Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Wartawan

141wartawan cetak, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor, Pelatihan tanggap bencana tersebut, adalah upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan para wartawan akan penanggulangan bencana.

TNI KUAT RAKYAT SEJAHTERA

DARI RAKYAT OLEH RAKYAT UNTUK RAKYAT

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Narkoba

Instuksi Presiden untuk Tembak Ditempat Bandar Narkoba

Forum Wartawan Kebencanaan

141 Wartawan cetak,Online, Radio dan TV ikuti pelatihan Penanggulangan Bencana di Lido Bogor

Evaluasi Kinerja, Danramil Sambi Berikan Arahan

Evaluasi Kinerja, Danramil Sambi Berikan Arahan


Boyolali - Danramil 10/Sambi Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Suparman memberikan Jam Komandan kepada seluruh anggota Koramil 10/Sambi. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerja Danramil, Minggu (5/7/2020).

Dalam pengarahannya Danramil memberikan arahan dan petunjuk kepada seluruh keluarga besar Koramil untuk tetap solid dan semangat kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai aparat Komando Kewilayahan.

Selain itu, disampaikan juga tentang pembinaan teritorial sebagai fungsi utama TNI AD merupakan bagian dari tugas TNI AD untuk membantu Pemerintah Daerah secara dini baik dalam penyelenggaraan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pengerahan maupun pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya apalagi dalam menghadapi era New Normal Covid-19.

“Kegiatan Ini merupakan wadah evaluasi kinerja Koramil dalam sebulan kebelakang, dan membahas tentang rencana agenda kegiatan  yang akan dihadapi sebulan mendatang. Jam Komandan ini sangatlah penting agar tentunya kita semakin solid  dan menjadi daya gerak juang yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara di komando kewilayahan Koramil 10/Sambi dalam menghadapi era New Normal Covid-19, Hal inikah dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas Babinsa yang ada diwilayah, ujar Danramil.(Guffe).

Babinsa Wates Pantau Protokol Kesehatan Di Puskesmas

Babinsa Wates Pantau Protokol Kesehatan Di Puskesmas


Boyolali - Dalam Rangka Penegakan disiplin masyarakat Babinsa Wates Koramil 12/Simo Kodim 0724/Boyolali Serka Purwito melaksanakan pemantauan protokol kesehatan di Puskesmas Simo, Jalan Singoprono Raya, Boyolali, Jawa Tengah. Sabtu (4/7/2020).

Kegiatan penegakan disiplin protokol kesehatan di Puskesmas Simo ini bertujuan untuk melihat secara langsung serta mengawasi pasien yang berobat dengan menertibkan agar menjaga jarak saat mengantri, pengecekan suhu tubuh dan masker serta mencuci tangan memakai sabun sebelum masuk ke Puskesmas.

"kehadiran kami disini untuk mengedukasi, mendisiplinkan serta mensosialisasikan kepada pasien yang mau berobat untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah," terang Babinsa.(Guffe).

Babinsa Pastikan Warga Tenang Saat Bepergian

Babinsa Pastikan Warga Tenang Saat Bepergian


Boyolali - Salah satu wujud kepedulian Babinsa Pulutan anggota Koramil 13/Nogosari Kodim 0724/Boyolali Serka Sumanto mengantarkan warga binaannya ke Puskesmas Nogosari untuk mencari Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan surat keterangan sehat bebas Covid-19, surat ini dibutuhkan sebagai syarat mutlak warga yang akan bepergian keluar daerah. Sabtu (4/7/2020).

Tidak sama dengan surat pernyataan sehat pada umumnya, surat keterangan sehat bebas Covid-19 juga harus menyertakan bukti hasil rapid test atau PCR yang menyatakan non reaktif.

Saat dikonfirmasi Babinsa Pulutan anggota Koramil 13/Nogosari Kodim 0724/Boyolali Serka Sumanto mengatakan, proses mendapatkan surat keterangan sehat bebas Covid-19 rentan dimanipulasi oleh segelintir orang yang tidak ingin ribet atau enggan mengeluarkan tenaga dan uang untuk membuatnya.

“Tujuan kehadiran kami ini untuk memastikan warga yang akan bepergian keluar daerah tenang, karena proses mendapatkan surat keterangan sehat bebas Covid-19 rentan dimanipulasi oleh segelintir orang yang tidak ingin ribet,” tutur Babinsa.

Berdasarkan UU KUHP Pasal 267, dokter yang memberikan surat keterangan sehat palsu dapat dipidana paling lama hingga empat tahun. Sedangkan UU KUHP Pasal 268 menyatakan dokter yang membuat surat keterangan sehat palsu dengan maksud menyesatkan penanggung dapat dipidana hingga empat tahun.

Surat keterangan sehat bebas Covid-19 ini tidak hanya dibutuhkan untuk kelancaran bepergian ke luar daerah, tapi juga untuk memastikan bahwa warga sehat dan tidak berpotensi menyebarkan virus kepada orang lain.(Guffe).

Patroli, Sosialisasi dan Edukasi dilakukan Karena Sayang Warga

Patroli, Sosialisasi dan Edukasi dilakukan Karena Sayang Warga


Boyolali - Anggota Koramil 15/Andong Kodim 0724/Boyolali dan Anggota  Polsek Andong beserta Gugus Tugas Kecamatan Andong melaksanakan patroli, Edukasi, Sosialisasi himbauan kepada masyarakat pengelola tempat Pertokoan sekaligus pemasangan famlet tentang protokol kesehatan dalam menghadapi New Normal di wilayah Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Sabtu (4/7/2020).

Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian tim Gugus Tugas percepatan penanggulangan penyebaran virus corona Kecamatan Andong terkait prosedur mengadapi era New Normal.

Saat ditemui Danramil 15/Andong Kodim 0724/Boyolali Kapten Inf Budiyanto mengatakan, kegiatan tersebut sebagai sarana untuk menghadapi New Normal.

“New Normal bukanlah akhir dari pandemi namun protokol kesehatan tetap harus ditaati bersama, untuk itu tidak bosan bosannya kita terus akan mendisiplinkan serta mengedukasi warga, karena kami sayang warga,” ungkap Danramil.

“Kami bekerjasama dengan Gugus Tugas Kecamatan Andong menyebarkan brosur berisi tips mencegah dan mengenali Pneumonia Novel Coronavirus (nCoV) atau Virus Corona, mulai ditempat-tempat umum, ke seluruh pusat pelayanan kesehatan masyarakat Puskesmas, Puskesmas Pembantu, hingga Rumah Sakit Daerah (RSUD)," Pungkas Danramil.(Guffe).

Menteri Bintang: Kasus Viral Penculikan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumba Harus Dihentikan dan Tidak Boleh Terulang!

Menteri Bintang: Kasus Viral Penculikan Terhadap Perempuan dan Anak di Sumba Harus Dihentikan dan Tidak Boleh Terulang!


Waingapu, Sumba Timur – Kasus penculikan terhadap perempuan di Sumba yang viral di media sosial dan dipersepsikan sebagian orang sebagai kawin tangkap menimbulkan banyak pertanyaan, apakah kasus yang merampas hak dan merugikan perempuan tersebut benar merupakan bagian dari nilai budaya Sumba?.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga melakukan kunjungan kerja ke Sumba guna mendengar secara langsung terkait hal tersebut dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, penyintas, pendamping, dan pemerintah daerah.

Menteri Bintang mengatakan, Kehadiran saya di sini adalah untuk mendengarkan secara langsung dari tokoh-tokoh terkait, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, penyintas, pendamping, dan pemerintah daerah yang memahami nilai budaya Sumba. Kami ingin bersama-sama mencari solusi atau upaya terbaik untuk menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan yang merugikan perempuan dan anak, termasuk kasus penculikan di Pulau Sumba yang saat ini tengah viral di media sosial. Upaya ini akan kita awali dengan komitmen dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Nusay Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba.


Menteri Bintang menuturkan, kasus penculikan merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelecehan terhadap adat perkawinan yang sakral dan mulia. Perlu ada langkah konkret untuk menghentikan agar hal serupa tidak terulang lagi. Strategi utama untuk melawan konstruksi sosial yang merugikan perempuan dan anak adalah dengan memahami dan mempelajari budaya setempat serta memberikan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak.

"Dengan lebih memahami budaya dan kearifan-kearifan lokal terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, strategi yang dibangun akan lebih tajam, terarah, dan berjangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, tokoh adat, dan tokoh agama di tingkat pusat maupun daerah," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, kehadiran tokoh adat membuat suasana pertemuan menjadi hangat dan kekeluargaan serta berbobot. Dalam uraiannya yang penuh semangat, diwarnai dengan pepatah, uraian rinci tentang prosesi perkawinan adat, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tokoh-tokoh adat menguraikan betapa masyarakat Sumba sangat memuliakan kaum perempuan. Mereka secara tegas menolak membawa lari perempuan untuk dinikahi atau yang dipersepsikan sebagai kawin tangkap dianggap sebagai wujud nilai-nilai adat dan budaya Sumba.

Pertemuan tersebut dilaksanakan dengan tujuan mendengarkan pandangan beraneka segi tentang perkawinan adat Sumba.

Menteri Bintang mendengarkan kesaksian dari salah satu penyintas yang berhasil melepaskan diri dari rumah pihak laki-laki setelah sebelumnya ditangkap dan disekap di rumah laki-laki yang akan mengawininya. Pada akhir pertemuan.

Menteri Bintang menyaksikan seluruh komponen masyarakat dan pimpinan daerah Kabupaten Sedaratan Sumba serta Wakil Gubernur NTT menandatangani nota kesepahaman “Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba.

“Penandatanganan nota kesepahaman Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba bukan hasil akhir pertemuan ini,  melainkan menjadi awal dari rencana aksi yang akan dilakukan ke depan melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah,” harap Menteri Bintang.

Menteri Bintang berharap agar dari kesepakatan bersama dalam pertemuan tersebut dapat memperkuat komitmen perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman tindakan bawa lari serta menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai yang memuliakan perempuan dalam adat Sumba. Menteri Bintang juga meminta agar seluruh Kabupaten Sedaratan Sumba segera membentuk P2TP2A sebagai wujud komitmen daerah.

Sementara itu, Komisi Anak Sinode Gereja Kristen Sumba, Pendeta Yuli menegaskan pada prinsipnya sesuai dengan nilai-nilai warisan leluhur masyarakat Sumba, kami sangat menjunjung dan menghargai perempuan Sumba.

“Saya sangat menyayangkan anggapan kawin tangkap sebagai budaya Sumba setelah viral video penangkapan perempuan secara paksa lalu mulai dibilang bahwa itu adalah kawin tangkap. Seolah-olah istilah kawin tangkap adalah kosakata baku yang berkaitan dengan budaya Sumba,’’ ungkap Pendeta Yuli.

“Pada dahulu kala memang ada budaya sumba yang disebut Plaingidi, akan tetapi ada ikatan antara kedua belah pihak sehingga mereka dijodohkan dan kemudian melaksanakan perkawinan. Jadi saya tegaskan, bahwa orang sumba sendiri tidak mengenal kawin tangkap. Kemudian, ada beberapa hal yang menjadi catatan perhatian kita, diantaranya perlu ada pemahaman yang utuh tentang budaya perkawinan di sumba termasuk unsur yang terkait dengan budaya tersebut, perlu dilakukan pengkajian pemakaian pemahaman istilah, dan tidak lagi memakai istilah kawin tangkap karena merupakan bentuk pelanggaran budaya perkawinan orang sumba sebab mengandung kekerasan fisik,” tambah Pendeta Yuli

Lebih lanjut, Tokoh Adat Sumba Tengah, Andreas mengungkapkan pada 30 Juni 2020 tokoh adat dan tokoh agama di Kabupaten Sumba Tengah mengadakan pertemuan dan sepakat untuk dengan tegas menolak istilah kawin tangkap. “Kami hanya mengenal istilah Plaingidi dalam budaya sumba, itupun dilakukan dengan tetap menghargai dan menjunjung tinggi martabat perempuan dalam hal perkawinan. Leluhur Sumba mewariskan budaya yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, terutama menghargai perempuan dan seorang ibu. Istilah yang disebutkan kawin tangkap sebagai bagian dari budaya sumba dirasa sangat tidak pas, karena budaya sumba dengan jelas menempatkan harkat dan martabat perempuan sumba,” ungkap Andreas.

Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae mengatakan kasus penculikan yang terkena degradasi dan tersebar melalui media sosial sehingga tersebar ke seluruh Indonesia bukan merupakan nilai budaya Sumba. “Kami akan merumuskan suatu konsiderasi bersama dengan para Bupati Sedaratan Sumba, tokoh adat Sumba, tokoh agama, kepolisian, dan masyarakat Sumba untuk mengembalikan nilai budaya Sumba yang tercoreng akibat kasus penculikan yang berkedok budaya Sumba. Kami orang Sumba menyakini betul bahwa nenek moyang kami mewarisi nilai budaya yang memuliakan dan melindungi perempuan. Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan kasus penculikan yang dianggap sebagai bagian dari nilai budaya Sumba,” ujar Josef Nae.

Kesepakatan bersama dalam pertemuan ini ialah memandang peristiwa semacam itu jelas sebuah tindakan kejahatan bukan praktik kawin adat. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan tegas, terutama bila korban masih usia anak. Unsur Kepolisian Sumba Timur yang juga hadir menegaskan bahwa pasal kejahatan tentang tindakan tersebut sudah jelas dan akan segera bertindak bila ada pengaduan tentang tindakan bawa lari tersebut.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Bupati Kabupaten Sumba Tengah, Paul Kira Limu, Bupati Kabupaten Sumba Barat, Agustinus Niga Dapawole, dan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, Kornelius Kodi Mete untuk menandatangani nota kesepahaman “Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba” antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba.(Guffe).

Cegah Eksplotasi Anak di Media Online, Orang Tua Perlu Tingkatkan Kewaspadaan

Cegah Eksplotasi Anak di Media Online, Orang Tua Perlu Tingkatkan Kewaspadaan


Jakarta– Di masa pandemi Covod-19 ini orangtua harus lebih waspada dan ekstra hati-hati dalam mengawasi aktivitas anak khususnya saat anak mengakses internet. Ancaman terselubung berupa kekerasan dan eskploitasi seksual banyak terjadi di dunia maya. Baik anak laki-laki dan perempuan punye potensi sama menjadi korban pelaku kejahatan.

“Telah terjadi transformasi kasus kekerasan maupun eksploitasi pada anak, yang sebelumnya bersifat offline saat ini bahkan lebih mudah dan banyak terjadi di ranah online terutama eksploitasi seksual anak. Anak laki-laki maupun anak perempuan punya potensi sama menjadi korban eksploitasi dan kekerasan seksual. Tentu persoalan seperti ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Pribudiarta dalam Webinar ‘Cegah Eksploitasi Anak di Media Online Selama Masa Pandemi Covid-19’ yang digelar Kemen PPPA, Jumat (3/7/2020).

Sekretaris Kemen PPPA Pribudiarta, Deputi Perlindungan Anak Kemen PPPA Nahar menyatakan, yang harus diwaspadai tidak hanya penyebaran Covid-19, tetapi dampak dari aktivitas yang banyak dilakukan di rumah.

“Saat ini aktivitas anak banyak dilakukan di rumah seperti belajar dan bersosialisasi dengan menggunakan gawai. Orang tua harus waspada untuk menghindari hal-hal buruk terjadi pada anak saat mereka mengakses gawai dan internet, karena anak rentan menjadi korban eksploitasi online,” ujar Nahar.

Program Manager ECPAT Indonesia Andy Ardian menjelaskan ada beragam bentuk-bentuk eksploitasi seksual online pada anak di antaranya materi yang menampilkan kekerasan atau eksploitasi seksual pada anak (pornografi anak), grooming online (pedekate/bujuk rayu), sexting (pembuatan gambar seksual sendiri), pemerasan seksual (sextortion), dan live streaming untuk kekerasan seksual pada anak. Menurut Andy, eksploitasi yang patut diwaspadai orang tua dan diingatkan kepada anak yakni grooming online.

“Pada grooming online, pelaku akan sangat mengenal diri anak karena mereka mengumpulkan informasi dan melihat jejak digital anak. Kemudian ada komunikasi yang dibangun untuk bisa meyakinkan anak hingga bisa masuk pada rahasia anak. Kalau pelaku berhasil membujuk pada tahap rahasia anak, biasanya kejahatan itu akan terus berlanjut sehingga pelaku meningkatkan komunikasinya ke arah seksual,” jelas Andy.

Menanggapi hal ini, Praktisi dan Ahli Parenting Indonesia Nyi Mas Diane Wulan menjelaskan jika peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua diharapkan mampu melindungi anak-anak dari tantangan era digital, namun tidak menghalangi potensi manfaat yang ditawarkan.

“Ajarkan mereka kemampuan digital yang baik dan benar, karena untuk membentuk ketahanan pribadi seorang anak di mulai dari keluarga. Orang tua perlu belajar pengasuhan di era digital, memberdayakan diri untuk melakukan pengasuhan yang positif dan efektif dengan mengarahkan anak berinternet yang aman," tutur Diane.

Menurut Program Koordinator ICT Watch Indriyanto Banyumurti, orang tua perlu memberi pemahaman pada anak agar mereka menjaga dirinya dari eksploitasi di media sosial serta  menerapkan 7 (tujuh) langkah pengasuhan digital yang baik.

“Perkuat komunikasi dengan anak, bekali diri terus belajar, gunakan aplikasi parental control, buat aturan bersama dengan anak, jadi teman dan follower (pengikut) anak di media sosial, dan luangkan waktu bermain bersama anak di internet, serta jadilah teladan bagi anak. Jika anak menjadi korban eksploitasi online, beri dukungan dan segera minta bantuan ke unit layanan terkait atau laporkan ke pihak berwajib,” imbuh Indriyanto.

Hal ini didukung pula oleh Head of Public Affair Google Indonesia Ryan Rahardjo yang mehimbau untuk memprioritaskan agar anak-anak Indonesia memiliki literasi digital dan fundamental keamanan online yang kuat.

“Setiap hari kita sebagai orang tua tidak bisa 24 jam bersama anak. Alih-alih menangkap anak melakukan yang salah lalu sebagai orang tua kita mengambil sikap yang salah atau bahkan curiga berlebihan, orang tua sebenarnya bisa mengambil beberapa langkah. Pertama, melakukan percakapan terbuka atau dialog dengan anak. Kedua, membimbing anak cara menggunakkan internet secara positif. Lebih baik menjadikan anak kita sebagai pengguna internet yang bijak dan mampu mengambil keputusan yang positif untuk mereka sendiri bahkan saat kita tidak mengawasi mereka,” ujar Ryan.(Guffe).

Burhan Saidi: Kombas Meminta Anies Menunda kenaikan Pajak Parkir

Burhan Saidi: Kombas Meminta Anies Menunda kenaikan Pajak Parkir



Jakarta - Burhan Saidi Putra daerah kelahiran Banda Aceh yang juga Ketua Umum Kombas (Komando Barisan Anies Sandi) Relawan Pendukung Anies di Pilgub DKI 2017 lalu, juga menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Ok Otrip di masa transisi yang melahirkanTransportasi Umum Jakarta yang saling terintegrasi Angkutan kecil ke Transjakarta, serta usulan untuk memberikan gratis pengguna transportasi umum Jakarta kepada pemegang KJP dan Kartu  Lansia.


Burhan Saidi Ikut memberikan masukan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan terkait keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan pajak parkir dari 20% menjadi sebesar 30%. Cipete Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).


Burhan Saidi menilai dalam kondisi masa transisi pendemi wabah Covid-19 yang menerpa negeri kita khususnya DKI Jakarta sangat berdampak pada menurunnya putaran ekonomi masyarakat dan perusahaan. Menurunnya daya beli, aktifitas dan penerimaan masyarakat  tentunya berdampak juga pada pemasukan perusahaan yang beroperasi di Jakarta, khusunya Parusahaan jasa pengelolaan parkir.


Oleh karenanya, sangat tidak tepat bila Pemprov DKI Jakarta mengusulkan perubahan kenaikan pajak parkir dari 20% menjadi 30%.


Dikatakannya, alasan kenaikan bukan hanya untuk menaikkan penerimaan kas daerah, juga karena terbitnya Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Serta untuk mengurangi kemacetan yang ada di DKI.

Melihat alasan tersebut Burhan menilai, Pemberlakuan ganjil genap merupakan satu solusi yang tetap harus dipertahankan untuk mengatasi persoalan kualitan udara dan kemacetan. Sehingga bila ini dijadikan alasan kenaikan tentunya kurang relevan, kecuali alasan pertama untuk menaikkan penrimaan kas daerah.

Burhan meyakini usulan kenaikan tersebut bukan berangkat dari inisiatif Gubernur Anies Baswedan, melainkan akal-akalan anak buah Anies yang menempatkan Bapak Gubernur Anies dalam posisi yang dilematis. Penerimaan pajak parkir di tahun 2019 bisa mencapai Rp.525 milyar kisaran 93,23% dari target Rp.550 milyar.  Sedangkan target APBD tahun 2020 mencapai Rp.1,35 trilyun tentunya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Menurut Burhan, Bapak Anies itu tidak mungkin memberikan beban berat lagi kepada warganya untuk menaikkan pajak parkir yang akan mengakibatkan naiknya retribusi parkir.  Karena dengan kenaikan pajak parkir kepada pengelola parkir, tentu akan berbanding lurus dengan kenaikan retribusi parkir yang nantinya akan ditagihkan kepada pengguna parkir yaitu masyarakat.


"Hal itu bukanlah karakter Bapak Gubernur," sebut Burhan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Markas Besar Laskar merah Putih.

Burhan bahkan khawatir Bapak Gubernur Anies sengaja dijebak oleh anak buahnya dengan menaikkan pajak parkir tersebut, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat kecewa dengan gubernur Anies Baswedan.  Masyarakat akan menilai, wah Pak Gubernur tidak punya empati sedikitpun ya, masa di saat sulit seperti sekarang ini bukannya memberikan keringanan kok malah menambah beban masyarakat. Coba bayangkan bila terjadi seperti itu, tentunya Bapak Gubernur merasa dirugikan, dan kami juga akan sangat kecewa.

Burhan yang juga menjabat Wakil Ketua Bapilu Pusat Partai PBB menambahkan, yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI adalah bukan menaikkan pajak menjadi 30%, melaikan Pemprov DKI harus melakukan terobosan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi parkir yang selama ini sudah berjalan, Itu yang paling utama.

Karena selama sistem kontroling dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi belum dirubah, menaikkan pajak dan retribusi berapapun besarnya, penerimaan tidak akan berdampak signifikan. Sebab kebocoran pasti akan semakin besar, alih-alih berharap pemasukan, yang ada sumpah serapah masyarakat.

Burhan pun pernah memberikan pemaparan saat masa transisi dalam persentase Ok Otrip awal-awal Anies dinyatakan sebagai Pemenang Pilbug DKI 2017 lalu. Bahwa melihat dari jumlah kendaraan bermotor yang besarnya 17.523.967 unit (data tahun 2014) sebanyak 12 juta lebih roda dua, sisanya roda empat atau lebih yang ada di DKI. Idealnya penerimaan dari retribusi parkir itu di atas Rp.1,2 - 1,5 trilyun.


Bukti bahwa penerimaan bisa ditingkat adalah saat DKI masih dijabat Foke dibawah tahun 2012, penerimaan parkir hanya Rp.40-80 milyar. Ketika Gubernur dijabat Pak Jokowi dan Ahok penerimaan naik hingga mencapai Rp.200 - 400 milyar.  Artinya apa?  Gubernur memiliki kewenangan penuh untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir tanpa harus menaikkan nilainya yang akan membebankan masyarakat maupun pengelola parkir.

Adapun usulan kami cara yang bisa dilakukan untuk optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi parkir tersebut, diantaranya adalah :

1. Peremajaan SDM Operator Unit Pengelola Parkir yang ada di Dishub dan Badan Usaha Pengelola Parkir milik Pemprov DKI tersebut.  Karena selama masih diisi oleh orang-orang lama, yang terindikasi memiliki (tanpa bermaksud menuduh) mental manipulasi itu akan tetap terus berjalan.

2. Peningkatan Pengawasan petugas lapangan dalam hal penerimaan pelaporan retribusi dari para stok holder, baik petugas parkir yang dikelola oleh Pemprov sendiri, maupun pihak ketiga untuk menghindari main mata ataupun kong kali kong diantara mereka.

3.Membuat terobosan baru dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi, dengan sistem berbasis data online.  Seperti yang sudah dilakukan di negara tetangga Malaysia, Singapura dan negara-negara maju lainnya, tentu ini tidaklah sulit. System dan alatnya ada kok, tinggal mau atau tidak menerapkannya.

Sistem yang berbasis data online ini harus menjadi satu kewajiban bagi penggelola parkir ataupun petugas parkir milik pemprov sendiri. Dan bila ini dapat diterapkan, bukan hanya mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga akan dapat mengontrol penerimaan pajak dan  retribusi menit permenit, jam perjam hingga bulan perbulan. Dengan demikian, pemprov tidak lagi hanya menerima laporan sepihak dari pengelola jasa perparkiran atau petugas parkir, tetapi juga sudah mempunyai data sendiri yang valid tanpa dapat dimanupulasi oleh petugas lapangan maupun oleh pengelola. Kan Perdanya sudah ada, tinggal realisasinya saja.

Burhan meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk meninjau ulang keinginan menaikkan pajak hingga mencapai 30%. "Jangan sampai ini menjadi momok yang akan mendiskreditkan atau menjadi nilai negatif terhadap Bapak Gubernur dimata masyarakat, hati-hati Pak Gub," ujar Burhan.

Kalau diilustrasikan, saat ini ada tong kecil, dimana disekelilingnya ada kebocoran. Diisi air, tentunya tong tidak akan penuh, karena banyak kebocoran.  Sama juga, walaupun tong diganti dengan yang besarpun, selama kebocoran disekeliling masih tetap ada, tidak akan berdampak pada penambahan volume air yang akan terisi, malah semakin menambah besar tingkat kebocoran yang terjadi.

Inisiasi kenaikan ini Burhan yakin, bukan juga dari Anggota DPRD DKI.  Coba silahkan tanya anggota Dewan yang saat ini membahas Perda perubahan ini dengan jujur. Apa ia mereka tega menaikkan beban kepada masyarakat yang sedang sulit saat ini?  Sedangkan mereka juga bagian dari masyarakat yang dipercaya untuk mewakili aspirasi mereka.  Saya yakin jawabnya pasti tidak, kalau ada Anggota Dewan yang setuju, justru harus kita pertanyakan niatnya duduk sebagai wakil masyarakat.

Diakhir penyampaian pendapatnya, Burhan berpesan kepada Bapak Gubernur Anies dan Anggota Dewan yang terhormat. Sudah saatnya kita menaruh perhatian serius dengan mengoptimalisasi pada proses yang saat ini berjalan, tanpa harus menambah beban masyarakat maupun para pengusaha yang sedang dalam kesulitan akibat dampak wabah Covid-19.

"Para ASN Pemprov DKI ataupun Para Pihak pengelola perparkiran, mari kita bersama-masa membenahi sistem pengelolaan untuk meningkatkan Penerimaan kas daerah dengan melaporkan apa adanya, jangan bermain mata. Karena jaman semakin berubah, dengan kemajuan tehnologi informasi kecurangan yang terjadi akan sangat terlihat jelas," tutur Burhan .

"Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diungkapkan, karena saya yakin  Bapak Gubernur, Anggota Dewan DPRD dan masyarakat DKI sangat faham pola-pola yang berjalan saat ini. Tinggal kesadaran kita mumpung masih ada kesempatan mau berubah baik atau malah menjadi contoh buruk yang akan dilihat oleh anak cucu kita nantinya," ujar Burhan diakhir pembicarannya.(Guffe).

Pemulangan ABK WNI MV. Amsterdam Via Pelabuhan Tanjung PRIOK

Pemulangan ABK WNI MV. Amsterdam Via Pelabuhan Tanjung PRIOK


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta, Brigadir Jenderal TNI (Mar)  Hermanto SE. MM. selaku Dansatgas pimpin evakuasi pemulangan ABK WNI kapal pesiar MV. Amsterdam sebanyak 263 ABK Via dermaga JICT II Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Kamis (2/7/2020).

Kapal pesiar MV. Amsterdam berbendera Negara Belanda, memulangkan tenaga kerja berkebangsaan Indonesia sebanyak 263 ABK (17 wanita, 246 Pria), dengan adanya wabah Covid-19 di berbagai belahan bumi membatasi kegiatan di luar rumah sampai pada tingkat Lockdown, berdampak pada ABK WNI kapal pesiar MV. Amsterdam sehingga di pulangkan ke Indonesia, setelah melengkapi segala persyaratan administrasi atau prosedur di Kementerian Perhubungan, kapal pesiar MV. Amsterdam dapat diijinkan untuk lego jangkar ± 2-3 Mil laut, dengan menggunakan tenderboat sebanyak 2 unit, mengevakuasi para ABK WNI turun ke dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dansatgas membentuk Tim evakuasi ABK kapal pesiar MV. Amsterdam ke Dermaga JICT 2 antara lain: Tim pengamanan laut dari Kopaska Koarmada I, Satrol Lantamal III dan Disyahal Lantamal III, sedangkan yang berada di dermaga adalah Tim Kesehatan dari KKP untuk melaksanakan test thermogun, cuci tangan, penyemprotan cairan disinfektan dan pemeriksaan barang bawaan ABK dari Tim Bea cukai dan K-9 /Anjing pelacak dari Pom Lantamal III untuk mengetahui barang-barang baik yang terlarang maupun yang kena cukai. Selesai pemeriksaan seluruh ABK di antar menggunakan 13 Bus menuju Hotel Pullman Central Park untuk melaksanakan swab test dan isolasi mandiri di kamarnya masing-masing (per kamar satu orang) dan hasil test akan diketahui 2-3 hari kedepan.

Bila hasilnya positif akan dibawa ke Rumah sakit darurat wisma atlit kemayoran sedangkan yang hasilnya negative akan mendapatkan surat keterangan dari Dinas kesehatan sebagai persyaratan untuk kembali ke kampung halamannya dengan rasa aman.

"Kapal pesiar MV. Amsterdam adalah kapal yang ke 19 dengan total yang sudah dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 5.488 ABK, perlu diketahui ABK yang turun saat ini merupakan transferan dari beberapa kapal yang berada di Pelabuhan Philipina, dan setelah ini kapal tersebut akan menuju Singapura," ucap Brigjen Hermanto.

Disetiap selesainya tugas Dansatgas Evakuasi Brigjen TNI (Mar) Hermanto  SE. MM. mengadakan evaluasi / Debriefing, “Terimakasih kepada semua pihak atas kerjasamanya terutama Tim Customs bea cukai, Imigrasi, Kopaska, Polri, KKP, KPLP, KSOP, Pihak Agen dan Syahbandar karena tugas kita telah terlaksana dengan tertib, aman dan lancar,” ujar Dansatgas.(Guffe).

Lantamal III Memberikan Suasana Berbeda di Dermaga JICT-2

Lantamal III Memberikan Suasana Berbeda di Dermaga JICT-2


Jakarta - Komandan Lantamal III Jakarta, Brigadir Jenderal TNI (Mar)  Hermanto SE. MM. Sebagai Dansatgas Covid-19 bersama Tim memberikan suasana yang berbeda di saat tengah menangani repatriasi ABK Kapal pesiar MV. Amsterdam di dermaga JICT-2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Kamis (2/7/2020).

Ditengah kesibukan para Tim evakuasi ABK WNI Kapal pesiar MV. Amsterdam, Dansatgas tiba diiringi mobil covid-19 yang bertuliskan “Hari Bhayangkara ke-74” dengan foto Panglima TNI dan Kapolri pada dinding mobil covid-19 disisi sebelah kiri, menuju dan parker disamping kanan tenda VIP dan menurunkan nasi tumpeng diiringi lagu selamat ulang tahun, seketika itu suasana evakuasi ABK berubah menjadi kebahagiaan dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tim Polri yang terlibat Satgas Covid-19 evakuasi ABK WNI di JICT-2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta utara.

"Khusus teman-teman Polri kemarin berulang tahun yang ke-74 namun suasananya berbeda, kepada Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan jajarannya ini merupakan bentuk kebersamaan satgas, mudah-mudahan di tahun ke 74 ini Polri semakin professional dan terpercaya dalam mengayomi masyarakat, soliditas dan sinergitas adalah harga mati bukan hanya di atas tetapi dari bawah sampai ke atas. Sekali lagi saya ucapkan “Selamat Ulang Tahun” teman-teman Polri mudah-mudahan di hari ulang tahun ke–74 ini membawa berkah yang berpengaruh pada bangsa dan Negara kita,” ucap Dansatgas.

“Kami jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok merasa bangga dan terhormat atas apa yang telah Dansatgas lakukan bersama Tim Satgas ini, suatu yang luar biasa buat kami Polri, semoga TNI-Polri semakin solid dalam menangani covid-19 di Jakarta khususnya, umumnya di seluruh Indonesia, Terimakasih," tegas AKBP Rongre.

Selesai ucapan Dansatgas memimpin doa untuk makan tumpeng bersama dan Kapolres berkenan memotong tumpeng dilanjutkan makan bersama seluruh personel yang berada di Dermaga JICT-2, termasuk para wartawan dan tamu yang saat itu hadir menyaksikan evakuasi ABK WNI Kapal pesiar MV. Amsterdam.(Guffe)

Aktifitas Pasar Tradisional Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Aktifitas Pasar Tradisional Wajib Patuhi Protokol Kesehatan


Boyolali - Babinsa Koramil 17/ Wonosegoro Kodim 0724/Boyolali terus melaksanakan patroli di wilayahnya himbau warga, agar mematuhi himbauan pemerintah terkait penyebaran virus corona (Covid-19) di Kabupaten Boyolali,  Jumat (3/7/2020).

Kegiatan patroli kali ini menyasar di Pasar Tradisional Wonosegoro yang ada di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, untuk lebih menjamin keamanan warga di tengah kebijakan pembatasan sosial dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut Pelda Mujiyono berserta Babinsa yang lain  menghimbau kepada warga untuk senantiasa menjaga kebersihan terutama penjual untuk menjaga kebersihan lapak dagangannya. Terutama saat melayani pembeli diharapkan para penjual tetap patuhi himbauan pemerintah tentang pemakaian masker,  dan mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Patroli himbauan ini sekaligus untuk mengetahui bagaimana situasi dan kegiatan yang berlangsung di pasar tradisional apakah warga sudah menerapkan protocol kesehatan atau belum?,” tutur Pelda Mujiono.

Pihak Kodim 0724/Boyolali khususnya Koramil 17/Wonosegoro akan terus bersama komponen masyarakat lainnya untuk  senantiasa terus bersinergi demi mencegah penyebaran Covid-19 ini. Kali ini upaya sosialisasi dalam pencegahan dan risiko penularan virus Corona ditujukan pada lingkungan pasar tradisional.

Menurut Danramil 17/Wonosegoro Kapten Arh Iswadi Yusuf langkah tersebut di nilai perlu, mengingat pasar tradisional atau pasar rakyat menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi orang banyak, hingga berpotensi menjadi tempat penyebaran atau penularan wabah Corona.Di sisi lain, pasar tradisional selama ini juga menjadi salah satu pusat atau klaster aktivitas warga dalam menggerakkan perekononian rakyat, khususnya di sektor non formal.(Guffe).

TNI Polri Himbau Bungkus Bawa Pulang Hindari Kerumunan

TNI Polri Himbau Bungkus Bawa Pulang Hindari Kerumunan


Boyolali - Dalam rangka pencegahan virus corona (Covid-19) Babinsa  Koramil 13/ Nogosari Sertu Slamet Fahrudin bersama Babinkamtibmas Polsek Nogosari Brigadir Winarto memberikan edukasi kepada penjual dan pembeli makanan di komplek Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, Kamis malam (2/7/2020).

Dalam giat tersebut disampaikan agar warga tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak.

Dihimbau kepada warga untuk membungkus dan membawa pulang makanan yang dibelinya demi mengurangi kerumunan massa agar terputus rantai penyebaran Covid-19.

“Kami Babinsa dan Babinkamtibmas menghimbau kepada seluruh warga dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona diharapkan masyarakat tetap berada dirumah, jauhi pusat keramaian dan kerumunan serta hindari kontak langsung dengan warga lainnya. Kalau beli makanan dibungkus saja,” himbau Sertu Slamet .

“Kami mengajak kepada penjual agar menyarankan kepada pembeli agar membungkus makanannya untuk di bawa pulang sehingga mengurangi adanya kerumunan,” tambah Babinsa.

Dirinya juga mengajak seluruh warga agar jangan lupa selalu cuci tangan dengan hand sanitizer dan menjaga stamina, rajin berolahraga, dan mengkonsumsi vitamin serta makanan bergizi dan yang paling penting adalah kita selalu memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pandemi ini segera berakhir. (Guffe).

Burhan Saidi: Kombas Memimta Anies menunda kenaikan Pajak Parkir

Burhan Saidi: Kombas Memimta Anies menunda kenaikan Pajak Parkir


Jakarta - Burhan Saidi Putra daerah kelahiran Bamda Aceh yang juga Ketua Umum Kombas (Komando Barisan Anies Sandi) Relawan Pendukung Anies di Pilgub DKI 2017 lalu, juga menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Ok Otrip di masa transisi yang membidani lahirnya Transfortasi Umum Jakarta yang saling terintegrasi Angkutan kecil ke Transjakarta, serta usulan untuk memberikan gratis pengguna transportasi umum Jakarta kepada pemegang KJP dan Kartu  Lansia. 

Burhan Saidi Ikut memberikan masukan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan terkait keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan pajak parkir dari 20% menjadi sebesar 30%. Cipete Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Burhan Saidi menilai dalam kondisi masa transisi pendemi wabah Covid-19 yang menerpa negeri kita khususnya DKI Jakarta sangat berdampak pada menurunnya putaran ekonomi masyarakat dan perusahaan. Menurunnya daya beli, aktifitas dan penerimaan masyarakat  tentunya berdampak juga pada pemasukan perusahaan yang beroperasi di Jakarta, khusunya Parusahaan jasa pengelolaan parkir.

Oleh karenanya, sangat tidak tepat bila Pemprov DKI Jakarta mengusulkan perubahan kenaikan pajak parkir dari 20% menjadi 30%.


Dikatakannya, alasan kenaikan bukan hanya untuk menaikkan penerimaan kas daerah, juga karena terbitnya  Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Serta untuk mengurangi kemacetan yang ada di DKI.

Melihat alasan tersebut Burhan menilai, Pemberlakuan ganjil genap merupakan satu solusi yang tetap harus dipertahankan untuk mengatasi persoalan kualitan udara dan kemacetan. Sehingga bila ini dijadikan alasan kenaikan tentunya kurang relevan, kecuali alasan pertama untuk menaikkan penrimaan kas daerah.

Burhan meyakini usulan kenaikan tersebut bukan berangkat dari inisiatif Gubernur Anies Baswedan, melainkan akal-akalan anak buah Anies yang menempatkan Bapak Gubernur Anies dalam posisi yang dilematis. Penerimaan pajak parkir di tahun 2019 bisa mencapai Rp.525 milyar kisaran 93,23% dari target Rp.550 milyar.  Sedangkan target APBD tahun 2020 mencapai Rp.1,35 trilyun tentunya banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai target tersebut.

Menurut Burhan, Bapak Anies itu tidak mungkin memberikan beban berat lagi kepada warganya untuk menaikkan pajak parkir yang akan mengakibatkan naiknya retribusi parkir.  Karena dengan kenaikan pajak parkir kepada pengelola parkir, tentu akan berbanding lurus dengan kenaikan retribusi parkir yang nantinya akan ditagihkan kepada pengguna parkir yaitu masyarakat.

"Hal itu bukanlah tipikal Bapak Gubernur," sebut Burhan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Markas Besar Laskar merah Putih.

Burhan bahkan khawatir Bapak Gubernur Anies sengaja dijebak oleh anak buahnya dengan menaikkan pajak parkir tersebut, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat kecewa dengan gubernur Anies Baswedan.  Masyarakat akan menilai, wah Pak Gubernur tidak punya empati sedikitpun ya, masa di saat sulit seperti sekarang ini bukannya memberikan keringanan kok malah menambah beban masyarakat. Coba bayangkan bila terjadi seperti itu, tentunya Bapak Gubernur merasa dirugikan, dan kami juga akan sangat kecewa.

Burhan yang juga menjabat Wakil Ketua Bapilu Pusat Partai PBB menambahkan, yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI adalah bukan menaikkan pajak menjadi 30%, melaikan Pemprov DKI harus melakukan terobosan dengan mengoptimlkan penerimaan pajak & retribusi parkir yang selama ini sudah berjalan, Itu yang paling utama.

Karena selama sistem kontroling dan pengawasan penerimaan pajak & retribusi belum dirubah, menaikkan pajak & retribusi berapapun besarnya, penerimaan tidak akan berdampak signifikan. Sebab kebocoran pasti akan semakin besar, alih-alih berharap pemasukan, yang ada sumpah serapah masyarakat.


Burhan pun pernah memberikan pemaparan saat masa transisi dalam persentase Ok Otrip awal-awal Anies dinyatakan sebagai Pemenang Pilbug DKI 2017 lalu.  Bahwa melihat dari jumlah kendaraan bermotor yang besarnya 17.523.967 unit (data tahun 2014)

sebanyak 12 juta lebih roda dua, sisanya roda empat atau lebih yang ada di DKI. Idealnya penerimaan dari retribusi parkir itu di atas Rp.1,2 - 1,5 trilyun. 


Bukti bahwa penerimaan bisa ditingkat adalah saat DKI masih dijabat Foke dibawah tahun 2012, penerimaan parkir hanya Rp.40-80 milyar. Ketika Gubernur dijabat Pak Jokowi dan Ahok penerimaan naik hingga mencapai Rp.200 - 400 milyar.  Artinya apa?  Gubernur memiliki kewenangan penuh untuk mendorong optimalisasi penerimaan pajak & retribusi parkir tanpa harus menaikkan nilainya yang akan membebankan masyarakat maupun pengelola parkir.

Adapun usulan kami cara yang bisa dilakukan untuk optimalisasi penerimaan pajak & retribusi parkir tersebut, diantaranya adalah :

1. Peremajaan SDM Operator Unit Pengelola Parkir yang ada di Dishub dan Badan Usaha Pengelola Parkir milik Pemprov DKI tersebut.  Karena selama masih diisi oleh orang-orang lama, yang terindikasi memiliki (tanpa bermaksud menuduh) mental manipulasi itu akan tetap terus berjalan.

2. Peningkatan Pengawasan petugas lapangan dalam hal penerimaan pelaporan retribusi dari para stok holder, baik petugas parkir yang dikelola oleh Pemprov sendiri, maupun pihak ketiga untuk menghindari main mata atau kong kali kong diantara mereka.

3.Membuat terobosan baru dengan memanfaatkan kemajuan tehnologi, dengan sistem berbasis data online.  Seperti yang sudah dilakukan di negara tetangga Malaysia, Singapura dan negara-negara maju lainnya, tentu ini tidaklah sulit. System dan alatnya ada kok, tinggal mau atau tidak menerapkannya.

Sistem yang berbasis data online ini harus menjadi satu kewajiban bagi penggelola parkir ataupun petugas parkir milik pemprov sendiri.  Dan bila ini dapat diterapkan, bukan hanya mampu mengoptimalkan penerimaan pajak & retribusi, tetapi juga akan dapat mengontrol penerimaan pajak & retribusi menit permenit, jam perjam hingga bulan perbulan.  Dengan demikian, pemprov tidak lagi hanya menerima laporan sepihak dari pengelola jasa perparkiran atau petugas parkir, tetapi juga sudah mempunyai data sendiri yang valid tanpa dapat dimanupulasi oleh petugas lapangan maupun oleh pengelola. Kan Perdanya sudah ada, tinggal realisasinya saja.

Burhan meminta kepada Gubernur Anies Baswedan untuk meninjau ulang keinginan menaikkan pajak hingga mencapai 30%. "Jangan sampai ini menjadi momok yang akan mendiskreditkan atau menjadi nilai negatif terhadap Pak Gubernur dimata masyarakat, hati-hati Pak Gub," ujar Burhan.

Kalau diilustrasikan, saat ini ada tong kecil, dimana disekelilingnya ada kebocoran. Diisi air, tentunya tong tidak akan penuh, karena banyak kebocoran.  Sama juga, walaupun tong diganti dengan yang besarpun, selama kebocoran disekeliling masih tetap ada, tidak akan berdampak pada penambahan volume air yang akan terisi, malah semakin menambah besar tingkat kebocoran yang terjadi.

Inisiasi kenaikan ini Burhan yakin, bukan juga dari Anggota DPRD DKI.  Coba silahkan tanya anggota Dewan yang saat ini membahas Perda perubahan ini dengan jujur. Apa ia mereka tega menaikkan beban kepada masyarakat yang sedang sulit saat ini?  Sedangkan mereka juga bagian dari masyarakat yang dipercaya untuk mewakili aspirasi mereka.  Saya yakin jawabnya pasti tidak, kalau ada Anggota Dewan yang setuju, justru harus kita pertanyakan niatnya duduk sebagai wakil masyarakat.

Diakhir penyampaian pendapatnya, Burhan berpesan kepada Bapak Gubernur Anies dan Anggota Dewan yang terhormat. Sudah saatnya kita menaruh perhatian serius dengan mengoptimalisasi pada proses yang saat ini berjalan, tanpa harus menambah beban masyarakat maupun para pengusaha yang sedang dalam kesulitan akibat dampak wabah Covid-19.

"Para ASN Pemprov DKI ataupun Para Pihak pengelola perparkiran, mari kita bersama-masa membenahi sistem pengelolaan untuk meningkatkan Penerimaan kas daerah dengan melaporkan apa adanya, jangan bermain mata. Karena jaman semakin berubah, dengan kemajuan tehnologi informasi kecurangan yang terjadi akan sangat terlihat jelas," tutur Burhan .

"Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diungkapkan, karena saya yakin  Bapak Gubernur, Anggota Dewan DPRD dan masyarakat DKI sangat faham pola-pola yang berjalan saat ini. Tinggal kesadaran kita mumpung masih ada kesempatan mau berubah baik atau malah menjadi contoh buruk yang akan dilihat oleh anak cucu kita nantinya," ujar Burhan diujung pembicarannya.(Guffe).

Menteri Bintang Apresiasi Pemulangan 2 Anak Korban Ekploitasi Ekonomi.

Menteri Bintang Apresiasi Pemulangan 2 Anak Korban Ekploitasi Ekonomi.



Kupang - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengapresiasi atas kerja keras dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara bersama dengan tim gabungan Unit PPA Polrestabes Medan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil memulangkan anak korban dugaan eksploitasi ekonomi asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas nama YNN (17) dan YDN (17).

Menteri Bintang mengatakan, Sekali lagi, ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak utamanya Dinas PPPA Sumatera Utara dan Polrestabes Medan yang telah bekerja keras untuk melindungi anak dari korban dugaan eksploitasi pekerja anak. Saya memberikan apresiasi kepada mereka khsusunya yang mengantar kedua anak ini pulang ke NTT dengan selamat. Semoga ini dapat menjadi contoh dan memotivasi daerah lainnya untuk berlomba-lomba melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Menteri Bintang menambahkan, upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi harus terus dilakukan. Saya titip kepada Dinas PPPA NTT untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini hingga selesai. Selain itu, agar tidak terulang lagi kasus serupa perlu ada pendalaman dan penyelidikan kasus bekerjasama dengan pihak terkait untuk memutus mata rantai eksploitasi ekonomi di NTT.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Sylvia R Peku Djawang menuturkan awal mula terungkapnya kasus ini dari pelaporan berita kehilangan anak dari orangtua YNN ke P2TP2A Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas PPPA Provinsi NTT.

“Sebulan kemudian setelah berita kehilangan, YNN menghubungi orangtuanya dan mengabarkan bahwa ia berada di Medan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saat menerima kabar ini, kami Dinas PPPA Provinsi NTT langsung berkoordinasi dan meminta bantuan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara. Setelah menjalani proses yang panjang akhirnya UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan tim gabungan Unit PPA Polrestabes Medan berhasil memulangkan 2 anak korban dugaan eksploitasi tenaga kerja anak,“ tutur Sylvia.

Sylvia menambahkan, dalam kasus ini kedua anak tersebut kembali dalam keadaan yang baik dan sehat, akan tetapi yang menjadi fokus utama pihaknya adalah kondisi dimana usia anak tersebut masih dibawah umur dan jaringan pencari kerja yang ilegal dan bisa mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Setibanya kedua anak tersebut di Kupang, kami langsung melaksanakan serah terima dari P2TP2A Provinsi Sumatera Utara kepada kami, kemudian dari kami kepada keluarga mereka masing-masing yang difasilitasi oleh Dinas PPPA Kab. TTS. Kami juga melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman kasus yang dibantu oleh pihak berwajib dan melakukan konseling atau bimbingan oleh psikolog kami. Kami berharap dengan bantuan dari pihak kepolisian yang sedang menyelidiki kasus ini dapat terungkap pihak yang mengirim anak-anak ini untuk dipekerjakan sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kasus serupa,” tambah Sylvia.

Sementara itu Kepala Seksi Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Utara, Widya Susanti mengatakan setelah pihaknya menerima laporan kehilangan anak dari Dinas PPPA Provinsi NTT, mereka langsung meminta bantuan Polretabes Medan untuk melakukan penjemputan anak di alamat majikannya.

“Setelah kami berhasil menjemput anak tersebut, kami membawanya ke polres untuk penyelidikan kasus lalu kami amankan di rumah aman dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Setelah kurang lebih 2 minggu kami melakukan koordinasi untuk prosedur pemulangan kedua anak tersebut, akhirnya kami berhasil memulangkan mereka dengan bantuan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) untuk memfasilitasi pemulangan mereka,” ujar Widya.

Widya menambahkan,  proses pemulangan kedua anak tersebut tidak mudah karena korban menolak untuk dipulangkan. Awalnya anak menolak untuk diajak pulang dengan alasan sudah nyaman bekerja namun kami menyakinkan mereka hingga akhirnya mau dipulangkan ke daerah asal mereka. Selain itu, kami juga kesulitan memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal.

"Kami berharap kedepannya akan lebih banyak lagi program dan kegiatan sosialisasi usia minimal untuk bekerja dan memberikan pemahaman kepada orangtua juga anak bahwa ketika masih usia anak mereka tidak boleh bekerja. Salah satunya bisa memanfaatkan penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di daerah untuk melakukan advokasi dan sosialisasi terkait pekerja anak,” tambah Widya.

Sementara itu, saat ditemui YNN menuturkan ia menyesal sudah pergi dari rumah untuk bekerja tanpa izin orangtua dan ia menjadikan ini sebagai pelajaran berharga.

“Awalnya aku diajak teman yang sedang bekerja di Medan dari Facebook untuk ikut dia bekerja juga. Karena tidak tahu, akhirnya aku pergi dan tidak bilang orangtua karena takut tidak diberi izin. Aku pikir nekat pergi bekerja saat libur sekolah karena Covid-19 bisa membantu orangtua tapi ternyata aku salah dan menyesal tidak bilang sama orangtua. Sekarang saya baru tahu, bekerja harus minta ijin dan umur harus sesuai dengan undang-undang yaitu 18 tahun. Aku sekarang mau belajar dan sekolah dulu baru nanti bekerja kalau sudah cukup umurnya,” tutup YNN.(Guffe).

Menteri Bintang Apresiasi Pemulangan 2 Anak Korban Ekploitasi Ekonomi.

Menteri Bintang Apresiasi Pemulangan 2 Anak Korban Ekploitasi Ekonomi.



Kupang - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengapresiasi atas kerja keras dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) Provinsi Sumatera Utara bersama dengan tim gabungan Unit PPA Polrestabes Medan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil memulangkan anak korban dugaan eksploitasi ekonomi asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas nama YNN (17) dan YDN (17).

Menteri Bintang mengatakan, Sekali lagi, ini merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak utamanya Dinas PPPA Sumatera Utara dan Polrestabes Medan yang telah bekerja keras untuk melindungi anak dari korban dugaan eksploitasi pekerja anak. Saya memberikan apresiasi kepada mereka khsusunya yang mengantar kedua anak ini pulang ke NTT dengan selamat. Semoga ini dapat menjadi contoh dan memotivasi daerah lainnya untuk berlomba-lomba melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Menteri Bintang menambahkan, upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi harus terus dilakukan. Saya titip kepada Dinas PPPA NTT untuk melakukan pemantauan terhadap kasus ini hingga selesai. Selain itu, agar tidak terulang lagi kasus serupa perlu ada pendalaman dan penyelidikan kasus bekerjasama dengan pihak terkait untuk memutus mata rantai eksploitasi ekonomi di NTT.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Sylvia R Peku Djawang menuturkan awal mula terungkapnya kasus ini dari pelaporan berita kehilangan anak dari orangtua YNN ke P2TP2A Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas PPPA Provinsi NTT.

“Sebulan kemudian setelah berita kehilangan, YNN menghubungi orangtuanya dan mengabarkan bahwa ia berada di Medan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saat menerima kabar ini, kami Dinas PPPA Provinsi NTT langsung berkoordinasi dan meminta bantuan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara. Setelah menjalani proses yang panjang akhirnya UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan tim gabungan Unit PPA Polrestabes Medan berhasil memulangkan 2 anak korban dugaan eksploitasi tenaga kerja anak,“ tutur Sylvia.

Sylvia menambahkan, dalam kasus ini kedua anak tersebut kembali dalam keadaan yang baik dan sehat, akan tetapi yang menjadi fokus utama pihaknya adalah kondisi dimana usia anak tersebut masih dibawah umur dan jaringan pencari kerja yang ilegal dan bisa mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Setibanya kedua anak tersebut di Kupang, kami langsung melaksanakan serah terima dari P2TP2A Provinsi Sumatera Utara kepada kami, kemudian dari kami kepada keluarga mereka masing-masing yang difasilitasi oleh Dinas PPPA Kab. TTS. Kami juga melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman kasus yang dibantu oleh pihak berwajib dan melakukan konseling atau bimbingan oleh psikolog kami. Kami berharap dengan bantuan dari pihak kepolisian yang sedang menyelidiki kasus ini dapat terungkap pihak yang mengirim anak-anak ini untuk dipekerjakan sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kasus serupa,” tambah Sylvia.

Sementara itu Kepala Seksi Pelayanan UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Utara, Widya Susanti mengatakan setelah pihaknya menerima laporan kehilangan anak dari Dinas PPPA Provinsi NTT, mereka langsung meminta bantuan Polretabes Medan untuk melakukan penjemputan anak di alamat majikannya.

“Setelah kami berhasil menjemput anak tersebut, kami membawanya ke polres untuk penyelidikan kasus lalu kami amankan di rumah aman dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Setelah kurang lebih 2 minggu kami melakukan koordinasi untuk prosedur pemulangan kedua anak tersebut, akhirnya kami berhasil memulangkan mereka dengan bantuan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) untuk memfasilitasi pemulangan mereka,” ujar Widya.

Widya menambahkan,  proses pemulangan kedua anak tersebut tidak mudah karena korban menolak untuk dipulangkan. Awalnya anak menolak untuk diajak pulang dengan alasan sudah nyaman bekerja namun kami menyakinkan mereka hingga akhirnya mau dipulangkan ke daerah asal mereka. Selain itu, kami juga kesulitan memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal.

"Kami berharap kedepannya akan lebih banyak lagi program dan kegiatan sosialisasi usia minimal untuk bekerja dan memberikan pemahaman kepada orangtua juga anak bahwa ketika masih usia anak mereka tidak boleh bekerja. Salah satunya bisa memanfaatkan penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di daerah untuk melakukan advokasi dan sosialisasi terkait pekerja anak,” tambah Widya.

Sementara itu, saat ditemui YNN menuturkan ia menyesal sudah pergi dari rumah untuk bekerja tanpa izin orangtua dan ia menjadikan ini sebagai pelajaran berharga.

“Awalnya aku diajak teman yang sedang bekerja di Medan dari Facebook untuk ikut dia bekerja juga. Karena tidak tahu, akhirnya aku pergi dan tidak bilang orangtua karena takut tidak diberi izin. Aku pikir nekat pergi bekerja saat libur sekolah karena Covid-19 bisa membantu orangtua tapi ternyata aku salah dan menyesal tidak bilang sama orangtua. Sekarang saya baru tahu, bekerja harus minta ijin dan umur harus sesuai dengan undang-undang yaitu 18 tahun. Aku sekarang mau belajar dan sekolah dulu baru nanti bekerja kalau sudah cukup umurnya,” tutup YNN.(Guffe).
Diberdayakan oleh Blogger.