Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

DPCK GRANAT Kota Jakarta Timur

Setelah Dikukuhkan, DPCK GRANAT Kota Jaktim Gelar Serangkaian Kegiatan ke Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Menkokesra Agung Laksono meninjau kesiapan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BNPB

Bertempat di Lapangan Udara Pondok Cabe Tangsel, Menkokesra menyaksikan langsung kesiapan Tim Reaksi Cepat Penanggungan Bencana BNPB dan berkesempatan mencoba Perahu Ampibi

Forum Wartawan Kebencanaan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

Hj Ernawati bersama Rumah Sehat 786

SOSIALISASI PROGRAM PARTAI PDI PERJUANGAN PADA WARTA CIPINANG

Sri Rachma Chandrawati, SH Siap Dukung Program Jokowi – JK

Sri Rachma Chandrawati SH, Ketua Umum Perempuan Indonesia Hebat, sebagai salahsatu Ormas Pendukung Capres Jokowi – JK pada Pemilu lalu, yang juga organisasi otonom di bawah Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) yang merupakan transformasi dari Relawan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). merupakan satu calon Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Kabinet Indonesia Hebat, saat ditemui di kantornya di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menegaskan, bahwa pihaknya siap mengemban amanah tersebut, jika memang Presiden Jokowi –JK memberikan amanah menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Diakuinya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai Notaris, yang saat ini menjabat Ketua Umum Pusat Organisasi Profesi Ikatan Notaris Indonesia, DPP-INI, hasil Kongres XXI di Balai Sudirman Jakarta priode 2012-2015, serta dua kali memimpin organisasi Pejabat Pembuat Akte Tanah yaitu menjabat Ketua Umum PP-IPPAT, pihaknya akan bekerja mendukung program Pemerintahan Jokowi – JK yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. Salahsatunya adalah membantu para Petani serta Nelayan untuk melakukan sartifikasi tanah, sehingga mereka akan dapat meningkatkan usaha mereka serta dapat berusaha dengan tenang.

Diakuinya dalam bekerja selama ini Sri Rachma Chandrawati SH selalu bekerja secara professional dan proporsional, langkah pasti dengan program jangka panjang dan jangka pendek, dan prioritas yang akan dilakukan jika memimpin BPN adalah untuk nelayan dan petani sebagaimana program Presiden terpilih Jokowi, dengan pengsertifikatan tanah milik Nelayan dan Petani serta pengusaha kecil dan menengah akan mudah diakses pada dunia perbankan, sehingga penambahan modal kerja juga dapat ditingkatkan.

Disamping itu perlu juga “Program Mandiri”, dimana siapapun yang memiliki tanah namun belum melakukan sertifikasi tanah, maka akan kita dorong untuk mengseritikatkan, sehingga akan berdampak baik dalam peningkatan Negara maupun daerah dengan pajak-pajak yang berhubungan dengan tanah, seperti peningkatan Pajak Bumi Bangunan, PPNPB, BPHTB serta pajak tanah lainnya.

Disamping itu ada juga Penyelenggara PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)  bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal, yang dibiayai oleh Negara, ini juga akan dilakukan, sebagai pemimpin harus mampu menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sehingga ada kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, sehingga masyarakat juga tenang dalam bekerja dan berusaha, karena sebagaimana Kebutuhan Pokok yaitu Sandang, Pangan dan Papan. Ungkapnya tegas.

Sebagaimana program kerja Jokowi –JK adalah ketahanan pangan, oleh sebab itu peranserta Badan Pertanahan Nasional baik ditingkat Pusat maupun Daerah harus bersinergi, kalau memang lahan tersebut adalah lahan pertanian agar tidak semudah itu dialih fungsikan untuk perumahan ataupun industri, tanah yang belum jelas keperuntukannya akan kita mapping, sehingga kita akan dapat membuka lahan pertanian baru, dan kita akan targetkan 1 juta lahan pertanian dalam satu tahun.

Menanggapi akan masih tingginya sengketa dibidang pertanahan, Sri Rachma Chandrawati SH mengaku akan melakukan penataan di Kantor Pertanahan dengan Pejabat Pembuat Akte Tanah di daerah, untuk bersama-sama menyatukan visi dan misi meningkatkan pelayanan publik, kita semua harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara, ungkapnya tegas.

Sudin Dikmen Jaktim Gelar LKS SMK, Tim SMKN 22 Jakarta Raih Juara Umum

Kasudin Dikmen Jaktim Drs. Budiana MM secara resmi menutup kegiatan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Jakarta Timur, serta mengukuhkan Tim LKS SMK Jakarta Timur untuk mengikuti Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat Provinsi.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kasie SMK Drs Wurdhono, M.Pd menjelaskan, bahwa dengan Lomba Kompetensi Siswa SMK ini diharapkan akan memperoleh masukan, guna meningkatkan proses pembelajaran dan kompetensi pendidikan di SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini, dan dengan telah terpilihnya para pemenang tingkat kota ini juga diharapkan akan mampu tampil terbaik ke tingkat Provinsi serta kembali menjadi juara umum, tegasnya.

Drs. Wurdono, MPd disela acara tersebut pada wartawan juga mengaku bersyukur telah menyelesaikan kegiatan lomba kompetensi siswa ini, meskipun tidak semua SMK di Jakarta Timur untuk mengirimkan siswa terbaiknya, namun lomba ini mampu menghasilkan pemenang lomba LKS terbaik, dan upaya untuk menyiapkan peserta LKS SMK ke tingkat Provinsi pihaknya akan melibatkan sekolah yang bersangkutan serta TIM Guru pendamping yang juga melibatkan para professional yaitu dari dunia industri, sehingga mereka benar-benar siap untuk berkompetensi ditingkat Provinsi maupun nasional, tegasnya.

SMKN 22 Juara Umum

Dalam penutupan Lomba Kompetensi Siswa SMK dengan pemberian hadiah serta Tropy kejuaraan, SMK Negeri 22 Jakarta mampu tampil terbaik sebagai juara umum, menurut Kepala SMKN 22 Jakarta, Gendra, pihaknya berterimakasih pada seluruh Guru SMKN 22 Jakarta yang telah bekerja keras untuk menyiapkan siswa terbaik, hingga tampil menjadi Juara Umum dalam LKS tingkat Kota Jakarta Timur ini.

Namun demikian predikat juara umum ini sebenarnya adalah tantangan bagi seluruh guru, orang tua maupun siswa itu sendiri untuk bisa membawa kejuaraan ketingkat yang lebih tinggi, karena tingkatan lomba Kompetensi Siswa SMK akan digelar ke tingkat Provinsi, Nasional,  ASEAN hingga internasional, demikian juga tahun depan apakah kita masih bisa menjadi juara umum, oleh sebab itu kita akan memotivasi dan meningkatkan kemampuan anak didik agar dapat berkompetensi dengan baik, serta memiliki semangat untuk juara, tegas Gendra.

ORARI JAKTIM PEDULI KORBAN KEBAKARAN

Setelah kepengurusan tingkat Kota Jakarta Timur yang baru terbentuk, ORARI sebagai wadah bagi pecinta dan pengguna Radio Amatir di Indonesia, yang juga memiliki program sosial kemasyarakatan, bertempat di Kantor Sekretariat RW 03 Kelurahan Kebon Manggis, Komplek Angkatan Darat Berland, Matraman Jakarta Timur, Ketua ORARI Kota Jakarta Timur,  Hj Andi Ani Nurhani, SE, HM Yusi Icramsyah SE, MH serta pengurus ORARI Jaktim lainnya melakukan kegiatan sosial, dengan memberikan bantuan bahan makanan bagi korban kebakaran.

Dalam sambutannya  Ketua ORARI Kota Jakarta Timur,  Hj Andi Ani Nurhani, SE, HM mengaku bahwa bantuan beras dan Mie instan ini merupakan upaya untuk membantu meringankan beban korban kebakaran, selama ini kita membantu melalui koordinasi radio komunikasi, namun dengan banyaknya korban maka seluruh jajaran ORARI Jakarta Timur ingin membantu meringankan beban mereka, disamping bantuan untuk korban kebakaran di Berland kita juga akan distribusikan bantuan ke korban kebakaran warga Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman, paparnya.

Sementara Lurah Kebon Manggis, Zaenal Arifin, SE menambahkan, bahwa pihaknya selaku wakil warga mengucapkan terimakasih pada jajaran ORARI Jakarta Timur atas kepeduliannya membantu sesama, dimana korban kebakaran di Kebon manggis ini telah meludeskan lebih dari 270 rumah beserta isinya, sehingga 1632 jiwa tidak memiliki tempat tinggal, oleh sebab itu dirinya terus berkoordinasi dengan Sudin terkait, demikian juga PMI dan ORARI, dan besuk akan kita angkat puing-puing kebakaran agar secepatnya dapat dibangun kembali tempat tinggal mereka yang terkena musibah kebakaran ini, tegasnya.

H RATIYONO BUKA FESTIVAL PENCAK SILAT BETAWI 2014

Bertempat di Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur, bersamaan dengan kegiatan Olahraga Masyarakat Indonesia, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, H Ratiyono berkesempatan membuka kegiatan Festival Pencak Silat Betawi 2004, dan kegiatan yang melibatkan beberapa perguruan Silat Betawi di Jakarta dan sekitarnya tersebut  merupakan kegiatan yang ke empat kalinya.

Sebagaimana tradisi dalam membuka acara digelar tradisi Palang Pintu, acara penyambutan tersebut juga sebagai bagian dari Seni Pencak Silat Betawi, karena sebelum masuk ke lokasi tamu kehormatan harus bisa mengalahkan pesilat tuan rumah, dengan pukulan-pukulan sebuah warisan para jawara/pendekat Betawi Tempo dulu, disamping bermain pantun.

H Ratiyono mengaku bangga dengan para pesilat Betawi yang hingga saat ini tetap melestarikan Silat Betawi sebagai budaya bangsa, demikian juga prestasi pesilat Betawi yang telah mampu membawa nama harum Provinsi DKI Jakarta, di kancah olahraga nasional maupun internadional, ungkapnya.

Kekosongan Wagub DKI, H Nachrowi Ramli Siap Dampingi Ahok


Disela acara kegiatan Idul Qurban, seusai mengikuti Sholat Idul Adha, seluruh jajaran DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, berkumpul di sekretariat DPD Partai Demokrat di jalan Pemuda, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dengan melakukan pemotongan hewan Qurban 15 Sapi dan 56 Kambing yang dagingnya dibagikan ke warga yang berhak menerimanya,  seusai rapat terbatas kegaitan Qurban tersebut, digelar jumpa PERS di aula kantor DPD.

Dalam paparannya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, H Nachrowi Ramli menegaskan, bahwa dengan terpilihnya Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai Presiden RI, dan pengunduran Gubernur Jokowi, maka Wagub Basuki Tjahaya Purnama akan dikukuhkan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sehingga akan terjadi kekosongan Wakil Gubernur, sebagaimana aturan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Partai Pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan mengajukan calon penggantinya, sehingga dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Partai Gerindra berhak mencalonkan siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Gubernur, jika calonnya lebih dari satu, maka akan dilakukan pemilihan ditingkat DPRD DKI, namun jika nama yang diusulkan kedua partai tersebut muncul satu nama, maka DPRD DKI wajib melantik atau mengukuhkannya, oleh sebab itu dirinya menyambut baik keinginan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang menginginkan dirinya mendampingi sebagai Wakil Gubernur.

Mantan Ketua Umum BAMUS Betawi ini mengaku menyambut baik keinginan pak Ahok tersebut, namun dirinya akan tetap mengikuti mekanisme yang ada, karena yang pasti itu semua berpulang pada 2 partai pendukung, yaitu PDI Perjuangan serta Partai Gerindra, dan komunikasi dengan kedua partai tersebut juga sudah dilakukan, hanya belum mengarah pada pencalonan, yang pasti sejauhmana untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara, dirinya siap menjadi Wagub DKI Jakarta, tegas H Nachrowi Ramli.

Sementara ditempat terpisah, disela acara pemotongan Hewan Qurban di sekretariat Bamus Betawi, Ketua VI Bamus Betawi,  Muhammad Ichsan, pada wartawan juga menegaskan, bahwa saat ini dualisme kepengurusan Bamus Betawi sudah melakukan islah, dan kepengurusan yang baru sudah kita laporkan ke Kesbangpol DKI maupun Dirjen Kesbangpol Kemendagri, dan kini Bamus Betawi terus melakukan upaya pendekatan pada Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan, kita ingin meyakinkan, bahwa hanya H Nachrowi Ramli yang pantas mengisi kekosongan Wagub setelah Ahok diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tegasnya.

Jakarta sebagai ibukota dengan masyarakat inti yaitu masyarakat Betawi, dalam kekosongan wagub, seluruh partai di DPRD DKI juga harus bisa memilih dari putra daerah, apalasi H Nachrowi Ramli saat Pilkada beberapa waktu lalu, juga sudah resmi menjadi Calon Wakil Gubernur dengan dukungan 7 parpol di DPRD DKI (Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKB, PKS, Hanura dan PAN) oleh sebab itu Bamus Betawi juga akan meyakinkan pada PDI Perjuangan serta Partai Gerindra untuk meyakinkan bahwa H Nachrowi Ramli adalah sosok yang pantas mendampingi Gubernur Basuki Tjahaya Purnama/Ahok, sehingga pembangunan Jakarta akan semakin baik, dan tetap aman serta nyaman bagi seluruh warga Jakarta maupun investor, tegas Muhammad Ichsan.

Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama bersama IAEI Gelar Seminar Nasional

Bertempat di Aula Kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama (UPDM-B), di jalan Bintaro Raya, Jakarta Selatan,  jajaran Akademika UPDM (B) menggelar Seminar Nasional Ekonomi Syariah, disela acara tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) cabang UPDM (B).

Pakar Ilmu Syariah yang juga pendiri Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, disela acara tersebut pada wartawan menjelaskan,  bahwa permintaan dunia industri terhadap tenaga ahli dibidang ekonomi dan perbankan Syariah saat ini cukup tinggi, apalagi saat ini pengelola Bank Syariah banyak yang bukan dari jurusan Ekonomi Syariah, ini menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk berkontribusi dalam penyediaan tenaga ahli dibidang Ekonomi Syariah.

Permintaan SDM dengan kompetensi Syariah bahkan tidak berimbang dengan suplai SDM tersebut, oleh sebab itu perlu juga dilakukan berbagai peningkatan kompetensi dibidang Syariah dalam jangka pendek, seperti dengan Diklat, training, palatihan2 karyawan Perbankan Syariah serta seminar-seminar, sehingga kita juga benar-benar siap bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sebentar lagi berlaku juga di Indonesia, pinta Mustafa Edwin Nasution Ph.D.

Sementara ditempat yang sama, Rektor UPDM (B) Prof DR H Sunarto juga menjelaskan, bahwa acara Seminar Nasional dengan tema "Penyiapan SDM Berbasis Kompetensi Syariah dalam Pengembangan Perbankan Syariah ERA MEA 2015", ini merupakan upaya awal,  dalam penambahan Program Study Ekonomi dan Perbankan Syariah, Prodi baru ini dibentuk juga dilakukan sesuai dengan cita-cita para Pendiri dalam mencetak kader penerus bangsa yang bercirikan agama, dengan ilmu ekonomi syariah maka diharapkan lulusan Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama juga menjadi pamacu pelayanan berbasis agama, ungkapnya.

Diakuinya saat ini pihaknya juga sudah melakukan kerjasama dengan dunia industry Perbankan Syariah, seperti Bank BNI Syariah, Bank Panin Syariah serta Bank Syariah lain, demikian juga kerjasama seluruh alumni Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, yang nantinya juga akan menggunakan konsep Syariah, hal tersebut juga sebagai tanggapan dan jawaban atas permintaan masyarakat akan jurusan Ekonomi Syariah, papar Prof Sunaryo.

90% Sengketa Informasi DKI Jakarta, Masalah APBD

Disela acara Forum Duscussion Group (FGD) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, pada Selasa (7/10), Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Farhan Basyarahil, S.Sos, M.Si pada wartawan menjelaskan, bahwa hingga saat ini masih banyak Lembaga Publik/Badan Publik yang belum mau membuka akses informasi publik pada masyarakat¸ sehingga pengaduan ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terus berdatangan.

Diakuinya sampai saat ini terbanyak kasus informasi publik atau sengketa informasi terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 90% menyangkut masalah anggaran APBD dan  70% nya sengketa di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kedua Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan,  ketiga pada Dinas Kesehatan serta Dinas PU DKI, dimana pada Dinas Pendidikan terbanyak adalah sengketa informasi pada permintaan informasi penggunaan dana BOS atau BOP di sekolah-sekolah, sementara untuk Pemerintahan Kecamatan serta Kelurahan adalah permohonan informasi perencanaan dan penggunaan dana Penguatan Kelurahan atau dana Penguatan Kecamatan.


Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada intinya semua badan publik berkewajiban untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, baik perorangan maupun lembaga atau organisasai,  kecuali beberapa informasi tertentu, dimana setelah permohonan informasi publik tersebut hingga 47 hari tidak ditanggapi, maka bisa disengketakan di Komisi Informasi,  namun dengan minimnya pengetahuan serta informasi akan UU No.14 tahun 2008 tersebut, sehingga banyak pimpinan Badan Publik yang tidak mau memberikan informasi publik pada pemohon, disinilah peran Komisi Informasi untuk meyelesaikan sengketa Informasi Publik yang ada.

Diakui Farhan, bahwa kurangnya pemahaman UU tentang Keterbukaan Informsi Publik juga disebabkan kurangnya sosialisasi undang-undang tersebut, inilah peran pemerintah untuk mensosialisasikan pada lembaga atau badan publik di pemerintah itu sendiri, memang masih banyak pimpinan kepala daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota yang tidak ingin membuka informasi publik, atau tidak ada niat baik untuk membuka, termasuk di jajarannya di Dinas, Kantor  serta badan dibawahnya, namun kita bersyukur pada Pemerintahan Gubernur Jokowi – Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta lebih baik, dari kepemimpinan sebelumnya.


 Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta ini juga mengaku telah menyelesaikan banyak sengketa Informasi Publik di DKI Jakarta, dengan keputusan yang mengikat, dimana kalau yang disengketakan tersebut memang sebagai informasi publik dan harus dibuka, maka yang bersangkutan harus membukanya, dan kalau tidak mau membuka, maka yang bersangkutan bisa terkena sangsi pidana dan denda.

Oleh sebab itu Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berharap seluruh badan atau lembaga¸khususnya di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan klasifikasi informasi publik, mana yang terbuka dan mana yang terkecuali, sehingga tidak ada lagi sengketa informasi publik, dan kita akan terus mendorong keterbukaan informasi sebagaimana amanat  Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tegas Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Farhan Basyarahil, S.Sos, M.Si

Hj Nina Lubena Peduli PAC

Pimpinan Majelis Taklim Asy-Syafaqoh, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, yang juga anggota DPRD DKI yang terpilih dengan suara terbanyak di dapil Jakarta V dari Partai Persatuan Pembangunan ini, pada hari raya Idul Adha 1435 H, juga melakukan Qurban dengan membagikan daging ke masyarakat yang pantas menerimanya.

Saat ditemui di kediamannya dibilangan Komplek Perumahan DPRRI Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Hj Nina Lubena pada wartawan menjelaskan, bahwa di Majelis Taklim Asy-Syafaqoh saat ini menyalurkan 4 Sapi dan 20 Kambing untuk kemudian dibagikan dagingnya ke Mustahik, dan secara pribadi Hj Nina Lubena juga mengirimkan 10 Kambing ke 10 PAC Partai Persatuan Pembangunan se-Jakarta Timur.

Sementara untuk daging sapi dan kambing yang kini di potong di Masjid Asyafaqoh Komplek DPRRI akan disalurkan ke warga sekitar Kecamatan Cakung, sehingga mereka yang selama ini jarang mengkonsumsi daging, dengan bantuan daging Qurban ini mereka dapat memakan daging, demikian juga bagi orang-orang yang menyumbangkan hewan qurban, akan semakin meningkatkan ketaqwaan mereka pada Allah SWT, ungkapnya.

Saat disinggung tentang Pengajian Rutin Majelis Taklim Asy-Syafaqoh yang digelar setiap malam Jumat, Hj Nina Lubena mengaku bersyukur, karena jika sebelum menjadi anggota dewan jumlah mereka yang hadir sekitar 200 orang, namun setelah menjadi anggota dewan, yang hadir dalam pengajian rutin saat ini mencapai 400 hingga 450 orang, hal tersebut menandakan bahwa kepercayaan masyarakat pada dirinya sebagai wakil rakyat di DPRD DKI terus meningkat, sehingga dengan masukan dari masyarakat Jakarta,akan dapat diteruskan ke rapat dewan, maupun diperjuangkan melalui Fraksi PPP di DPRD DKI, ungkapnya tegas. 

Pemotongan Hewan Qurban BAMUS BETAWI

Dalam memperingati Hari Raya Idul Qurban di jajaran pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi), dengan melakukan penyembelihan hewan Qurban, dengan memotong 7 Sapi dan 8 Kambing serta membagikan pada mustahik dilingkungan sekretariat Bamus Betawi,  Ketua VII Bamus Betawi Muhammad Ichsan pada wartawan menjelaskan, bahwa di hari raya Idul Qurban ini kita memiliki Hikmah yang besar, yaitu adanya Islah dualisme kepengurusan Bamus Betawi, diakuinya untuk posisi kepengurusan sudah dibicarakan didalam rekonsiliasi, dan yang menduduki Ketua Umum Bamus Betawi adalah H Djan Faridz. Sementara SK Rekonsiliasi tersebut sudah kita kirim ke Dirjen Kesbang, Kementerian Dalam Negeri serta Kesbangpol DKI Jakarta.

Saat disinggung akan kondisi Pemerintahan DKI Jakarta yang terus diguncang dengan demo dari Ormas Betawi, Muhammad Ichsan mengaku bahwa Ormas Betawi tersebut tidak melakukan koordinasi dengan Bamus Betawi, karena pada prinsipnya Bamus Betawi mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur yang sah, dan jika setelah Gubernur Jokowi mengundurkan diri sebagai Gubernur, dan Ahok di lantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka hal tersebut juga sesuai dengan konstitusi, pengangkatan Ahok Jadi Gubernur sesuai dengan rel dan masih konstitusional,  oleh sebab itu Bamus Betawi juga akan mendukung kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta.



Diakuinya, pernyataan Ahok saat Perayaan Lebaran Betawi yang menyebut namaH Nachrowi Ramli sebagai sosok yang pas untuk mendampingi dirinya, juga disambut baik jajaran Bamus Betawi, namun yang memiliki kewenangan tetap pada Partai pengusung Cagub – Cawagub terpilih, yaitu Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, oleh sebab itu Bamus Betawi juga akan meyakinkan bahwa hanya Nachrowi Ramli yang pantas mengisi kekosongan Wagub setelah Ahok diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jakarta sebagai ibukota dengan masyarakat inti yaitu masyarakat Betawi, dalam kekosongan wagub, seluruh partai di DPRD DKI juga harus bisa memilih dari putra daerah, apalasi H Nachrowi Ramli saat Pilkada beberapa waktu lalu, juga sudah resmi menjadi Calon Wakil Gubernur dengan dukungan 7 parpol di DPRD DKI (Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKB, PKS, Hanura dan PAN) oleh sebab itu Bamus Betawi juga akan meyakinkan pada PDI Perjuangan serta Partai Gerindra untuk meyakinkan bahwa H Nachrowi Ramli adalah sosok yang pantas mendampingi Gubernur Basuki Tjahaya Purnama/Ahok, sehingga pembangunan Jakarta akan semakin baik, dan tetap aman serta nyaman bagi seluruh warga Jakarta maupun investor, tegas Muhammad Ichsan. 
Diberdayakan oleh Blogger.