoh masyarakat yang dibuat oleh Insano ini  sebagai upaya untuk menjaga masa depan bangsa, karena selama ini peran serta masyarakat dalam P4GN masih sangat kurang, sementara peredaran gelap narkoba sudah merambah hingga ke masyarakat bawah hingga pelosok desa.

Menutut Sismanu, masyarakat masih menganggap bahwa pemberantasan narkoba adalah tanggung Polisi serta BNN, padahal Sesungguhnya masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan bahaya narkoba, untuk itu hari ini Insano merekrut para tokoh masyarakat sebagai kader anti narkoba di seluruh Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya bab 13 tentang peran serta masyarakat, agar masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam P4GN tersebut, tegasnya.

Kegiatan hari ini bukan sekedar seremonial, selesai acara tidak ada tindak lanjut, akan tetapi kegiatan ini justru awal dimulainya setelah acara selesai, bagaimana seluruh penerima penghargaan yaitu para tokoh masyarakat, akan lebih aktif lagi dalam P4GN, tegas Sismanu.
Diberdayakan oleh Blogger.