Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

1.125 Wisudawan Unindra Siap Berkontribusi Dalam Pembangunan Indonesia

Pembangunan Indonesia saat ini dan dimasa depan sangat tergantung dari kualitas Sumber Daya Manusianya, untuk itulah Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) sebagai salahsatu lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggungjawab dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berkompetensi global.

SDM Unggul, UNINDRA Mewisuda 1125 Mahasiswa

Sebagai tradisi dalam melepas mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akademik, Universitas Indraprasta (PGRI Unindra), bertempat di Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah menggelar Wisuda, acara pelepasan dengan sidang yang terbuka senat Unindra yang dipimpin langsung oleh Rektor Unindra Prof H Sumaryoto.

Dalam sambutannya, Rektor Unindra Prof H. Sumaryoto, menjelaskan, bahwa Wisuda kali ini merupakan Wisuda ke 70 dengan Mewisuda 1.125 Mahasiswa yang terdiri dari 975 mahasiswa program Sarjana dan 150 mahasiswa program Pascasarjana. Sementara orasi ilmiah dalam wisuda tersebut disampaikan oleh Atie Ernawati MT (Dosen Program Studi Teknik Arsitektur yang juga Wakil Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNINDRA).

Dalam sambutannya, Rektor Unindra Prof Sumaryoto menegaskan, bahwa dalam mewujudkan target Unindra menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Dalam Pembelajaran pada 2029, kini Unindra terus meningkatkan Sarana dan prasarana akademik dan kualitas dosen.

Dimana Unindra telah mengirim 45 dosen tiap tahun untuk menyelesaikan doktornya (S3) disejumlah Universitas yang telah bekerjasama dengan Unindra.

Dan berbicara tentang sarana dan prasarana, yang merupakan salah satu syarat dalam standar pendidikan tinggi, dimana Unindra yang harus berdiri 6 September 2004 memulai dengan mempunyai 1 gedung yaitu gedung unit 1 berlantai 4 jalan Nangka Tanjung Barat, gedung itu dibangun selama 4 tahun yaitu tahun 2000 sampai dengan 2003 dan bangun dengan susah payah dengan dana Mandiri, tanpa pinjaman perbankkan. Waktu itu mahasiswanya baru mencapai 5 ribuan dan sekarang sudah mencapai 36 ribu lebih, dan Unindra telah memiliki 7 Unit gedung bertingkat di kampung gedong, dan kini tengah mengurus perijinan pembangunan tower 7 lantai unit 8, dimana 2 lantai merupakan tempat Konferensi standar Internasional, mudah-mudahan ijin bisa cepat keluar dan segera kita bangun, tegasnya.

Sementara Plt Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah III Jakarta, Dr Samsuri menegaskan bahwa mesti Unindra jumlah mahasiswa terbanyak di Jakarta, namun dari data di Pangkalan Data Dikti, Unindra sudah tercatat 100%, dan seluruh prodi terakreditasi A dan B, ini menunjukkan bahwa Unindra sudah taat asas, tegasnya.

Bakamla RI Libatkan Kementerian/Lembaga Bahas Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia

Bakamla RI Libatkan Kementerian/Lembaga Bahas Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia

Rabu, 16 Oktober 2019 (Humas Bakamla RI/Indonesian Coast Guard)
Bakamla RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) kedua guna membahas blue print kebijakan pengamanan laut Indonesia yang melibatkan kementerian/lembaga di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat (16/10/19).

Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R, membuka langsung acara Rakernis kedua dalam Penyusunan Blueprint Kebijakan Pengamanan Laut Indonesia.

Kepala Bakamla mengatakan bahwa dalam upaya penegakan hukum di wilayah Indonesia secara efektif ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah posisi dan konstelasi geografis Indonesia. Kedua adalah posisi Indonesia yang terletak di dua benua, dua samudera, dan kurang lebih 70.000 kapal yang melintasi setiap tahun di perairan Indonesia kemudian terdapat empat choke point dari sembilan didunia. "Tantangan ketiga adalah tentang kewajiban UNCLOS yaitu terkait dengan ALKI, kita harus menjamin tiga jalur ALKI aman untuk digunakan," terang Laksdya Taufiq.



Dikatakannya pula, tugas yang diamanatkan Presiden pada dasarnya Bakamla melaksanakan Patroli keamanan dan keselamatan laut di seluruh perairan Indonesia dan Yuridiksi Indonesia. Jadi tidak hanya di wilayah kedaulatan tapi diseluruh Yuridiksi sehingga Bakamla adalah institusi operasional. Didalam tugas dan fungsi berikutnya adalah menyusun kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah perairan yuridiksi Indonesia," Jelas Laksdya Taufiq.

Didalam rapat kabinet ditegaskan bahwa Bakamla melaksanakan fungsi Coast Guard di Indonesia. Kalau berbicara Coast Guard maka secara universal mempunyai tiga fungsi yaitu Maritime Security, Maritime Safety dan Defense inward time dibawah Navy. Oleh karena itu Coast Guard merupakan suatu keniscayaan dengan tatanan dunia sekarang ini sehingga penegakan hukum disinergikan oleh Bakamla. Tetapi kita tahu bahwa UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak menegasikan undang-undang yang lain sehingga undang-undang lain masih berlaku. Hal tersebut bukan menjadi masalah, yang penting adalah bagaimana kita melaksanakan dilapangan bisa bersinergi tanpa harus berkutat atau berdiskusi tentang undang-undang itu karena hal tersebut bukan tataran kita, tataran kita adalah operasional.

Ditegaskan pula, pelaksanaan operasional dilapangan gunakanlah asas OMSP yaitu Unity of Effort (kesatuan usaha) dan legitimacy (dasar hukum kewenangan). Inilah sebetulnya yang menjadikan dasar bagaimana kita bisa bersinergi.

Acara Rakernis ini menghadirkan sembilan narasumber dari kementerian/lembaga negara, yakni Kolonel Laut (P) Sawa, S.E., M.M., (Paban II Operasi Sopsal TNI AL), Dewo Broto (Direktur Pertahanan Keamanan, BPPN), Narendra Jatma, S.H., LLM (Plh. Direktur Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung), Untung Purwoko, S.E., (Kasubdit Patroli Laut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Mukti W (Direktur 74, BIN), Drs. Ersiwo Zaimaru, S.H.,M.H., (Direktur Hukum, BNN), A Harry Lesmana (Kasi TPI Laut, Direktorat Jenderal Imigrasi), Drs. Ahmed Wijaya, (Asdep 3/V Kamtibnas, Kemenkopolhukam), Kombes Bambang Irianto (Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Baharkam Polri).

Bertindak sebagai moderator pada acara yang diikuti puluhan peserta yaitu Kasubdit kerjasama Dalam Negeri Kolonel Bakamla Elli Susiyanti,S.H.,M.H,.M.M. Peserta Rakernis terdiri dari TNI AL, Polair, Bea Cukai, Basarnas, KKP, Hubla, Kejaksaan, Hubla, PSDKP dan Kemenkopolhukam.

Autentikasi : Kasubbag Humas Bakamla RI Letkol Bakamla Mardiono.

Wisuda Unindra ke 70, Diikuti Sebanyak 1.125 Wisudawan

Wisuda Unindra ke 70, Diikuti Sebanyak 1.125 Wisudawan

Jakarta - Universitas Indraprasta PGRI ( UNINDRA ) berusaha meningkatkan sarana dan prasarana gedung untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berupa penambahan unit gedung untuk konperensi serta gedung untuk Diklat demikian dikatakan Prof. Dr. H. Sumaryoto Selaku Rektor UNINDRA dihadapan para Wisudawan di Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta ( 16 Okt 2019).

UNINDRA saat ini telah mempunyai 7 unit gedung , yang akan dibangun kedepan yaitu unit ke delapan untuk konperensi ( tujuh lantai) serta UNINDRA akan membangun Gedung untuk Diklat (pendidikan dan Latihan) yang pada Akhirnya kedepan UNINDRA akan menjadi "Excellent Teaching University" atau Universitas yang Unggul dalam pembelajaran . Serta meningkatkan kualitas SDM para dosen.



Wisuda ke 70 kali ini diikuti oleh sebanyak 1.125 mahasiswa, dengan orasi ilmiah oleh Atie Ernawati , MT beliau Dosen Teknik Arsitektur selaku wakil Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UNINDRA.

UNINDRA mencerdaskan kehidupan bangsa , membantu pemerintah bidang pendidikan , yaitu dengan biaya kuliah terjangkau dengan motto " Peduli , Mandiri , Kreatif dan Adaptif " serta melaksanakan " Tri Dharma Perguruan Tinggi" yaitu pendidikan dan pengajaran , penelitian pengembangan serta Pengabdian kepada masyarakat . Yang Penting dilaksanakan untuk orang banyak.(Bayu)

Bazar Buku Big Bad Wolf Ajak Masyarakat Jawa Timur untuk Makin Gemar Membaca

Bazar Buku Big Bad Wolf Ajak Masyarakat Jawa Timur untuk Makin Gemar Membaca

Membawa semangat Nawa Bhakti Satya, bazar buku terbesar di dunia hadir di Surabaya selama 24 Jam non-stop pada 4-14 Oktober 2019. Diskon 60% hingga 80% disediakan untuk masyarakat, sebagai salah satu usaha mencerdaskan bangsa melalui akses terhadap buku-buku internasional yang berkualitas dengan harga terjangkau.


Surabaya, 3 Oktober 2019, Untuk memperingati HUT ke-74 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Jaya Ritel Indonesia bekerjasama dengan Pemprov Jatim mempersembahkan Big Bad Wolf, bazar buku terbesar di dunia untuk masyarakat di ujung timur Pulau Jawa ini. Bazar Buku Big Bad Wolf hadir kembali di Surabaya pada 4-14 Oktober 2019 di JX International Convention Exhibition, selama 24 jam non-stop dan gratis biaya masuk gedung. Ini adalah kali keempat Bazar Buku Big Bad Wolf hadir di Kota Surabaya.


Kesadaran mengenai pentingnya memperkenalkan budaya membaca sejak dini, serta memberikan akses buku-buku yang baik, bermutu, dan bervariasi, menjadi semangat Bazar Buku Big Bad Wolf untuk terus menyelenggarakan bazar ini. Lebih lanjut Uli Silalahi, yang dikenal sebagai Ibu Buku mengatakan bahwa, "perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, membutuhkan kemampuan kita untuk memilih dan memilah informasi. Arti literasi bukan hanya kemampuan membaca atau menulis saja, melainkan kemampuan menyerap informasi dan dapat berguna bagi kehidupan. Dengan hadirnya.



Bazar Buku Big Bad Wolf, kami mengajak masyarakat Jawa Timur untuk lebih gemar membaca buku. Dengan banyak membaca, kita bisa makin kritis dalam menyikapi kejadian dan tidak mudah termakan hoax. Sebab, buku merupakan sumber informasi kredibel yang dapat dipertanggung jawabkan segala isi bacaan di dalamnya".

Meski generasi milenial dianggap semakin kurang berminat terhadap buku, pihak penyelenggara tetap yakin kaum milienial akan tertarik membaca buku apabila datang ke Bazar Buku Big Bad Wolf.  “Minat baca yang tinggi pun tidak akan berarti tanpa adanya bahan bacaan yang menarik. Melalui Big Bad Wolf kami menghadirkan beragam buku yang menarik, unik, dan jarang ditemukan di tempat lain,” kata Uli.  Jutaan buku dihadirkan di Bazar Buku Big Bad Wolf Surabaya 2019, mulai buku anak-anak, seni, budaya, bisnis, arsitektur, memasak, fashion, hingga deretan novel karya penulis terbaik di dunia. Termasuk juga buku-buku Premium yang eksklusif dengan harga jutaan di diskon menjadi ratusan ribu rupiah. (Red)

Wakil Ketua BPK Menghadiri the INTOSAI Congress (INCOSAI) XXIII

Wakil Ketua BPK Menghadiri the INTOSAI Congress (INCOSAI) XXIII

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menghadiri INCOSAI XXIII yang diselenggarakan di Moscow, Rusia, pada Senin s.d Jumat (23 - 27 September 2019).

Delegasi BPK kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar dengan delegasi yang terdiri dari Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, Anggota V BPK, Isma Yatun, Sekretaris Jenderal BPK, BahtiarArif, Auditor Utama Keuangan Negara II (Tortama KN II) Laode Nusriadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Humas dan KSI) Juska Meidy Enyke Sjam dan Staf pada Biro Humas dan KSI.

Kongres INTOSAI kali ini mengangkat dua tema diskusi utama, yaitu Theme I "Information technology for the development of public administration" dan Theme II "The role of SAIs in the achievement of national  priorities and goals".

Anggota II BPK menjadi co-panelis di plenary session theme I Information technology for the development of public administration bersama dengan Ketua State Audit Institution (SAI) Amerika Serikat, Estonia, United Arab Emirates (UAE), Meksiko dan dari World Bank.

Dalam sesi tersebut, Agus Joko Pramono memaparkan pengalaman BPK terkait IT For Development of Public Administration.

Selama mengikuti INCOSAI, BPK juga menyelenggarakan beberapa side meeting dengan SAI lain. Sebagai Sekretariat ASEANSAI, BPK menyelenggarakan side meeting untuk membahas proposal dari SAI Malaysia untuk mengamandemen Agreement of ASEANSAI Establishment pada 24 September 2019.

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal BPK sebagai Head of ASEANSAI Secretariat juga melakukan bilateral meeting dengan Deputy Auditor General of Swedish National Audit Office (SNAO) untu membahas progres kerja sama bilateral pada 25 September 2019.

Sebagai Ketua kelompok kerja audit lingkungan BPK sedunia (INTOSAI WGEA), BPK berkolaborasi dengan SAI Finland sebagai Ketua WGEA mendatang juga membuka booth pameran untuk mempublikasikan produk WGEA dan diseminasi work plan periode 3 tahun mendatang.

Pada kesempatan ini, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPK dengan INTOSAI Development Initiative (IDI) terkait kerja sama di bidang SAI Performance Measurement Framework (PMF), Audit Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan area lainnya yang disepakati bersama.

Selanjutnya, BPK juga melakukan bilateral talk dengan Auditor General of Australia Grant Hehir untuk membahas status kerja sama saat ini dan peluang area kerja sama ke depannya. (Red).

Wisuda ke 69, Unindra Siapkan SDM Unggul

Wisuda ke 69, Unindra Siapkan SDM Unggul

Jakarta - Universitas Indraprasta PGRI ( UNINDRA) terus berusaha meningkatkan kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan . Peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan menyekolahkan para dosen ke jenjang Magister (S 2 ) dan program Doktor (S 3) demikian dikatakan Rektor UNINDRA Prof. Dr. H. Sumaryoto dalam Sambutan kepada para Wisudawan , di Sasono Utomo , Taman Mini Indonesia Indah , Jakarta (28 Sept 2019) .

Wisuda ke 69 UNINDRA kali ini berjumlah 1126 mahasiswa . Peningkatan Kualitas SDM para dosen pengajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan , yang pada akhirnya UNINDRA dapat menjadi " Excellent Teaching University " atau Universitas yang Unggul dalam Pembelajaran .

UNINDRA membantu pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa , karena dengan biaya terjangkau oleh masyarakat luas para mahasiswa dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas . UNINDRA mempunyai Motto " Peduli , Mandiri, Kreatif , dan Adaptif . Lanjut melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pengajaran , penelitian , serta pengabdian kepada masyarakat .

Sedangkan sambutan dari perwakilan Kopertis wilayah 3 , oleh ibu Sri Mastuti yaitu tentang Revolusi Industri 4.0 yaitu Teknologi Internet , digitalisasi , otomatisasi Teknologi kita harus dapat bersaing dengan kompetensi keahlian kita , dengan SDM yang unggul , Kreatif dan inovatif . ( B A Y U ).

4-14 Oktober Warga Surabaya Bisa Peroleh Buku Berkualitas di Bazar Buku Big Bad Wolf

4-14 Oktober Warga Surabaya Bisa Peroleh Buku Berkualitas di Bazar Buku Big Bad Wolf

Bazar Buku Big Bad Wolf yang merupakan rangkaian acara Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur ke-74 kembali hadir di Surabaya untuk keempat kalinya. Bazar Buku terbesar di dunia tahun ini merupakan salah satu wujud dari Nawa Bhati Satya Jawa Timur serta bentuk apresiasi bagi masyarakat di sana setelah mendapatkan respon yang sangat luar biasa pada penyelenggaraan sebelumnya. Tahun ini, Bazar Buku Big Bad Wolf telah sukses diselenggarakan di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. Surabaya merupakan kota kelima di Indonesia yang Big Bad Wolf kunjungi pada tahun 2019. Bazar Buku ini akan diselenggarakan di JX International Convention Exhibition selama 24 jam nonstop dan gratis biaya masuk gedung.

Dengan Semangat Nawa Bhakti Satya, Bazar Buku Terbesar di Dunia dengan Diskon 60%- 80%, Buka 24 Jam Non-Stop dari 4-14 Oktober 2019, Untuk Mencerdaskan Bangsa Melalui Akses Terhadap Buku-Buku Internasional yang Berkualitas.

“Untuk terus meningkatkan literasi di Jawa Timur, Bazar Buku Big Bad Wolf terus bergerak untuk mengajak masyarakat agar lebih gemar membaca buku. Dalam era di mana informasi mengalir dengan deras, baik yang membuka wawasan, maupun info yang kurang tepat atau menyesatkan; kemampuan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengolah informasi dengan kritis sangat diperlukan agar kita tidak mudah terprovokasi dan terpengaruh. Untuk menjadi kritis, kita harus banyak membaca buku. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak pula hal yang kita ketahui. Kerana buku adalah jendela dunia.” ujar Uli Silalahi, Presiden Direktur PT. Jaya Ritel Indonesia, yang kini dikenal sebagai Ibu Buku.

Dalam bidang literasi, Indonesia masih terus berjuang untuk meningkatkan minat baca masyarakat yang terbilang cukup rendah, namun memiliki potensi peningkatan yang besar jika diberikan fasilitas yang memadai. Menurut hasil survei Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Brawijaya dan Unair, minat baca pada tahun 2010 adalah hanya sebesar 42%, peningkatan terjadi di tahun 2016 meningkat sebesar ke 69.75%, seiring dengan diadakannya Bazar Buku Big Bad Wolf di tahun 2016, persentase terus meningkat di tahun 2017, yakni sebesar 72%. Peningkatan ini merupakan prestasi besar bagi masyarakat Jawa Timur.

Bazar Buku Big Bad Wolf Surabaya 2019 akan menyediakan pilihan buku yang beragam. Diskon besar-besaran yakni 60 hingga 80 persen untuk semua buku internasional juga bertujuan untuk menumbuhkan minat baca. Bazar buku ini hadir dengan misi untuk menggalakkan budaya membaca sejak dini, meningkatkan minat baca, serta menyediakan akses untuk memperoleh buku bacaan yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Dengan Bazar Buku Big Bad Wolf, diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk menyebarluaskan wawasan ilmu pengetahuan dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai buku.

Buku-buku yang dibawa Big Bad Wolf Surabaya 2019 tersedia bagi semua usia dan kalangan. Berbagai genre buku dapat ditemukan dalam bazar buku ini, mulai dari seni, budaya, novel, fiksi, romance, sastra, graphic novel, bisnis, arsitektur, memasak, fashion dan masih banyak lagi. Buku untuk mengasah motorik pada anak seperti activity books, sticker books, sound books, board books, pop-up books, juga dapat dibawa pulang dengan harga yang sangat terjangkau. Bazar Buku Big Bad Wolf selalu berusaha memberikan bacaan yang bermutu dan mengikuti perkembangan zaman.

Sejak tahun lalu, Bazar Buku Big Bad Wolf telah memperkenalkan seri Buku Ajaib. Buku ini menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) yang merupakan terobosan baru dalam menjadikan cerita dan pembelajaran lebih interaktif serta mengembangkan imajinasi anak-anak. Melalui Buku Ajaib, anak-anak dapat merasakan pengalaman unik menyaksikan karakter favorit mereka menjadi hidup. Dengan bantuan aplikasi gratis, anak-anak diajak untuk membaca, belajar, bermain dan berinteraksi dengan karakter kesayangan, seperti mewarnai halaman, menemukan objek tersembunyi, menikmati berbagai kreasi animasi, musik dan masih banyak lagi. Tahun ini Terdapat 17 judul Buku Ajaib termasuk dua kejutan judul baru: “ABC Fun with Mickey” dan “123 Counting Fun with Mickey”, yang hanya bisa didapatkan secara eksklusif di Bazar Buku Big Bad Wolf Surabaya 2019.

Hadir dalam Press Conference Big Bad Wolf Surabaya adalah Vice President Surabaya Consumer Card Functional Branch Bank Central Asia (BCA) Tommy Kurniawan Purnomo. Lebih lanjut, Tommy mengatakan BCA berkomitmen untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia melalui berbagai program dan kegiatan, salah satunya melalui dukungan ke bazar buku terbesar di dunia Bazar Buku Big Bad Wolf. Pasalnya, di era revolusi industri 4.0, generasi muda harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang bisa didapat dari membaca buku-buku berkualitas.

“Bazar Buku Big Bad Wolf Surabaya akan menghadirkan jutaan buku bacaan terbaik yang sayang untuk dilewatkan. Selama 24 jam nonstop, masyarakat Surabaya dapat mencari buku bacaan favorit dengan harga murah serta promo istimewa,” kata Tommy. Dalam kesempatan tersebut, beragam promo istimewa yang ditawarkan antara lain voucher cashback hingga Rp500.000 dengan Kartu Kredit BCA & Debit BCA dengan Chip, Diskon 50% pembelian voucher Bazar Buku Big Bad Wolf dengan Reward BCA, program Beli 7 Gratis 1 Buku Ajaib Augmented Reality yang dibeli dengan Kartu Kredit BCA/ Debit BCA/ Flazz/ Sakuku, tambahan diskon 20% untuk judul buku pilihan, serta Cicilan BCA 0% hingga 6 bulan. “Kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda Surabaya dapat memperluas cakrawala pengetahuan melalui gelaran Bazar Buku Big Bad Wolf ini” pungkas Tommy.

Untuk mewujudkan misi dalam meningkatkan minat baca dan akses buku yang luas ke seluruh Indonesia termasuk yang berada di pelosok tanah air, Bazar Buku Big Bad Wolf memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bernama Red Readerhood. Program ini mengajak para pengunjung yang hadir untuk berpartisipasi dalam menyebarkan kebaikan melalui buku, kepada saudara-saudara kita yang berada di pelosok tanah air dengan cara mendonasikan buku-buku yang disediakan di korner Red Readerhood. Buku-buku ini akan disalurkan kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Tahun lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Big Bad Wolf telah membagikan ratusan buku kepada Perpustakaan Kabupaten Malang yang mendapatkan penghargaan lomba perpustakaan desa (perpusdes) tingkat nasional dan memberikan ratusan buku kepada Gereja Sangkakala Kowani, Perpusdes Gampingan Padak, Perpusdes Aqila, dan Putri Sampah di Bantar Gebang.

Bazar Buku Big Bad Wolf berkomitmen untuk bisa selalu memberikan dampak langsung kepada masyarakat Indonesia. Buku – buku yang didonasikan diharapkan dapat bermanfaat dalam memajukan pendidikan dan menjadi semangat baru untuk lebih gemar membaca.

TENTANG BIG BAD WOLF BOOKS

Bazar Buku Big Bad Wolf pertama kali diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2009. Buku-buku yang disediakan merupakan buku-buku baru yang dibeli langsung dari para penerbit internasional yang kemudian dijual ke seluruh penjuru dunia dengan diskon 60-80%. Di Indonesia, Bazar Buku Big Bad Wolf dikelola oleh PT. Jaya Ritel Indonesia, dengan misi untuk membantu membentuk masyarakat gemar membaca serta mencerdaskan bangsa agar siap berkompetisi pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Big Bad Wolf juga mengadakan kegiatan sosial “Red Readerhood” sebagai program dukungan untuk menyebarkan kegembiraan membaca bagi semua kalangan terutama bagi mereka yang membutuhkan. Tahun lalu Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Big Bad Wolf telah membagikan ratusan buku kepada Perpustakaan Kabupaten Malang yang mendapatkan penghargaan lomba perpustakaan desa (perpusdes) tingkat nasional dan memberikan ratusan buku kepada Gereja Sangkakala Kowani, Perpusdes Gampingan Padak, Perpusdes Aqila, dan Putri Sampah di Bantar Gebang.

Bazar Buku Big Bad Wolf berkomitmen untuk bisa selalu memberikan dampak langsung kepada masyarakat Indonesia. Buku – buku yang didonasikan diharapkan dapat bermanfaat dalam memajukan pendidikan dan menjadi semangat baru untuk lebih gemar membaca.

Optimalkan Fungsi Binbangkum, BPK Gelar Rakor Unit Kerja Hukum

Optimalkan Fungsi Binbangkum, BPK Gelar Rakor Unit Kerja Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal ini Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) harus menjadi leading sector dalam hukum pemeriksaan keuangan negara.

Hal tersebut dikarenakan BPK yang berkedudukan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah satu-satunya lembaga eksternal pemeriksa keuangan negara.

"Dengan kewenangan yang demikian besar, seharusnya Ditama Binbangkum menjadi leading sector, referensi dan agent of trust dalam hukum pemeriksaan keuangan negara" kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Hukum, di Bogor, pada Kamis (19/09/2019).

Ketua BPK mengatakan walaupun tugas utamanya aspek hukum, para pegawai pada Ditama Binbangkum seharusnya tidak hanya cakap dalam ilmu hukum, tetapi juga mempunyai pengetahuan praktis dalam pemeriksaan.

"Ditama Binbangkum harus mampu berperan dalam quality control dan quality assurance dalam pemeriksaan, dengan cara proaktif melakukan kegiatan preventif agar tidak timbul potensi-potensi masalah yang dapat menjadi gugatan," tambahnya.

Selain Ketua BPK, kegiatan yang mengusung tema "Revitalisasi Peran Unit Kerja Hukum dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)" tersebut juga menghadirkan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar untuk memberikan pengarahan.

Di hadapan para pejabat struktural di lingkungan Ditama Binbangkum dan para Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan yang hadir, Wakil Ketua BPK menyarankan agar Ditama Binbangkum menyelaraskan produk hukum BPK dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.(Red)

Wakil Ketua BPK Terima Penghargaan PMI karena 50 Kali Donor Darah

Wakil Ketua BPK Terima Penghargaan PMI karena 50 Kali Donor Darah

JAKARTA, Humas BPK - Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar baru saja memperoleh penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta sebagai apresiasi karena ia telah mendonorkan darah 50 kali.

Baharullah termasuk satu di antara 400 pendonor darah yang menerima penghargaan di Gedung Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9/2019).

Meski berpengalaman mendonorkan darahnya puluhan kali, ternyata saat pertama ia melakukan bukan didorong inisiatif pribadi. "Dulu itu kalau mau membuat SIM syaratnya harus donor darah. Saya waktu lulus SMA tahun 1978, hendak bikin SIM di Polda, ya  terpaksa harus donor darah," tutur Akbar ditemui usai penyerahan penghargaan.

Akbar mengaku tidak menyesal dan justru kian rutin menyumbangkan darah setelah merasakan banyak manfaatnya. Ia bahkan bersyukur pernah "dipaksa" menjadi pendonor darah.

"Sampai sekarang pada usia saya 60 tahun sudah 50 kali donor. Saya ucapkan terimakasih penghargaannya dari PMI," katanya.

Selain membantu orang yang membutuhkan darah, menurut Akbar pendonor menjadi lebih sehat terutama usai memberikan darahnya. "Habis donor itu jauh lebih sehat, lebih segar. Lihat saja tadi yang menerima penghargaan 50 kali mendonor, banyak usianya di atas 60 tahun. Mereka segar-segar semua," katanya.

Dari 400 pendonor penerima penghargaan, menurut Pengurus PMI DKI Jakarta, Irwan D Makdoerah, sebanyak 379 orang pendonor pria dan 21 orang pendonor wanita. Usia tertua atas nama Paul Gunawan berumur 68 tahun dan bergolongan darah O. Sedangkan usia termuda 28 tahun dipegang M. Yusuf juga bergolongan darah O.

Irwan menyatakan PMI berterimakasih kepada sukarelawan yang telah mendonorkan darahnya 50 kali sebab tidak sederhana untuk mencapai angka tersebut, butuh proses panjang disertai tekad kuat membantu sesama.

PMI Provinsi DKI Jakarta, menurut Iwan, akan terus berusaha memaksimalkan perekrutan pendonor darah. "Pada tahun 2019 PMI menargetkan perolehan sebanyak 350.000 kantong darah," jelas lrwan. Kebutuhan darah di DKI Jakarta mencapai 800 - 1.000 kantong per hari.

Minta Usut Tuntas Skandal Korupsi PLTU RIAU-1, Komando Aksi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi Demo ke KPK

Minta Usut Tuntas Skandal Korupsi PLTU RIAU-1, Komando Aksi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi Demo ke KPK

Kasus korupsi sudah sangat marak di Negeri ini. Belakangan ini kasus KKN di PLTU RIAU-1 menjadi topik perhatian KOMPAK (Komando Aksi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi) karena banyak problematika yang telah terjadi dalam proyek PLTU RIAU-1 dalam hal ini yang melibatkan pejabat Negara termasuk dalam hal ini ada indikasi Dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar, hal tersebut diungkapkan Korlap demo, Yonpi Alfarizi didepan KPK Rabu 17 September 2019.

Menurut Yonpi Alfarizi, bahwa dalam kesaksian Eni pernah menghadiri pertemuan dirumah ketua Umum Partai golkar Airlangga Hartarto. Tetamunya adalah Kotjo, Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng.

Bahwa di kediaman pribadi Airlangga Hartarto lah yang menjadi awal titik kumpul untuk merencanakan sebuah kejahatan tersebut.

Eni dan Idrus diduga bersama-sama menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Eni mengaku sebagian dari Rp2 miliar yang dirinya terima dari Kotjo digunakan untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada Desember 2017.

Pertemuan dilaksanakan setelah Airlangga menjabat Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Setelah Pak Airlangga Hartarto menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi Pak AH (Airlangga Hartarto). Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni dan Pak Kotjo. Pertemuan itu digelar di rumah pribadi Airlangga pada Januari 2018 lalu.

Pertemuan itu tidak lain membicarakan tindak lanjut kepentingan Kotjo menggarap proyek PLTU Riau 1. Pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ (pertemuan Airlangga Hartarto) karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN sudah tidak lagi Ketum Golkar.

Permasalahan ini harus segera dituntaskan sampai keakar-akarnya jangan sampai tebang pilih, Kami yang tergabung dalam KOMPAK (Komando Aksi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi)

1. Usut tuntas skandal korupsi PLTU RIAU-1 !
2. Tangkap para mafia PLTU RIAU-1 !
3. Bebaskan Indonesai dari Korupsi!

IP-KI Dukung KPK Sebagai Lembaga Independen Untuk Menjaga Keutuhan NKRI

IP-KI Dukung KPK Sebagai Lembaga Independen Untuk Menjaga Keutuhan NKRI

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) sebagai Ormas Kebangsaan yang lahir ditahun 1954, bertempat di Sekretarian IP-KI Gedung Joang 45, Menteng Raya Jakarta Pusat, telah mengeluarkan pernyataan, yang secara tegas menolak segala upaya atau rekayasa oleh siapapun, baik secara terbuka, melalui upaya konstitusioal maupun melalui berbagai upaya rahasia atau terselubung lainnya, untuk melemahkan peran dan kekuatan KPK.

Menurut Ketua Umum IP-KI, H.M Bambang Sulistomo SIP, M.Si bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002 yang pada akhirnya merupakan bagian dan sejarah kehendak para pendiri bangsa dan negeri ini, dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dapat tercapai.

Kehendak Luhur tersebut didukung oleh masyarakat luas, sebab keinginan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tersebut dapat tercapai dan NKRI dapat dijaga dan dipertahankan, jika bangsa ini mampu mewujudkan kepastian hukum Yang Adil, di mana hukum di abadikan sebagai besarnya pada kepentingan umum bangsa dan negara, penegakan hukum akan terwujud jika masyarakat mempunyai kedaulatan dalam peran sertanya, dalam menjaga dan mengawasi keseluruhan nilai, norma dan aturan dalam masyarakat, untuk mewujudkan hukum yang mampu secara adil untuk melindungi segenap rakyat Indonesia.

Maka para penegak hukum seharusnya mampu menjaga harkat martabat dan kehormatannya demi menjaga kepercayaan masyarakat, kebutuhan lahirnya KPK sebagai lembaga penegak hukum harus kita akui, hal tersebut sebagai bagian dari upaya Luhur untuk menegakkan hukum secara adil dan sejujurnya adalah sebagai dampak akibat adanya kecenderungan lunturnya kepercayaan pada harkat martabat dan kehormatan, pada kemampuan lembaga penegak hukum, tegas H.M Bambang Sulistomo SIP, M.Si.

Putra Pahlawan Nasional, Bung Tomo ini melihat, bahwa tindak pidana korupsi merupakan sebagai kejahatan luar biasa, yang berdampak luas pada semua praktek hukum pada proses pemiskinan masyarakat, pada proses ketimpangan sosial ekonomi, pada proses krisis kepercayaan masyarakat, sehingga KPK mendapat harapan besar dari masyarakat agar mampu menegakkan kepastian hukum dan keadilan, paparnya.

Untuk itu DPP IP-KI akan mendukung semua fihak didalam masyarakat umum, maupun semua unsur didalam lembaga Eksekutif, Lembaga Kepresidenan, Lembaga Kemiliteran, Lembaga Kepolisian RI, Lembaga Legislatif dan Yudikatif, yang secara tegas menolak upaya pelemahan KPK, melalui revisi UU 30/2002 KPK.

IP-KI selama ini telah memperjuangkan upaya penegakkan hukum yang adil, sebagai upaya strategis yang mendasar, dan sekaligus mengharapkan agar KPK mampu dan berani menerapkan sistem pembuktian terbalik dan azas praduga bersalah dalam pengusutan tindak pidana korupsi, Oleh sebab itu segala upaya pelemahan pada KPK akan berdampak pada pelemahan dan keutuhan NKRI, tegas H.M Bambang Sulistomo SIP, M.Si. yang juga didampingi Sekjen IP-KI, M Guntur Aritonang, Dewan Pakar Drs HB Gading Nababan, Sandjaja Darmawan, Dewan Pertimbangan, Sudarmin HG serta pengurus DPP lainnya. "Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantangi"(Red)

UNINDRA Tingkatkan Mutu Pendidikan

UNINDRA Tingkatkan Mutu Pendidikan

Jakarta - Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan , berupa penambahan Gedung Kampus perkuliahan , hingga peningkatan Kualitas para Dosen untuk program Doktor (S 3) untuk mengajar di kampus UNINDRA sehingga kedepan UNINDRA menjadi " Excellent Teaching University atau Universitas yang Unggul dalam Pembelajaran demikian dikatakan Rektor UNINDRA Prof. Dr. H . Sumaryoto dihadapan para Wisudawan di Sasono Utomo , TMII ( Jakarta 4 September 2019).


Wisuda ke 68 kali ini dengan Orasi ilmiah berjudul " Peran Alumni Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Koridor Nilai Nilai Profetik " . Yang Intinya yaitu Seorang Alumni UNINDRA harus Amanah , Cerdas , kreatif dan Inovatif.


Dalam Mengenal berbagai masalah harus fokus , mengenal berbagai situasi yang terjadi , serta dapat membuat kesimpulan dengan alasan yang mendukung , serta perlu masukan dari Lingkungan. Perlu pertimbangan dan klarifikasi mana yang baik dan buruk . Maka seyogyanya, dalam proses berfikir ini ada pertimbangan nilai nilai Profetik , pendekatan kepada Tuhan ungkap Dr. Sri Hapsari , M.Pd Selaku Pemberi Orasi Ilmiah dihadapan para Wisudawan dan Wisudawati.

Wisuda ke 68 UNINDRA di Sasono Utomo , Taman Mini Indonesia Indah kali ini berjumlah 1172 mahasiswa,
Dengan Rincian Untuk program Sarjana (S1) berjumlah 1022 Mahasiswa dan Strata Dua atau Magister berjumlah 150 Mahasiswa . ( B A Y U )

DPP IP-KI KELUARKAN PERNYATAAN SIKAP, PAPUA KELUARGA BESAR NKRI

DPP IP-KI KELUARKAN PERNYATAAN SIKAP, PAPUA KELUARGA BESAR NKRI

Sejak Irian Barat dikukuhkan sebagai wilayah NKRI, ada sebagian warga Papua yang memang tidak ingin bergabung bersama negara kita. Untuk itu berbagai program pembangunan dijalankan, dalam rangka mencegah kesenjangan sosial ekonomi pendidikan, antara wilayah Papua dengan daerah daerah lainnya, hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) Bambang Sulistomo, Si.P, M.Si.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa Pemerintahan daerah mulai dari tingkat Propinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota, dan juga DPRD tingkat satu dan DPRD tingkat dua, dipilih secara langsung oleh masyarakat Papua. Hal itu merupakan hak, kewajiban dan kedaulatan sepenuhnya pimpinan daerah untuk merencanakan, menjalankan dan mengawasi seluruh upaya pembangunan di seluruh wilayah Papua.


Sejak dilaksanakannya program pembangunan dalam kerangka Otonomi Khusus, pemerintah pusat memberikan dana-dana dan anggaran yang tidak sedikit. Tetapi kita masih bisa mendengar keluhan tentang kemiskinan, lapangan pekerjaan dsb. Sehingga berkembang pertanyaan masyarakat luas, apakah anggaran Otonomi khusus dan pembangunan tersebut tidak dinikmati sepenuhnya oleh sebagian masyarakat Papua ?

Terjadinya keresahan dan gejolak masyarakat Papua saat ini, dipicu oleh adanya informasi bahwa terjadi ketegangan antara penghuni asrama Papua di kota Surabaya dan kota Malang, akibat peristiwa berkaitan dengan bendera nasional kita, sehingga mengakibatkan beredarnya kata dan kalimat bernada rasis yang ditujukan pada para mahasiswa tersebut. Dimana kesemua informasi tersebut terkirim ke Papua.

Reaksi dari sebagian masyarakat Papua pada peristiwa bendera di Surabaya dan Malang, kembali pada ingatan lama, yaitu saat sebagian masyarakat Papua menolak bergabung dalam NKRI. Tapi mereka mengibarkan bendera Papua merdeka disebagian wilayah dan kota kota di Papua dan juga di Jakarta.

"Kami yang bergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan kebangsaan Ikatan Pendudukung Kemerdekaan Indonesia, meminta kepada pemerintah agar segera melakukan penyelidikan secara utuh dan lengkap penyebab terjadinya peristiwa benturan yang bernuansa rasis di asrama Papua, serta penegakkan hukum yang tegas bagi yang bersalah.

Kami meminta agar siapapun yang melakukan tindakan anarkis dan upaya untuk mengajak dan memisahkan diri dari NKRI dimana saja, segera diselidiki dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku". "Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang", tegas Bambang Sulistomo, Si.P, M.Si. (Red).

IP-KI Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Penurunan Bendera Merah Putih di Papua

IP-KI Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Penurunan Bendera Merah Putih di Papua

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) sebagai salahsatu organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang juga memiliki kepengurusan daerah hingga di Papua dan Papua Barat merasa prihatin dengan peristiwa demo anarkis di Papua beberapa waktu lalu, dan meminta Pemerintah menindak tegas pelaku kerusuhan maupun penyebar berita bohong atau hoax.

Menurut Ketua Umum IP-KI, H.M Bambang Sulistomo SIP, M.Si bahwa gerakan-gerakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Papua maupun Papua Barat sudah ada sejak lama, dan digerakkan oleh gerakan OPM, maupun negara luar yang ingin memecahbelah Indonesia, jadi kelompok OPM tersebut akan menggunakan setiap masalah yang timbul, untuk menjadi pemicu/pemantik kerusuhan di Papua.

Gerakan OPM itu memang ada, untuk itu bangsa ini harus mengukur apakah peristiwa di Surabaya dan Malang ini bisa diselesaikan, kita harus telusuri secara benar, apakah ucapan-ucapan yang di lontarkan mengandung rasis atau tidak, demikian juga orang yang mengibarkan bendera lain di Papua, apakah mereka Warga Negara Indonesia atau warga negara lain ?, jika mereka WNI maka jelas-jelas dilarang.

Jika ada yang mencoba memisahkan diri dari NKRI, itu namanya “Sparatis”, dan gerakan sparatis juga melanggar Undang-Undang, kita tidak ingin ada gerakan sparatis yang ingin memisahkan diri dari Wilayah NKRI, apalagi ada gerakan yang menurunkan bendera Merah Putih di Kantor Gubernur, ini berarti ingin menggulingkan pemerintahan yang sah,dan itu berarti gerakan “Makar” yang tidak bisa dibiarkan begitu saja, untuk itu IP-KI meminta Pemerintah untuk menindaktegas dalam menegakkan hukum di Papua dan Papua Barat, tidak boleh ada keragu-raguan dalam bertindak, tegas Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo ini.

Jika ada usulah-usulan penindakan hukum di Papua itu silahkan saja, namun menurut IP-KI, upaya Diplomasi itu lebih penting, Pemerintah Indonesia harus menjelaskan kepada negara-negara Pasifik, Diplomasi Budaya juga bisa dilakukan ke negara-negara Pasific, misalkan mengirim Tim Duta Seni untuk memperkenalkan Ke-Bhineka Tungal Ika-an Indonesia, juga Diplomasi kerjasama Ekonomi, Indonesia bisa mengajak negara-negara Pasific untuk berinvestasi ke Indonesia atau sebaliknya, atau Pertukaran Mahasiswa antar Perguruan Tinggi, hal-hal diplomasi seperti itu harus dilakukan secara berkesinambungan, diplomasi ke negara Pasific sangat kurang dan IP-KI siap memfasilitasi hal tersebut, tegasnya.

Kalau kita lihat lebih dalam terhadap Papua dan Papua Barat, sebenarnya Pemerintah sudah memberikan bantuan khusus buat Papua dan Papua Barat, hingga 28 trilyun tiap tahun serta bantuan pembangunan hingga 90 trilyun pertahun, belum lagi pembangun yang diberikan oleh Kementerian maupun pembangunan Fisik seperti infrastuktur jalan, pelabuhan, bandara serta fasilitas umum lain di Papua dan Papua Barat, belum lagi pemberian Beasiswa bagi Pemuda Papua dan Papua Barat untuk Kuliah di dalam maupun di luar negeri.

Yang kita pertanyakan bantuan khusus yang hampir 120 trilyun pertahun pada 3juta penduduk Papua dan Papua Barat tersebut, penggunaannya untuk apa, sudahkah sesuai program pembangunan, karena dari laporan pengurus dan anggota IP-KI di Papua dan Papua Barat, masyarakat tidak merasakan hasilnya, masyarakat belum menikmati, salah urusnya dimana ?, kita ingin pertanyakan penggunaan dana khusus tersebut, jangan-jangan salah sasaran dalam penggunaannya, ini juga harus dibedah lagi dimana salah kelolanya, ini juga harus dijelaskan ke warga Papua dan Papua Barat, ungkap HM Bambang Sulistomo. 

Rakyat Papua tidak merasakan dana Otsus yang begitu besar, tanpa kondisi di dalam, permasalah Papua tidak akan selesai, dan langkah lain untuk hal tersebut, Pemerintah atau Presiden Jokowi yang meraih suara 96% di Papua dan Papua Barat harus bisa merangkul seluruh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pimpinan Pemerintah Daerah, Pemuda serta Mahasiswa untuk melakukan prosesi adat “Bakar Batu” dan menjelaskan permasalahan maupun program pembangunan Papua dan Papua Barat, Jokowi secara pribadi memiliki modal besar dan peran penting bagi pembenahan Papua, dan Figur Jokowi sosok yang dekat dengan warga Papua dan Papua Barat, untuk itu IP-KI berharap Presiden Jokowi yang akan hadir berdialog menyelesaikan permasalahan Papua dan Papua Barat, bersama seluruh komponen di Papua dan Papua Barat, dan IP-KI bersama Pengurus Daerah Papua dan Papua Barat juga siap mendukung upaya tersebut, tegas H.M Bambang Sulistomo, S.IP, M.Si. (Red)
Diberdayakan oleh Blogger.