Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

Babinsa Jatirahayu Ikuti Rapat Koodinasi Cegah Terjadinya Kembali Tawuran Remaja Bersama Aparatur Kelurahan Jati Rahayu

Babinsa Jatirahayu Ikuti Rapat Koodinasi Cegah Terjadinya Kembali Tawuran Remaja Bersama Aparatur Kelurahan Jati Rahayu

Kodam Jaya, Kota Bekasi - Kenakalan remaja diwilayah semakib sangat meresahkan apalagi sampai memakan korban jiwa.

Seperti kejadian tawuran Anak Anak Remaja Warga Rw 04 Dan 05 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Bekasi Yang Memakan Korban Meninggal Dunia (inisial Gery), Pada Hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 Di Jalan Raya Hankam Depan Pasar Lama Pondok Gede Pukul 23.30 Wib.

Berkaitan dengan kejadian tersebut Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas diwilayah memang sangat berpengaruh dalam keamanan dan ketertiban.

Untuk itu Ketua Rw 05 Bapak Prasetyo Berinisiatif Mengundang unsur unsur terkait 3 pilar serta ketua RW dan RT disekitar lingkungan untuk berdiskusi membahas bagaimana dan langkah apa saja yang dapat dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi lagi hal hal yang tidak diinginkan.

Dalam undangannya Ketua RW 05 menghadirkan Babinsa Jati Rahayu Koramil 02/Pondok Gede kodim 0507/Bekasi Sertu Maryanto dan Serda Yudo S dengan Bhabinkamtibmas Aiptu Mintra, serta mengundang Amirudin S.Ap.mm (Lurah Jati Rahayu), Abdul Haris (Kasi Trantib), H. Prasetyo Rw.05, Toni Radiansyah Rw:04, Ali Jenggot Perwakilan Rw:03 dan Para Ketua Rt Jajaran Rw: 03/04/05.

Kegiatan rapat ini dilaksanakan di Rumah Ketua Rw.05 Kelurahan Jati Rahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Selasa (04/08/2020)malam.

Dengan bahasan mengenai keamanan dan ketertiban diwilayah Jatirahayu, agar kembali terwujud aman dan tertib seperti yang di inginkan, dalam hasil diskusi ini dibentuklah beberapa kegiatan seperti SATGAS JATAYU sebagai bentuk keperdulian warga terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan. (Sumber : Pendim 0507/Bekasi)

Keceriaan Dan Kedekatan Satgas TMMD 108 Kodim 1006/Martapura, "Cinta Tanpa Batas Di Desa Bi-ih"


Keceriaan Dan Kedekatan Satgas TMMD 108 Kodim 1006/Martapura, "Cinta Tanpa Batas Di Desa Bi-ih"

Martapura,  |  Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-108 Kodim 1006/Martapura akan segera ditutup resmi. Selama sebulan berbagai sasaran fisik dan non fisik sudah rampung pengerjaannya.

Namun ada kesan manisnya yang tidak
 hilang atau dilupakan khususnya warga Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan,  Kabupaten Banjar sejak kehadiran TMMD Ke -108 Kodim 1006/Mtp hingga akan berakhirnya kegiatan tersebut. 

Masyarakat merasakan kehadiran TNI dalam keseharian mereka, selama hampir satu bulan datang dan menetap untuk menjalankan dalam program TMMD Ke-108 Kodim 1006/Mtp di Desa mereka.

Inilah yang dirasakan terutama anak - anak Desa Bi-ih yang selama ini selalu mendapatkan bimbingan dan motivasi dari satgas yang tinggal dan menetap dirumah - rumah penduduk selama hampir satu bulan. 

Anak - anak telah merasakan kebersamaan dan adanya ikatan kekeluargaan yang begitu erat kepada seluruh anggota TNI karena di waktu senggang bercengkrama bersama anak - anak untuk melepas lelahnya saat bekerja.

Seperti kedekatan anggota Satgas TMMD Ke-108 Kodim 1006/Martapura Koptu Haryanto dengan anak - anak Desa Bi-ih Kecamatan Karang Intan, selalu mengingatkan dan memotivasi anak anak untuk rajin belajar dan semangat meraih cita-cita.

"Mereka harus menjadi generasi penerus yang cerdas di masa depan, "kata nya kepada media,  Selasa (28/07/20).

Dikatakan Koptu Haryanto, diwaktu senggang saya selalu bercanda riang bersama sanak - anak. Saat bermain,saya selalu memberi nasehat dan motivasi kepada anak - anak untuk selalu semangat  belajar karena mereka adalah calon generasi bangsa.

Salah satunya, melalui pendidikan untuk meraih masa cita - cita. Ibarat pepatah raihlah cita - citamu setinggi bintang di langit. 

Anak- anak ini berhak mendapatkan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ini adalah tanggung jawab kita bersama."pungkasnya.

Komandan Brigif MR 6 Kostrad Berikan Jam Komandan Kepada Prajuritnya


Komandan Brigif MR 6 Kostrad  Berikan Jam Komandan Kepada Prajuritnya

Jakarta. Komandan Brigade Infanteri (Danbrigif)  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad, memberikan Jam Komandan kepada seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad di Tribun Lapangan Upacara Mabrigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad. Surakarta, Selasa (21/7/20).

Jam Komandan merupakan suatu hal yang wajib digelar di setiap satuan TNI AD. Jam Komandan juga dinilai sangat efektif dalam memperkuat silaturahmi hingga membangun kepedulian antara seorang Prajurit dan pimpinan.

Danbrigif  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M. Si., didampingi Plh Dandenma Brigif  Mekanis Raider 6/TSB Kostrad, Mayor Inf Yudi Eka Pratama dan seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

Kegiatan ini juga merupakan  perkenalan singkat Letkol Inf Dody Triyo Hadi, S.Sos., M. Si., karena baru berdinas selama 2 minggu sebagai Komandan Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad.

Danbrigif menekankan agar Satuan Brigif MR 6 Kostrad  menjadi satuan yang humanis dan dicintai masyarakat sekitar pada umumnya serta dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, agar seluruh prajurit dan kelurganya melaksanakan Protap Covid 19 di satuan. Selalu gunakan masker dan membawa hand sanitizer ke mana pun berada.

“Satuan ini hebat dikarenakan setiap anggota bisa mengendalikan diri sendiri dengan baik. Hilangkan pelanggaran di satuan. Apabila ada prajurit yang melanggar akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegas Danbrigif 6 Kostrad.

“Jangan lupa bersyukur pada setiap kegiatan,” tambah Letkol Inf Dody Triyo Hadi kepada seluruh Prajurit Denma Brigif Mekanis Raider 6/TSB/2 Kostrad. (Penkostrad).


Autentikasi
Kapen Kostrad, Kolonel Inf Haryantana, S.H.

Said Iqbal: Pernyataan Sikap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Said Iqbal:  Pernyataan Sikap Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja


Progresifonline.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar pernyataan sikap terkait adanya rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, bertempat di Kantor KSPI Lt. 3, Jalan Raya Pondok Gede No. 11, Kp. Dukuh, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (20/7/2020).

Dalam acara tersebut mengagendakan: 1. Pernyataan sikap Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. 2. Pernyataan Sikap Stop PHK massal  dampak Covid-19. 3. Penjelasan persiapan aksi ratusan ribu buruh di 20 provinsi, serentak pada awal Agustus 2020.

Gelar Konferensi pers tersebut  dihadiri, FSPKEP, KSPSI, KSPSI, FSPTI, FSPLEM, KSPSI, FSPTSK, KSPSI, SPN, ASPEK Indonesia, FSPMI, FSPKEP KSPI, FSP FARKES KSPI, Forum Guru Tenaga Honorer, PPMI, FSP ISI, FSPI, GOBSI, Presiden KSPI Said Iqbal dan pimpinan tingkat nasional serikat pekerja/serikat buruh lain.

KSPI dalam hal ini dengan tegas menolak adanya RUU Omnibus Law karena dinilai akan menyengsarakan kaum buruh di tanah air.

"Apapun yang dirancang pemerintah,  KSPI tetap akan menolak," ucap Presiden KSPI Said Iqbal.

Menurutnya salah satu poin krusial dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut adalah perubahan skema pengupahan pekerja. Dari semula gaji bulanan dengan Upah Minimum, baik provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota (UMK) menjadi upah per jam. Pengupahan benar-benar didasarkan atas produktivitas pekerja.

Dikatakannya, saat ini dengan skema gaji flat atau tetap, pekerja yang masuk dengan jumlah hari yang berbeda tetap mendapatkan gaji sama. Sedangkan dengan upah per jam, upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam kerja. Sebagai praktisi hukum ketenagakerjaan, pihaknya melihat bahwa ada madu sekaligus racun di balik rancangan UU Omnibus Law karena skema upah per jam ini, madu bagi pengusaha dan racun bagi buruh.

Jika RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini disahkan maka ribuan buruh tingkat nasional serikat pekerja/serikat buruh lain akan turun ke jalan melakukan unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law tersebut," tegasnya.

Dampak virus Corona atau Covid-19 tak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga perekonomian. Di mana, virus tersebut "membunuh" pelan-pelan perekonomian suatu negara.

Hal ini terlihat dari data kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat sebanyak 1,5 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Di mana, penyebabnya adalah tidak beroperasinya kegiatan ekonomi di beberapa sektor ekonomi.(Guffe).

Babinsa dan Babinkamtibmas Kompak Bersama Petani Kendalikan Hama Tikus

Babinsa dan Babinkamtibmas Kompak Bersama Petani Kendalikan Hama Tikus

Boyolali - Belasan petani Desa Kedungmulyo Kecamatan Kemusu dibantu Babinsa Desa Kedungmulyo Koramil 18/Kemusu Kodim 0724/Boyolali Sertu Wasi, Babinkamtibmas Polsek Kemusu Brigadir Wahyu berupaya membasmi hama tikus dengan sistem gropyokan, Hasilnya, puluhan tikus ditangkap dan dimusnahkan, Rabu (15/7/2020).

Penggeropyokan dilakukan agar serangan hama tikus dapat dikendalikan saat memasuki musim tanam. Maka dari itu perlu melakukan gerakan masal pembersihan lahan dan pengasapanan lubang-lubang tikus sebelum musim tanam.
Kegiatan menyasar sejumlah lahan pertanian di areal persawahan, di antaranya lahan pertanian yang sebelumnya disinyalir terdapat banyak sarang tikus.

Babinsa Kedungmulyo Koramil 18/Kemusu Sertu Wasi mengatakan, tikus sawah merupakan salah satu jenis hama tanaman yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan meresahkan petani.

“Gropyokan hama tikus bersifat pengendalian rutin untuk meminimalkan dampak serangan selama memasuki musim tanam musim ini. Meski serangan tikus belum mewabah, gropyokan perlu dilakukan agar populasi hama tikus dapat dikendalikan,” ujar Babinsa.

Langkah gropyokan rutin digelar oleh para petani setempat, karena dinilai bisa mengurangi jumlah populasi tikus. Selain itu warga juga menerapkan metode pembasmian dengan cara lain, mulai memasang jebakan hingga penyebaran racun tikus.

Sertu Wasi menambahkan, penanggulangan hama tikus dinilai lebih efektif apabila dilakukan pada awal musim tanam, sehingga perkembanganbiakan tikus dapat dikendalikan. Selain itu dampak kerugian yang ditimbulkan di awal musim tanam akan lebih sedikit. Para Babinsa di wilayah terus membuka diri untuk membantu para petani. Tak hanya pembasmian hama tikus, namun pihaknya juga siap membantu kegiatan petani lainnya.

“Petani itu kan pejuang pangan, maka harus selalu didukung kegiatannya. Di sini kita akan terus hadir untuk memastikan petani dapat beraktivitas secara nyaman dan terselesaikan berbagai permasalahannya. Hal ini sekaligus untuk mendukung suksesnya program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah,” pungkasnya.(Guffe).

Calon Taruna/ Taruni LON AAL dan Mahasiswa TNI AL Tahun 2020 Rute Jakarta Donor Darah di PMI.

Calon Taruna/ Taruni LON AAL dan Mahasiswa TNI AL Tahun 2020 Rute Jakarta Donor Darah di PMI.


Jakarta - Asisten Personel (Aspers) Danlantamal III sebagai Ketua Panitia penanggungjawab penerimaan pendaftaran Calon Taruna / Taruni  AAL  dan Mahasiswa Beasiswa (Mabea) Tahun 2020 sebagai rute Jakarta di Lantamal III melaksanakan donor darah di PMI (Palang Merah Indonesia) Jakarta di Jl. Plumpang Semper No.54, RT.1 RW.4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Senin (13/7 /2020).

Rangkaian Tes Seleksi Penerimaan Calon Taruna dan Taruni TA. 2020 tahap Pertama (donor darah) diikuti sebanyak 139 CATAR (Calon Taruna/i) AAL dan 20 Calon Mabea (Mahasiswa Beasiswa) TNI Angkatan Laut tahun 2020, Panitia daerah (Panda) Jakarta / Lantamal III melaksanakan test terhadap para calon yaitu Donor Darah di PMI Jakarta Utara.

“Kegiatan tersebut untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah, kadar gula darah HB, asam urat, lemak darah dan lain-lain yg hasil dari uji laboratorium ini untuk jadi salah satu kelengkapan persyaratan Calon Prajurit TNI Angkatan Laut,” tegas Kolonel Binsar, selaku ketua panitia.

Calon Taruna, Taruni dan Mabea untuk selanjutnya akan melaksanakan test berikutnya yaitu pemeriksaan rontgen thorax, Jantung (EKG), dan Laboratorium (Darah, Urine) serta Pemeriksaan Narkoba.(Guffe).

Sambut Kemerdekaan RI Koramil Nogosari Berbenah

Sambut Kemerdekaan RI Koramil Nogosari Berbenah


Boyolali - Untuk menciptakan kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Koramil 13/Nogosari  Kodim 0724/Boyolali saat ini tengah melakukan pembenahan dan perbaikan pangkalan secara swadaya yang dibantu masyarakat, termasuk didalamnya perkantoran yang dikerjakan oleh anggota sendiri, Rabu (15/7/2020).

Pembenahan yang dilakukan kali ini antara lain mengganti atap menggunakan baja ringan dan pembenahan ruangan lainnya. Selain itu pembenahan ini diharapkan rampung sebelun hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang.

Dikatakan Danramil 13/Nogosari  Kapten Inf Suyitno SH, dengan diperbaikinya ruangan maupun atap kantor Koramil, nantinya pasti akan memberikan kenyamanan anggota maupun yang piket Koramil dalam melaksanakan kegiatan kedinasan sehari-hari.

 “Semua kami lakukan bertahap untuk memperindah Makoramil serta melengkapi apa yang belum ada, semoga apa yang kami kerjakan untuk pembenahan pangkalan Koramil ini akan cepat selesai dan diberikan kelancaran oleh Allah SWT,”
pungkas Danramil.(Guffe).

Lantamal III Mengadakan Latihan Hukum Humaniter dan Ham TA. 2020.

Lantamal III Mengadakan Latihan Hukum Humaniter dan Ham  TA. 2020.


Jakarta -  Asisten Operasi (asops) Danlantamal III, Kolonel Laut (P) Hari Widjajanto diwakili Kadiskum Lantamal III Letkol Laut (KH/W) Nentine F. SH. M.Tr. Hanla. mengadakan Latihan Hukum Humaniter Internasional dan HAM TA. 2020 diikuti 30 peserta berlangsung selama tiga hari di gedung CAT Mako Lantamal III Jl. Gunung Sahari Ancol Jakarta Utara, Selasa (14/7/2020).

TNI AL sebagai bagian integral dari TNI, mempunyai tugas menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Dalam pelaksanaannya TNI memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengimplementasikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hokum humaniter internasional dan HAM.

Hukum humaniter internasional dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi hukum humaniter internasional bertujuan untuk melindungi manusia yang terlibat pertikaian bersenjata/perang dengan ketentuan-ketentuan HAM atau prinsip-prinsip kemanusiaan, agar tidak menimbulkan banyak kerugian, baik dari segi materiil maupun iMmateriil, termasuk personel sipil yang tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata/ perang. TNI AL yang bertugas secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaan tugas OMP ataupun OMSP harus mengetahui ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional dan HAM agar pelaksanaan tugas tercapai dan tidak ada pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan.

“Kegiatan latihan hukum humaniter internasional dan HAM ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menyamakan visi, misi, persepsi, pola sikap dan tindakan yang berkaitan dengan penerapan hukum humaniter internasional dan HAM pada pelaksanaan tugas OMP dan OMSP. Saya tekankan kepada seluruh peserta agar menyimak dengan baik materi yang diberikan guna untuk dipedomani dan diterapkan dalam penugasan," tegas Kolonel Hari dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kadiskum Lantamal III

Hadir dalam kegiatan tersebut  Tim ICRC Bp. Cristian Donny Putranto, SH.  LLM., Ny. Dinihari Puspita, Kadiskum Koarmada I Letkol Laut (KH) Dedi Endang Susilo SH. M.Pd.(Guffe).

Lantamal III Dukung Kampanye Masif Gerakan Masal 3M

Lantamal III Dukung Kampanye Masif Gerakan Masal 3M


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto SE. MM. diwakili Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Lantamal III, ikut berperan serta dalam mensosialisaikan gerakan 3 M (Memakai Másker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan) melalui Kampanye Massif Gerakan Masal 3M dan pengawasan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama  Forkopimda dan UKPD dalam rangka transisi menuju tatanan New Normal produktif dan aman Covid-19, di Kab. Administrasi . Kepulauan Seribu, Sabtu (11/7/2020).

Kegiatan Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  dalam bertindak dan berperilaku hidup sehat guna memutus serta mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Drs.Husein Murad, M.SI
mengucapkan Terimakasih dan apresiasi untuk seluruh instansi dan unsur yang terlibat dalam proses penanggulangan Covid-19 ini, termasuk dalam hal penyaluran bantuan kepada masyarakat;

Tetap lakukan pengawasan disetiap lini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat melalui tim khusus yang sudah dibentuk, guna memastikan pelaksanaan new normal berjalan lancar dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan; pelaksanaan new normal harus tetap diikuti dengan kepatuhan, kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap anjuran melaksanakan protokol kesehatan yaitu gerakan 3 M (Memakai Másker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan).

"Perlahan-lahan berbagai sektor usaha, tempat berkumpul masyarakat, tempat wisata, Homestay, warung makan, bisa beroperasi dan menerima tamu, namun semuanya tetap diimbau agar melaksanakan aturan protokol kesehatan," tegas Bupati.

Selain kegiatan Kampanye juga dilaksanakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di pelabuhan -pelabuhan penumpang yang berada di wilayah Kep. Seribu dan disaksikan langsung oleh Bupati , Wakil Bupati, Dansatrol Lantamal III serta SKPD/ UKPD Kabupaten Kepulauan Seribu.(Guffe).

Kemenkes: Regulasi Harga Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Regulasi Harga Rapid Test Berlaku untuk Pasien Mandiri


Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi bagi pasien mandiri. Surat Edaran ini adalah regulasi yang dibuat pemerintah guna menyamakan harga rapid test bagi masyarakat di seluruh tanah air yang ingin memeriksakan antibodi secara cepat.

Penetapan harga rapid test tersebut dikarenakan adanya variasi harga yang beredar yang dapat membuat masyarakat bingung. Regulasi mengenai penetapan harga rapid test merupakan upaya pemerintah untuk menghindari adanya komersialisasi yang dilakukan pihak pelayanan kesehatan.

“Ini sesuai juga dengan permintaan masyarakat karena sudah banyak masyarakat yang meminta untuk menetapkan harganya (rapid test). Ini juga membantu masyarakat supaya masyarakat tidak bingung terkait harga kalau berkunjung ke tempat layanan kesehatan,” ujar dr. Tri Hesty Widyastoeti,Sp. M, MPH, selaku Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Senin, (13/7/2020).

Penetapan harga tersebut merupakan harga pemeriksaan rapid test termasuk biaya alat rapid test, alat pelindung diri (APD) untuk petugas medis, termasuk biaya jasa layanan, misalnya dokter atau dokter spesialis.

Dokter Tri Hesty menambahkan, batas harga yang ditetapkan yakni Rp.150 ribu berlaku untuk seluruh layanan kesehatan bagi pasien mandiri dimana pasien yang meminta pemeriksaan tersebut, di luar bantuan pemerintah.

“Intinya bukan yang untuk skrining yang bantuan pemerintah,” tegas Tri Hesty.

Adapun pemeriksaan tersebut berlaku di semua fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah, swasta, klinik, dan berbagai tempat pengecekan lain.

Terkait sanksi Tri Hesty mengakui,  Kementerian Kesehatan belum menetapkan sanksi nyata terkait pelanggaran penetapan harga rapid test.

Namun menurutnya, Kementerian Kesehatan akan melihat lebih lanjut terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan penetapan harga tersebut baik dari sisi masyarakat, tempat layanan kesehatan, tenaga medis, serta para distributor dan penyedia alat rapid test.

“Saya rasa dengan adanya distributor-distributor yang juga ikut membantu, dengan harga yang juga bisa bersaing, tentu akan lebih membantu rumah sakit. Itu yang kita harapkan,” jelas Tri Hesty.

Adanya regulasi harga rapid test disambut baik oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai asosiasi yang menaungi rumah sakit di Indonesia. Sekretaris Jenderal PERSI, Dr. dr. Lia G. Partakusuma, Sp.PK, MARS, MM mengatakan, keputusan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan tersebut merupakan keputusan yang tepat agar harga dari rapid test di berbagai tempat pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit bisa terkendali.

“Apa pun itu kami sangat menyambut baik. Bahwa memang harus ada patokan. Kalau tidak akan sangat jadi tidak terkendali,” tuturnya.

Dokter Lia menekankan pentingnya tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun seseorang telah dinyatakan nonreaktif. Hal tersebut dikarenakan bisa jadi anti body-nya belum terbentuk dan banyak yang menyepelekan setelah hasil tes cepatnya nonreaktif.

“Jadi, tidak nanti orang oh.. dia nonreaktif, langsung bebas merdeka. Menyatakan bahwa, saya sudah bebas,” ujar dr. Lia.

Lia pun menghimbau kepada seluruh rumah sakit untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut agar sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan yakni menenangkan masyarakat dan sama-sama memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia (Guffe).

Ratusan Kepala Keluarga Terima BST Tahap 3


Ratusan Kepala Keluarga Terima BST Tahap 3


Boyolali - Babinsa Koramil 17 Wonosegoro Kodim 0724/Boyolali  Serda Suyono dan Koptu Eko D serta Babinkamtibmas Polsek Wonosegoro Bripka Okky bantu kawal petugas kantor pos Kabupaten Boyolali dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap ketiga di Balai Desa Gunungsari Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali,  Senin (13/7/2020).

Babinsa Koramil 17 Wonosegoro Serda Suyono menuturkan,  pengawalan tersebut dilakukan agar kegiatan penyaluran berjalan tertib.

“Tentunya kita lakukan pengamanan untuk kegiatan ini, kita tidak ingin kegiatan penyaluran BST ini terganggu dan malah dapat menyusahkan masyarakat ” ujar Serda Suyono.

Tidak hanya pengamanan, Babinsa Koramil 17 Wonosegoro dan Bhabinkamtibas Polsek Wonosegoro juga terapkan protokol kesehatan kepada masyarakat yang mengantri di halaman Balai Desa Gunungsari.

“Menurut data yang diterima dibalai Desa Gunungsari BST akan diterimakan kepada 649  kepala keluarga , agar tidak terjadi perkumpulan besar di halaman  maupun dalam balai desa, kita berikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan gunakan masker,”
ujar Serda Suyono.

Danramil 17 Wonosegoro Kapten Arh Iswadi Yusuf  menyampaikan,  pengamanan tersebut sudah merupakan tugas aparat negara dalam menjalankan tugas. Ia berharap seluruh petugas selalu siap sedia mengamankan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak masyarakat seperti pembagian BST ini.

“Agar kegiatan berjalan aman dan tanpa gangguan, kami minta diatur waktunya apabila penerima BST dari beberapa Desa di wilayah-wilayah Wonosegoro agar tidak terjadi penumpukan warga. kalau pun ada gangguan, petugas harus siap mengamankan dan menertibkan,” ujar Danramil.(Guffe).

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT

Menteri Bintang Dukung Pengesahan RUU Perlindungan PRT


Jakarta – Diskriminasi dan stigmatisasi terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam bentuk apapun harus segera dihentikan. Terutama anggapan bahwa PRT adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dan tidak bernilai ekonomis. Sebab, jaminan perlindungan dan kesejahteraan PRT tidak hanya penting bagi pekerja saja, tetapi juga bagi pemberi kerja.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam sambutannya menegaskan, Keberadaan PRT sangatlah penting untuk menunjang dan membantu urusan rumah tangga serta kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) harus segera disahkan guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PR.  Pada Webinar Pentingnya Undang-Undang Perlindungan PRT untuk Perempuan Indonesia, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menteri Bintang menuturkan, sudah menjadi tugas negara untuk dapat memberikan perlindungan serta rasa aman dan nyaman bagi segenap warganya, termasuk juga bagi PRT.

“RUU PPRT sudah masuk ke dalam RUU Prioritas pada tahun 2020 dalam masa bakti DPR RI periode 2019 – 2024. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita mengawal terbentuknya aturan ini, demi memperoleh kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak bagi PRT. Selain itu, karena data mengatakan bahwa mayoritas PRT berjenis kelamin perempuan, selaku Menteri yang memiliki tugas untuk menjamin pemberdayaan perempuan di Indonesia, saya tentunya sangat mendukung pengesahan RUU PPRT ini agar tercipta aturan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban dari PRT termasuk juga dengan pemberi kerja. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap PRT,” ujar Menteri Bintang.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat Statistik pada Agustus 2019, Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan dalam sektor informal. Di sektor informal sendiri, persentase pekerja perempuan memang lebih kecil dibanding laki-laki, dan hal ini merupakan hal yang umum terjadi secara global (ILO, 2018).

Pekerja laki-laki pada kegiatan informal sebesar 58,03 persen, sementara perempuan 41,97 persen. Data Survei ILO dan Universitas Indonesia pada 2015 memperkirakan jumlah PRT di Indonesia sebanyak 4,2 juta jiwa, dengan rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki. Berdasarkan angka tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah PRT yang sebenarnya lebih besar dari data-data yang disajikan karena seringkali PRT dipekerjakan secara lisan sehingga luput dari pencatatan data.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah mengatakan, pengesahan RUU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan industrial kondusif tanpa diskriminasi antara PRT dan pemberi kerja. 

“Pekerja Rumah Tangga atau PRT dia yang selalu dekat dengan kita, dia yang selalu membantu pekerjaan rumah kita sehari hari, dan dia juga yang berjasa untuk keluarga kita. PRT memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian global melalui tingkat angkatan kerja nasional. Jumlah dari PRT diperkirakan lebih dari 4 juta jiwa dengan persentase 75 persen PRT merupakan perempuan. Oleh sebab itu, hal yang tidak boleh terlewatkan dalam RUU PPRT ialah pentingnya perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja guna memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan penegakan norma kerja,” ungkap Menteri Ida.

Menteri Ida menambahkan, dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang harus dihadapi PRT di Indonesia diantaranya; PRT yang sampai saat ini belum dianggap sebagai sebuah profesi; rata-rata jam kerja PRT lebih panjang dari pekerja pada umumnya; sebesar 63% PRT bekerja 7 hari dalam seminggu; banyaknya PRT yang tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja yang jelas; dan minimnya perlindungan jaminan sosial dan asuransi bagi PRT.

“Adapun tujuan perlindungan PRT ialah memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual, mengatur hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT, dan meningkatkan kesejahteraan PRT. Perlindungan terhadap PRT sudah menjadi perhatian bagi pemerintah namun tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dari seluruh pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita semua, mari bersama kita dukung pengesaan RUU PPRT dan serukan stop kekerasan terhadap pekerja rumah tangga mulai dari diri kita sendiri dan keluarga,” imbuh Menteri Ida.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto mengatakan, setelah melalui 16 tahun perjuangan  di DPR untuk mendapat legitimasi atas statusnya yang sempat mandek/ mangkrak, pengesahan RUU PPRT ini akan menjadi sejarah baru dalam penghapusan kekerasan dan diskriminasi di Indonesia, khususnya terhadap PRT. RUU PPRT akan diusulkan menjadi RUU Inisiatif dan akan disidang paripurnakan pada Selasa, 14 Juli 2020 dan Kamis, 16 Juli 2020.

“Kami sangat bersyukur pada periode DPR 2020 – 2024, RUU PPRT ini mendapatkan perhatian sejumlah anggota DPR. RUU PPRT ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia karena bersifat mengikat dan adanya kepastian hukum. Maka dari itu perlu ada pengawalan dari kita semua,” ujar Giwo.

Seperti yang kita ketahui bersama, PRT merupakan pekerjaan yang rawan dan rentan dalam perlindungan hukum karena wilayah kerja bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan Pemerintah. Padahal praktik situasi kerjanya rawan dan rentan terhadap diskriminasi seperti pelecehan terhadap profesi, eksploitasi, dan kekerasan baik secara ekonomi, fisik dan psikis (dalam bentuk intimidasi maupun dalam bentuk isolasi).

“Di dalam RUU PPRT nantinya harus dipastikan adanya hak dan kewajiban yang berimbang antar PRT dan pemberi kerja agar memberikan perlindungan dalam bentuk penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan, dan kepastian hukum. Hal ini juga merujuk kepada Sustainable Development Goals (SDGs) yang menyebutkan No One Left Behind, guna meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan PRT sebagaimana pekerja lainnya tanpa ada yang tertinggal, serta memperjuangkan hak dan kewajiban yang seimbang antara PRT dan pemberi kerja,” ucap Giwo.(Guffe).

kepala daerah yang belum melaksanakan rapid.

Panitia Pilkada Wajib Rapid Test


Boyolali - Babinsa Koramil 18 Kemusu Kodim 0724/Boyolali Serma Riya melaksanakan tugas pendampingan Rapid Test petugas PPK, PPS dan PPDP di Puskesmas Kemusu Jl. Klewor, Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Senin (13/7/2020).

Keberadaan Babinsa Koramil 18 Kemusu selalu melekat di setiap kegiatan pemerintahan tingkat desa maupun Kecamatan Kemusu. Terlebih dengan adanya wabah Covid-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh wilayah nusantara tak terkecuali Kabupaten Boyolali. Keterlibatan Babinsa dalam setiap kegiatan pencegahan penularan Covid-19 sangat berperan penting.

Seperti kegiatan rapid test bagi petugas PPK,PPS dan PPDP yang pada hari ini dilaksanakan di Puskesmas Kemusu Kecamatan Kemusu tak lepas dari pendampingan Babinsa.

Kali ini  jumlah peserta rapid tes sebanyak 13 orang yang merupakan panitia pemilihan kepala daerah yang belum melaksanakan rapid.

“Kegiatan rapid test ini dilaksanakan untuk menyiapkan petugas Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020, yang beberapa waktu kedepan akan dilaksanakan dalam rangka pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boyolali,” ungkap Babinsa Kemusu.

“Dengan diadakannya Rapid Test ini  berharap agar Pilkada kabupaten Boyolali 2020 bisa berjalan sesuai harapan sekaligus tetap memperhatikan protokol kesehatan dari mulai panitia Pilkada sampai dengan masyarakat yang melaksanakan proses Pilkada,” Imbuh  Serma Riya.(Guffe).

Danlantamal III Hadiri TFG di Koarmada I

Danlantamal III Hadiri TFG di Koarmada I


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta, Brigadir jenderal TNI (Mar) Hermanto SE. MM. menghadiri TFG (Tactical Floor Game) L-3 (Gladi Tugas Tempur Tk. III) di Gedung OB. Syaaf Koarmada I Jl. Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat, Senin
(13/7/2020).

Koarmada I sebagai Komando Utama Operasi dan Pembinaan TNI Angkatan Laut memiliki tugas menyelenggarakan operasi laut dan sekaligus melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur dari setiap elemen SSAT (Sistem Senjata Armada Terpadu). Untuk itu, Koarmada I akan menggelar latihan dalam Gladi Tugas Tempur Tingkat III (L-3) yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020 dengan bermanuver dari Laut Jawa menuju perairan kepulauan Lingga, dan pendaratan amfibi di Pantai Todak, Desa Batu Berdaun, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengasah dan melatih kesiapan dalam tugas tempur yang rencana akan di laksanakan di Dabo singkep, Kepulauan Riau. melibatkan Unsur Koarmada I, Kolinlamil, Marinir dan Puspenerbal (Pusat Penerbangan Angkatan Laut) dengan materi dan tahapan secara full mission profile, sehingga memberi gambaran pengembangan taktik, teknik dan prosedur berbagai kemampuan tempur pada level operasional layaknya di medan sesungguhnya.

Maka pada hari ini (13/7/2020)  dilaksanakan TFG yang merupakan simulasi rencana Operasi Tugas Tempur Tk. III yang sesungguhnya dilaksanakan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sambutan Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono SE. MM. menekankan, agar melaksanakan TFG dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab sebagai wujud dari dharma bhakti kita kepada bangsa dan negara.

"Tunjukan bahwa prajurit TNI AL/Koarmada I adalah prajurit yang Profesional, yang mampu melaksanakan seluruh tugas dengan baik; dan Jadikan tanggapan dan saran dari seluruh peserta TFG termasuk undangan, sebagai bahan koreksi agar pelaksanaan kegiatan latihan dapat berjalan aman, dengan mengutamakan prinsip zero accident,” tegas Panglima

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Koarmada I Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto M.Tr (Han),  Komandan Lantamal III Brigjen TNI (Mar) Hermanto SE. MM., Komandan Guspurla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta, Pejabat Utama Koarmada I, dan Para Komandan Satuan.(Guffe).
Diberdayakan oleh Blogger.